slot terbaik dan gacor

starxo88 slot 602Jutaan kata 872881Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot terbaik dan gacor》

DKI sudah turunkan 192 ribu alat peraga kampanye hingga Minggu siang******

Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta hingga Minggu siang sudah menurunkan sebanyak 192 ribu alat peraga kampanye (APK) di lima wilayah Ibu Kota dalam rangka memasuki masa tenang Pemilu 2024. "Rekapitulasi hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pemilu 2024 berdasarkan laporan pada Minggu, 11 Februari per jam 11.00 WIB total 192.201 ΑΡΚ," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Adi Krisno saat dikonfirmasi di Jakarta.
Jenis APK yang diturunkan, yaitu spanduk
sebanyak 38.546 lembar, baliho (16.976), banner (49.633), bendera (71.647), pamflet atau stiker sebanyak 9.833 dan lain-lainnya sebanyak 5.566 lembar. Berdasarkan data satuan pelaksana, sebanyak 53.408 APK di Jakarta Pusat, 15.455 APK di Jakarta Utara, 24.668 APK di Jakarta Barat dan 45.972 APK di Jakarta Selatan. Lalu 48.749 APK di Jakarta Timur, 1.929 APK di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 3.030 APK di tingkat provinsi.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta Angka penurunan APK ini akan terus bertambah. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berjumlah lebih dari dua ribu terus menurunkan APK secara serentak di lima wilayah kota Jakarta. "Selama masa tenang tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.

Sebanyak 2.300 personel dikerahkan pada kegiatan tersebut. "Penurunan APK ini dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," katanya. Arifin memastikan APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) mendatang.

Baca juga: Bawaslu DKI bolehkan peserta pemilu ambil APK usai diturunkan Kegiatan penurunan APK ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg) dan tim pasangan calon (paslon) lainnya. KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari. Sedangkan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Baca juga: Bawaslu Maluku: Temuan dugaan pelanggaran Gibran di Ambon tak terbukti

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Baca juga: Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Label：togel wikipedia、angka jitu 4d kentucky midday、slot gacor mudah menang

Terkait：slot 888 asia、situs slot terjamin、cara dapat uang dari brainly、gaspoll88、petatoto、situs slot hari ini gacor、gapuraslot、grup prediksi togel jitu、daftar link slot gacor 2022、qq289

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：taiwan prediksi togel（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

cara mengganti alamat di kredivo

bo rekomendasi slot

afctogel

takutBacaan TerkaitMore+

Saya ingin merasuki iblis

erek erek 2d 09

Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu******

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Perbaikan abadi

mulia77

Jokowi bagikan momen momong cucu di media sosial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo membagikan video momen mengasuh atau momong dua orang cucunya dari pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah di media sosial, Minggu.

Dalam unggahan di media sosial Instagram @jokowi, yang dipantau di Jakarta, Minggu, Jokowi tampak mengajak Jan Ethes dan Lembah Manah bermain di playground atau tempat bermain, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Sabtu (10/2) malam.

"Menikmati akhir pekan dengan menemani cucu-cucu bermain di mallJakarta, Sabtu 10 Februari 2024," tulis Jokowi dalam deskripsi unggahan videonya di Instagram.

Ethes dan Lembah Manah tampak penuh tawa dan bahagia bermain di playground. Keduanya bermain perosotan, bom-bom car, trampolin hingga mandi bola.

Jokowi mengenakan kaus dan celana hitam, tampak ikut masuk ke area tempat bermain, salah satunya area mandi bola, saat mengasuh Jan Ethes dan La Lembah Manah.

Selain mengajak Ethes dan Lembah Manah bermain di playground, Jokowi disebut membelikan sejumlah mainan kepada dua orang cucunya itu.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi pada Sabtu malam terpantau wartawan datang bersama cucunya yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, tempat Gibran dan Selvi menginap.

Saat ditanya soal kehadirannya di Hotel Fairmont oleh wartawan, Jokowi mengaku baru saja mengasuh Jan Ethes dan La Lembah Manah, dan bermaksud mengantar cucunya itu kepada kedua orang tuanya.

"Ya seharian saya momong cucu, malamnya saya anterinke yang punya anak," ucap Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi ajak Jan Ethes shalat Jumat di Masjid Istiqlal
Baca juga: Jokowi dan keluarga lepas landas dari Labuan Bajo ke Solo
Baca juga: Jan Ethes bantu Eyang Jokowi bagi baju ke warga di Labuan Bajo

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Bintang ramalan

mamen4d

Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin (12/2) pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca juga: Bawaslu RI dalami dugaan fitnah dalami film "Dirty Vote"
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Bintang Xianwu

daftar slot resmi 2022

KPU Makassar distribusi logistik pemilu ke area kepulauan******

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar saat ini sedang mendistribusikan logistik pemilu ke sejumlah area kepulauan di Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar.

Ketua KPU Kota Makassar Hambaliie mengemukakan bahwa pihaknya beberapa hari terakhir ini menunggu tidak ada badai maupun hujan untuk distribusi logistik pemilu.

"Logistik ini untuk Kecamatan Sangkarrang. Di sana ada tiga kelurahan dengan beberapa pulau dan 41 tempat pemungutan suara (TPS). Mudah-mudahan tiba dengan selamat," kata Hambaliie di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Distribusi logistik Pemilu 2024, kata Hambaliie, memang sempat tertunda dua kali karena cuaca ekstrem yang tidak memungkinkan pengiriman logistik.

"Kami melihat cuaca, kemarin itu kami menghindari cuaca ekstrem, apalagi saya baca prediksi BMKG itu ombak setinggi 4 meter, jadi kami tidak jadi berangkat. Mudah-mudahan hari ini sampai dengan selamat," ujarnya.

Hambaliie menyebut bahwa ada tiga pulau untuk mendistribusikan logistik, mulai dari Pulau Kodingareng, Barrang Caddi, lalu Barrang Lompo sebagai ibu kota kecamatan.

KPU Kota Makassar mencatat terdapat daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 10.261 orang di Kecamatan Sangkarrang.

Logistik yang dikirim pada hari ini berupa 205 kotak suara plus 41 kantong plastik untuk pengamanannya. Namun, kotak suara belum dirakit karena akan mengambil tempat di perahu sehingga perakitan akan dilakukan di Barrang Lompo.

Selanjutnya dari Pulau Barrang Lompo, kotak suara akan dirakit untuk dikirim ke sejumlah pulau kecil, seperti Pulau Langkai yang memakan waktu hingga 4 jam.

"Kami target distribusi logistik pemilu selesai sampai besok. Akan tetapi, kalau ada sore ini selesai, kami selesaikan sore ini. Makanya, kami satu kali pengiriman," ujarnya.

Baca juga: TNI AL kerahkan kapal-kapalnya bantu distribusi logistik pemilu
Baca juga: KPU Manokwari lanjutkan distribusi logistik pemilu ke tiga distrik

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pengubah kehidupan perkotaan

dapat uang dari youtube shorts

Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

slot online tergacor

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.

“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

《slot terbaik dan gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，hoki368 rtpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot terbaik dan gacor》bab terbaru。