petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

max88

bet 168 slot 572Jutaan kata 204688Orang-orang telah membaca serialisasi

《max88》

Bupati Bantul: Keharmonisan antarumat beragama harus terus dijaga******

Bupati Bantul: Keharmonisan antarumat beragama harus terus dijaga
Upacara Melasti dalam rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Minggu (3/3/2024). ANTARA/Hery Sidik.
Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa keharmonisan antarumat beragama di Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY harus terus dijaga guna mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

"Pemerintah sangat berkepentingan dan kita semua warga DIY juga sangat berkepentingan bahwa keharmonisan antarumat beragama harus kita jaga," kata Abdul Halim di sela menghadiri Upacara Melasti pada rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi 2024 di Pantai Parangkusumo, Bantul, Minggu.

Menurut dia, toleransi dan saling tolong-menolong antarumat beragama harus menjadi kebudayaan bersama. Hal itu sesuai cita-cita dan visi Pemkab Bantul yaitu terwujudnya masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

Baca juga: Pemkab siapkan roadmap pengembangan Bantul Bumi Mataram

"Harmonis artinya guyub rukun tidak ada konflik, saling tolong-menolong, gotong royong, saling toleransi itulah kehidupan harmonis yang kita cita-citakan. Dan sampai hari ini, mudah-mudahan seterusnya Kabupaten Bantul dan DIY ini masyarakatnya harmonis," ujar dia.

Bupati mengatakan bahwa masyarakat Bantul dan DIY adalah masyarakat yang menghargai perbedaan, karena disadari bersama bahwa kebhinnekaan adalah sunnah Tuhan, atau kebhinnekaan adalah takdir Tuhan yang siapapun tidak bisa menolaknya.

"Kita sebagai umat manusia, kita sebagai makhluk-Nya hanya bisa menerima takdir Tuhan ini dengan menyikapinya sebaik-baiknya, dengan selalu menjaga keharmonisan. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan kita ini senantiasa bisa guyub, rukun, harmonis, dan damai," katanya.

Baca juga: Bantul kolaborasi antarwilayah tata kawasan Sumbu Filosofi 

Lebih lanjut Abdul Halim mengatakan, untuk mencapai kehidupan yang harmonis itu tentu menjadi tanggung jawab semuanya, seluruh umat beragama di Kabupaten Bantul dan DIY, karena semua yakin, bahwa semua agama selalu mengajarkan kehidupan yang harmonis dan pentingnya kerukunan.

"Kita sama-sama makhluk Tuhan yang harus menjaga keselarasan alam ini. Kami mengucapkan selamat kepada umat Hindu atas peran serta dan partisipasinya secara aktif di dalam pembangunan Bantul dan DIY, dan semoga senantiasa bisa kita tingkatkan kerukunan dan keharmonisan demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kita bersama-sama," katanya.

Upacara Melasti di Pantai Parangkusumo Bantul tersebut diikuti ribuan umat Hindu dari Bantul dan DIY, serta dari wilayah di Jawa Tengah.

Baca juga: Bantul kembangkan kebudayaan melalui program dari kelurahan budaya

Upacara Melasti merupakan salah satu rangkaian perayaan Nyepi dengan tujuan membersihkan segala kotoran badan dan pikiran (bhuana alit), serta upacara (bhuana agung) melalui prosesi ritual keagamaan akibat perputaran karma selama satu tahun dan berbagai perbuatan buruk atau negatif terhadap alam dan manusia.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

BSSN jadikan Sulsel salah satu lokus pelatihan keamanan siber******

BSSN jadikan Sulsel salah satu lokus pelatihan keamanan siber
Diskominfo Sulsel mengundang BSSN berbagi pengalaman keamanan siber. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pelatihan keamanan informasi “Born To Defense” di Makassar. ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel.
Makassar (ANTARA) - Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu provinsi yang menjadi lokus program pelatihan keamanan informasi "Born To Defense”.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo SP (Statistik dan Persandian) Sulsel Sultan Rakib, dalam keterangannya di Makassar, Minggu, mengatakan pihaknya bersama BSSN sebagai penyelenggara pelatihan, melibatkan ASN yang memiliki fungsional keamanan informasi atau sandiman.

Ia menjelaskan pelatihan ini untuk peningkatan kompetensi SDM siber dan sandi melalui Pelatihan Skema Level I Security Operations Center Analyst (SOCA) untuk pengelola keamanan siber sektor infrastruktur informasi vital di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulsel. 

