rumah gacor slot

usia fantasi

Kemendag Klaim Warga Bengkalis Tak Konsumsi Daging Kerbau Ilegal******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan daging kerbau ilegal yang diperebutkan warga Bengkalis dari tempat sampah tak dikonsumsi dan sudah dikembalikan.

Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menyebut Bea Cukai dan Polres setempat sudah melakukan mitigasi risiko. Ia mengatakan rumah-rumah warga Bengkalis didatangi untuk mengembalikan daging tak layak konsumsi tersebut.

"Sejauh ini tidak ada (warga Bengkalis yang konsumsi daging dari tempat sampah). Informasi terakhir yang diperoleh, masyarakat sudah mengembalikan daging ilegal tersebut dan dilakukan penimbunan kembali dengan menambah kedalaman gali menjadi 5 meter," jelas Moga kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/5).

Pernyataan Kemendag tersebut senada dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Bengkalis.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Bengkalis Ariyadi Permana Hamdani menyebut pihaknya memang langsung membentuk tim investigasi untuk mengecek potensi daging ilegal tersebut dijual di pasar.

"Iya betul (daging kerbau di TPA merupakan barang sitaan Bea Cukai Bengkalis). Setelah diperebutkan, sudah ditindaklanjuti. Kami segera membentuk tim melibatkan aparat terkait untuk inspeksi di peredaran atau pasar dan memberikan edukasi kepada masyarakat," katanya saat dikonfirmasi.

"Sudah ditimbun kembali setelah dirusak. Secara prosedur sudah sesuai, acara lancar sampai selesai. Yang jelas itu barang masuk secara ilegal, tidak ada yang menjamin kelayakan konsumsinya karena tidak dilengkapi dokumen. Sangat berpotensi membawa hama penyakit," sambung Ariyadi.

Sebelumnya, Plt KPPBC TMP C Bengkalis M Hakim Satria mengatakan daging kerbau tersebut diamankan dari KM Nur Muhammad GT.27 No. 700/PPE pada 6 April 2023 pukul 02.00 WIB, tepatnya di Kuala Sungai Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Ia menekankan daging impor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah.

Barang bukti yang diamankan adalah daging kerbau beku tanpa tulang merek Black Gold sebanyak 1.123 box alias 20 kilogram. Ada juga daging kerbau beku tanpa tulang merek Al Tamam sebanyak 937 box atau 20 kilogram. Perkiraan nilai barang menyentuh Rp2,17 miliar dengan potensi kerugian negara Rp279,95 juta.

Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo turut membenarkan daging musnahan Bea Cukai itu diperjualbelikan oleh warga nakal.

Bimo lantas meminta Polsek di Bengkalis mendatangi rumah-rumah warga. Ia menegaskan pihaknya meminta warga tidak menjual dan mengkonsumsi daging yang sudah ditimbun di tempat sampah.

"Ada yang diperjualbelikan. Kami sudah arahkan Kapolsek agar daging ini bisa diambil untuk dimusnahkan dengan cara-cara lain. Kita melakukan ini sebagai langkah menjaga, kita tidak tahu daging dari mana, banyak bakteri karena sudah ditimbun dalam sampah basah," ujarnya, dikutip dari Detik.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Xuan Zhou Youwei

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Batal Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop Berawal dari Kisruh Manajemen******

Manajemen perusahaan penyedia atau operator teknologi bayar toltanpa setop alias Multi Line Free Flow (MLFF) PT Roatex IndonesiaToll System kisruh. 

Informasi itu diungkap oleh Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan. Ia mengatakan karena kisruh itu, rencana uji coba teknologi bayar tol tanpa setop yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda.

"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya kepada wartawan di Kantor Roatex, Selasa (30/5).

Katanya, kontraktor dan manajemen dari Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di Hungaria diterapkan bulat-bulat di Indonesia.

"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.

Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah. 

Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta. 

"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.

"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya. 

Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal.

Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.

Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz.

Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.

Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan.

