perang88
yoyo88 999Jutaan kata 935659Orang-orang telah membaca serialisasi
《perang88》
Menhub minta jajaran di daerah pastikan kelaikan bus pariwisata******
"Ramp checkkita lakukan, di laut, udara, kereta api, di bus, dan secara khusus kita minta teman-teman di daerah melalui kapolres untuk melakukan ramp checkbus-bus atau bus pariwisata," kata Budi pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kakorlantas Polri, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas tentang Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa.
Budi meminta masing-masing daerah melalui kapolres untuk melakukan penegakan hukum terhadap bus wisata yang biasanya dalam kondisi kurang baik. "Yang kebanyakan adalah bus-busnya itu tidak fit," tambahnya.
Menhub Budi menekankan bahwa memastikan kelaikan operasi bus pariwisata merupakan upaya meningkatkan keselamatan masyarakat yang menggunakan moda transportasi tersebut.
Baca juga: Menhub petakan Tol Cipali-Merak-Ketapang titik krusial Mudik 2024
Menurut Budi, dengan pengecekan kondisi fisik kendaraan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan jalan raya akan mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan bahwa bus pariwisata beroperasi dengan standar yang layak.
Kementerian Perhubungan berupaya memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung arus mudik dan balik Lebaran 2024 dengan melakukan pemeriksaan kelaikan operasional atau inspeksi keselamatan kendaraan (ramp check).
"Kolaborasi menjadi suatu hal yang penting, bahkan Pak Presiden (Joko Widodo) berulang kali memerintahkan kami sebagai pembantunya untuk melayani masyarakat dengan baik," ucapnya.
Baca juga: Menhub: 193,6 juta pergerakan Lebaran 2024 sebagai angka yang sahih
Budi menambahkan persiapan angkutan Lebaran 2024 telah dilakukan secara matang melalui koordinasi lintas sektor. Dengan infrastruktur yang sudah terbangun serta kerja sama antarkementerian/lembaga, seluruh operator transportasi, serta berbagai pihak terkait diharapkan dapat tercapai angkutan lebaran yang selamat, aman, dan nyaman.
"Kami juga secara intens berusaha untuk mengoordinasikan ini sehingga kami bisa mendapatkan suatu kondisi yang baik. Kami akan berhasil apabila kami melakukan upaya-upaya yang maksimal, ujar Budi.
Baca juga: Menhub tak temukan maskapai jual tiket lampaui tarif batas atas
Pada kesempatan itu, Menhub Budi juga menyoroti adanya festival balon udara di wilayah Jawa Tengah setiap perayaan Idul Fitri.
Ia juga telah meminta kapolres dan komandan distrik militer (dandim) untuk melakukan konsolidasi agar festival balon udara tersebut tidak mengganggu penerbangan.
"Daerah kemacetan juga menjadi titik yang kami perhatikan. Kami mohon dukungan Komisi V DPR RI, media, Kementerian PUPR, Korlantas Polri, BMKG, Basarnas serta stakeholderterkait, semoga apa yang kita lakukan berhasil dan sesuai taglinemudik kita tahun ini," ujar Budi.
Baca juga: Menhub sarankan masyarakat mudik lebih awal dan balik paling akhir
Baca juga: Menhub pastikan persiapkan angkutan mudik Lebaran dilakukan maksimal
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Impor Kurma Tembus Rp268 M Pada Februari 2024, Ada dari Israel?******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilaiimpor kurmapada Februari 2024 tembus US,18 juta atau sekitar Rp268,56 miliar (asumsi kurs Rp15.633 per dolar AS).
Angka ini naik sebesar 25,77 persen atau US,52 juta dibandingkan Januari 2024.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan impor kurma dengan nilai tersebut mencakup volume sebesar 11,24 ribu ton. Angka ini naik 51,28 persen dibanding Januari 2024 yang hanya mencapai 7,43 ribu ton.
