petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

puncak303

situs slot yang sering ngasih maxwin 651Jutaan kata 109727Orang-orang telah membaca serialisasi

《puncak303》

Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam******

Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan saat jumpa pers selepas upacara serah terima jabatan menko polhukam di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa.
Jakarta (ANTARA) - Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan dua prioritas kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Hadi Tjahjanto ingin jaga situasi kondusif hingga bertemu Mahfud MD

Dalam paparannya saat jumpa pers, Hadi menyebut situasi keamanan dan ketertiban sejauh ini, termasuk selama tahun politik Pemilu 2024, masih kondusif.

"Situasinya sangat kondusif. Oleh karena itu, saya harus menjaga situasi ini. Situasi yang sangat kondusif ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun," kata Hadi.

Mengenai hal itu, Hadi menyampaikan dirinya langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Tugas dari TNI/Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan NKRI menjadi harga mati dan saya yakin dengan koordinasi yang tepat, dengan dukungan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen saya yakin situasi kondusif yang kita rasakan hari ini akan terus terjaga," kata dia.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

Baca juga: Mahfud siap bertemu dengan Hadi Tjahjanto
Baca juga: Jokowi berpesan ke Hadi soal keamanan hingga dukungan investasi
Baca juga: Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pengadilan jatuhi hukuman empat setengah tahun penjara bagi Dani Alves******

Pengadilan jatuhi hukuman empat setengah tahun penjara bagi Dani Alves
Foto arsip - Pesepak bola Brazil Dani Alves (ANTARA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS)
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Spanyol menjatuhkan hukuman empat setengah tahun penjara kepada mantan pemain Barcelona dan Timnas Brazil Dani Alves karena kasus pemerkosaan. Dikutip dari France24, Kamis, Dani Alves telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada seorang gadis di sebuah klub malam di Barcelona pada Agustus 2022 silam. "Korban tidak menyetujuinya dan terdapat bukti bahwa, di luar kesaksian pelapor, pemerkosaan tersebut dapat dianggap terbukti," tulis pernyataan resmi pengadilan Barcelona. "Pengadilan mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa secara tiba-tiba menarik pelapor, melemparkannya ke tanah dan melakukan penetrasi ke vaginanya sehingga tidak dapat bergerak, sedangkan pelapor mengatakan tidak dan ingin pergi," sambung pernyataan tersebut.

Baca juga: Banding kedua ditolak, Dani Alves tetap mendekam dipenjara Spanyol Selain itu, pengadilan juga memerintahkan Dani Alves untuk menjalani masa percobaan selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman penjara. Pemegang tiga gelar Liga Champions bersama Barcelona itu juga dituntut membayar sebesar 150 ribu euro atau sekitar Rp 2,5 miliar sebagai bentuk kompensasi kepada korban. Jaksa telah menyuarakan hukuman sembilan tahun penjara bagi pria berusia 40 tahun itu diikuti dengan masa percobaan 10 tahun. Dani Alves masih dapat mengajukan banding setelah sebelumnya bersaksi di persidangan bahwa hubungan seks dengan wanita tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Pria berkebangsaan Brazil tersebut diadili awal bulan ini atas tuduhan memperkosa seorang wanita di klub malam Sutton pada dini hari tanggal 31 Desember 2022.

Dani Alves tercatat mengawali kariernya sebagai pesepak bola pada tahun 2001 bersama klub Brazil Bahia dan selanjutnya melanglang buana ke berbagai klub Eropa seperti Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain hingga terakhir bermain di klub Meksiko UNAM.

Baca juga: Klub Meksiko Puma pecat Dani Alves karena kasus pelecehan seksual
Baca juga: Dani Alves ditangkap polisi Katalunya atas tuduhan pelecehan seksual

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cari duit instan

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
mplayslot
satu38 slot
game tergacor hari ini
banktogel
gacor305
rtp probet88
link luxury138 terbaru
dana impian pinjaman online
warung gacor slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 akun paling gacor slot
Bab 2 sakautoto
Bab 3 angka mimpi ikan lele togel 4d
Bab 4 slot modal 5000 dana
Bab 5 shiobet
Bab 6 4 angka jitu hk malam ini
Bab 7 kaisar89
Bab 8 abjad togel 4d
Bab 9 slot gacor demo
Bab 10 depositslot
Bab 11 trik duofu
Bab 12 pinjaman bank mekar online
Bab 13 situs judi slot minimal deposit 5000
Bab 14 situs slot bonus new member 100 to x8
Bab 15 slot gacor indonesia
Bab 16 dana now ilegal
Bab 17 vodka138
Bab 18 slot gacor terpercaya
Bab 19 lombaqq
Bab 20 slot gacor pola zeus maxwin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1771bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

