new 888 slot

Kelahiran Kembali Era Kapur

Perdana, Efek Beragun Aset Syariah Mejeng di Bursa Saham Indonesia******

Efek Beragun Aset (EBA)Syariah untuk pertama kalinya mejeng di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pencatatan perdana produk syariah dipasar modal, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01, merupakan inisiasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peluncuran EBA Syariah ini diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung BEI, Senin (19/6). Ia didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi hingga Direktur Utama BEI Iman Rachmat.

"Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial kian menambah ragam instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan. Ini menjadi sumber alternatif pembiayaan di sektor perumahan bagi perusahaan dan juga sebagai alternatif investasi bagi masyarakat selain sukuk, saham, dan reksadana syariah," ujar Wapres dalam sambutannya.

Karenanya, Ma'ruf pun mengimbau agar inovasi dalam bidang instrumen keuangan syariah terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi dunia keuangan syariah dan masyarakat.

"Di pasar keuangan, berbagai instrumen keuangan terus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan tingginya animo investor kepada EBA Syariah menunjukkan instrumen ini banyak ditunggu oleh masyarakat sehingga dapat menjadi langkah positif terkait alternatif baru produk investasi berbasis syariah.

Lihat Juga : Jusuf Hamka: Soal Tagihan Rp800 M ke Kemenkeu Saya Serahkan ke Allah

Ia berharap langkah ini dapat mendorong terwujudnya perluasan pasar dan inklusivitas keuangan di pasar modal nasional, serta dapat menciptakan efek ganda khususnya bagi pertumbuhan sektor perumahan berbasis syariah.

"Sekuritisasi syariah diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keuangan syariah yang pada gilirannya dapat meningkatkan market share syariah di Indonesia," kata Ananta.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan dengan peluncuran ini pihaknya menyatakan komitmen BSI mendukung program pemerintah dalam memperkuat pembiayaan perumahan dengan skema syariah. Dengan begitu, masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepemilikan rumah.

"Kami berkomitmen besar untuk terus membangun ekonomi keumatan melalui skema dan sharia model businessyang tepat, sehingga investor maupun nasabah sadar betul peran perbankan syariah nyata untuk memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan ekonomi di Tanah Air," jelas Hary.

EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek beragun aset syariah yang underlying portofolionya berasal dari pembiayaan griya atau perumahan, dengan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) milik BSI. Jadi, mekanisme penerbitannya merujuk kepada prinsip syariah yang mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah pasar modal.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan mengenai Ahli Pasar Modal Syariah yang diatur dalam POJK Nomor 16 Tahun 2015. Selain itu, penerbitan EBAS-SP telah sesuai dengan POJK Nomor 20/POJK.04/2015 dan Fatwa DSN MUI No.121 tahun 2018.

Dalam penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 ini, PT SMF berperan sebagai penerbit, pengatur dan pendukung pembiayaan. Sedangkan PT BSI berperan sebagai pemberi pembiayaan asal dan penyedia jasa.

EBA-SP SMF-BRIS01 diterbitkan dalam dua tahapan, yaitu Kelas A dengan nilai sebesar Rp297,7 miliar yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum, serta Kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi Kelas A dan diterbitkan melalui penawaran terbatas.

Kelas A ditawarkan dengan jangka waktu atau tenor Weighted Average Life (rata-rata tertimbang jatuh tempo) empat tahun. Kelas B sebagai subordinasi diterbitkan dengan total nominal Rp27,3 miliar atau 8,4 persen dari jumlah kumpulan tagihan.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

18 Perusahaan di Jabar******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 18 perusahaan di Jawa Barat dan Yogyakarta yang mengajukan izin memangkas upah buruh sebesar 25 persen.

Pengajuan ini terkait kelonggaran yang ditawarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023, yang diteken pada 7 Maret 2023 lalu.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri merinci 18 perusahaan yang mengajukan keringanan tersebut terbagi ke dalam 2 provinsi, yakni 13 perusahaan di Jawa Barat dan 5 lainnya di Yogyakarta.

Ia menyebut beberapa perusahaan di Jawa Barat sudah sepakat dengan buruhnya terkait penyesuaian jam kerja dan upah, termasuk di Purwakarta. Besaran kesepakatan upah itu berkisar 70,17 persen sampai 93,48 persen dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purwakarta.

Putri lalu mencontohkan di Cianjur terjadi kesepakatan upah baru menjadi 85,71 persen dari UMK daerah tersebut. Kesepakatan upah baru tersebut akan berakhir pada September 2023.

Lihat Juga : Daftar 5 Instansi dengan Tunjangan Kinerja Tertinggi

Berdasarkan data Kemnaker, perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang mengajukan pemangkasan upah bergerak di bidang industri kertas budaya, pakaian jadi dari tekstil maupun sulaman atau bordir, barang jadi dari tekstil untuk keperluan rumah tangga, mainan anak-anak, hingga rambut palsu.

Sedangkan di Yogyakarta, Putri merinci perusahaan yang memanfaatkan kelonggaran berupa penyesuaian waktu kerja dan upah tersebut rata-rata bergerak di industri sarung tangan kulit berorientasi ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Pemotongan upah 25 persen memang diizinkan Menaker Ida Fauziyah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Namun, Ida menetapkan syarat-syarat tertentu kepada perusahaan yang ingin mengajukan penyesuaian tersebut.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi beleid tersebut.

Ida juga membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Berikut beberapa syarat yang ditetapkan Kemnaker bagi perusahaan yang ingin memotong upah buruhnya.

Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.

Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu:

a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak

Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Raja Iblis Abadi

Deret Saham Berpeluang Jadi Jagoan Pekan Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.698 pada Jumat (16/6). IHSG melemah 15 poin atau plus 0,23 persen dari perdagangan sebelumnya.