“Terima kasih kepada BSSN yang telah memilih Sulsel sebagai lokus pelatihan Skema Level I Security Operations Center Analyst. Kegiatan Ini sangat penting untuk meningkatkan keamanan informasi di masing masing IPPD (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah) di Sulsel,” ujarnya.

Baca juga: Bandung dan Semarang naik jadi lima besar asal ancaman siber Indonesia

Sultan Rakib mengatakan keamanan informasi menjadi pilar penting pengembangan arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di setiap IPPD tak terkecuali di Pemprov Sulsel.

“Dari enam domain arsitektur SPBE, aplikasi layanan, infrastruktur, data, dan proses bisnis, keamanan menjadi hal terpenting. Paradigma kita membangun pemerintahan digital, keamanan harus juga menjadi pilar utama,” ujar Sultan.

Sementara itu Ketua Tim Penyelenggaraan Pelatihan Pusbang SDM BSSN Dian Surgawiwaha mengatakan kegiatan ini memang sudah menjadi agenda rutin dari BSSN.

“Kami berharap ini bisa maksimal dan mengangkat keamanan cyberg di Sulsel,” ujarnya.

Baca juga: PT PAL gandeng BSSN RI bangun kesiapsiagaan keamanan siber
Baca juga: BSSN bekerja sama dengan PT PAL lindungi informasi industri pertahanan

 

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Gus Kikin ajak pesantren benahi manajeman pasca******

Gus Kikin ajak pesantren benahi manajeman pasca-kasus santri meninggal
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang Jawa Timur, K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. ANTARA/ HO-pesantren
Sadar atau tidak, banyak orang tua yang menjadikan gawai sebagai baby sitter bagi anak-anak mereka sejak usia balita. Akibatnya, tidak sedikit yang meniru perilaku kekerasan dari apa yang mereka tonton di gawai tersebut
Kediri (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meminta semua pihak baik pesantren maupun orang tua saling introspeksi pasca-meninggalnya santri di Kediri dan ikut berbenah sehingga manajemen lebih baik lagi.

"Kita semua tentu sangat prihatin dengan peristiwa yang terjadi pada ananda Bintang. Kita doakan yang terbaik untuk almarhum. Semoga ini menjadi tragedi terakhir yang terjadi di lingkungan pesantren," katanya dalam rilis yang diterima di Kediri, Minggu.

Ia juga mengajak untuk mencermati peristiwa yang menimpa BM (14), santri Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia.

Baca juga: Pesantren Al Ishlahiyyah Kediri jelaskan lokasi santri meninggal

Gus Kikin menyampaikan keprihatinan atas kejadian itu dan mendorong adanya evaluasi secara berkelanjutan, sebab perubahan perilaku di kalangan remaja saat ini memang seringkali menimbulkan kejutan. Kondisi anak juga tidak bisa dilepaskan dari pola pengasuhan di lingkungan keluarga.

"Sadar atau tidak, banyak orang tua yang menjadikan gawai sebagai baby sitter bagi anak-anak mereka sejak usia balita. Akibatnya, tidak sedikit yang meniru perilaku kekerasan dari apa yang mereka tonton di gawai tersebut," katanya.

Pejabat (Pj) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jatim itu menambahkan kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pengurus dan pengasuh pesantren.

Karena itu, menurutnya, pengelola pesantren juga harus selalu adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perkembangan dan perubahan di tengah masyarakat.

Baca juga: Kementerian PPPA: Semua pesantren harus penuhi standar LPKRA

"Tentu dengan tetap menjadikan nilai-nilai luhur pesantren sebagai inspirasi dan pedoman dalam membimbing keseharian para santri," kata Gus Kikin. 

Santri PPTQ Al Hanifiyyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berinisial BM (14) dianiaya oleh seniornya hingga berujung meninggal dunia di area pondok.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengungkapkan polisi sudah menetapkan empat tersangka yakni AF (16) asal Denpasar Bali, MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Nganjuk, dan AK (17) asal Surabaya. Satu dari tersangka masih berstatus saudara yakni AF. Mereka mempunyai peran dalam penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan kematian korban.

