cermati pinjaman online

super dana legal atau ilegal 261Jutaan kata 885710Orang-orang telah membaca serialisasi

《cermati pinjaman online》

Ten Hag tuduh pemain Forest sengaja ingin cederai Bruno Fernandes******

Jakarta (ANTARA) - Erik ten Hag menuduh pemain Nottingham Forest sengaja ingin mencederai Bruno Fernandes pada pertandingan putaran kelima Piala FA yang dimenangkan Manchester United dengan skor 1-0, Kamis dini hari WIB.
Ten Hag menilai Fernandes yang menyumbang assist untuk gol Casemiro pada menit 89, terlalu banyak menerima hadangan fisik yang keras dari pemain Nottingham Forest selama pertandingan. "Saya tidak ingin membahasnya karena Anda melihat Forest mengincarnya, jadi saya tidak memberi tahu apa yang dia alami tetapi cederanya serius," kata Ten Hag sebagaimana warta AFP pada Kamis “Ada banyak pelanggaran terhadapnya. Mungkin saya agak terlalu keras, tapi ketika dia menguasai bola, mereka sangat ketat terhadapnya," tutur pelatih asal Belanda itu.

Baca juga: Hasil Piala FA dan jadwal perempat final, ada MU vs Liverpool Pelatih membenarkan bahwa Fernandes memang dalam kondisi yang tak bugar sejak melawan Fulham akhir pekan lalu. Gelandang Portugal itu bahkan harus diberikan obat pereda sakit di bagian kakinya.
“Dia mengalami cedera serius namun dia terus bermain pada hari Sabtu dan hari ini dia juga berjuang untuk menjadi bagian dari permainan ini,.dan dia memiliki ambang rasa sakit yang sangat tinggi," kata ten Hag. “Tahun lalu dia juga melakukan hal serupa melawan Spurs dan itu menunjukkan kepemimpinannya karena itu mengekspresikan karakternya dan itu sangat bagus ketika Anda menjadi seorang pemimpin," sambung bekas pelatih Ajax itu. Manchester United akan menghadapi Liverpool pada perempat final Piala FA. Mereka juga akan bertandang ke Ettihad untuk melawan Manchester City akhir pekan ini. “Ada banyak tim bagus di Premier League, Liverpool saat ini berada di puncak tetapi ini adalah tantangan besar dan kami sangat menantikannya,” ujarnya. "Kami menyukai tantangannya. Ini pertandingan yang hebat bagi kami. Tapi pertama-tama kami sekarang menantikan hari Minggu," kata dia terkait Derby Manchester.

Baca juga: Gol larut Casemiro pastikan kemenangan tipis United atas Forest
Baca juga: Ten Hag akan lakukan segalanya demi bawa MU finis di empat besar

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara mendapatkan uang 200 ribu、dewa slot 138、19dewa

Terkait：buku mimpi membunuh orang、paylater paling mudah、slot terpercaya gampang menang、bandar slot terbesar dan terpercaya、taxi4d、senangpoker、pinjol yang bisa pakai bank jago、big slot 303、nyicil tanpa kartu kredit、superwin303

---

---

bab terbaru：situs gacor malam minggu（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01