pedang berbentuk pedang jauh

gacor 368
Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Penerus Tuhan

slot gacor hari ini terbaru
Cuaca jadi penentu pencarian helikopter yang hilang di Halmahera
Helikopter Bell 429 PK-WSW logistik eksplorasi kontraktor perusahaan tambang nikel Weda Bay Industri park (IWIP) yang dilaporkan hilang saat melintasi kawasan hutan Halmahera Tengah, Maluku Utara, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Abdul Fatah.
Jakarta (ANTARA) - Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan operasi pencarian helikopter logistik eksplorasi kontraktor perusahaan tambang nikel Weda Bay Industri Park (IWIP) yang dilaporkan hilang di hutan Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Kepala Kantor Basarnas Ternate Fatur Rahman yang dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu, mengaku bahwa personelnya berkoordinasi dengan BMKG terkait kondisi cuaca penerbangan pagi ini guna memperlancar kegiatan pencarian helikopter yang jatuh tersebut.

Baca juga: Helikopter WBN dilaporkan hilang kontak di hutan Halmahera

Ia memaparkan helikopter Bell 429 PK-WSW yang dikendarai oleh dua orang pilot dan mengangkut seorang penumpang tersebut dilaporkan hilang pada Selasa (20/2) sekitar pukul 13.40 WIT.

“Saat itu pilot telah melewati ketinggian 2.000 kaki,” ujarnya.

Ia menyebutkan sebelum dilaporkan hilang, sekitar pukul 13.15 WIT, pilot sempat melapor kepada petugas pendaratan (HLO) setempat kalau dia mendengar suara ledakan.

Hal itu terungkap dari rekaman radio penerbangan memuat percakapan pilot dengan petugas pendaratan helikopter yang diterima Basarnas.

Berbekal informasi tersebut, tim Basarnas langsung berangkat ke lokasi, namun karena kemarin (Selasa, 20/2) hujan, pada hari ini mulai melakukan operasi pencarian bekerja sama dengan Kepolisian Resor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Tengah dan perwakilan tim perusahaan.

Baca juga: Basarnas kerahkan helikopter cari enam penumpang KM Rukun Jaya

Baca juga: Helikopter Polri hilang kontak di Belitung Timur layak terbang

Tim gabungan yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan tersebut, akan menelusuri kawasan titik pertama helikopter dilaporkan hilang kontak pada rute koordinat 0°28'13.47"N /127°56'0.19"E - 0°39'20.54"N /127°58'17.28"E Halmahera Tengah.

Petugas Basarnas mengkonfirmasi kalau titik dugaan helikopter hilang tersebut berada di kawasan hutan, sehingga butuh kesiapsiagaan.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

rtp visa4d
Kejagung kembali tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi timah
Pemeriksaan tersangka dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang secara intensif menyidik perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, kembali menetapkan dua tersangka baru.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan dua tersangka baru itu dari pihak swasta, yakni SP (Suparta) selaku Direktur Utama PT RBT dan RA (Reza Andriansyah) selaku Direktur Pengembangan PT RBT.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya jadi tersangka," kata Kuntadi di Gedung Kejaksaam Agung, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun

Peran kedua tersangka dalam perkara ini, yakni keduanya pada tahun 2018 diduga telah menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk, yang dalam hal ini dihadiri oleh tersangka MRPT dan EE (mantan Direktur Keuangan PT Timah), dalam rangka mengakomodasi atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut maka selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan timah.

"Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu tujuh perusahaan boneka CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BST, CV SJP, CV BBR dan CV SMS," ujar Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Kemudian, untuk mengelabuhi kegiatan yang dilakukan para tersangka, dibuat seolah-olah ada surat perjanjian kerja sama atau SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junctoPasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, secara keseluruhan ada 12 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah ini dan satu tersangka perintangan penyidikan.

Pada Senin (19/2), Kejagung menetapkan satu tersangka berinisial RL selaku General Manajer (GM) PT TIN.

Sebelum itu pada Minggu (18/2), ditetapkan tersangka berinisial BY selaku mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Pada Jumat (16/2), ditetapkan lima orang tersangka, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Pada Selasa (6/2), ditetapkan dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Sedangkan satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022 berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Gadis Emas

pengajuan paylater
KPU Jakpus akan lakukan pemungutan suara ulang di Kelurahan Menteng
Arsip foto - Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 40-44, Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 
salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Menteng.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang mengatakan, pemungutan suara tersebut akan berlokasi di TPS 043.

