petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
Membangun timnas putri Indonesia lewat "tangan besi" Satoru Mochizuki******Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri) berbincang dengan pelatih Timnas putri Indonesia asal Jepang Satoru Mochizuki (kanan) saat konferensi pers penandatangan kontrak di Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww/pri.
Saya memiliki penglihatan jangka panjang. Di masa mendatang, saya mencoba membangun tim putri Indonesia di tingkat standar dunia
Jakarta (ANTARA) - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjuk Satoru Mochizuki sebagai pelatih tim nasional putri Indonesia dengan durasi kontrak selama dua tahun.
Kehadiran pelatih berusia 59 tahun tersebut menjadi angin segar bagi dunia sepak bola putri tanah air, pasalnya Mochizuki dengan portofolionya yang mentereng bukanlah figur yang asing dengan panggung sepak bola dunia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia beruntung karena memperoleh sosok Satoru Mochizuki. Menurut mantan Presiden Inter Milan tersebut, Mochizuki bukanlah figur yang 'kaleng-kaleng' di ranah sepak bola putri.
"PSSI sangat mengapresiasi JFA yang benar-benar secara ikhlas mau bantu sepak bola Indonesia dengan memberikan salah satu pelatih terbaiknya untuk membangun sepak bola Indonesia dan tentu kita melihat banyak CV (pelatih lain), tapi pelatih Satoru punya jejak karir yang jelas," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Selasa.
Kedatangan Mochizuki di tanah air juga tak terlepas dari kerjasama yang dijalin oleh PSSI dengan Japan Football Asociation (JFA) pada bulan Mei 2023 lalu. Kerjasama dengan negeri Samurai Biru tersebut, terjalin untuk mengembangkan sepak bola putri di Indonesia.
Mendatangkan Mochizuki menjadi langkah awal yang dilakukan PSSI untuk membentuk skuad Garuda yang diproyeksikan mampu menembus Piala Dunia Wanita 2035. Tugas pertama Mochizuki adalah membangun skuad generasi pertama yang akan berlaga di gelaran Piala Asia U-17 atau AFC Asian Cup U-17 2024 yang berlangsung di Bali pada Mei mendatang.
Baca juga: PSSI tunjuk Satoru Mochizuki jadi pelatih timnas putri Indonesia
Karir "Si tangan besi" Mochizuki
Mochizuki adalah mantan pemain Urawa Red Diamonds dan Kyoto Sanga. Saat aktif sebagai pemain, Mochizuki berposisi sebagai gelandang, ia menjadi bagian dari skuad Timnas Jepang pada Kualifikasi Piala Dunia 1990.
Setelah pensiun sebagai pemain, Mochizuki langsung melatih klub J-League, Kyoto Sanga, pada 1998 dan dua tahun kemudian menangani klub J-League, Vissel Kobe. Usai menangani dua tim profesional, Mochizuki sempat menangani sejumlah tim junior diantaranya Omiya Ardija Junior, Urawa Red Diamonds sebelum beralih melatih timnas Jepang U-16 sejak 2005.
Tiga tahun kemudian, Mochizuki ditunjuk untuk menangani timnas putri Jepang. Belum seumur jagung melatih timnas putri, Mochizuki mampu mengantarkan Samurai Biru melaju hingga babak semifinal di Olimpiade 2008 Beijing. Tangan besi Mochizuki telah membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia Putri 2011 yang berlangsung di Jerman. Dalam laga final Piala Dunia tersebut, Nadeshiko asuhan Mochizuki menundukkan tim langganan juara, Amerika Serikat melalui babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 pada waktu normal.
Setahun berselang dengan membawa status jawara Piala Dunia, Jepang melaju ke babak final Olimpiade 2012 London. Sayangnya, tim asuhan Mochizuki hanya mampu membawa medali perak Olimpiade London 2012 seusai takluk dengan skor 1-2 dari Kanada di partai final.
Gelaran Olimpiade London 2012 juga menjadi akhir kepelatihan Mochizuki di timnas Jepang. Mochizuki lalu melanjutkan kiprahnya melatih Japan Women's Universade atau tim nasional putri mahasiswa Jepang. Tim ini merupakan tim nasional yang dibentuk dari para pemain di kalangan universitas yang nantinya akan berkiprah di gelaran FISU World University Games.