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs judi slot lengkap

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
tafsir mimpi hamil togel
slot mudah menang
pola jam gacor
rtp doraslot
pinjol legal cicilan bulanan
slot pertama
web slot baru
bandartoto
buku mimpi 2d 04
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs togel resmi dan aman
Bab 2 gacor 5000 slot
Bab 3 slot vip online
Bab 4 jadwal gacor slot pragmatic
Bab 5 hari slot gacor
Bab 6 situs togel luar negeri terpercaya
Bab 7 trik judi bola mix parlay
Bab 8 kentucky mid paito
Bab 9 qq88bet
Bab 10 slot paling hoki hari ini
Bab 11 menara188 slot
Bab 12 keris24d
Bab 13 erek erek pesta
Bab 14 daftar akun slot terpercaya
Bab 15 tafsir mimpi 33
Bab 16 bonus new member bebas ip
Bab 17 situs 77bet
Bab 18 maxwin slot88
Bab 19 pragmatic123
Bab 20 situs slot 168 terbaru
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9109bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Otak paling kuat dalam hiburan

deposlots
Pemkot Cirebon sediakan 10 ton beras dalam Gerakan Pangan Murah
Sejumlah warga saat mendapatkan beras SPHP murah kemasan lima kilogram yang dijual di Program GPM di Kota Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/Fathnur Rohman)
Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti
Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Kamis (7/3), dengan menyediakan beras sebanyak 10 ton lebih untuk menstabilkan harga beras di daerah itu. “Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon Elmi Masruroh di Cirebon, Minggu. Elmi menjelaskan dalam kegiatan itu, masyarakat yang datang diperkenankan membeli beras SPHP seharga Rp52.000 per lima kilogram maksimal dua kemasan. Pembatasan diterapkan agar penyaluran terbagi merata. Menurut dia, berdasarkan hasil penghitungan beras sebanyak 10 kilogram itu bisa mencukupi kebutuhan warga untuk selama satu bulan. Jika ingin membeli beras dalam jumlah banyak, kata Elmi, masyarakat disarankan mendatangi pasar induk sampai toko modern karena komoditas tersebut selalu tersedia.

Baca juga: KAI Cirebon sediakan 91.520 tiket untuk angkutan Lebaran 2024

Baca juga: Bapanas tinjau stok dan penyaluran beras SPHP di gudang Bulog Cirebon “Khusus beras nanti dipakai tinta bagi yang sudah membeli, jadi tidak bisa antre lagi. Pembatasan itu tujuannya supaya semakin banyak orang kebagian. Kalau beli banyak-banyak jangan di GPM,” ujarnya. Ia menjelaskan Program GPM dinilai efektif dalam menjaga harga beras tidak naik ke nilai yang lebih tinggi, serta memberikan kemudahan bagi warga untuk membeli beras murah berkualitas. Selain itu, lanjut Elmi, masyarakat diimbau untuk tidak “punic buying” ataupun menimbun beras karena hal tersebut dapat mengganggu suplai ke pasaran. Dia menyatakan bahwa beberapa daerah produsen beras sudah memastikan bisa melakukan panen raya pada April 2024, sehingga ketersediaan beras di pasaran kembali stabil yang nantinya berdampak ke penurunan harga. “Untuk sekarang sudah stabil, tapi angkanya cukup tinggi. Harga beras medium sekarang Rp14.500 per kilogram dan premium sekitar Rp16.000-Rp17.000 per kilogram, tetapi tidak ada kenaikan,” jelasnya. Elmi berharap dengan program GPM dan kebijakan guna pengendalian inflasi yang dikeluarkan Pemkot Cirebon, bisa membuat harga komoditas pokok masyarakat turun. Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Aris Budiyanto menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan di daerahnya, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,14 pada Januari menjadi 104,71 di bulan Februari 2024. “Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan,” imbuhnya. Aris menyebut dari hal tersebut, selama Februari 2024 Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 2,19 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 0,55 persen (month to month/mtm) serta 0,59 persen (year to date/ytd). “Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yakni beras 0,34 persen, daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing 0,08 persen, cabai merah sebesar 0,06 persen, cabai rawit serta cabai hijau masing-masing 0,02 persen,” ucap dia.

Baca juga: Pemkot Cirebon targetkan 4 juta turis datang berwisata pada 2024

Baca juga: Bulog Cirebon bantu empat pemda sediakan beras murah untuk warga

Baca juga: Pemkab Cirebon distribusikan 20 ton beras murah ke desa rawan pangan

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Pejuang mutlak

tokeqq
Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan ceramah dalam tablik akbar bertema "Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu" yang dilaksanakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tangerang, di Masjid Al-Muhajirin, Catalina, Tangerang, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-PD Muhammadiyah Tanggerang.
Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan
Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

slot508
Pemkab Kuningan: 2.465,14 ton beras bantuan pangan disalurkan ke KPM
Ilustrasi - Penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. ANTARA/HO-Pemkab Kuningan.
Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, mencatat sebanyak 2.465,14 ton beras dari program bantuan pangan tahap pertama 2024 telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah itu. “Bantuan pangan dari cadangan beras pemerintah telah disalurkan kepada setiap KPM,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah saat dikonfirmasi di Kuningan, Minggu. Ia menjelaskan distribusi bantuan pangan bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdaftar sebagai KPM, dalam memenuhi kebutuhan beras untuk konsumsi.

