cara dapat uang gopay gratis

penyedia sistem

Luhut Ingin Mobil Listrik Hanya Kena PPN 1 Persen******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ingin memberikan pemotongan pajakpertambahan nilai (PPN) mobil listrik sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen.

"Untuk mencapai market share10 persen (kendaraan listrik), target kami adalah untuk (subsidi) motor itu Rp7 juta, sekitar segitu dan untuk mobil mungkin kami kurangi pajaknya 10 persen," jelas Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

Selesai pemaparan, Luhut menjelaskan kepada wartawan soal isi rapat terbatas di Kemenko Marves pada Senin (30/1). Dalam rapat tersebut hadir Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Nanti yang mobil itu insentif itu dari 11 persen (pajak), kami bikin mungkin 1 persen, pajaknya. Subsidi, kan sama saja. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya minggu depan, iya (dari Kementerian Keuangan)," jelas Luhut.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sudah lebih dulu membocorkan hasil rapat tersebut. Dadan juga hadir dalam rapat, mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Ia menyebut Kementerian ESDM resmi ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) program subsidi motor listrik konversi. Nilai subsidinya untuk konversi motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik sebesar Rp7 juta per motor.

"Insentif kendaraan listrik yang kemarin dibahas dengan Pak Menko (Luhut) adalah khusus untuk konversi motor, kendaraan roda dua," kata Dadan Kusdiana di kantornya, Selasa (31/1) kemarin.

Sebagai penanggung jawab, Dadan mengatakan Kementerian ESDM yang akan mengusulkan pendanaan ke Kementerian Keuangan.

"Kami nanti akan mengelola. Targetnya kan kalau per sekarang ini 50 ribu di (kajian) 2022, angkanya (subsidi) Rp7 juta untuk setiap motor," imbuhnya.

Menurutnya, saat ini biaya untuk konversi motor listrik ada di kisaran Rp15 juta. Ia menyebut biaya mahal itu membuat sebagian pihak ragu, sehingga diberikan insentif alias subsidi sebesar Rp7 juta dari pemerintah.

"Nanti Kementerian ESDM akan mengusulkan usulan anggaran. Kemudian siapa yang bisa dapat? Usulan Kementerian ESDM, siapapun, kalau untuk motor konversi. Karena tujuan kami adalah substitusi BBM," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

Target Juni 2023, Kemenhub Pastikan Kawal Proyek KCJB Hingga Tuntas******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan terus mengawal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga tuntas.

Saat ini, pembangunan konstruksi telah mencapai sekitar 84 persen. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan proyek KCJB rampung pada Juni 2023, dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada Juli 2023.

"Pak Luhut (Menkomarves), Pak Erick (Menteri BUMN), dan saya ditugaskan bapak Presiden untuk mengawal proyek ini. kereta ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa kita," ujar Budi saat meninjau proyek KCJB di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Budi mengungkapkan, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta cepat yang berkecepatan hingga 360 km/jam. Kereta ini dibangun dengan teknologi tinggi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman SDM di bidang perkeretaapian.

"Pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat yang berteknologi tinggi, dapat menjadi laboratorium bagi anak bangsa untuk belajar. Di negara Eropa, Jepang, dan lainnya sudah biasa membangun. Oleh karenanya, kita harus melakukan suatu hal yang baru, agar kita memiliki pengalaman dan bisa membangun infrastruktur transportasi publik dengan lebih baik lagi ke depannya," tutur Budi.

Dalam mempersiapkan operasional KCJB, pemerintah menggandeng dua perusahaan konsultan asal Inggris, yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Pengerjaan proyek KCJB pun dipastikan terus berlangsung untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti track laying, sistem listrik aliran atas, dan penyiapan akses dan integrasi antar moda yang memudahkan akses masyarakat.

Turut hadir pada peninjauan KCJB adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Master Pedang Sembilan Surga

FedEx Akan Pangkas Jumlah Pejabat dan Direksi Demi Hemat Rp55,1 T******

FedEx akan memangkas atau PHK terhadap lebih dari 10 persen jajaran pejabat dan direkturnya. Hal ini demi menghemat biaya sebesar US,7 miliar atau setara Rp55,1 triliun.

Pemangkasan ini menyusul langkah PHK yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap 12 ribu pekerja sejak Juni tahun lalu. 

Mengutip Reuters, kabar PHK di level senior ini diberitahukan langsung oleh FedEx kepada para karyawannya melalui email. Kendati, tidak dirinci pasti berapa banyak bos-bos FedEx yang harus menjadi pengangguran.

Subramaniam menambahkan bahwa FedEx sedang mengkonsolidasikan beberapa tim dan fungsi yang ada di perusahaan. Ia menyalahkan penurunan bisnis global sebagai biang kerok keputusan PHK ini.

Dalih CEO FedEx tersebut diungkap ketika para pengamat melihat datarnya permintaan bahkan cenderung melambat dan tekanan keuntungan yang berkelanjutan dari unit bisnis FedEx yang mahal dan dijalankan secara terpisah.

Sementara itu, Juru Bicara FedEx Rachael Simmons mengungkap bahwa sebagian besar PHK terjadi adalah attrition dan upaya manajemen dalam mengelola jumlah karyawan.

Uniknya, saham FedEx malah naik 3,4 persen setelah pengumuman tersebut. Para investor diklaim memuji langkah berani perusahaan mem-PHK para karyawan senior.

Pada 2021, FedEx juga sempat melakukan PHK massal. Perusahaan pengiriman tersebut mengurangi tenaga kerja di Eropa antara 5.500 hingga 6.300 karena menyelesaikan integrasi dengan TNT Express.

FedEx mengakuisisi TNT pada 2016, menggunakan perusahaan pengiriman Belanda untuk memperluas jaringan pengiriman jalan daratnya di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Gaji Bos Goldman Sachs Dipotong 30 Persen, tapi Masih Kantongi Rp374 M******

Bos Goldman Sachs David Solomon harus terima dengan pemangkasan gajinya hingga 30 persen karena performa perusahaan yang buruk. Kendati, meski gajinya dipangkas, ia masih mengantongi US juta setara dengan Rp374 miliar pada tahun lalu.

Gaji Solomon dipotong berdasarkan penilaian kinerja tahunan Goldman Sachs yang menunjukkan laba 2022 lebih lemah dibandingkan tahun sebelumnya.

Saham bank investasi AS itu juga turun lebih dari 10 persen pada tahun lalu.

Mengutip CNN Business, gaji tahunan Solomon sebesar US juta sejatinya tidak berubah. Namun, performa perusahaan yang buruk membuat kompensasi variabel tahunan Solomon yang dibayarkan dalam campuran unit saham terbatas membuatnya mengalami penurunan pendapatan dari US juta pada 2021 ke US juta.

Meski masih mengantongi jumlah uang yang besar, Solomon harus rela melihat perusahaannya terpukul oleh perlambatan ekonomi di mana minimnya pembuatan kesepakatan.

Perusahaan melaporkan penurunan pendapatan 16 persen pada kuartal keempat dan penurunan laba hingga 66 persen awal bulan ini. Hal ini dominan disebabkan oleh kurangnya aktivitas merger dan penawaran umum perdana (IPO).

Di lain sisi, Goldman Sachs juga diterjang badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Bloomberg melaporkan pada awal 2023 ini bahwa bank investasi AS itu akan 'membuang' sekitar 3.200 posisi di perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Ada hantu di hatiku

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.