Selama menahkodai tim nasional putri universitas Jepang, Mochizuki tercatat telah ikut serta sebanyak tiga kali di gelaran FISU World University Games. Keikutsertaan pertamanya berlangsung pada tahun 2015 lalu berlanjut pada 2017 dan terakhir pada 2019.
Mochizuki kini juga tercatat sebagai pelatih berlisensi AFC A yang diperolehnya saat mengikuti kursus kepelatihan yang berlangsung di Taiwan pada 2023 lalu. Sebelumnya ia telah mengantongi lisensi kepelatihan JFA B (pada 2005) dan JFA A (pada 2014).
Mochizuki yang kini menangani tim Merah Putih, dihadapkan pada kepingan puzzle sepak bola putri Indonesia. Ia harus menyatukan para pemain dari kompetisi akar rumput dan para pemain yang kini telah meniti karir di luar negeri.
Sejumlah pemain timnas putri Indonesia yang tengah meniti karier di luar negeri, antara lain Helsya Maeisyaroh, Sheva Imut, dan Shafira Ika yang memperkuat klub divisi empat Jepang, FC Ryukyu Ladies. Kemudian, Fani Supriyanto yang membela klub divisi satu Liga Putri Arab Saudi, Al Hammah.
"Ini tantangan besar bagi saya, tapi saya sangat menantikan melatih tim nasional wanita Indonesia. Saya ingin memeriksa potensi dan tingkat individu pemain tim nasional wanita," kata Mochizuki dalam konferensi pers.
"Saya memiliki penglihatan jangka panjang. Di masa mendatang, saya mencoba membangun tim putri Indonesia di tingkat standar dunia," tambahnya.
Baca juga: Pelatih baru timnas putri Mochizuki ingin belajar bahasa Indonesia
Projek jangka panjang
PSSI tengah menyusun cetak biru kompetisi putri dari usia muda, sebelum menggulirkan Liga 1 putri. Cetak biru tersebut disusun untuk projek jangka panjang selam sepuluh tahun yang ditargetkan membawa Srikandi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2035.
"Tadi kita (dengan Satoru Mochizuki) sudah bersepakat membuat cetak biru (sepak bola putri) untuk 10 tahun. Tadinya saya bicara lima tahun, tapi pelatih bilang enggak, dia mau sepuluh tahun. Inilah yang kita namakan tentu keberlanjutan ini penting, program ini kita akan jalankan secara serius," kata Erick Thohir.
Saat ini PSSI berupaya untuk menjaring para pemain putri bertalenta melalui sejumlah kompetisi akar rumput yang kian menjamur. Nantinya Mochizuki bersama dengan Direktur Teknik tim nasional Indonesia, Indra Sjafri, menjaring talenta-talenta muda pesepak bola putri di seluruh penjuru tanah air.
Selain itu PSSI juga bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia (ASBWI) untuk membangun ekosistem sepak bola Indonesia melalui gelaran kompetisi di kelompok umur.
Kehadiran Mochizuki dengan sederet reputasinya yang mentereng tentu memberi harapan besar bagi sepak bola putri Indonesia. Melalui tempaan tangan besi pelatih asal Jepang ini, putri-putri Indonesia harus siap bekerja keras, hingga tangan besi itu juga menjadi tangan dingin untuk kemajuan sepak bola putri Indonesia
Baca juga: PSSI siapkan cetak biru selama 10 tahun untuk sepak bola putri Baca juga: Dihadapkan tantangan besar, Mochizuki tak sabar tangani timnas putri Baca juga: PSSI enggan pasang target untuk timnas putri pada Piala Asia U-17
Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam******Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/pri.Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tito Karnavian mengaku belum tahu terkait kabar Hadi Tjahjanto bakal dilantik menjadi Menko Polhukam definitif.
“Saya belum tahu. Belum, saya belum dapat (kabar),” kata Tito menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta, Selasa.
