m3toto

Dewa Bela Diri Syura

UMK Yogyakarta Naik 7,9 Persen di 2023******

Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta(DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah MinimumKabupaten/Kota (UMK) Yogyakarta naik di rentang 7,6 persen hingga 7,9 persen untuk 2023.

Pengumuman penetapan UMK 2023 ini disampaikan oleh Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.

"Untuk di DIY semua UMK di 5 kabupaten/kota lebih tinggi dari UMP, jadi tidak perlu ada penyesuaian terhadap nilai UMP, karena kan kalau di bawah UMP nggak boleh," kata Aji.

UMK Kabupaten Sleman naik Rp158.519 atau 7,92 persen menjadi Rp2.159.519,22 Sedangkan Bantul UMK tahun depan sebesar Rp2.066.438,82, naik Rp149.591 atau 7,8 persen.

UMK Kabupaten Kulon Progo naik Rp146.172 atau 7,68 persen menjadi Rp2.050.447,15. Terakhir, UMK Gunungkidul sebesar Rp2.049.266,00 naik Rp149.226 atau 7,85 persen.

Aji mengatakan penetapan nominal UMK ini atas dasar usulan bupati/wali kota yang mempedomani keputusan dalam sidang dewan pengupahan level kabupaten/kota.

Dalam hal ini perhitungan UMK 2023 merupakan penjumlahan antara upah minimum 2022 dengan inflasi provinsi sebesar 6,81 persen. Kemudian ditambah dengan perkalian pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan a (alpha).

Aji mengklaim hasil sidang dewan pengupahan, semua kabupaten memakai angka a sebesar 0,2. Khusus untuk Kota Yogyakarta disepakati 0,22.

"UMK ini diberlakukan mulai 1 Januari 2023 bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun. Yang sudah lebih dari satu tahun mestinya di masing-masing perusahaan itu sudah ada struktur pengupahan, mestinya sudah di atas UMK," papar Aji.

Ia menegaskan, setelah ini pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan.

Sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah, sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

"Sekarang UMK ditetapkan, harus dilaksanakan oleh semua. Tidak ada penangguhan, tidak ada pengunduran waktu pemberlakuan," pungkasnya.

Sebelumnya, UMP DIY 2023 adalah sebesar Rp1.981.782,39, naik 7,65 persen atau Rp140.866,86 dari tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

AP I Siapkan 34 Parkir Jet Pribadi Sambut Tamu VVIP Kaesang******

PT Angkasa Pura (Persero) I atau AP Iselaku pengelola Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, menyiapkan 34 parkir private jet (jet pribadi) untuk menyambut para tamu VVIP pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akhir pekan ini.

"Fasilitas yang sudah disiapkan untuk parkir pesawat, kita sudah mendesain kapasitas di bandara (Adi Soemarmo) Solo ini sekitar 34 pesawat jenis PJ atau private," terang General Manager PT AP I Bandara Adi Soemarmo Yani Ajat Hermawan seperti dikutip dari detik.com, Jumat (9/12).

Hingga kemarin, Kamis (8/12), sudah masuk 30 jet pribadi yang mendaftar untuk 11 Desember 2022 atau hari tasyakuran pernikahan Kaesang dan Erina. Namun, belum diketahui siapa saja mereka karena yang terdaftar baru nomor pesawatnya.

Ia mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data yang sudah masuk di AirNav. Sementara, melihat dari jadwalnya tidak ada yang menginap. Pesawat hanya beberapa jam parkir lalu kembali terbang.

"Misalnya ini landing (mendarat) jam 09.00, kembali 10.30 (WIB), jadi tidak bermalam," imbuhnya.

Apron parkir di Bandara Adi Soemarmo pun diperkirakan mencukupi untuk private jet ini. Jika nantinya kurang, maka akan disiapkan di bandara Semarang dan Jogja.

Lebih lanjut, terkait banyaknya tamu VVIP yang akan menghadiri tasyakuran putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yani mengatakan keamanan di bandara pun ditingkatkan.

Adapun pengamanan dilakukan dengan kolaborasi TNI AU, Polda Jawa Tengah, dan Polres Boyolali.

Meski begitu, ia menegaskan kedatangan para tamu VVIP itu tidak akan mengganggu penerbangan reguler.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Pengusaha Ritel Yakin Penjualan Tumbuh 20 Persen Selama Nataru******

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menargetkan penjualan ritel modern selama masa liburan natal dan tahun baru 2023 (Nataru) tumbuh 15 hingga 20 persen.

"Jadi Natal dan tahun baru antara 15 persen plus minus mendekati 20 persen," ujarnya di Superindo Intercon, Jakarta Barat, Rabu (8/12).

Target tersebut seiring dengan pulihnya industri ritel dari keterpurukannya saat pandemi covid-19. Ia memprediksi penjualan ritel modern akan tumbuh di level 3,5 persen hingga 4 persen sepanjang 2022.

Pada kesempatan tersebut, Roy menambahkan meski masih harus menghadapi tantangan pada 2023, pihaknya akan terus konsisten berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi.

Ia pun berharap pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat, terlebih untuk kaum marjinal.

Menurutnya, salah satu upaya dalam menjaga daya beli adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kuartal 3 pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,39 persen dan berkontribusi 50,3 persen dari PDB masih konsumsi rumah tangga yang terbesar, jadi daya beli barus dijaga," kata Roy.

Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak bagi para pelaku ritel. Meski penjualan tumbuh, Roy menyebut ritel modern masih menambal 'kerugian' selama 2,5 tahun belakangan selama pandemi.

"Jadi dengan kata lain, mitigasi itu bagi pengusaha, stimulus dalam hal perpajakan, kebijakan fiskal, kemudian stimulus dalam hal biaya-biaya energi, biaya listrik misalnya, kami masih berharap tuh," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju kebangkitan

Daftar Upah di 8 Kabupaten******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bantenmenetapkan besaran UpahMinimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2023. Besaran upah baru itu berlaku 1 Januari 2023 tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022.

Kenaikan UMK pada delapan kabupaten dan kota di Banten berkisar 6,17 persen hingga 7,30 persen.

"UMK 2023 di Provinsi Banten berada pada rentang Rp2.944.665 untuk Kabupaten Lebak, hingga Rp4.657.222 untuk Kota Cilegon. Keputusan Gubernur Banten berlaku mulai 1 Januari 2023," tutur Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12).

Yakni, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi beserta variabel terkait lainnya dan saran atau pertimbangan dewan pengupahan Provinsi Banten.

"Penetapan besaran berdasarkan formulasi penghitungan upah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 terkait Penetapan Upah Minimum Tahun 2023," terang dia.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan dampak pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Sehingga, kebijakan penetapan UMK 2023 ditujukan dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.

"Kita (Pj Gubernur Banten) juga memperhatikan surat rekomendasi bupati dan walikota se-Provinsi Banten untuk penetapan UMK kabupaten dan kota," jelasnya.

Berikut besaran UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023:

1. Kabupaten Pandeglang Rp2.980.351,46

2. Kabupaten Lebak Rp2.944.665,46

3. Kabupaten Serang Rp4.492.961,28

4. Kabupaten Tangerang Rp4.527.688,52

5. Kota Tangerang Rp4.584.519,08

6. Kota Tangerang Selatan Rp4.551.451,70

7. Kota Cilegon Rp4.657.222,94

8. Kota Serang Rp4.090.799,01

[Gambas:Video CNN]