paito korea utara 787Jutaan kata 552897Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek 47》
Meriahkan Keramika 2023, Kanmuri Usung Semangat Bangga Produk Lokal******Jakarta, CNN Indonesia--
Kanmuri, produsen atap keramik terkemuka di Indonesia, kembali hadir di Pameran Keramika 2023, Jakarta Convention Center, 23-26 Februari 2023. Menyambut anjuran pemerintah dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kanmuri pun hadir dengan mengusung tema 'Bangga Produk Lokal' pada gelaran kali ini.
General Manager Kanmuri, John Chang, mengatakan seiring dengan semangat untuk terus bertransformasi dan optimisme memajukan properti di Indonesia, Kanmuri menghadirkan seluruh lini produknya yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pameran kali ini.
"Kita harus bangga terhadap produk buatan lokal seperti Kanmuri yang terus berkomitmen memberikan produk berkualitas prima. Kami sudah memproduksi ratusan juta keping genteng sejak 1997 dan telah dipercaya oleh properti-properti besar dan ternama di Indonesia," ujarnya.
Melalui pameran ini, Kanmuri ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kualitas genteng keramik Indonesia tidak kalah dengan produk-produk impor. Bahkan, saat ini produknya telah diekspor ke berbagai negara, seperti India, Korea, Filipina, Jepang, hingga Afrika, dan mendapatkan sambutan yang positif.
Bagi pasar lokal sendiri, Ferry mengklaim bahwa genteng keramik lebih cocok dengan iklim tropis, sehingga jauh lebih awet dan nyaman bagi penghuni. Terlebih, Kanmuri menawarkan profil terlengkap, sesuai dengan kebutuhan dan desain yang diinginkan, yakni Espanica, Milenio dan Full Flat.
"Produk Kanmuri memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita karena menjadi genteng yang sangat direkomendasikan untuk bangunan di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, lembap, dan panas terik," imbuh Ferry.
Factory Manager Kanmuri, Elisa Sinaga, menimpali bahwa produk Kanmuri merupakan genteng keramik ber-glazuryang dibuat melalui proses komputerisasi. Kualitasnya sendiri dapat dilihat dari kekuatan, ketahanan dan keawetan warnanya.
"Karena melalui proses pembakaran hingga suhu 1.100 derajat Celcius hingga mencapai fase rekatan yang stabil dan menghasilkan warna permanen, tidak pudar, bebas perawatan," tegasnya.
Kemajuan pesat teknologi digital membawa dampak perubahan bagi perilaku konsumen dalam bertransaksi, berkomunikasi dan pencarian informasi. Oleh karena itu, Kanmuri menghadirkan aplikasi mobile Kanmuri Roof yang dapat diunduh secara gratis di Google Play Store.
Ferry menjelaskan, Kanmuri Roof memuat informasi lengkap dalam berbagai fitur yang dapat membantu konsumen menemukan solusi terbaik kebutuhan atap dengan cepat dan mudah. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur Calculationuntuk memudahkan penghitungan kebutuhan genteng yang diperlukan, serta pedoman pemasangan yang tepat.
"Sejak diluncurkan dua tahun lalu, kami mendapatkan respons cukup positif. Banyak dari kontraktor, arsitek, tukang, maupun konsumen yang sangat terbantu dengan aplikasi ini," pungkas dia.
(rir/rir)Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******Jakarta, CNN Indonesia--
Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.
Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.
"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.
Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.
Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.
"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).
Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.
Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.
Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.
Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.
Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.
(rea/rea)Label:rumus angka jitu hk、pusat slot 88、link depo 25 bonus 25
Terkait:slot666、buku mimpi 2d 04、hydro88、cara pinjam uang online yang aman、slot gacor jam 4 pagi、inter 99 slot、erek erek pelayan、bocoran slot jarwo hari ini、pinjaman online lewat wa terpercaya、voucher google play gratis 2022
bab terbaru:situs slot 7777(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
《erek 47》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,nusaslotoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek 47》bab terbaru。