Lokasi TPS tersebut juga berpindah dari sebelumnya yang beralamat di Jalan Taman Suropati Nomor 5, RT 005 RW 005, Menteng, Jakarta Pusat, ke Jalan Purwakarta Nomor 2A RT08/RW 05, Menteng, Jakarta Pusat.

“KPU Jakarta Pusat akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 043 Kelurahan Menteng. Dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 Mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai,” kata Sahat.

Baca juga: KPU DKI: Keluarga KPPS siapkan surat kematian sebagai syarat santunan
Baca juga: Bawaslu DKI terima laporan penyusutan dan penggelembungan suara pemilu

Sahat menjelaskan, alasan pemungutan suara ulang dilakukan adalah karena adanya pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mendapatkan surat suara tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Kendati demikian, Sahat berharap proses rekapitulasi di delapan Kecamatan di Jakarta Pusat dapat selesai sesuai target. Sahat mengatakan adapun batas rekapitulasi di Kecamatan sampai 2 Maret mendatang.

“Mudah-mudahan delapan kecamatan bisa selesai sesuai target. Kalau di Gambir malam ini atau besok mungkin sudah selesai,” kata Sahat.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

gbo338 slot
Gus Baha apresiasi kinerja Polri wujudkan pemilu aman dan damai
Dalam rangka cooling system usai Pemilu 2024, Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko bersilaturahmi ke kediaman KH Ahmad Baharuddin Nursalim (Gus Baha), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qu’ran, Lembaga Pendidikan Pengembangan Ilmu Al Quran (LP3IA), Rembang, Jawa Tengah, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/aa.
Jakarta (ANTARA) - KH Ahmad Baharuddin Nursalim (Gus Baha), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qu’ran, Lembaga Pendidikan Pengembangan Ilmu Al Quran (LP3IA), Rembang, Jawa Tengah, mengapresiasi kerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

“Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas upaya keras yang tak kenal lelah menjalankan tugas menjaga pelaksanaan Pemilu aman dan damai," kata Gus Baha dalam keterangan pers Humas Polri di Jakarta, Rabu.

Hal itu diungkapkan usai menerima silaturahim Tim Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri yang dipimpin Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko di kediamannya, pagi tadi.

Dalam kesempatan tersebut, itu Gus Baha mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa setelah pemungutan suara yang berlangsung 14 Februari lalu.

Gus Baha menilai Pemilu 2024 yang berlangsung aman dan damai ini menunjukkan kemajuan demokrasi yang semakin membaik.

Menurut dia, upaya ini tidak lepas dari peran Polri dalam mengamankan pesta demokrasi lewat Operasi Nusantara Cooling System.

Gus Baha menambahkan, bahwa dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah implementasi dari nilai-nilai dasar dan ideologi negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk negara dan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

"Seluruh pihak harus tetap menjaga kerukunan, kondusifitas dan persatuan. Pemilu yang telah berjalan lancar, aman dan damai ini adalah wujud kemajuan demokrasi," ujar Gus Baha.

Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko juga menyampaikan ucapan berterima kasih Polri telah menerima kunjungan kali kedua Tim Ops NCS Polri ke kediaman Gus Baha.

Menurut Gatot, dengan dukungan dari Gus Baha, Kiai, dan para Habaib serta tokoh agama lainnya, Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan damai.

"Apa yang disampaikan oleh para tokoh agama merupakan upaya penyejuk bagi umat agar terhindar dari hal-hal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia," kata Gatot.

Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Preemtif Brigjen Pol. M Rudy Syafirudin menambahkan, upaya yang dilakukan para ulama dan tokoh agama lainnya merupakan bagian pencegahan. Sehingga Pemilu 2024 bisa berlangsung aman dan damai tanpa perpecahan.

“Ucapan terima kasih atas dukungan tokoh agama yang telah memberikan doa sebagai upaya pencegahan agar kondusif," kata Rudy.

Baca juga: Kaops NCS Polri sowan ke Gus Baha jaga pemilu damai
Baca juga: Bamusi: Ceramah Gus Baha "digoreng" untuk politik adu domba
Baca juga: Muzani apresiasi pemikiran Gus Baha terkait politik Indonesia
Baca juga: Polri apresiasi peran ulama wujudkan pemilu damai

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

imo188
Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024