qq slot asia

Sistem Penukaran Poin Super

Daftar 3 Usaha yang Paling Banyak Ciptakan Pekerjaan per Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerjaper Agustus 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 139,85 juta orang per Agustus 2023.

Adapun tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah akomodasi dan makanan minuman, konstruksi, serta pertanian pada 3 kuartal pertama 2023 kemarin.

Sementara itu, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di tiga lapangan usaha. Adapun ketiga lapangan usaha itu adalah aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 0,03 juta orang.

Lalu, informasi dan komunikasi menurun 0,02 juta orang. Kemudian, treatment air sampah, dan daur ulang juga menurun 0,02 juta orang.

Lebih lanjut, BPS juga mencatat sebanyak 7,86 juta orang adalah pengangguran per Agustus 2023.

"Pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 pesen," ucap Amalia.

Ia mengatakan jumlah pengangguran itu lebih rendah 0,54 persen dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta orang.

Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019, yakni 7,1 juta orang.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Catatan Kritis Ganjar soal Mimpi Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia******

Bakal calon presiden Ganjar Pranowoberkomentar soal gagasan Indonesia menjadi poros maritim duniayang pernah disampaikanJokowi saat akan menjadi presiden pada 2014 lalu.

"(Poros) maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land base, continental base," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Ganjar menyebut pemerintah seharusnya membuat fasilitas mumpuni di laut jika memang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Ia heran mengapa tidak ada puskesmas terapung hingga transportasi laut yang jelas.

"Kenapa kita tidak melibatkan para peneliti dan aktivis, mereka yang cukup ideologis untuk membangun kekuatan laut kita? Saya nemu kok orang-orang Indonesia yang hebat, saya panggil dan juga melamar, kita seriuskan yuk. Ini saya sudah ketemu kok beberapa orang," bebernya.

"Contoh, rumput laut, secara teknis saya dikasih tahu, 'Mas Ganjar, cukup 15 meter pantainya kita bisa budi daya'. Anda hitung berapa (potensi keuntungan). Saya minta staf saya hitung, dihitung oh gede minta ampun, tapi kenapa kita tidak melakukan? Tidak niat," tegas Ganjar.

Ia menilai pihak-pihak yang berkepentingan selama ini lebih memilih mencari jalan mudah. Ketika sistem pemerintahannya tak jalan, Ganjar menyebut kritik akan muncul.

"Desain menciptakan konglomerasi itu dulu kan harapannya menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong. Tapi, akhirnya putus lokomotifnya, jalan sendiri kemudian tidak terjadi. Ya sudah, ini sudah terjadi. Maka perbaikan yang mesti kita lakukan hari ini adalah yuk kita kembalikan dan orientasinya kita pindahkan," tutupnya.

Poros maritim dunia merupakan cita-cita Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut ini sudah diagendakan sejak periode pertama Jokowi.

Kendati, Muhadjir mengakui upaya ini memang belum maksimal. Ia juga menyayangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ada penekanan tentang ketahanan laut Indonesia.

"Ini sebetulnya program prioritas Pak Presiden (Jokowi) sejak periode pertama beliau, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Menurut saya, belum optimal kesungguhan kita dan belum maksimal pencapaiannya. Perlu kerja keras menjadikan Indonesia poros maritim," ujarnya dalam Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"Justru Presiden Xi Jinping berkali-kali menyebut pentingnya Indonesia menjadi poros maritim terkait jalur sutra China. Karena sebetulnya posisi Indonesia sebagai negara maritim sudah diperhitungkan sejak dulu kala," sambung Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]

Setan Fana

Daftar 3 Usaha yang Paling Banyak Ciptakan Pekerjaan per Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerjaper Agustus 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 139,85 juta orang per Agustus 2023.

Adapun tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah akomodasi dan makanan minuman, konstruksi, serta pertanian pada 3 kuartal pertama 2023 kemarin.

Sementara itu, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di tiga lapangan usaha. Adapun ketiga lapangan usaha itu adalah aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 0,03 juta orang.

Lalu, informasi dan komunikasi menurun 0,02 juta orang. Kemudian, treatment air sampah, dan daur ulang juga menurun 0,02 juta orang.

Lebih lanjut, BPS juga mencatat sebanyak 7,86 juta orang adalah pengangguran per Agustus 2023.

"Pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 pesen," ucap Amalia.

Ia mengatakan jumlah pengangguran itu lebih rendah 0,54 persen dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta orang.

Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019, yakni 7,1 juta orang.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Prabowo ke Buruh: Jangan Tuntut Pengusaha Naikkan UMP Kalau Tak Untung******

Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengungkap pandangannya soal buruh yang setiap tahun selalu menuntut pengusaha menaikkanUMP.

Ia meminta buruh untuk tak selalu menuntut pengusaha menaikkan UMP mereka. Terutama, bila perusahaan tempat mereka bekerja sedang 'buntung'.

"Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11).

Pengertian akan ditanamkan terkait program subsidi yang sudah diberikan pemerintah kepada kaum buruh agar kehidupan mereka lebih ringan.

"Kita sudah welfare state. Kita akan bicara ke pemimpin buruh," kata dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11).

"Kita bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik BBM, sekolah tidak bayar, kita akan kasih makan siang gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen," imbuh dia.

Serikat buruh setiap tahun menuntut agar UMP dinaikkan. Untuk 2024 saja misalnya, mereka menuntut agar upah dinaikkan sebesar 15 persen.

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Kecintaan pada hiburan Korea

Anies Bicara 'Nasib' Kartu Prakerja Jika Menang Pilpres 2024******

Bakal calon presiden Koalisi PerubahanAnies Baswedan buka suara terkait peluang dilanjutkannya program Kartu Prakerja jika ia menang dalam Pilpres 2024.

Ia mengatakan jika sebuah program memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka akan dilanjutkan.

Meski begitu, ia tidak memastikan secara gamblang apakah Prakerja termasuk dalam program yang akan diteruskan jika ia menjadi presiden.

Anies menjelaskan slogan perubahan yang ia usung dalam Pilpres 2024 terdiri atas empat unsur. Pertama, hal baik yang sudah ada diteruskan dan ditingkatkan.

Kedua, hal yang sudah ada tapi perlu dikoreksi. Ketiga, hal yang tidak perlu dilanjutkan. Keempat, hal-hal baru yang harus diciptakan.

"Jadi ada empat, yang diteruskan untuk ditingkatkan, yang dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan hal baru yang harus dikerjakan. Jadi semua yang baik harus diteruskan," katanya.

Dalam acara itu, Anies juga menyinggung bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu menekan tingkat pengangguran.

"Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas enam persen, tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara," katanya.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Maluku Utara sebesar 22,94 persen di kuartal IV 2022, namun penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya 0,08 persen. Lalu, Sulawesi Tengah yang tumbuh 15,17 persen, tetapi penurunan TPT-nya hanya 0,06 persen.

"Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi di kawasan itu," katanya.