1001liga

Ningbei Su Qinghe

Pengamat: Pentingnya Alternatif Demi Persaingan Sehat Bisnis AMDK******

Bisnis air dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang di Indonesia dikritik karena praktik bisnis yang tidak sehat. Terlebih lagi, hal ini belum sepenuhnya dipahami oleh konsumen awam, maupun praktisi di bidang tersebut.

Padahal, dengan adanya alternatif bisnis yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan, konsumen dapat memperoleh pilihan yang lebih luas dan persaingan yang sehat di pasar AMDK galon guna ulang di Indonesia.

Hal ini dikemukakan oleh Ahli Bisnis dan Persaingan Usaha dari Universitas Indonesia, Tjahjanto Budisatrio.

Dalam praktik ini, ketika konsumen membeli AMDK galon guna ulang, mereka terikat pada satu merek dan tidak dapat menukarnya dengan merek lain.

Akibatnya, konsumen harus membayar sekitar Rp19.000/20.000 untuk setiap penukaran galon, sedangkan harga pembelian galon AMDK pertama kali mencapai Rp30.000/40.000.

Dengan jumlah galon yang terjual dalam jumlah besar selama beberapa dekade, produsen AMDK galon guna ulang memperoleh keuntungan yang signifikan.

Di samping itu, Budisatrio menjelaskan, praktik ini membuat konsumen enggan beralih ke merek lain karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perpindahan (switching cost). Dalam hal ini, produsen mendominasi pasar dan mencegah pesaing masuk.

Maka dari itu, dirinya mengusulkan adanya model bisnis alternatif yang telah diterapkan di luar negeri, seperti di Australia dan Amerika Serikat.

Salah satu model tersebut adalah menggunakan galon sekali pakai yang dapat dihancurkan atau galon guna ulang yang dapat diisi dengan air dari produsen mana pun (model tukar-kembali universal), atau dengan sistem pengembalian deposit.

"Khusus dalam sistem tukar-kembali universal, konsumen bisa menukarkan galon merek tertentu dengan galon merek lain (atau mengisi galon dengan air dari produsen lain) tanpa biaya tambahan, sehingga tidak terjadi apa yang disebut 'vendor lock-in' dan membuat persaingan usaha menjadi sehat," paparnya.

Sebagai informasi, praktik bisnis AMDK galon guna ulang yang dituding sebagai persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli juga bukan hal baru di Indonesia.

Pada 2019, Mahkamah Agung (MA) menghukum salah satu produsen AMDK terbesar di Indonesia dengan denda sebesar Rp13,8 miliar karena terbukti melakukan praktik monopoli usaha. Begitu juga dengan salah satu distributor AMDK yang didenda sebesar Rp6,2 miliar dalam kasus yang diproses oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Penting bagi konsumen, praktisi, dan pihak berwenang untuk memahami dampak negatif dari praktik bisnis yang tidak sehat ini dan bekerja sama untuk mendorong perubahan menuju industri AMDK yang lebih transparan, adil, dan mengutamakan kepentingan konsumen.

Keluarga Pengharum Mayat

Airlangga Klaim Indonesia Siap Pasok Baterai Mobil Listrik ke AS******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartartomenyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.

Hal itu disampaikan Airlangga saat bertemu Menteri Perdagangan AS Gina M Raimondo di sela pertemuan tingkat Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) pada Jumat (26/5) di Detroit, AS. Pertemuan Tingkat Menteri IPEF sendiri diselenggarakan dua hari pada 26-27 Mei 2023.

"Indonesia siap untuk bekerja sama dalam pengembangan kendaraan listrik, khususnya sebagai pemasok baterai kendaraan listrik ke Amerika Serikat," ujar Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (27/5).

Mengutip data U.S. Geological Survey memperlihatkan bahwa cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22 persen cadangan global.

Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton).

Airlangga juga menyampaikan Indonesia telah melakukan berbagai reformasi struktural salah satunya melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) guna meningkatkan Foreign Direct Investment(FDI) dan memperbaiki iklim investasi.

Pada pertemuan tersebut, Airlangga dan Raimondo juga membahas pemberlakuan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan peluang bagi produk critical mineral asal Indonesia.

Airlangga juga menekankan perlunya berbagai proyek konkret pada Pilar III IPEF termasuk implementasi Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) di area pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Implementasi dari PGII diyakini akan membantu dukungan domestik negara partisipan dalam memajukan perundingan Pilar III.

