macam macam situs slot

Sistem negara adidaya dua dimensi

Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Dibuka Hari Ini******

Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2023 resmi dibuka hari ini, Kamis (11/5). Pendaftaran bisa langsung dilakukan di situs resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

Sedianya RBB dihelat 5 Mei lalu. Namun, FHCI Kementerian BUMN menunda pendaftaran agar persiapan calon pendaftar bisa lebih maksimal.

"Pembukaan dan registrasi online Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2023 menjadi 11 Mei 2023. Dengan harapan dapat memberikan ruang bagi para talenta muda untuk melakukan persiapan lebih optimal," tulis unggahan FHCI.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengumumkan Rekrutmen Bersama BUMN terbagi ke dalam 5 fase. Nantinya, tahap final berupa kelulusan peserta bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

Berikut cara dan syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN yang perlu Anda persiapkan.

Cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN

Cara, syarat, dan ketentuan pendaftaran bisa diakses langsung di situs resmi FHCI Kementerian BUMN, yakni rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Jangan lupa akses website secara berkala.

FHCI BUMN mewanti-wanti calon pendaftar agar tak tertipu selama proses rekrutmen. Semua informasi rekrutmen bisa dicek melalui Instagram resmi FHCI dan Kementerian BUMN.

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun official Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn," tulis FHCI BUMN di Instagram.

Syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN

Ada beberapa syarat yang harus disiapkan sebelum melakukan registrasi. Mengutip beberapa persyaratan yang diumumkan FHCI di rekrutmen sebelumnya, berikut syarat yang harus dilengkapi:

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).

2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.

4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.

6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.

7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.

8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creator, dan start-up apabila ada.

[Gambas:Video CNN]

Warisan serba profesional dari dunia lain

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Catatan Budidaya Keabadian

Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka pendaftaran Rekrutmen Bersama pada hari ini, Kamis (11/5).

Bagi para calon pelamar yang akan mendaftar, linkRekrutmen Bersama BUMN 2023 yang resmi hanya dirilis oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun official Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn," tulis FHCI BUMN di Instagram.

Link Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Dilansir dari Instagram @fhci.bumn,link Rekrutmen Bersama BUMN 2023 resmi hanya di laman https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Tidak ada jalur atau situs lain yang digunakan untuk mengirim lamaran.

Link pendaftaran tersebut hanya dapat diakses selama proses rekrutmen berlangsung. Selain dari link FHCI, para pelamar diminta untuk tidak mengakses situs lain yang dikhawatirkan berisi scam.

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Sebelum mendaftar, pastikan para calon pelamar telah memenuhi persyaratan Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Di antaranya:

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).
2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.
6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.
8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creator,dan start-upapabila ada.

Lihat Juga : 5 Tips Lolos Rekrutmen Bersama BUMN, Dibuka Besok 5 Mei 2023

Jadwal dan Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui pelamar pada Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini. Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

1. Registrasi

Di tahap registrasi ini meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 11-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada Juni 2023.

2. Tes TKD dan Akhlak

Tahap kedua ada Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Akhlak Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen).

Tes TKD dan Akhlak dilakukan pada 12 Juni - 21 Juni 2023 dan diumumkan hasilnya Juli 2023.

3. Tes Bahasa Inggris

Tahap ketiga yaitu tes kemampuan berbahasa Inggris. Pelamar harus mencapai skor yang ditentukan yaitu >450 dan mendapat ranking sesuai ratio.

Tes Bahasa Inggris berlangsung pada 20 Juli - 22 Juli 2023 dan diumumkan hasilnya pada Agustus 2023.

4. Tes oleh BUMN

Tahap keempat, para pelamar akan mengikuti tes yang diadakan oleh BUMN dan dilakukan pada 9 Agustus-24 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

• Tes Kompetensi Bidang
• User interview
• Sosmed Analytic & Digital
• Mindset
• Medical Check Up(MCU)

5. Pengumuman Final

Tahap kelima yaitu pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMN, dan di-input melalui sistem yang akan dilakukan pada Agustus 2023.

Itulah informasi mengenai link Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Seluruh proses rekrutmen ini tentunya gratis alias tidak dipungut biaya.

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Tips Lolos Rekrutmen Bersama BUMN yang Dibuka Hari Ini******

Rekrutmen Bersama BUMN resmi dibuka hari ini, Kamis (11/5). Pendaftaran tersebut sempat ditunda dari yang dijadwalkan pekan lalu.

"Yuk! Optimalkan persiapan kalian untuk pendaftaran #RekrutmenBersamaBUMN 2023. Agar persiapan kalian makin oke, waktu pendaftaran jadinya kita buka tanggal 11 Mei 2023," tulis unggahan Instagram Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN beberapa waktu lalu.

Sebagai persiapan, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN membagikan tips lolos rekrutmen bersama BUMN 2023 dalam akun Instagram resmi @fhci.bumn.