Namun begitu, Tito yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo sebagai Plt. Menko Polhukam hingga pejabat definitif dilantik.
“Kalau misalnya Pak Presiden sudah punya pejabat definitif, berarti tugas saya sebagai Plt. selesai. Saya tetap melaksanakan tugas sebagai Mendagri,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menko Polhukam.
"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.
Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).
Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.
"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.
Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.
Presiden sebelumnya menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. yang menyatakan mengundurkan diri di tengah pencalonannya sebagai wakil presiden di Pilpres 2024.
Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2). Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.
Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif. Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik Baca juga: Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam Baca juga: Presiden sebut Menko Polhukam definitif dari kalangan non-parpol
Uni Eropa minta Israel hentikan serangan ke Rafah******Kakak dan adik Al Braim mencari kertas dan karton di bawah reruntuhan untuk digunakan sebagai bahan bakar di Rafah, Jalur Gaza. ANTARA/Anadolu/Abed Zagout/am.Moskow (ANTARA) - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Senin (19/2) mengatakan 26 negara anggotanya meminta Israel menghentikan operasi militer di Rafah, serta memastikan jeda kemanusiaan untuk pembebasan sandera dan penyediaan bantuan kemanusiaan warga Gaza.
Pekan lalu, Israel melancarkan serangan ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan mengambil tindakan besar-besaran di Rafah, dan memerintahkan kementerian pertahanan untuk mengembangkan rencana evakuasi penduduk sipil dari kota tersebut.
Seminggu terakhir, banyak pemimpin internasional menyuarakan keprihatinan mereka atas rencana serangan Israel ke Rafah.
“Nah, 26 (negara anggota Uni Eropa) mendukung pernyataan yang saya keluarkan sebelum akhir pekan, meminta pemerintah Israel untuk tidak melancarkan operasi militer terhadap Rafah," kata Borrell setelah pertemuan Dewan Luar Negeri Uni Eropa.
"(Mereka) mengeluarkan pernyataan baru, yang pada dasarnya sama dengan pernyataan yang saya keluarkan sebelum akhir pekan, tetapi dengan paragraf tambahan, yaitu 'membutuhkan jeda kemanusiaan segera yang akan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan, pembebasan sandera tanpa syarat, dan penyediaan bantuan kemanusiaan,' tambahnya.
Sedikitnya 29.000 orang telah tewas akibat serangan di Jalur Gaza, kata pemerintah setempat.
Pada tanggal 24 November, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.
Baca juga: Biden: Tanpa perlindungan warga sipil, Israel tidak boleh serang Rafah Baca juga: Israel ancam serang Rafah pada Ramadhan jika sandera tidak dibebaskan Baca juga: PBB peringatkan imbas serangan Israel ke Rafah
Tito Karnavian menilai Dirty Vote tidak tempuh dua metode ilmiah******Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menerima cinderamata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch Bangun di saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai film dokumenter Dirty Vote tidak menempuh dua metode ilmiah dalam menghasilkan suatu kesimpulan sehingga dianggap hanya sebatas pembentukan opini. Dua metode ilmiah itu menurutnya adalah congruent method(metode kongruen) dan tracing method(metode pelacakan). Adapun nama Tito Karnavian disebut dalam film dokumenter itu saat pembahasan mengenai provinsi baru di Papua. "Saya lihat ini pemberitaan dalam bentuk documentary, tapi sebetulnya saya lihat adalah pembentukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan metode kongruen adalah suatu metode upaya melihat sesuatu dan mengambil kesimpulan karena dianggap sama dan sebangun. Menurutnya metode itu ditempuh tanpa melihat sebab dan akibat. "Itu boleh, kalau kita ingin mengambil hipotesa. Sama dengan media, ketika membuat hipotesa boleh. Tapi kalau mau membuat tulisan yang betul-betul akurat, ya harus menempuh proses tracing," kata dia. Adapun mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu mengatakan petugas kepolisian sudah terbiasa menerapkan metode-metode tersebut sebagai cara berpikir dalam proses investigasi jika ada peristiwa-peristiwa. Dia mengatakan metode kongruen tidak bisa dijadikan alasan pasti tanpa proses pelacakan. Menurutnya proses pelacakan pun harus dilakukan dengan menjajaki semua sebab dan akibat jika ingin menentukan pelaku atau tersangka. Maka dari itu, menurutnya tudingan terkait namanya yang disebut berperan dalam pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu karena adanya pemekaran provinsi di Pulau Papua, masih sebatas kongruen tanpa menempuh proses pelacakan. Dia menjelaskan pemekaran provinsi di Pulau Papua itu dilakukan sebelum adanya koalisi partai-partai dan pasangan calon untuk pemilu. Menurutnya pemekaran provinsi di Papua bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR dan aspirasi masyarakat. "Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20 persen (suara) dari separuh provinsi, saya bilang itu terlalu jauh," katanya. Baca juga: Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu Baca juga: Mendagri jadi "pemilih pemula" harapkan Pemilu persatukan bangsa Baca juga: Mendagri tekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini
KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir penuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi si Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan RassatJakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.
Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.
Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).
Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.
AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.
Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut
Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan
Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.
Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.
Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.
Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.
Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.
Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengungsi banjir di jalur Pantura Demak dipindahkan secara persuasif******Pengungsi korban banjir dari Kabupaten Demak beristirahat di posko pengungsian Balai Desa Jati Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/tom/aa.Jakarta (ANTARA) - Tim gabungan berhasil memindahkan seluruh korban banjir di Desa Wonoketingal, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya mengungsi dengan mendirikan tenda di bahu jalan Jalur Pantura ke posko darurat secara persuasif, Selasa.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa jumlah pengungsi yang telah dipindahkan seluruhnya ada 50 orang terdiri atas ibu, anak-anak, dan lansia.
Baca juga: Masa tanggap darurat banjir Demak-Kudus diperpanjang 14 hari
Puluhan korban banjir itu sebelumnya mendirikan tenda mandiri dengan terpal dan alas seadanya yang kurang representatif di bahu Jalan Raya Demak-Kudus, Jalur Pantura.
Kawasan itu dijadikan tempat untuk mengungsi karena lebih dekat dengan rumah sehingga mereka merasa bahwa keamanan harta benda lebih terjamin.
“Namun, di situ pula merupakan jalur utama pantura yang sudah mulai dilintasi pengendara sehingga dapat mengancam keselamatan warga yang mengungsi di sana,” ujarnya.
Baca juga: Baznas salurkan 600 paket logistik bantuan pada korban banjir di Demak
Melalui pendekatan persuasif maka, kata dia, puluhan warga sudah dipindahkan ke posko pengungsi BNPB di halaman kantor Desa Wonoketingal.
Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto memastikan posko tersebut terdiri atas dua tenda besar yang lebih layak karena telah disiapkan seluruh kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian anak, selimut, dan air bersih untuk korban banjir tersebut.
Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak
“Selain disiagakan mobil tangki air bersih, di posko itu juga disediakan layanan pemeriksaan kesehatan untuk para korban,” ujarnya.
Lingkungan bebas asap rokok bisa terwujud dengan pembinaan kesadaran******Ilustrasi - Papan besar bertuliskan larangan merokok di area gereja di Kota Surabaya. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/hp/aa.Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan lingkungan bebas asap rokok bisa terwujud dengan pembinaan kesadaran masyarakat tentang bahaya asap rokok.
"Termasuk dorongan dari masyarakat madani dan juga secara nyata kalau ada anggota masyarakat di lapangan yang menegur kalau masih ada orang yang merokok di lingkungan bebas asap rokok," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Berbicara kesadaran masyarakat khususnya di kota besar seperti Jakarta tentang bahaya merokok, Tjandra menilai saat ini relatif sudah lebih baik dibanding waktu-waktu yang lalu. Walau begitu, kesadaran ini untuk terus dibina guna menunjang penerapan lingkungan bebas asap rokok.
Tentang upaya mewujudkan lingkungan bebas asap rokok, Tjandra juga menuturkan pentingnya penyuluhan kesehatan di masyarakat tentang bahaya asap rokok dilakukan.
