jeruk erek erek

Indah seperti batu

Soal Pengganti Firli, Istana Sebut Presiden dan Setneg Perlu Konfirmasi******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat,” kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kan sudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper test dan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi),” jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

sistem kehidupan tertinggi

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres, Asal...******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres”

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Mobilisasi Internal NU untuk Dukung Prabowo******

SALATIGA— Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi isu mobilisasi internal Nahdlatul Ulama atau NU untuk mendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Ganjar pun mengaku tetap yakin jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menjaga netralitas pada Pemilu atau Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1/2024). Ganjar menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan cendekiawan NU, Nadrisyah Hosen atau Gus Nadir, yang mengaku ada mobilisasi internal NU untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Saya belum mendengar sih [penyataan itu], cuma waktu kemarin ulang tahun kode-kode saja. Tapi kalau kita politisi pahamlah, rasa-rasanya NU itu ada di mana-mana,” kata Ganjar di Gedung Kopri, Kota Salatiga, Selasa.

Meski begitu, Ganjar menyakini bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bisa menampatkan NU dalam posisi yang tetap netral pada Pemilu atau Pilpres 2024. “Saya yakin PBNU bisa menjaga netralitas itu dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya. Saya yakin Gus Yahya bisa malaksanakan itu,” kata Ganjar.

Menurutnya, terkait dengan adanya kader-kader NU yang memiliki pilihan itu sudah menjadi hal yang wajar. “Bahwa kalau ada kader-kader NU yang punya pilihan itu sudah sunnatullah-nya begitu,” kata Ganjar.

Sebelumnya, pada Minggu (21/1/2024) PBNU telah menonaktifkan 63 fungsionaris pengurus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) atau menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden.

Penonaktifan itu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Di antaranya nama-nama yang dinonaktifkan pada jajaran Mustasyar itu antara lain mantan Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru (Timnas Amin), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politisi PKB, Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).

Sementara itu, di tingkat jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah terdapat lima orang caleg dan 11 orang yang masuk tim capres. Antara lain KH. Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH. Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud).

Tuan Tianqi

Soal Pengganti Firli, Istana Sebut Presiden dan Setneg Perlu Konfirmasi******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat,” kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kan sudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper test dan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi),” jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Dahuanglu

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Janji Naikkan Dana Desa Minimal Rp5 Miliar******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji akan menaikkan dana desa minimal Rp5 miliar per desa. Janji tersebut disampaikan dalam Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desaitu, Cak Imin menyebut desa harus didukung dengan naiknya dana desa agar infrastruktur dan ekonomi terbangun dengan baik.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Ke depan akan menaikan anggaran Rp5 miliar per desa, bukan hanya infrastruktur yang baik, tapi tumbuh pertumbuhan ekonomi, Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa. Infrastruktur beres, kegiatan ekonomi memadai, desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Membangun desa untuk pembangunan bangsa,” ucap Cak Imin dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut anggaran dana desa sebesar Rp5 miliar itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kearifan masyarakat desa harus dijaga sehingga kekuatan dari desa meningkat dan bisa menjadi daya tarik wisata.

“Desa ini diberi insentif agar lebih maju, anggaran dana desa minimal Rp5 miliar itu betul-betul untuk mempercapat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tambah Cak Imin.

Sementara itu, dalam debat cawapres 2024 itu, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengatakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi di desa harus didukung dengan sense of belonging.

“Intinya bagaimana bisa menumbuhkan sense of belonging. Saya pernah ke Mojokerto, desa wisata nomor satu. Intinya desa wisata dibangun dari crowdfunding, sehingga masyarakat desa punya saham,” jelas Gibran.

Tidak di masa muda

Survei EPI Center Sebut Prabowo******

SOLO —Survei Economics & Political Insight (EPI) Center menyebutkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 50,2% dan berpeluang memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebesar 21,3% terpaut tipis dari Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan 20,1%. Sisanya sebanyak 8,5% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

“Elektabilitas Prabowo-Gibran menembus hingga 50,2% artinya diprediksi bakal memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran,” kata peneliti EPI Center Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Mursalin, setidaknya ada tiga faktor yang bisa menjelaskan tingginya elektabilitas Prabowo-Gibran. Pertama adalah dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo dan diperkuat dengan majunya Gibran sebagai cawapres.

“Majunya Gibran yang notabene putra sulung Jokowi memberi isyarat kuat dukungan mengarah kepada Prabowo, alih-alih Ganjar,” sebut Mursalin sebagaimana dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Jokowi membagi dukungan kepada Ganjar hingga terjadi perpecahan antara Jokowi dengan elite PDI Perjuangan.

“Jokowi akhirnya memilih mendukung Prabowo, mantan rivalnya pada dua kali pemilu,” tambah Mursalin.

Seusai Pemilu 2019, Jokowi menawarkan rekonsiliasi dan mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan dengan memberi posisi sebagai Menteri Pertahanan.

Faktor kedua adalah pergeseran pemilih Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 yang mengikuti arah dukungan Jokowi.

“Terjadi gelombang perpindahan dukungan, pemilih yang awalnya masih mendukung Ganjar kini beralih sepenuhnya mendukung Prabowo,” jelas Mursalin.

Praktis pemilih Ganjar sekarang lebih didominasi pemilih PDI Perjuangan. Terlihat dari elektabilitas Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan hanya berselisih sedikit.

“Faktor ketiga, yaitu korelasi antara tingkat kepuasan publik dengan elektabilitas capres-cawapres yang didukung Jokowi,” sebut Mursalin menambahkan.

Publik yang merasa puas cenderung mendukung Prabowo-Gibran, sisanya diperebutkan oleh Ganjar-Mahfud. Sebaliknya, publik yang merasa tidak puas cenderung memilih Anies-Muhaimin yang menyuarakan jargon perubahan.

“Wacana keberlanjutan versus perubahan menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan publik memilih capres-cawapres,” ujar Mursalin.

Dengan sisa waktu menuju pencoblosan kurang dari sebulan lagi, kecil kemungkinan bakal terjadi perubahan signifikan pada peta kontestasi Pilpres 2024.

“Pemilu diperkirakan bakal finis pada 14 Februari 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran,” tambah Mursalin.

Survei Economics & Political Insight (EPI) Center dilakukan pada 9-15 Januari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random samplingdengan margin of errorsekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.