2. Mengenali perusahaan yang dituju

Pastikan sebelum melamar sudah mengetahui latar belakang serta pencapaian yang diraih perusahaan tujuan. Ini akan meyakinkan rekruter pendaftar sudah riset dan paham mengenai perusahaan yang dituju.

3. Mempelajari kemampuan dan kelemahan diri

Dengan memahami keduanya, pendaftar lebih mudah mempersiapkan diri saat Rekrutmen Bersama BUMN. Di lain sisi, rekruter juga akan mudah Anda di posisi yang paling sesuai.

[Gambas:Instagram]

4. Mempersiapkan diri untuk wawancara

Pastikan Anda menyiapkan hal berikut ini:
- Memahami isi CV dan dapat menjelaskan alasan melamar pada posisi yang dituju
- Datang tepat waktu
- Berpakaian rapi.

5. Berdoa

Terakhir, jangan lupa berdoa demi kelancaran proses rekrutmen.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Daftar Daerah yang Jalannya Rusak Seperti di Lampung******

Jalan rusak dan belum diperbaiki tidak hanya ada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data transportasi darat Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 kilometer (km). Sementara, untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan jalan dengan kemantapan yang paling minim ada di jalan kewenangan kota/Kabupaten disusul jalan kewenangan provinsi dan nasional.

"Kemudian provinsi masih di angka 72 persen dari target 75 persen. Kabupaten-kota masih 60 persen dari 65 persen," katanya beberapa waktu lalu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan komisi XI DPR RI seperti dikutip dari detik.com, Senin (8/5).

Hal ini membuat pemerintah memutuskan ikut membantu anggaran jalan ke daerah dengan mengambil alokasi dari APBN. Pemerintah pusat berencana mengalokasikan tambahan Rp32,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2023.

Angka tersebut ditargetkan dapat memperbaiki 8.000 km jalan-jalan di daerah. Targetnya, dengan anggaran itu kemantapan jalan daerah sebesar 65 persen bisa dicapai.

Adapun jumlah jalan kota/kabupaten rusak berat terpanjang ada di Sumatera Utara, yakni 9.187 km.

Sementara, untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 677 km. Sedangkan, untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.

Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten:

A. Kewenangan nasional:

Kondisi rusak

1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km

Kondisi rusak berat

1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km

[Gambas:Video CNN]

B. Kewenangan provinsi

Kondisi rusak

1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km

Kondisi rusak berat

1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kondisi rusak

1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km

Kondisi rusak berat

1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Tarif Empat Ruas Tol Trans Sumatera Bakal Naik Tahun Ini******

PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan tarif empat ruasTol Trans Sumatera bakal naik tahun ini.

Executive Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya Dwi Aryono Bayuaji mengatakan sudah ada dua ruas tol yang tarifnya akan naik.

Adapun dua ruas tol tersebut adalah Tol Medan-Binjai dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Meski demikian, pihaknya belum bisa mengungkapkan secara detil kapan waktu dekat yang dimaksud.

Ia mengungkapkan sebetulnya tarif Tol Medan-Binjai harus sudah naik pada 2021. Namun, rencana itu tertunda karena hantaman pandemi covid-19.

Lebih lanjut, Dwi menyebut dua ruas tol lainnya yang tarifnya akan naik adalah Tol Pekanbaru-Dumai dan Tol Palembang-Indralaya.

Untuk Tol Pekanbaru-Dumai, ia menyebut sudah diusulkan kenaikan tarifnya ke Kementerian PUPR. Namun, lagi-lagi ia belum bisa menyebut kapan waktu tepatnya. Yang jelas, Dwi berharap pemeriksaan dari regulator sudah selesai.

"Pekanbaru-Dumai seharusnya tahun lalu penyesuaiannya, 2022, tapi ini masih dalam pemeriksaan terkait dengan pemenuhan dan sebagainya oleh regulator. Ya mudah-mudahan ini bisa segera selesai dan dapat izin," ungkap Dwi.

Sementara untuk Tol Palembang-Indralaya, ruas ini secara jadwal seharusnya sudah bisa dinaikkan tarifnya pada September atau Oktober. Dwi mengatakan Juni atau Juli mendatang kemungkinan pihaknya akan mengajukan kenaikan tarif ke Kementerian PUPR.

"Kalau pengajuan di dalam peraturan itu adalah tiga bulan sebelum waktunya itu kami bersurat. Artinya, kalau tiga bulan sebelumnya ya sekitar Juli kita akan bersurat ke regulator kemudian akan dijadwalkan pemeriksaan dan sebagainya," ujar Dwi.

Daftar Tol Trans Sumatera yang tarifnya bakal naik:

1. Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (sudah dapat izin, menunggu waktu)
2. Ruas Medan-Binjai (sudah dapat izin, menunggu waktu)
3. Ruas Pekanbaru-Dumai (menunggu izin Kementerian PUPR)
4. Ruas Palembang-Indralaya (belum mengajukan izin)

[Gambas:Video CNN]