Baca juga: Pemkab Kuningan pastikan bantuan pangan disalurkan merata ke KPM Menurut dia, dalam program bantuan pangan tersebut setiap KPM mendapatkan beras seberat 10 kilogram serta diharapkan upaya ini bisa berdampak terhadap pengendalian inflasi. “Kami juga melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan ini, karena program ini untuk strategi atau upaya pengendalian inflasi beras di Kabupaten Kuningan,” ujarnya. Wahyu menyampaikan bahwa selain bantuan pangan, masyarakat di Kabupaten Kuningan yang tidak terdaftar sebagai KPM tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Sebab, kata dia, Diskatan bersama Bulog Cirebon selalu mengadakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan rutin pada setiap pekan dengan menyediakan beras sekitar 10 ton atau lebih.

Baca juga: Pj Bupati Garut pastikan stok bantuan pangan tidak kedaluwarsa “Kami melakukan kegiatan GPM rutin setiap hari Minggu di Car Free Day. Beras sebanyak 46,5 ton telah disalurkan kepada masyarakat,” tuturnya. Ia mengemukakan upaya ini harus dilakukan, karena sejak awal tahun 2024 harga beras mengalami kenaikan sebesar 7,27 persen (month to month/mtm). Rinciannya, harga beras medium di kisaran Rp14.000-Rp14.500 per kilogram dan beras premium Rp15.500-Rp16.000 per kilogram. Ia menyebutkan tidak hanya beras, dalam kegiatan GPM itu disediakan juga bahan kebutuhan pokok lainnya yang dijual lebih murah dari harga pasar. Tujuannya, kata dia, agar harga sembako di Kabupaten Kuningan tetap stabil sesuai daya beli masyarakat atau setidaknya nilai komoditas itu tidak mengalami kenaikan menjelang Ramadhan 2024.

Baca juga: 53.876 warga Kudus terima bantuan beras 10 kg “Strategi lain yang akan kami lakukan yaitu dengan program penjualan bahan pangan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Kemudian penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke kios-kios di pasar tradisional dan modern,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

haitogel
KPU targetkan rekapitulasi nasional luar negeri selesai besok siang
Suasana panel B “Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024” yang dipimpin Anggota KPU RI Idham Holik di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik, dan saat ini sudah lebih dari 90 persen yang sudah membacakan formulir Model D.Hasil
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan "Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024" yang membahas rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri dapat selesai pada Senin (4/3) siang.

"Alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan oleh kami. Tinggal beberapa lagi, dan mudah-mudahan kalau tidak malam ini, esok siang insya-Allah mungkin selesai," kata Idham di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu sore.

Selain itu, Idham menjelaskan proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.

"Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri yang dilakukan oleh KPU RI itu alhamdulillah berjalan lancar. Sampai dengan sore hari ini sudah lebih dari 90 persen PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang telah menyelesaikan pembacaan dokumen formulir Model D.Hasil PPLN," ujarnya.

Sementara itu, Idham mengakui adanya dinamika dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi Pemilu 2024 di luar Indonesia.

"Tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik, dan saat ini sudah lebih dari 90 persen yang sudah membacakan formulir Model D.Hasil," tuturnya.

Baca juga: Rekapitulasi nasional: Suara PDIP dan Golkar tertukar di PPLN Seoul

Baca juga: KPU: Penetapan tersangka tak hambat pemutakhiran data di Kuala Lumpur

Sebelumnya, KPU memulai proses rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri mulai Rabu (28/2) dengan PPLN Athena, Yunani, sebagai yang pertama membacakan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Hanya dihormati

cara tarik limit kredivo
BI Kalbar memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak cegah inflasi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat (Kalbar) Nur Asyura Anggini Sari. ANTARA/Rendra Oxtora.
Kita perlu melakukan upaya pencegahan inflasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarberbagai pihak terkait.
Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat (Kalbar) Nur Asyura Anggini Sari mengatakan pihaknya ikut terlibat dalam memperkuat upaya pencegahan inflasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarberbagai pihak terkait.

