kapaljudi

Ratuku Zhou Jielun

JK Bicara soal Tumbang Startup dan Ketidakpercayaan AI Gantikan Orang******

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) buka suara soal fenomena banyak startup gulung tikar.

Ia mengatakan fenomena itu muncul karena saat ini banyak pengusaha kembali ke industri nyata dan memberikan nilai tambah. 

"Seperti yang kita ketahui sekarang perusahaan-perusahaan teknologi, karyawannya di-PHK, karena pengusaha kembali ke real industri, pertanian yang maju dengan teknologi yang mempunyai nilai tambah. Bukan lagi bisnis yang orang bilang bakar uang," kata JK seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/3).

Meskipun demikian, ia sendiri mengakui bahwa teknologi informasi atau komputer tetap diperlukan dalam menunjang pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

"Bahwa tetap diperlukan teknologi IT atau komputer yang baik, tapi tujuannya untuk memberi nilai tambah bukan lagi IT untuk IT atau artificial intelegence," lanjut JK.

Jusuf Kalla meyakini teknologi Artificial Intelligence (AI)tidak akan bisa menggantikan manusia seperti yang didengungkan oleh banyak pihak.

"AI tidak seperti kata orang bahwa mesin akan menggantikan manusia. Manusia tidak akan tergantikan dan ekonomi akan tumbuh dari nilai tambah dari efisiensi dan inovasi," ujarnya pula.

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

550 Pegawai 'Fraud' Kemenkeu Kena Sanksi Berat sejak 2017******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 550 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dengan menjatuhkan sanksi berat sejak 2017.

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan ada sistem di kementeriannya yang dapat mendeteksi indikasi pelanggaran pegawai, baik itu disiplin, kode etik, hingga fraud seperti suap dan pemerasan. Nantinya, data tersebut bakal ditindak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Tidak hanya perpajakan dan bea cukai, tapi bisa sektor lain di Kemenkeu. Jika ada indikasi dan terbukti, maka dilakukan tindak lanjut, yakni administratif (hukuman disiplin) dan pidana (diserahkan ke aparat penegak hukum)," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/3).

Kemudian, 482 pengaduan pada 2018 dengan 118 pegawai dihukum, 445 pengaduan pada 2019 dengan 83 pegawai dihukum, 446 pengaduan pada 2020 dengan 71 pegawai dihukum. Lalu, 599 pengaduan pada 2021 dengan 114 pegawai dihukum serta 805 pengaduan dengan 98 pegawai dihukum pada 2022.

Jika ditotal, ada 550 pegawai Kemenkeu yang terkena hukuman disiplin imbas kasus fraud sejak 2017. Prastowo menegaskan hukuman untuk kasus fraudadalah hukuman disiplin berat, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"(Hukuman disiplin) ada di PP 94/2021. Iya, fraud hukuman disiplin berat," tegas Prastowo.

Hukuman disiplin yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci dalam pasal 8 PP Nomor 94 tahun 2021, di mana terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Khusus untuk hukuman disiplin berat ada di pasal 8 ayat 4.

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tulis pasal 8 ayat 4 beleid tersebut.

Di lain sisi, Prastowo juga menjelaskan statistik hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan Kemenkeu kepada para pegawainya yang nakal.

"Sejak 2006 sampai dengan 2023, total hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat/pegawai Kemenkeu adalah sebagai berikut: hukuman disiplin ringan 237, hukuman disiplin sedang 217, dan hukuman disiplin berat 597," tutup Prastowo.

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

Prediksi Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada 21 April, atau tepat sehari sebelum lebaran. Sementara itu, puncak arus balik diproyeksi terjadi pada 25 April atau H+2 setelah Idulfitri.

"Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi," ungkap Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Budi memperkirakan jumlah pergerakan pada puncak arus mudik tahun ini mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2023, yakni sebanyak 123,8 juta orang.

