58 erek erek togel

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Harga Pangan Global Kian Mahal Gegara Rusia******

Harga pangan global kian mahal bulan lalu setelah Rusiamenarik diri dari kesepakatan yang memungkinkan perjalanan aman bagi kapal yang membawa biji-bijian dari pelabuhanUkraina.

Dilansir CNN, Jumat (4/8), Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat Indeks Harga Pangan global naik 1,3 persen pada Juli 2023 dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Indeks bulanan, yang melacak berbagai komoditas pangan, masih turun hampir 12 persen dari Juli 2022.

PBB menerangkan kesepakatan itu memungkinkan ekspor hampir 33 juta metrik ton makanan melalui pelabuhan Ukraina.

Kesepakatan itu telah diperbarui tiga kali, tetapi Rusia telah berulang kali mengancam akan menarik diri, dengan alasan terhambat dalam mengekspor produknya sendiri.

Bulan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memanfaatkan ancaman tersebut, dan mengatakan bahwa tujuan utama dari pakta tersebut - untuk memasok biji-bijian ke negara-negara yang membutuhkan - "belum terealisasi".

Pekan lalu, Putin mengatakan Rusia dapat menggantikan ekspor biji-bijian Ukraina ke "negara-negara Afrika yang paling membutuhkan," menambahkan bahwa pengiriman biji-bijian gratis ke enam negara, termasuk Somalia dan Eritrea, akan dilakukan dalam empat bulan ke depan.

Lembaga internasional itu menerangkan naiknya Indeks Harga Pangan didorong oleh kenaikan 12 persen bulan ke bulan dalam harga minyak nabati. Sebagian peningkatan didorong oleh kenaikan harga minyak mentah global. Harga minyak nabati dapat dipengaruhi oleh minyak mentah karena digunakan dalam produksi biofuel.

"Harga minyak bunga matahari internasional bangkit lebih dari 15 persen bulan ke bulan, terutama didukung oleh ketidakpastian baru seputar pasokan ekspor dari wilayah Laut Hitam," kata FAO dalam sebuah pernyataan.

Menurut PBB, Ukraina sejauh ini merupakan pengekspor minyak bunga matahari terbesar, menyumbang 46 persen dari ekspor dunia.

Kekhawatiran atas penurunan produksi minyak sawit di Asia Tenggara, dan kedelai dan minyak rapeseed di Amerika Utara, juga telah meningkatkan harga.

Sementara itu, indeks harga gandum global FAO - yang dimasukkan ke dalam Indeks Harga Pangan yang lebih luas - melonjak 1,6 persen pada Juli dari bulan sebelumnya, kenaikan bulanan pertama dalam sembilan bulan.

Serangan Rusia terhadap infrastruktur pelabuhan Ukraina sejak runtuhnya kesepakatan biji-bijian juga telah menaikkan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kedua negara memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pasokan global.

Inisiatif Laut Hitam sangat penting dalam menstabilkan pasar pangan global sejak perang dimulai pada Februari tahun lalu, terutama untuk negara-negara miskin yang sangat bergantung pada pasokan biji-bijian dari wilayah tersebut.

Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), sebelum perang, Ukraina adalah pengekspor gandum terbesar kelima secara global dengan kontribusi 10 persen dari total ekspor.

Gro Intelligence juga mencatat Ukraina merupakan salah satu tiga pengekspor terbesar jelai dan jagung terbesar di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Berbahagialah para gadis petani

Gelar FGD di Batam, Satgas UU Cipta Kerja Hasilkan 9 Rekomendasi******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion bertajuk 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

FDG yang digelar di Kota Batam, Jumat (4/8) lalu itu menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi implementasi UU Cipta Kerja. Terutama untuk Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone.

Dalam FGD tersebut, hadir sebagai pembicara utama Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada R.M. Gunawan Sumodiningrat, dan Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI) Made Dana Tangkas. Selain itu turut hadir perwakilan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, serta perwakilan delapan kementerian.

Keempat, Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas stakeholder melalui pentahelix untuk melaksanakan dan implementasi kemitraan daerah. Kelima, Pemerintah perlu melakukan fasilitasi kepada UMKM untuk memperbarui profil dan produknya dalam katalog usaha.

Kemudian, rekomendasi keenam, Pemerintah perlu melakukan monitoring dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mewujudkan tata kelola yang transformatif. Ketujuh, Pemerintah perlu memperjelas kewenangan pelaksanaan dan implementasi peraturan UU Cipta Kerja oleh pemda yang berada di wilayah kawasan perdagangan bebas.

Kedelapan, Pemerintah perlu meninjau kembali peraturan pengenaan pajak, bea masuk, dan bea keluar atas kegiatan supply chain dan produksi barang jasa yang dihasilkan oleh UKM, IKM di wilayah Batam.