Rinciannya, impor kurma sepanjang Januari-Februari 2024 dari Tunisia mencapai 29,66 persen. Lalu, dari Mesir 28,35 persen, Iran 9,3 persen, Arab Saudi 8,61 persen, dan lainnya 24,07 persen.
Namun, ia mengatakan impor kurma pada Januari-Februari tahun ini masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.
Tercatat, impor kurma pada Januari 2023 sebesar 13,23 ribu ton. Sementara, pada Februari m2023 mencapai 12,79 ribu ton.
"Tapi memang kalau kita bandingkan dengan Januari-Februari tahun sebelumnya impor kurma Januari-Februari 2024 masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Amalia.
Amalia pun menegaskan Indonesia tidak mengimpor kurma dari Israel. Maklum, belakangan ramai larangan membeli kurma dari negara tersebut.
"Tidak ada impor kurma yang berasal dari Israel, tidak ada ya. Jadi ini kami mengklarifikasi tidak ada impor kurma dari Israel karena dari data BPS menunjukkan bahwa impor kurma terbesar kita adalah dari Tunisia, yang kedua dari Mesir," tegas Amalia.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label：buku mimpi bergambar 2d lengkap、mauslot、maxwin666
Terkait：50 togel、slot online tergacor、slot gampang wd、akun baru langsung maxwin、situs game slot terbaik、pokeronline77、cara cairkan dana kredivo、bintang138、ada 777 slot gacor、merdekaqq
bab terbaru：pegadaian bisa pinjam uang（2024-07-01）
Perbarui waktu：2024-07-01
- Bab 1 ngebet88
- Bab 2 rtp aqua365
- Bab 3 royalslot88
- Bab 4 menang mudah
- Bab 5 angka jitu orlando midday hari ini
- Bab 6 slot terlengkap dan terpercaya
- Bab 7 situs gampang jp
- Bab 8 playslot77
- Bab 9 situs slot pasti menang
- Bab 10 erek erek salak
- Bab 11 cuan138
- Bab 12 cara agar dapat duit banyak
- Bab 13 mpo369
- Bab 14 pinjam saldo dana
- Bab 15 pokervqq
- Bab 16 akulaku web
- Bab 17 slot wd tercepat
- Bab 18 menang menang 88
- Bab 19 buku mimpi berenang
- Bab 20 sky77 4d
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah7631bab
Matahari menerobos langit
situs slot gacor terpercaya
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
ahli olahraga super
agen asia88
Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.
Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.
"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).
"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.
Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.
"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.
"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.
Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.
Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.
[Gambas:Video CNN]
Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun
situs slot anti rungkad
"Saat ini pembukaan posko nasional termasuk di Bandara Soekarno Hatta untuk posko angkutan Lebaran terpadu dan posko lainnya yang ada di terminal secara resmi sudah dibukaTangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kembali mengaktifkan posko terpadu pengamanan dan pelayanan penumpang penerbangan mudik Lebaran 2024.
"Saat ini pembukaan posko nasional termasuk di Bandara Soekarno Hatta untuk posko angkutan Lebaran terpadu dan posko lainnya yang ada di terminal secara resmi sudah dibuka," kata EGM KCU PT Angkasa Pura II, Dwi Ananda Wicaksana di Tangerang, Rabu.
Ia mengatakan, untuk di Bandara Soetta sendiri, posko terpadu mudik lebaran tersebut telah aktif per tanggal 03 April atau H-7 sebelum perayaan Idul Fitri hingga sampai 18 April atau H+7 lebaran 2024.
Menurutnya, di dalam posko mudik lebaran itu telah dilengkapi beberapadisplayatau monitor CCTV yang bisa menampilkan area check in,lalulintas kendaraan, kedatangan dan keberangkatan penumpang.
