sloto89

Katalog dewa perang terkuat

Wamen BUMN Ungkap Proyek Kereta Cepat Masih Perlu Pembiayaan******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandungmasih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Hingga kini, progres investasi (investment progress) masih 90,6 persen. Artinya, masih membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 10 persen lagi.

"Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80 persen, dan untuk investment progresstelah mencapai 90,60 persen," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Ia menerangkan panjang proyek kereta cepat sudah mencapai 142,3 km. Secara fisik, proyek ini sudah terhubung dari Halim sampai dengan Tegalluar baik secara elevated, subgrade, maupun terowongan.

Ia berharap penyelesaian subgrade dan terowongan tuntas pada Januari 2023. Setelah itu, operator akan melakukan berbagai macam uji coba.

"Jadi kita harapkan mulai dari instalasi rel selesai secara utuh sampai dengan operasional, mudah-mudahan dalam tiga bulan bisa kita siapkan sehingga Juni atau Juli 2023 sudah bisa beroperasi secara komersial," kata Tiko.

Saat ini, sambungnya, tantangan yang cukup menantang adalah penyelesaian stasiun, terutama Stasiun Padalarang karena stasiun ini merupakan tambahan.

Stasiun Padalarang akan mempermudah akses menuju Kota Bandung.

"Nanti kita akan lakukan feeder systemke dalam Kota Bandung di mana total waktu perjalanan dari Halim ke Padalarang sekitar 36 menit, dan tambahan menuju Kota Bandung sekitar 15 menit," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku yakin proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti tanggal 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic testdan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut pada Jumat (28/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Komunitas Konsumen Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPOM******

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Kepala BPOM sehubungan dengan kasus gagal ginjal yang marak terjadi.

Ketua KKI David Tobing mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat keberatan kepada BPOM yang juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi. Ada beberapa poin yang tercantum dalam surat tersebut.

Pertama, KKI telah menyampaikan keberatan kepada BPOM karena melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka pengawasan sirup obat yang ditengarai mengandung zat- zat berbahaya.

"KKI juga mendesak agar BPOM menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Kepala BPOM tidak merespons somasi kami dan bahkan melakukan pembelaan untuk lepas dari tanggung jawab," kata David dalam keterangan resmi, Kamis (3/11).

Kedua, David menilai kepala BPOM bukan mengakui kelalaian dan meminta maaf malah melakukan hal-hal antara lain, seperti melimpahkan tanggung jawab ke Kementerian Kesehatan dalam perkuatan regulasi dan obat terkait cemaran EG dan DEG mulai dari regulasi pengawasan pre market hingga post market meliputi pemasukan bahan tambahan, standar dan atau persyaratan mutu dan keamanan (Farmakope Indonesia).

"Tindakan kepala BPOM ini sangat aneh karena tugas pengawasan pre marketdan post marketitu merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," tegas David.

Tak hanya itu, kepala BPOM juga melimpahkan kesalahan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan dalih bahwa seharusnya kedua Kementerian tersebut memeriksa bahan pelarut yaitu PG dan PEG yang diimpor melalui kategori non lartas sehingga menyangkal bukan masuk pemeriksaan BPOM.

"Kepala BPOM yang membawa-bawa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian adalah tindakan yang sembrono dan hanya untuk melakukan pembelaan diri," tegas David.

David juga kembali mengingatkan Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan dugaan maladministrasi di BPOM sehubungan dengan cara kerja pengawasan pre marketdan post market.

"KKI melihat kepala BPOM bukannya melakukan tindakan koreksi dan meminta maaf kepada masyarakat tapi malah banyak melimpahkan kesalahan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, jadi sudah sangat patut dicopot dari jabatannya" ujar David.

Desakan sama juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia merekomendasikan agar Presiden Jokowi memecat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan jika benar BPOM terbukti lalai dalam pengawasan obat yang mengandung EG dan DEG. Pasalnya kedua bahan baku tersebut menjadi biang kerok penyakit gagal ginjal.

"Kalau memang ternyata BPOM ini salah, kami rekomendasikan sama Jokowi ganti itu kepala BPOM. Ini sudah 170 orang meninggal," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kamis (3/11).

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala BPOM Penny Lukito untuk meminta tanggapan atas desakan pencopotannya tersebut. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya. 

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Perhelatan KTT G20 Serap 33 Ribu Pekerja******

Penyelenggaraan main dan side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20menyerap 33 ribu pekerjaterutama di sektor transportasi, akomodasi, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan capaian itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Annual Meeting pada 2018 lalu.

"Kalau dibandingkan dengan annual meeting pada 2018, manfaat nyata bisa 1,5 hingga 2 kali lipat bahkan lebih," kata Susiwijono Moegiarso dalam jumpa pers #G20Updates secara daring lewat keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (4/11).

Ia mengatakan sepanjang periode Agustus-September, di Bali telah diadakan 15 kali ministerial meeting, dan ada peningkatan lebih dari 70 persen trafik di bidang transportasi.

"Di Bali kita belum melihat betul PDRB-nya (produk domestik regional bruto), tapi dari transportasi, traffic di Bali sudah confirm, tingkat hunian juga melebihi prapandemi. Demikian juga sektor pendukung side event," ungkapnya.