Sementara itu, pergerakan pada arus balik diperkirakan masih cukup tinggi hingga H+3 lebaran, yakni 26 April. Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat bakal didominasi dari Pulau Jawa sebanyak 77,3 juta orang atau 62,5 persen.

Kemenhub juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan pergerakan penumpang yakni penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Adapun 5 daerah asal pemudik terbanyak, yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang), Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatra Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Kemudian 5 daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi adalah Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Disusul oleh Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Selanjutnya, Kemenhub memperkirakan dominasi pemudik ada di moda perjalanan darat, yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

Survei ini memperhatikan berbagai faktor, antara lain sosiologis, ekonomi, budaya, dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Ada juga unsur perubahan kebijakan dan regulasi terkait penanganan kondisi covid-19 yang semakin membaik.

Hasilnya menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi (renops) penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 yang dilakukan Kemenhub, kementerian/lembaga (K/L), dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Pingchuan Su Yan

Jokowi Buka Opsi Impor Beras 500 Ribu Ton Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi impor beras500 ribu ton lagi. Hal ini diungkap oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Zulkifli mengatakan opsi impor beras tersebut sudah disepakati dalam rapat yang dipimpin Jokowi. Namun, ia mengaku belum tahu kapan impor tersebut dilakukan.

"Kemarin dipimpin Bapak Presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulkifli dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Meski begitu, Zulkifli menyebut beras masih mahal. Padahal, data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini bahkan cenderung bisa naik dan naiknya enggak sedikit, sudah lebih dari Rp1.000, walaupun data katanya kita surplusnya banyak," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya beberapa harga bahan pokok masih tinggi, terutama beras.

Di lain sisi, Jokowi menegaskan bakal mencari biang kerok harga beras mahal. Ia menuturkan penting untuk menjaga keseimbangan harga, terlebih saat ini sudah masuk masa panen raya.

"Kan kita lihat masih panen raya. Logikanya panen raya suplainya banyak, mestinya harga turun. Nah, ini kok ndak. Ini yang baru kita cari. Ini yang senang petaninya senang, tetapi konsumennya pasti akan berteriak. Saya kira keseimbangan itu yang ingin kita jaga," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan sulit untuk menyeimbangkan harga gabah di tingkat petani. Pada akhirnya, harga beras di tingkat pedagang dan konsumen masih belum baik dan wajar.

"Kalau mau menurunkan harga beras sangat mudah sekali, impor sebanyak-banyaknya menuju ke pasar, pasti harga turun. Tapi yang kita lakukan sekarang menjaga keseimbangan. Kalau dilihat memang supply-nya kurang, menyebabkan harga tinggi," tandas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Saya kembali dari ruang dewa utama

Prediksi Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada 21 April, atau tepat sehari sebelum lebaran. Sementara itu, puncak arus balik diproyeksi terjadi pada 25 April atau H+2 setelah Idulfitri.

"Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi," ungkap Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Budi memperkirakan jumlah pergerakan pada puncak arus mudik tahun ini mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2023, yakni sebanyak 123,8 juta orang.

Sementara itu, pergerakan pada arus balik diperkirakan masih cukup tinggi hingga H+3 lebaran, yakni 26 April. Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat bakal didominasi dari Pulau Jawa sebanyak 77,3 juta orang atau 62,5 persen.

Kemenhub juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan pergerakan penumpang yakni penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Adapun 5 daerah asal pemudik terbanyak, yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang), Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatra Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Kemudian 5 daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi adalah Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Disusul oleh Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Selanjutnya, Kemenhub memperkirakan dominasi pemudik ada di moda perjalanan darat, yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

Survei ini memperhatikan berbagai faktor, antara lain sosiologis, ekonomi, budaya, dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Ada juga unsur perubahan kebijakan dan regulasi terkait penanganan kondisi covid-19 yang semakin membaik.

Hasilnya menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi (renops) penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 yang dilakukan Kemenhub, kementerian/lembaga (K/L), dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

bibit jahat

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.