Dalam keterangan yang sama, Raimondo disebut mengapresiasi dukungan Indonesia dalamIndo-Pacific Economic Frameworkserta menyampaikan bahwa kerja sama pengembangan baterai kendaraan listrik dapat memberikan dampak besar bagi kedua negara khususnya penyediaan lapangan kerja.

"IPEF dapat menjadi pintu masuk investasi pelaku usaha Amerika ke Indonesia, khususnya di sektor critical mineral, semikonduktor, dan teknologi tinggi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Gubernur Koster Tolak 10 Ribu Ton Beras Impor dari Bulog: Bali Surplus******

Gubernur BaliI Wayan Koster mengaku menolak masuknya 10 ribu tonberas imporyang dibawa PerumBulogke wilayahnya. Penolakan tersebut ia utarakan lantaran Bali surplus beras.

Wayan mengatakan Indonesia memiliki potensi pertanian di setiap daerah sehingga tidak perlu mengimpor pangan.Ia menyebut Bulog harusnya menyerap beras dari petani dalam negeri dengan maksimal, meskipun harganya lebih mahal dari beras impor termasuk yang berasal dari Vietnam.

"Tempo hari saya diskusi dengan Bulog Bali mau bawa beras 5.000 sampai 10 ribu ton ke Bali. Saya tanya beras dari mana, beras impor, 'sorry pak saya tidak setuju bawa impor beras ke Bali karena Bali surplus beras'," kata Wayan dalam Musrenbangnas Penyusunan RPJPN 2025-2045, Senin (22/5) lalu.

Lebih lanjut, Wayan mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang memudahkan masuknya pangan impor. Menurutnya, ada peraturan yang diterbitkan pada orde baru masih digunakan saat ini.

Padahal peraturan tersebut tidak mendukung potensi pertanian dalam negeri.

Lihat Juga : Berapa Hitung-hitungan Gaji ke-13 PNS?

"Lebih murah kita beli di sana, yang sejahtera kan petani Vietnam. Menurut saya ngapain. Kalau kita berani beli (beras dalam negeri) maka ekonominya akan memutar di dalam negeri," kata Wayan.

Lebih lanjut, Wayan mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang memudahkan masuknya pangan impor. Menurutnya, ada peraturan yang diterbitkan pada orde baru masih digunakan saat ini. Padahal peraturan tersebut tidak mendukung potensi pertanian dalam negeri.

"Regulasi yang ramah impor menurut saya harus dirombak secara lebih radikal agar pro rakyat dan pro daerah di Indonesia. Banyak sekarang perpres yang terbit pada zaman orde baru masih berlaku sampai sekarang, yang sangat menyulitkan kita memberdayakan potensi ekonomi daerah," ungkapnya.

Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Padahal, saat ini sudah menjelang musim panen.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan alasan di balik rencana impor beras tersebut. Ia mengatakan beras itu akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Viral Aksi Bos Blue Bird Nyamar Jadi Sopir Taksi Keliling Jakarta******

Aksi Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (BIRD) Sigit Djokosoetono menyamar jadisopirtaksi viraldi media sosial. Momen menjadi sopir Blue Bird itu Sigit unggah di instastory Instagram pribadinya @sigitdjokosoetono.

Aksi Sigit lantas menarik perhatian netizen di Instagramnya maupun Twitter. Beberapa orang berkomentar ingin jadi penumpang beruntung yang disopiri dirut Blue Bird.

Bagaikan sopir sungguhan, ia mengenakan seragam perusahaannya dan berkeliling Jakarta mencari penumpang. Dalam unggahannya, Bos Blue Bird itu bercerita ia telah mengangkut 6 penumpang dan melewatkan 2 orderan.

Pada unggahan selanjutnya, Sigit membagikan pengalaman berkenalan dengan penumpang. Ia mengangkut tiga orang penumpang perempuan dari pusat perbelanjaan Thamrin City.

"Alhamdulillah kenalan dengan pelanggan yang sudah pesan taksi Blue Bird dan masih pesan melalui call center. Naik dari Thamrin City. Belanjaannya banyak, untung masih muat di transmovernya," ucap Sigit, diiringi emoticon tersenyum.

Selain mengangkut penumpang, Sigit juga membagikan aktivitas mangkal di beberapa titik seperti Epicentrum dan Kota Kasablanka. Ia juga memamerkan momen bertemu dengan beberapa sopir taksi Blue Bird saat berkeliling Jakarta mencari penumpang.

[Gambas:Video CNN]