link slot yang gacor hari ini 539Jutaan kata 510732Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp honda4d》
Saham GoTo Anjlok 20 Persen Usai Disuntik TikTok Rp23,4 T******
Saham PTGoTo Gojek Tokopedia Tbk malah anjlok usai pengumuman TikTok menyuntik modalTokopedia US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS).
Mengutip RTI, saham emiten berkode GOTO itu sempat dibuka hijau di level 109 pada perdagangan hari ini. Namun, harga saham mereka anjlok 20,37 persen ke level 86 pada penutupan sore ini, yakni setelah pengumuman resmi kongsi dengan TikTok.
Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menilai penurunan saham terjadi lantaran aksi profit takingyang dilakukan para investor.
"Kami melihat nilai yang dikeluarkan oleh TikTok untuk mendapatkan 75 persen saham Tokopedia senilai US,5 miliar terbilang dalam harga diskon. Ini membuat investor menilai pembelian ini terbilang murah dan menjadi penurunan valuasi Tokopedia," kata Audi kepada CNNIndonesia.com,Senin (11/12).
"Menimbang juga kenaikan harga saham GOTO pada bulan lalu mencapai 62 persen, ini mendorong aksi profit takingdari investor," sambungnya.
Di lain sisi, Audi mengatakan investor menyoroti hilangnya kendali GOTO terhadap Tokopedia. Terlebih, perusahaan sempat memberikan bantahan adanya pengambilalihan lebih dari 50 persen saham.
Secara bisnis, ia melihat Tokopedia akan mendapatkan modal kerja baru senilai US miliar. Lalu, GOTO bakal menerima arus pendapatan atau revenue sharingberkelanjutan dari PT Tokopedia.
"Kami melihat potensi perkembangan yang lebih besar dengan pangsa pasar yang dapat meningkat. Berdasarkan data Momentum Works, jika TikTok Shop dengan Tokopedia bergabung, maka pangsa pasar akan menjadi 27,1 persen di Asia Tenggara dan mengejar Shopee," tuturnya.
"Potensi pergerakan harga, saya melihat target terdekat dapat menuju level 132 untuk GOTO," ramal Audi.
Suntikan modal ini, membuat fitur layanan TikTok akan kembali buka mulai Selasa (12/12) dengan bisnis yang dikombinasikan di bawah Tokopedia.
[Gambas:Video CNN]
Pegipegi Tutup usai 12 Tahun Beroperasi******
Aplikasi biro perjalanan daring (OTA) Pegipegi menghentikan operasinya per Senin (11/12) kemarin. Hal ini diumumkan langsung di situs resmi mereka.
Perusahaan menyampaikan berita penutupan setelah hampir 12 tahun menjadi teman travel masyarakat Tanah Air.
Lihat Juga :Pegipegi Jamin Pesanan Tiket Masih Berlaku Meski Sudah Tutup Operasi |
Lihat Juga :ANALISISTikTok Shop Comeback, Bagaimana Nasib UMKM Lokal? |
Sementara, bagi pelanggan yang ingin melakukan refundatau permintaan dana kembali, pergantian jadwal atau reschedule maupun komplain diarahkan untuk menyampaikan melalui email ke [email protected].
"Pegipegi ingin berterima kasih sebesar besarnya untuk kamu para pelanggan setia Pegipegi yang telah menjadikan Pegipegi sebagai teman perjalananmu selama ini."
Berdasarkan pantauan, CNNIndonesia sudah tidak bisa lagi mengakses situs Pegipegi untuk melihat menu lainnya, selain surat terbuka ucapan perpisahan penutupan.
Pegipegi menjadi salah satu korban yang tak mampu bertahan di tengah sengitnya persaingan di dunia startup. Sebelumnya, penutupan sudah lebih dulu dilakukan oleh Airy Room hingga CoHive.
[Gambas:Video CNN]
Label:bewin999、ovodewa、tua slot
Terkait:qq4qq、voucher k24、jet77 demo slot、situs promo new member、139 slot、visitorbet、slot gacor 4d hari ini、beli hp di akulaku tanpa dp、kupon dominos、situs togel terpercaya bet 100 perak
bab terbaru:mantap 138 slot(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.
Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.
Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.
Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.
"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.
"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.
Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.
[Gambas:Video CNN]
Mayoritas harga panganmasih mahal pada pekan pertama Desember ini, Senin (4/12). Harga cabai-cabaian terus naik, terutamacabai merahbesar yang melejit paling tinggi.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata nasional cabai merah besar naik 17 persen atau sebesar Rp11.300 menjadi Rp78.150 per kg.