Menurutnya, KTT G20 diprediksi berkontribusi sekitar Rp7,4 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB), termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun.

Hal tersebut mempertimbangkan diselenggarakannya 438 event di 25 kota Indonesia dengan berbagai tingkat level pertemuan sejak 1 Desember 2021.

Seluruh rangkaian itu dinilai memberikan manfaat besar terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida menyatakan G20 memberikan dampak maksimal dan langsung bagi masyarakat.

Seperti kenaikan angka wisatawan mancanegara 1,8 juta hingga 3,6 juta, dan 600 ribu sampai 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fesyen, dan kriya.

Di sektor hospitality business, tingkat keterisian kamar hotel khususnya di Bali sudah melonjak tinggi dibandingkan dengan saat masa pandemi covid-19 pada 2021.

"Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pada masa pandemi covid-19 2021 lalu tingkat keterisian kamar hotel hanya sekitar 20 persen, kini sudah menyentuh angka di kisaran 70 persen. Serapan tenaga kerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, sudah mencapai sekitar 80 persen terhadap para pekerja yang saat masa pandemi dirumahkan," ujar Nyoman.

Konsistensi capaian itu dinilai harus tetap dipantau, dijaga, dan ditingkatkan terutama setelah G20 mengingat ada potensi krisis global seperti inflasi serta krisis pangan dan energi.

"Kami berharap KTT G20 bisa merumuskan berbagai kebijakan signifikan dan membantu persoalan-persoalan yang menyangkut pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Guru Besar Wuji

Kemenperin: Philip Morris dan Bentoel akan Investasi Rokok Elektrik******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Phillip Morris dan Bentoel berniat investasi rokok elektrik di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo dalam diskusi bertema Standardisasi Kualitas Produk Rokok Elektrik Untuk Keamanan Konsumen di Ruang Rajawali, Kemenperin, Kamis (3/11).

"Banyak memang investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sepengetahuan kami, memang yang sudah akan masuk ke Indonesia ini dari grupnya Philip Morris, kemudian grup Bentoel. Kira-kira grup besar itu yang menyatakan akan investasi, sampai penelusuran kepada kami, dua itu yang sudah kami ketahui," kata Edy.

Sejak muncul pertama kali di Indonesia pada 2010, rokok elektrik mulai berkembang pesat empat tahun kemudian dan mulai dikenakan cukai pada 2018.

Pada 2018, kontribusi cukai rokok elektrik ini mencapai 98,9 persen dan meningkat sangat pesat pada 2021 menjadi 629,3 persen. Dengan kata lain, rata-rata setiap tahunnya naik 84,2 persen.

Untuk saat ini, Edy merinci ada sekitar 2,2 juta pengguna hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), termasuk rokok elektrik.

"Tentunya dengan perkembangan yang sangat besar, itu merupakan suatu peluang usaha yang juga banyak menyerap tenaga kerja dan investasi. Tentunya pemerintah perlu memberi perhatian perkembangan ini," ujarnya.

Kendati demikian, Edy enggan menyebut berapa nilai potensi investasi yang bakal dilakukan Philip Morris dan Bentoel.

Selain dua nama besar itu, sebenarnya ada beberapa pihak lain yang sedang dalam tahap komunikasi. Namun, Edy menjelaskan untuk tahap tersebut belum final. Setidaknya ada kurang dari 10 yang masih dalam tahap komunikasi.

Sebelumnya, produsen rokok elektrik asal China Smoore International dilaporkan siap membangun pabrik di Malang, Jawa Timur, dengan nilai investasi sebesar US juta atau sekitar Rp1,2 triliun.

Pabrik yang dibangun dengan luas tanah 6 hektare ini merupakan pabrik ke-14 yang dibangun oleh Smoore International.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun menghadiri peresmian fasilitas produksi perusahaan itu di bawah nama PT Smoore Technology Indonesia (STI).

"Kami harap investasi ini dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi banyak pihak, serta berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya bagi perekonomian di Kabupaten Malang melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," ujar Presiden Direktur PT STI Clayton Shen pada Juni lalu.

Pabrik ini nantinya terdiri dari 16 lini produksi alto pods dengan teknologi canggih dan mampu memproduksi 7.200 unit setiap lini per jam dan perkiraan nilai produksi sebesar US0 juta per tahun.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Sriwijaya Air Kena PKPU Setelah Digugat Pailit******

PT Sriwijaya Air resmi berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara. Hal ini tertuang dalam salah satu putusan pengadilan niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dikutip dari Detik.com, putusan PKPU sementara Sriwijaya Air tertuang dalam surat putusan nomor 247/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 31 Oktober 2022. PKPU sementara menjadi salah satu langkah dalam gugatan pailit.

Salah satu amar putusan tersebut berbunyi, menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (SUGIANTO) untuk seluruhnya.

Dewa Ketut Kartana lantas ditunjuk pengadilan sebagai hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan bertindak sebagai hakim pengawas.

Sementara, hari persidangan berikutnya ditetapkan pada Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan turut memerintahkan pengurus untuk memanggil debitur dan para kreditur yang dikenal dalam surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan.

[Gambas:Video CNN]