"Berdasarkan analisis terhadap harga komoditas strategis melalui pusat informasi harga pangan strategis yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai saat ini menunjukkan tren kenaikan harga, terutama pada beras dan gula pasir, yang kemudian membentuk harga baru," kata Nur Asyura, di Pontianak, Minggu.

Menurutnya, harga beras pada bulan Februari terakhir mencapai rata-rata Rp15.700 per kg, dan gula pasir sebesar Rp17.400 per kg. Selain itu, beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, cabai merah, dan telur ayam ras juga mengalami kenaikan harga, namun kembali stabil menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional.

"Untuk itu, kita perlu melakukan upaya pencegahan inflasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarberbagai pihak terkait," ujarnya pula.

Anggini Sari juga memberikan gambaran prospek inflasi tahunan Kalbar dengan target 2,5 persen, dengan beberapa risiko yang perlu diwaspadai seperti peningkatan harga pangan dan energi global akibat ketegangan geopolitik, cuaca ekstrem, dan gangguan pasokan dari luar Kalbar.

Untuk mengatasi hal ini, BI Perwakilan Kalbar mendorong beberapa langkah strategis. Pertama, melalui kegiatan Sistem Pemantauan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mitigasi risiko banjir oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta peningkatan infrastruktur. Kedua, penguatan sinergi antar daerah untuk pengendalian inflasi pangan secara bersama-sama.

Selain itu, isu strategis terkait harga beras yang cenderung naik meskipun Kalbar sebenarnya memiliki surplus produksi menjadi perhatian utama. BI Perwakilan Kalbar memandang pentingnya kolaborasi antardaerah dalam memastikan ketersediaan pasokan beras dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit.

Selain itu, BI juga menawarkan program hilirisasi pangan untuk komoditas-komoditas utama, seperti beras, cabai, bawang, ikan, sawi, rumput laut, dan telur, dengan tujuan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

"Melalui program hilirisasi ini, Bank Indonesia siap bekerja sama dengan pelaku usaha dalam upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Barat," katanya lagi.

Sebagai upaya jangka pendek, BI juga merekomendasikan operasi dan penjualan pangan murah, serta pemantauan harga secara terus-menerus di pasar tradisional dan modern.

Sedangkan untuk jangka panjang, BI mendorong implementasi program pasar penyeimbang, pemangkasan alur distribusi, serta peningkatan produksi pangan melalui program tanam pangan dan intensifikasi budi daya ikan.

"Dengan adanya upaya kolaboratif dan inovatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat bersama berbagai pihak terkait, diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," kata dia pula.
Baca juga: Kalbar tingkatkan kolaborasi dengan BI dan BUMN kembangkan pariwisata
Baca juga: BI imbau UMKM Kalbar terapkan Konsep PINTAR dalam pengembangan usaha

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kecintaan pada hiburan Korea

website judi slot
Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan penghargaan pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (3/3/2024). ANTARA/Fandi Yogari.
Ini dibutuhkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik
Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk
menjaga integritas serta kepercayaan publik.

"Ini dibutuhkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan Kapolri tersebut mengatakan Satpol PP dan Satlinmas merupakan profesi mulia dalam memberikan perlindungan, dan keamanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan kepercayaan publik harus terus dikedepankan.

"Tolong rekan-rekan jaga betul integritas, memegang kode etik dan disiplin dalam melaksanakan tugas serta tetap dekat dengan rakyat," ujar Mendagri.

Ia mengatakan di negara demokrasi yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, kepercayaan dan dukungan publik menjadi modal penting bagi setiap instansi untuk bisa bertahan. Namun, apabila sebuah organisasi atau instansi tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari publik, maka berdampak pada penurunan eksistensi.

Baca juga: Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah

Baca juga: Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

"Peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap berbagai kerja yang dilakukan," ucap dia.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan beberapa unsur yang perlu dimiliki Satpol PP maupun Satlinmas. Setiap anggota instansi itu harus memiliki kemampuan yang andal, baik diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal.

"Selain itu, Satpol PP dan Satlinmas juga harus menjunjung kode etik, karena ini merupakan salah satu ciri dari profesi," kata dia.

Pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional itu Mendagri juga memberikan penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP kepada sejumlah kepala daerah. Di antaranya Gubernur Sumbar Mahyeldi, Penjabat (Pj) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hemengku Buwono X, Bupati Sintang Jarot Winarno, dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024