"Proyek ini terus berjalan, dengan hubungan yang erat dengan BPJT serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Tentu saja ada sedikit keterlambatan dalam jadwal, tetapi di satu sisi ini "normal" dalam proyek-proyek besar seperti ini," katanya.

Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Penumpang KA Naik Dua Kali Lipat Jelang Libur Panjang******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAImencatat penumpang kereta apijarak jauh (KAJJ) melonjak dua kali lipat menyambut libur panjang 1-4 Juni 2023.

Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa merinci lonjakan itu terjadi untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Ia mengatakan jumlah tiket yang sudah dipesan untuk keberangkatan Rabu (31/5) hingga Kamis (1/6) menembus 28.500 per hari.

"Jumlah tersebut meningkat hingga dua kali lipat jika dibandingkan dengan hari yang sama, di mana rata-rata per hari sekitar 14 ribu penumpang untuk Rabu dan Kamis pada waktu normal," kata Eva dalam keterangan resmi, Rabu (31/5).

Eva menyebut pemberlakuan Gapeka 2023 bisa memberikan efisiensi waktu perjalanan KAJJ, termasuk dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Ia merinci ada beberapa kereta yang mendapatkan percepatan waktu tempuh berkat Gapeka baru ini.

"Untuk wilayah Daop 1 Jakarta, Gapeka 2023 memberikan percepatan waktu tempuh perjalanan KA Jarak Jauh sebesar total 2.512 menit per hari. Rinciannya, efisiensi 880 menit pada KA Argo, 585 menit pada KA Eksekutif, 648 pada KA Eksekutif Campuran, dan 399 menit pada KA Ekonomi," tuturnya.

Beberapa KA yang mengalami percepatan waktu tempuh perjalanan, yakni KA Argo Lawu relasi Gambir-Solo Balapan yang lebih singkat 49 menit dari semula 7 jam 44 menit menjadi 6 jam 55 menit.

Ada juga KA Fajar Utama Solo relasi Pasar Senen-Solo Balapan yang semula harus menempuh 8 jam 30 menit menjadi 7 jam 40 menit, alias lebih cepat 50 menit.

Di lain sisi, Eva mengatakan Stasiun Jatinegara bakal melayani naik turun penumpang dari 4 KAJJ per 1 Juni mendatang. Berikut rinciannya:

1. KA 38F Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung, berangkat Stasiun Jatinegara pukul 06.46 WIB
2. KA 10 Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo, berangkat Stasiun Jatinegara pukul 09.06 WIB
3. KA 12 Argo Sindoro relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat Stasiun Jatinegara pukul 16.56 WIB
4. KA 36F Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung, berangkat Stasiun Jatinegara pukul 18.46 WIB

[Gambas:Video CNN]

Ratu Pingwang

Kementerian BUMN Akan Jadikan Waskita Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menjadikan PT Waskita Karya sebagai anak usaha PT Hutama Karya. Cara yang dilakukan adalah dengan menginbrengkan 70 persen saham pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya.

"Ide sementara kita menginbrengkan saham pemerintah ke HK. Nanti porsi pemerintah kan publik ya. Saya lupa kalau tidak salah sekitar 70-an persen itu akan diinbrengkan ke Hutama Karya," ungkap Tiko, sapaan, akrabnya, di gedung DPR, Senin (5/6).

Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat yaitu menyelesaikan Trans Sumatra.

Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.

"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-bid di mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat project rugi terus," papar Tiko.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggonoakhirnya buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkanekspor pasir lautlagi.

Menurutnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"IKN misalnya, di sampingnya banyak sekali. Di Batam banyak yang kami tutup (reklamasi). Ada yang bikin resort di Pulau Bawah ditutup, kalau nggak ada izin karena menurut pandangan kami itu merusak lingkungan," katanya, Rabu (31/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Pelaku usaha juga diizinkan untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimuat dalam Pasal 9 PP tersebut.

Bertalian dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10, Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

Pemerintahan Indonesia, tepatnya saat era Presiden Megawati Soekarno Putri pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Namun, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.