kode alam kucing melahirkan

Master Kartu Permainan

Transmart Full Day Sale Besok, Cek Diskon Badai Buat TV LED 50 Inch******

Transmart Full Day Sale kembali diselenggarakan besok Minggu (8/10) dan menghadirkan berbagai promosi menarik. 

Para pelanggan yang bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mendapat diskon gede-gedean.

Apalagi kamu yang butuh mengisi rumah dengan berbagai barang elektronik. Tipe barang ini paling banyak mendapatkan diskon gede-gedean besok.

Televisi tipe lain yang dapat diskon badai adalah TV LED 65" UHD Smart TV. Harga normal TV tersebut mulai dari Rp 11,2 jutaan, tapi harga promonya mulai Rp 9,59 jutaan.

Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan TV tersebut mulai dari Rp 7,67 jutaan.

Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

Berikut Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale

1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah

2. Diskon tambahan 20% hanya berlaku di tanggal 8 Oktober 2023 mulai buka toko - 22.00 (waktu setempat) di seluruh toko Transmart

3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 Pcs per kategori (TV, AC, Kulkas, Mesin Cuci, Audio (Tipe PAS Pro) Small Appliance tanpa pembatasan

4. Khusus untuk pembelian ayam maksimal 2 ekor dan daging 2 kg

5. Khusus untuk sepeda listrik maksimal pembelian 2 unit

6. Khusus untuk kosmetik dan fragrance berlaku diskon 10% regular dan tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station

7. Diskon tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi dan anak, mie instant, beras, terigu, telur, rokok, item kebutuhan rumah tangga di katalog dan Instore Promo, Minuman Berakohol, Parcel/Hampers, Gadget dan laptop, dan produk lainnya yang bertanda "Tidak Berlaku Diskon"

8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello

9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang)

Pedang Teratai Hijau

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

BUMN Pertahanan Janji Pangkas Impor Alutsista Jika Disuntik Rp1,7 T******

Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin 'berjanji' mengurangi impor alat utama sistem senjata (alutsista) jika dimodali negara Rp1,75 triliun.

Bobby merinci 5 manfaat jika Len dan sederet anak usahanya mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) tersebut. Pertama, mendukung peningkatan kemandirian berdaya saing untuk mendukung pertahanan nasional yang berefek gentar.

"Kedua, berdampak terhadap pengurangan beban impor atau substitusi impor dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk-produk industri pertahanan," tegasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Kelima, Bobby menyebut perusahaan punya potensi lebih tinggi untuk mengekspansi dan membawa dampak ekonomi, baik secara internal maupun eksternal.

Namun, Bobby tak merinci berapa banyak pengurangan produk impor alutsista tersebut jika suntikan modal negara disetujui. Ini turut mengundang pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP yang memimpin rapat.

"Pak Dirut (Bobby), nanti ditambahkan saat pendalaman. Itu kan ada dampak terhadap pengurangan beban impor dan peningkatan TKDN. Untuk masing-masing itu berapa Pak? PT Pal Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Sekarang berapa, nanti arahnya mau jadi berapa?" titah Dolfie kepada Bobby.

PMN tunai yang diajukan PT Len Industri terbagi ke dalam beberapa anak perusahaannya. Berikut rinciannya:

1. PT Len Industri (Rp367 miliar)
Tujuan: pembangunan industri radar nasional

2. PT Pal Indonesia (Rp427 miliar)
Tujuan: peningkatan kapasitas produksi melalui akuisisi galangan kapal baru dan perbaikan atau upgrade fasilitas

3. PT Dirgantara Indonesia (Rp543 miliar)
Tujuan: peningkatan kapasitas produksi pesawat CN235, pembangunan fasilitas produksi pesawat N219, dan revitalisasi fasilitas pendukung

4. PT Pindad (Rp417 miliar)
Tujuan: pengembangan lini produksi amunisi kaliber kecil dan pengembangan fasilitas produksi medium tank serta kendaraan tempur

Selain itu, ada juga PMN non-tunai sebesar Rp456 miliar dalam bentuk utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Rekening Dana Investasi (RDI). Berikut rinciannya:

1. PT Len Industri (Rp32 miliar)
2. PT Pal Indonesia (Rp157 miliar)
3. PT Pindad (Rp266 miliar)

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Shopee Resmi Setop Penjualan Barang dari Pelapak Luar Negeri******

Shopee resmi menghentikan penjualan produk dari penjual asal luar negeri atau cross bordermulai Rabu (4/10).

Head of Public Policy Shopee Indonesia Radityo Triatmojo mengatakan langkah tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kendati demikian, Radityo mengklaim produk yang dijual secara cross border di Shopee selama ini tidak bersaing dengan produk UMKM.

Saat ini, lanjut Radityo, transaksi cross borderdi Shopee tercatat kurang dari satu persen. Selain itu, mekanismecross borderyang dilakukan juga sudah sesuai dengan proses dalam peraturan perundangan yang berlaku seperti perpajakan.

Dengan ditutupnya skema cross border,Shopee berharap tidak mempengaruhi kegiatan ekspor produk Indonesia.

"Selama ini,cross borderyang dilakukan Shopee Indonesia bertujuan agar produk lokal juga memiliki peluang yang sama dan kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pasar ekspor secara langsung," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang penjualan produk cross border di bawah US0. Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," kata Zulkifli.

Ia juga melarangsocial commerceatau online shopberbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

[Gambas:Video CNN]