togaplay

Meng Po punya janji

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Raja Sepuluh Arah

Depak Low Tuck Kwong, Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya RI******

Hartono bersaudara kembali menjadi orang terkaya Indonesia, setelah mendepak Low Tuck Kwong dari posisi pertama crazy rich RI versi Forbes Real-Time Billionaires.

Selama bertahun-tahun, Budi Hartono dan Michael Hartono bertengger di peringkat teratas dalam daftar orang terkaya di Tanah Air, meskipun sempat digeser Low Tuck Kwong beberapa waktu terakhir.

Mengutip Forbes, Jumat (7/7), Budi Hartono yang merupakan pemilik Bank Central Asia (BCA) yang juga Bos Djarum itu menempati urutan pertama dengan nilai kekayaan US,2 juta atau Rp396 triliun (asumsi kurs Rp15.132 per dolar AS).

Sedangkan Low Tuck Kwong harus puas di ranking ketiga. Bos Bayan Resources ini memiliki harta US,9 juta atau Rp346 triliun.

Berikut daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes Real-Time Billionaires, Jumat (7/7):

1. Budi Hartono US,2 juta
2. Michael Hartono US juta
3. Low Tuck Kwong US,9 juta
4. Sri Prakash Lohia US,2 juta
5. Pragojo Pangestu US,9 juta
6. Chairul Tanjung US juta
7. Tahir dan keluarga US,9 juta
8. Lim Hariyanto US,3 juta
9. Djoko Susanto US,1 juta
10. Dewi Kam US,7 juta.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Bos Pos Minta Dukungan DPR Agar Ditunjuk KPU Urus Logistik Pemilu 2024******

PT Pos Indonesia (Persero) berharap dukungan Komisi VI DPRRI supaya pihaknya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra resmi logistik Pemilu 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPU soal urusan logistik Pemilu 2024. Bahkan, Pos mengaku sudah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

"Karena sudah ada klaster logistik, mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partnerPemilu 2024," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Faizal mengungkapkan syarat mengikuti tender tersebut adalah terdaftar di e-Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog sektoral.

"Kebetulan Pos Indonesia saat ini sudah ada di katalog nasional. Namun, nanti kami juga harus masuk ke katalog sektoral. Semua yang mengikuti tender harus ada di situ," bebernya.

Ia juga memamerkan keberhasilan Pos menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga telur ke berbagai daerah. Selain itu, Faizal memamerkan distribusi vaksin covid-19, terutama ke wilayah Timur Indonesia.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Sonny Danaparamita heran mengapa Bos Pos Indonesia itu malah pamer soal penyaluran bansos dan vaksin. Ia mempertanyakan di mana letak success storyPos dalam mengamankan logistik Pemilu.

"Kenapa yang dimunculkan distribusi vaksin, daging, sembako. Tidak menunjukkan success storydistribusi logistik selama pemilu karena mendistribusikan sembako dengan logistik pemilu itu jauh berbeda," kritik Sonny.

Kritikan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ia heran mengapa Pos malah lebih cepat mendistribusikan surat suara ke pemilih luar negeri ketimbang daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Ia juga berharap jangan sampai muncul pemilih ganda jika Pos Indonesia terpilih menjadi mitra resmi logistik Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan adalah terjadinya pemilih ganda. Pada 2019 saja banyak temuan keterlambatan (surat suara), malah di luar negeri duluan pencoblosan. Saya bingung nih," ucap Eko.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyoroti persiapan Pos Indonesia menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Muslim mengingatkan Pos Indonesia agar masalah logistik tidak menjadi celah kecurangan Pemilu 2024.

"Kecurangan bukan hanya persoalan sumber daya manusia (SDM), tapi logistik juga. Ketika hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai atau nyangkut di mana. Ini harus menjadi catatan," pesannya.

Merespons hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut pihaknya sudah pernah terlibat di empat era pemilu berbeda, mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra resmi untuk pengiriman logistik domestik dan internasional. Namun, pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 perusahaan pelat merah ini tidak bertindak sebagai official partner, melainkan hanya membantu.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Kasdim

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

KCI Perlu Suntikan Negara untuk Pengadaan KRL hingga 2027******

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) tengah berhitung soal anggaran pengadaan rangkaian (trainset) KRL untuk tahun ini hingga 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan pihaknya pun tak menutup mana untuk mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) jika kelak dana yang dibutuhkan untuk KRL tak cukup.

Meski demikian, jumlah PMN yang diajukan masih dalam proses pengkajian.

Ia melanjutkan hingga saat ini KCI masih mencari skema yang tepat untuk keuangan dalam pengadaan KRL. Hal ini dilakukan agar keuangan KCI dan PT KAI (Persero) sebagai induk usaha tetap terjaga.

Namun, ia menekankan bawah PMN tetap dibutuhkan.

"Dukungan pemerintah terhadap PMN ini memang dibutuhkan supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi dan ekosistem produksi dalam negeri juga bisa didukung," kata Anne.

KCI sendiri sudah membuat skema untuk pengadaan KRL hingga 2027.Pertama,mendatangkan tiga trainset baru dari Jepang.

KRL baru ini ditargetkan bisa tiba di Tanah Air pada 2024 mendatang. Kedua,melakukan kontak pembelian 24 KRL baru dari PT Industri Kereta Api (INKA). Rinciannya, pada 2025-2026 akan ada 16 rangkaian baru. Kemudian delapan sisanya akan selesai pada 2027.

Ketiga,melakukan retrofit alias modernisasi 19 KRL yang saat ini perlu dipensiunkan. Anne menyebut pengerjaan retrofit sendiri membutuhkan waktu 14-15 bulan.

KCI dan INKA pun bakal meretrofit KRL secara bertahap, yakni empat rangkaian per sesi hingga 2027.

[Gambas:Video CNN]

Fagositosis gen tanpa batas

Menhub: Tarif LRT Jarak Terjauh Rp20 Ribu******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimengatakan tarif LRT Jabodebek untuk jarak terjauh berkisar Rp20 ribu hingga Rp25 ribu. Kendati demikian, kepastian terkait tarif baru akan diumumkan beberapa waktu ke depan.

"Dengar-dengar bocoran ya antara Rp20 ribu sampai Rp25 ribu, kira-kira. Tapi kita akan menghitung, tentu tidak asal hitung, baik untuk pay dari masyarakat kita pertimbangkan walaupun dengan keadaan ini pemerintah masih tetap menyubsidi," katanya usai uji coba LRT Jabodebek di Stasiun Dukuh Atas, Rabu (12/7).

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan tarif Rp25 ribu tersebut berlaku untuk perjalanan terjauh yakni dari Cibubur ke Bekasi. Sedangkan dari Jakarta ke Bekasi atau Jakarta ke Cibubur dikenakan tarif Rp20 ribu.

"Jadi kalau kita total sekitar Rp20 ribu antara Bekasi sampai Jakarta atau Cibubur sampai Jakarta," kata Risal.

LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. LRT Jabodebek menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel, yaitu generasi ketiga ataugrade of automation(GoA) Level 3.

Dengan teknologi itu, memungkinkan kereta dioperasikan tanpa masinis alias driverless. Namun, di dalam kereta ada petugas yang akan berjaga untuk situasi darurat.

Kereta juga secara otomatis mampu mengatur jarak antar kereta menjadi lebih dekat dengan tetap konstan menjaga jarak aman. Semua sistem operasi pada LRT Jabodebek sudah diatur pada operation control center(OCC).

[Gambas:Video CNN]