Dalam sepekan terakhir, IHSG tercatat melemah tiga kali dan menguat dua kali.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Yulianto Aji Sadono mengungkapkan perubahan sebesar 12,23 persen dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian bursa pada pekan ini, menjadi Rp11,35 triliun dari Rp9,97 triliun pada pekan lalu.

Kemudian, rata-rata volume transaksi Bursa selama sepekan mengalami perubahan sebesar 9,17% menjadi 18,733 miliar saham dari 20,624 miliar saham pada pekan sebelumnya," ucap Yulianto dikutip dari situs IDX, Jumat (16/2).

Untuk sepekan ke depan, Pengamat Pasar Modal Oktavianus Audi memprediksi IHSG menguat terbatas di rentang level 6.640 6.810. Menurutnya, pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh sentimen dari rilis data pertumbuhan kredit Indonesia, keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI), dan pernyataan the Fed.

Rilis data pertumbuhan kredit Indonesia periode Mei 2023 diperkirakan kembali tumbuh terbatas. Hal ini tergambarkan dari survei BI yang menunjukkan terjadi penurunan pinjaman ke perbankan.

"Kami melihat ini akan menjadi sentimen negatif di tengah suku bunga acuan yang masih tinggi," kata Audi kepada CNNIndonesia.com.

Kemudian, keputusan suku bunga BI pada Juni 2023 yang diperkirakan secara konsensus akan tertahan kembali di level 5,75 persen.

Audi melihat meski inflasi Indonesia sudah masuk dalam target, BI tidak serta merta akan menurunkan suku bunga dan nantinya akan menjadi sentimen negatif untuk pasar saham.

Lalu, pandangan Ketua the Fed Jerome Powell di hadapan kongres pekan depan tentang kebijakan dan ekonomi AS juga dapat memengaruhi pasar saham.

"Jika pada akhir tahun inflasi dan ekonomi tidak melambat, suku bunga masih berpotensi naik," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Saham Tambang hingga Keuangan

Penguasa Binatang Buas

Investasi Lagi 'Hot', Pluang Hadirkan Lebih dari 560 Saham AS******

Pluangmerespons antusiasme pasar dalam berinvestasi dengan menghadirkan lebih dari 560 saham perusahaan Amerika Serikat(AS), mulai dari sektor teknologi sampai klub sepak bola.

Director of Marketing and GrowthPluang Andreas Agung Hendrawan menyebut pihaknya menyediakan terobosan berdasarkan kebutuhan masyarakat, terlebih soal investasi saham yang tengah naik daun.

"Saham lagi hot. Di Pluang, user hanya cukup membuka akun. Nasabah yang punya akun dolar AS juga bisa langsung top up. Bahkan, bisa investasi mulai dari Rp5 ribu," katanya di Veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan, Rabu (21/6).

Pertama,kapitalisasi saham AS lebih besar ketimbang saham-saham Indonesia. Kedua,ia menyinggung soal penggerak bursa di RI yang didominasi saham perbankan dan batu bara alias energi. Sedangkan saham AS berpeluang ditopang sektor teknologi.

"Perbedaannya lebih ke tipe industri emiten (saham AS) lebih bervariasi. Perlakukan saham AS untuk diversifikasi," jelasnya.

"Rallybatu bara bisa dapat di saham Indonesia, tapi kalau rally saham teknologi, chip sayang kalau enggak bisa dimanfaatkan," imbuh Imam.

Pluang juga menawarkan beberapa fitur yang memudahkan investor, termasuk indikator teknikal yang membantu memprediksi tren harga dan membaca momentum pergerakan saham.

Ada juga fitur leverageyang memungkinkan investor meningkatkan daya belinya melalui penambahan modal tanpa menambah dana investasi.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Dewa Gila vs. Yun Fei

Jusuf Hamka Bertemu Stafsus Menkeu: Kami Saling Mengerti dan Memaafkan******

PengusahaJusuf Hamka akhirnya bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowopada Minggu (18/6).

Keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

"Kami hari ini telah mengerti permasalahan masing-masing. Buat kami kita semua teman baik kok sebelumnya. Tolong kami tidak usah diadu-adu lagi karena kami sudah saling mengerti dan memaafkan," ujar Jusuf dalam rekaman video.

Pada rekaman video yang sama, Prastowo mengucapkan terima kasih kepada Jusuf karena sudah bersedia bertemu dan meluruskan kesalahpahaman yang ada.

"Kami sudah bertemu di banyak forum dan kami juga saling mendukung selama ini," ujarnya.

Ia juga menegaskan Jusuf dan CMNP tidak terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia juga mengapresiasi bantuan Jusuf terkait sosialisasi pajak.

Yustinus sebelumnya menyinggung pemerintah mengantongi hak tagih pada tiga entitas yang terafiliasi Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto.

Tutut disebut memiliki keterkaitan dengan CMNP karena sempat menjadi komisaris utama dan juga pemilik saham perusahaan melalui PT CItra Lamtoro Gung.

Selain itu, Tutut dikatakan sebagai pemegang saham pengendali Bank Yakin Makmur (Bank Yama), penerima BLBI dan merupakan tempat di mana CMNP menaruh deposito Rp78 miliar.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Pemerintah berdalih CMNP dan Bank Yama terafiliasi Tutut yang masuk daftar pengutang BLBI.

Hingga akhirnya Jusuf menagih pokok utang dan denda kepada negara senilai Rp800 miliar.

Dalam perkembangannya, sempat terjadi kesalahpahaman terkait status Jusuf pada CMNP. Jusuf menyebut Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) saham CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

[Gambas:Video CNN]