Baca juga: Kepala BKKBN soroti bahaya asap rokok bagi anak dan ibu hamil Arsip Foto - Warga berjalan di samping mural informasi kawasan bebas asap rokok di permukiman padat penduduk di Kayu Manis, Matraman, Jakarta, Rabu (22/11/2023). ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus/app/aww. Penyuluhan ini, kata dia, bisa dalam bentuk kajian ilmiah atau melalui penyampaian pengalaman buruk kesehatan yang dialami para perokok di masyarakat.
Selanjutnya, perlu adanya aturan yang jelas dan tegas tentang lingkungan bebas asap rokok serta terimplementasi dengan baik di lapangan.
Selain itu, dibutuhkan juga aturan yang bukan hanya tentang lingkungan bebas asap rokok, tetapi pengendalian rokok secara keseluruhan di tingkat nasional.
Menurut Tjandra, perlu ada revisi dan perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, yang nantinya dapat digunakan sebagai payung hukum bagi peraturan tentang lingkungan bebas asap rokok.
"PP yang sudah lebih dari 10 tahun ini jelas-jelas harus direvisi dan akan menjadi payung penting bagi peraturan tentang lingkungan bebas asap rokok," kata dia.
Baca juga: Perokok pasif diajak bersuara, ingin udara bersih tanpa asap rokokArsip Foto - Kelompok jaringan peduli masalah konsumsi rokok melakukan aksi damai di depan Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, untuk memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keinginan pemerintah menaikkan cukai rokok pada Jumat (20/9/2019). ANTARA/Aubrey Fanani)Di sisi lain, dia mendorong Indonesia bergabung dalam kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatasi epidemi global tembakau dengan efek lintas negara atau Framework Convention on Tobacco Control(FCTC).
Di Jakarta, sebenarnya sebagian masyarakat sudah ikut berupaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok pasif. Salah satunya melalui perwujudan Kampung Bebas Asap Rokok.
Merujuk informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Timur, kampung ini terdiri dari lima RT di RW 06 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yakni RT 003, RT 004, RT 005, RT 006 dan RT 007.
Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) pada Oktober 2023 memperlihatkan bahwa empat dari sepuluh remaja berusia SMP dan SMA menjadi perokok. Data ini diperoleh dari survei yang melibatkan 3.000 anak dan remaja di Jakarta.
Baca juga: Akibat puntung rokok, sebuah rumah di Kramat Jati ludes terbakar Arsip Foto - Pekerja berada di dekati mobil yang rusak usai kebakaran bengkel reparasi di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (19/10/2020). Kebakaran bengkel yang terjadi pada pukul 10.55.WIB akibat dari percikan api rokok dan menghanguskan 15 mobil serta 2 sepeda motor. ANTARA FOTO/ Fakhri Fakhri Hermansyah/nzOrganisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui data yang dipublikasikan pada Juli 2023 menyebutkan bahwa ada lebih dari 7 juta kematian yang berhubungan dengan perilaku merokok dan 1,3 juta kematian lainnya terjadi para perokok pasif.
WHO juga mengatakan kebiasaan merokok adalah salah satu penyebab kematian yang sebenarnya dapat dicegah dan juga merupakan faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti gangguan paru, jantung dan kanker di berbagai organ tubuh.Di antara gangguan paru yang bisa disebabkan rokok, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) merupakan salah satunya. PPOK merupakan sekelompok penyakit paru-paru yang memiliki karakteristik umum yaitu adanya penyempitan saluran udara yang menyebabkan kesulitan dalam proses bernapas.
PPOK biasanya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritan atau toksin, seperti asap rokok, polusi udara, debu, atau zat kimia berbahaya. MenurutWHO, PPOK merupakan penyebab kematian ketiga di seluruh dunia, menyebabkan 3,23 juta kematian pada tahun 2019. Baca juga: Puntung rokok jadi penyebab kebakaran bangunan di Jakbar
BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******Kartu Indonesia Sehat untuk para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ANTARA/HO-BPJS Kesehatan/aa.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan
Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.
Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.
Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI
Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.
Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.
Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.
Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit
Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.
Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.
Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan
《asia9 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,lagi gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《asia9 slot》bab terbaru。