Cabai merah keriting juga masih mahal. Harganya naik 8,14 persen menjadi Rp74.400 per kg.
Selain cabai, bawang merah dan bawang putih juga terpantau naik 1 persen menjadi Rp32.700 per kg dan Rp37.850 per kg.
Gula pasir lokal naik 1,1 persen ke Rp17.450 per kg, lalu yang kualitas premium naik 1,4 persen ke Rp17.550 per kg.
Selanjutnya, harga minyak juga naik tipis di bawah 1 persen. Minyak goreng curah kini dibanderol Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp21.100 per kg.
Sementara itu, harga daging-dagingan cenderung stabil. Daging ayam ras segar dijual Rp34.900 per kg.
Selanjutnya, daging sapi kualitas 1 dihargai Rp138 ribu per kg dan daging sapi kualitas 2 Rp130.050 per kg.
Komoditas perberasan terpantau stagnan. Beras kualitas bawah I Rp13.700 per kg, beras kualitas bawah II Rp13.550 per kg.
Sedangkan, beras kualitas medium I Rp14.700 per kg, beras kualitas medium II Rp14.500 per kg, dan beras kualitas super I Rp16 ribu per kg.
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt)MenteriKoperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki 24,8 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19 telah menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah selama periode 2020-2021.
Ia mengungkap total BPUM yang disalurkan ke24,8 juta UMKM tersebut mencapai Rp44,16 triliun. Rinciannya; sebanyak Rp28,8 triliun disalurkan pada 2020 dan Rp15,36 triliun lainnya disalurkan pada 2021.
"Jadi sejak 2020 hingga 2021, pemerintah telah menyalurkan bantuan produktif BPUM sebesar Rp44,160 triliun kepada 24,8 juta pelaku usaha mikro selama covid-19," ucap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).
Total penyaluran PEN selama pandemi covid tersebut bernilai Rp1,29 triliun.
"Selain itu, pada 2020 juga telah dilaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berupa penyaluran dana bergulir pada 100 mitra LPDB dengan total penyaluran sekitar Rp1,29 triliun," sambung dia.
Sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Saat pandemi covid-19 melanda, mereka ikut terdampak.
Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2020, sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi dilaporkan terdampak negatif covid-19. Karena itulah, pemerintah melaksanakan Program BPUM.
Program ini diharapkan menjadi penyelamat bagi pelaku UMKM untuk bertahan di situasi krisis saat ini.
Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.
Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.
Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).
Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.
"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.
Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.
Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.
Lihat Juga :Daftar Pengusaha Dukung Anies, Ganjar, dan Prabowo di Pilpres 2024 |
Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.
"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Lihat Juga :Daftar 5 Negara dengan Utang Terbesar ke China |
"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).
Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.
"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.
Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.
Lihat Juga :Jokowi Temui Biden Agar Ekspor Nikel Cs dari RI Tak 'Dikucilkan' |
Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.
"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).
Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.
Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.
Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.
Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.
[Gambas:Video CNN]
Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantaramengatakan groundbreaking ketiga di ibu kota baru akan dilakukan pada Desember 2023.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan nilai investasinya sebesar Rp10 triliun dari 12 investor groundbreaking.
Para peserta tersebut di antaranya Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, dan Green Movement: Sabuk Hijau Nusantara.
"Kemudian berbagai lembaga negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan. Ini masih daftar tentative, tergantung jadwal bapak presiden kita bisa lakukan berapa banyak," katanya dalam media briefing, Senin (20/11).
Agung menjelaskan saat ini total investasi yang suda terealisasi di IKN telah mencapai Rp35 triliun yang berasal dari 21 investor domestik yang terbagi di dua groundbreaking.
Groundbreaking pertama pada 21 September lalu dengan nilai Rp23 triliun dan groundbreaking kedua pada 1 November sebesar Rp12 triliun.
Sementara untuk investor asing masih berproses, termasuk yang akan membangun perumahan dengan skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), di antaranya, CITIC Construction dari China yang akan membangun 60 tower Kementerian Pertahanan dan Keamanan.
Lalu Maxim dari Malaysia yang akan bangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia yang akan membangun 20 tower hunian ASN.
"Saya tidak mengatakan akan groundbreaking dalam waktu dekat tapi mereka paling mendekati dalam tahapan untuk KPBU perumahan ASN. Kira-kira kapan, kita targetkan awal tahun depan tapi ini sangat tergantung prosesnya bukan hanya di investornya, tapi juga pemerintah Indonesia," kata Agung.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.
"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).
Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.
"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.
Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.
"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.
Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.
"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.
[Gambas:Video CNN]
"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.
Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.
Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.
Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.
(del/agt)《rtp honda4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol acc cepatHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp honda4d》bab terbaru。