Terakhir, Pemerintah perlu menegakkan ketentuan mengenai pemberian insentif pajak di Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 kepada usaha menengah dan besar.

Satgas UU Cipta Kerja menilai, sembilan rekomendasi ini menjadi masukan penting yang harus segera dicari solusinya, mengingat Batam masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas. Artinya, kawasan Batam tidak dikenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Terdapat sejumlah ketentuan dalam lalu lintas barang dan produksi perdagangan yang perlu diatur lebih rinci sehingga tidak memberatkan dunia usaha dalam negeri, terutama pelaku UMKM," demikian keterangan tertulis Satgas UU Cipta Kerja, Senin (7/8).

Adapun, tujuan FGD di Batam dalam rangka mencari titik temu atas permasalahan pada aspek kemitraan di lapangan dan bersama-sama mencari solusinya.

Aspek ini menjadi penting seturut UU Cipta Kerja membawa amanat untuk mewujudkan target angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi nol persen.

Meski begitu, implementasi kemitraan tidak semudah membalik telapak tangan. Sebagian besar pelaku UMKM di Batam serta asosiasi usaha menyatakan implementasi kemitraan belum berjalan sesuai harapan.

"Kami senang ada UUCK karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ujar Bayu, salah satu perwakilan UMKM.

Ia juga meminta pemerintah membimbing UMKM untuk mengisi dan memperbaharui katalog kebutuhan pemerintah, serta memberi informasi tentang kebutuhan perusahaan besar terhadap rantai pasok.

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

Zulhas Ingin Eropa Tuntaskan Perundingan Perdagangan Bebas Tahun Ini******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan mengultimatum Uni Eropa (UE) untuk menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada Desember 2023.

Menurutnya, perjanjian yang tak kunjung rampung dalam 8 tahun itu jadi biang kerok lesunya perdagangan Indonesia, bahkan keok dari Vietnam. Zulhas menyebut Vietnam bebas berdagang dengan Uni Eropa, beda dengan Indonesia yang ribut terus.

"Saya bilang sama mereka (UE), kalau kamu gak cepat kelarkan (IEU-CEPA) selagi saya menteri, saya kan pedagang juga, ngerti lah belok-belok gitu. Kalau kamu gak kelarkan sampai akhir tahun, bisa selamanya gak kelar, kamu rugi kita rugi. Kita harus selesaikan IEU-CEPA selambat-lambatnya Desember 2023 ini," katanya dalam The 40th International Foodwear Conference (IFC) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Berdasarkan data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), produk sepatu Indonesia dikenakan pungutan 9 persen saat masuk ke Uni Eropa, sedangkan Vietnam tidak. Dengan begitu, Zulhas memaklumi bahwa peringkat dagang Indonesia bisa merosot.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin perjanjian tersebut kelar akhir tahun ini. Jokowi juga sudah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Lihat Juga : Menteri ESDM Akan Maksimalkan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri

"Ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT (tekstil dan produk tekstil) kita masih mendapatkan bea masuk 10 hingga 12 persen. Sedangkan Vietnam dan Bangladesh nol persen. Ini menjadi prioritas pemerintah," ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Tak hanya soal dagang, kerja sama IEU-CEPA juga dinilai bisa menggairahkan aliran investasi dari benua biru ke tanah air. Per Januari 2023, Airlangga mencatat ada 1.100 perusahaan Eropa yang berbasis di tanah air dan mempekerjakan sekitar 1,1 juta karyawan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sistem transformasi tingkat dewa

Harga Cabai Rawit Kian 'Menggigit', Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga cabai rawit terpantau melejit pada Senin (7/8).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai rawit yang sebelumnya rata-ratanya secara nasional masih Rp45.500 per kg, selama sepekan terakhir berangsur naik jadi Rp46.050 per kg.

Untuk cabai rawit hijau, harga naik dari Rp41.250 menjadi Rp41.350 per kg. Sementara itu untuk cabai rawit merah harga naik dari Rp47.800 menjadi Rp50.650 ribu per kg.

Sementara harga pangan lainnya kompak turun. Harga daging sapi turun dari Rp135.050 menjadi Rp133.350 per kg. Untuk daging ayam, harga turun dari Rp35.850 menjadi Rp34.900 per kg.

Untuk bawang merah, harganya turun dari Rp34.750 menjadi Rp33 ribu per kg. Untuk bawang putih, harga turun dari Rp42.350 menjadi Rp41.500 per kg.

Untuk beras, harganya turun dari Rp13.550 ke Rp13.400 per kg. Sementara harga minyak goreng stabil di Rp19.150 dan gula pasir turun dari Rp15.400 ke Rp15.350 per kg.

[Gambas:Video CNN]