"Kemudian kita lengkapi juga dengan jadwal penerbangan, ada prediksi trafik. Baik penerbangan maupun penumpang, kita ada tayangan cuaca dan tayangan pergerakan pesawat melalui aplikasi yang berbasis flight radar," ujarnya.
Pengaktifan posko ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk menjaga aspek keamanan dan pelayanan bagi para penumpang melalui bandara udara terbesar di Indonesia tersebut.
"Kalau di posko terpadu secara internal kita ada petugas atau tim posko yang sudah ada jadwalnya masing-masing, kemudian kita juga sudah membuat piket karyawan, jadi karyawan administrasi kita piket ditempatkan diberbagai posko atau area untuk membantu layanan petugas di lapangan," katanya.
Ia menuturkan, untuk jumlah petugas secara total yang disiagakan kurang lebih sekitar 7.000 petugas pengamanan dari Bandara Soetta, termasuk bawah kendali operasi (BKO) TNI/Polri.
"Nanti tambahannya adalah personil administrasi yang juga kita tempatkan untuk membantu di pos-pos atau point-point tertentu," ujarnya.
Kemudian, dikatakan dia, untuk kondisi jumlah penumpang melalui Bandara Internasional Soetta diprediksi terjadi lonjakan pada H-4 masa mudik lebaran dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.200 dan pergerakan penumpang sampai 188.000.
"Untuk hari ini sebenarnya sudah cukup naik meskipun belum terlalu signifikan, dengan jumlah 987 penerbangan dan 130 ribu penumpang," ungkapnya.
Sementara, untuk ekstra flightinternasional saat ini ada 74 penerbangan dan sementara untuk domestikekstra flight-nya sudah ada sekitar 1.473 penerbangan.
"Arus puncak dibanding tahun lalu lebih tinggi atau 17,5 persen. Arus balik perkiraan terjadi 15 April 2024 atau H+4 dengan jumlah penumpang kurang lebih 192 ribu dan artinya 24 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu," kata dia.
Baca juga: AP II operasikan "East Flyover" untuk antisipasi lonjakan kendaraan
Baca juga: AP II uji kesiapan sistem kelistrikan Bandara Soetta
Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Pesta Kematian Para Dewa
skema cicilan kredivoMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce
akulaku pinjol
bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI JakartaJakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menyiapkan desain maskot dan lagu promosi (jingle) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI agar lebih menarik partisipasi masyarakat.
"Kita ingin maskot ini bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI Jakarta untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada pemilih terkait dengan tahapan Pilkada ini," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Astri menjelaskan, beberapa ahli sudah memberikan masukan-masukan mengenai maskot dan "jingle" sebagai alat komunikasi sekaligus media promosi yang efektif.
Direncanakan pihaknya akan melakukan sayembara setelah Lebaran atau pertengahan April 2024.
"Kita meminta dukungan rekan-rekan media nanti, ketika pengumuman sayembara dibuka supaya makin banyak masyarakat berpartisipasi, menyumbangkan ide dan kreasinya," ujarnya.
Baca juga: Cagub perseorangan butuh 618.000 KTP pendukung untuk maju Pilgub DKI
Adapun persyaratan sebagai peserta sayembara pembuatan maskot dan jingle yakni warga ber-KTP DKI.
Sebelumnya, KPU DKI berencana akan melaksanakan Pilkada dua putaran. Pada bulan April ini, pihaknya sedang melakukan pendataan pemilih.
Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota akan diselenggarakan serentak seluruh daerah pada 27 November 2024.
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
Baca juga: KPU DKI lakukan pendataan pemilih Pilgub DKI pada April
3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;
6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;
7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;
8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;
Baca juga: DKI siapkan dana hibah Rp975 miliar ke KPU untuk Pilgub DKI
9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;
10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;
11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Yiwu Chunqiu
slot222Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.
Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.
"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).
"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.
Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.
"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.
"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.
Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.
Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.
[Gambas:Video CNN]
《perang88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，sensasi 123 slot loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《perang88》bab terbaru。