petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
Erick Thohir siapkan dua opsi divestasi saham BSI******
Ada dua opsinya, satu cari strategic partner, kedua kita me-link dengan tabungan emas.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut telah menyiapkan opsi untuk divestasi saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI di PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, salah satunya terkoneksi dengan tabungan emas.
"Ada dua opsinya, satu cari strategic partner, kedua kita me-link dengan tabungan emas," ujar Erick, di Jakarta, Senin.
Erick mengatakan, sampai saat ini Kementerian BUMN belum memiliki opsi untuk melepas saham BRI dan BNI di BSI kepada publik.
Ia menginginkan BSI bisa mendapat mitra yang strategis, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan masuk dalam 10 bank syariah terbesar di dunia.
"Kita mau mastiin, BSI ini kan punya strategis partner supaya yang sekarang nomor 11 terbesar di dunia bisa menjadi top 10," katanya pula.
Lebih lanjut, kata Erick, penawaran tabungan emas dinilai cukup bagus karena tidak semua bank bisa mendapatkannya.
Erick pun membuka kemungkinan jika ke depannya BRI ingin menambah porsi saham atau menggandeng PT Pegadaian untuk menjalankan program tersebut.
"Kemarin ada penawaran, program tabungan emas itu bagus, dan itu kan tidak semua bank boleh. Kalau yang tabungan emas internal, mungkin apakah BRI nambah porsi saham, apa Pegadaian, belum. Saya belum sampai ke sana," ujar Erick.
Erick menyampaikan, saat ini keputusan divestasi BRI dan BNI masih menunggu pertemuan lanjutan. Menurutnya, sudah banyak mitra strategis dari luar yang tertarik untuk masuk.
"Tergantung BRI punya game planmenarik yaitu value creation, ya why not. Kan ini kemitraan itu mesti ada value creation, kalau sekadar bermitra terus, tidak ada apa-apanya, buat apa," ujar Erick pula. Baca juga: BSI naik peringkat ke posisi 11 perbankan syariah global Baca juga: Proyeksi saham BSI tembus Rp2.700 per lembar
PDIP optimistis pertemuan Megawati dan JK terjadi******
Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)
Jakarta (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
"Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat.
Kendati demikian, mantan aktivis 98' itu enggan merincikan lebih lanjut terkait kapan pertemuan itu akan terselenggara. Ia mengatakan hanya mendengar kabar itu saja. "Kita dengar saja, kita ikuti," ucapnya.
Untuk diketahui, Megawati berada di barisan partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ada empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.
Baca juga: NasDem: Koalisi Perubahan siap gulirkan hak angket bersama PDIP
Baca juga: Politikus PDIP apresiasi dukungan rakyat Indonesia terhadap PDIP
Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan
Sementara itu, JK berada pada barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Adapun paslon nomor urut 1 diusung oleh Partai NasDem, PKS dan PKB.
Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK muncul setelah Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Negara, Minggu (18/2). Berbagai asumsi muncul terkait pertemuan Surya Paloh dan Jokowi dilakukan untuk menarik NasDem bergabung dalam pemerintahan ke depan.
Berdasarkan hasil real count KPU RI per Kamis pukul 23.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,06 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17,05 persen.
PDIP optimistis pertemuan Megawati dan JK terjadi******
Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)
Jakarta (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
"Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat.
Kendati demikian, mantan aktivis 98' itu enggan merincikan lebih lanjut terkait kapan pertemuan itu akan terselenggara. Ia mengatakan hanya mendengar kabar itu saja. "Kita dengar saja, kita ikuti," ucapnya.
Untuk diketahui, Megawati berada di barisan partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ada empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.
Baca juga: NasDem: Koalisi Perubahan siap gulirkan hak angket bersama PDIP
Baca juga: Politikus PDIP apresiasi dukungan rakyat Indonesia terhadap PDIP
Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan
Sementara itu, JK berada pada barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Adapun paslon nomor urut 1 diusung oleh Partai NasDem, PKS dan PKB.
Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK muncul setelah Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Negara, Minggu (18/2). Berbagai asumsi muncul terkait pertemuan Surya Paloh dan Jokowi dilakukan untuk menarik NasDem bergabung dalam pemerintahan ke depan.
Berdasarkan hasil real count KPU RI per Kamis pukul 23.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,06 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17,05 persen.
Real Madrid kokoh di puncak klasemen setelah tekuk Sevilla 1******Jakarta (ANTARA) - Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan Sevilla 1-0 pada pertandingan Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Senin dini hari WIB.
Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh pemain gaek Luka Modric, demikian catatan La Liga.
Hasil ini membuat Real Madrid semakin nyaman di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 65 poin dari 26 pertandingan, sementara Sevilla pada posisi 15 dengan 24 poin.
Los Blancos mendominasi laga ini dengan 64 persen penguasaan bola dan melepaskan total 16 tendangan yang enam di antaranya tepat sasaran.
Sevilla sendiri menciptakan peluang terlebih dahulu lewat tendangan Youssef En-Nesyri yang menyamping dari gawang Madrid.
Madrid mencetak gol terlebih dahulu pada menit 10 lewat sepakan Lucas Vazquez, namun tak disahkan oleh VAR karena terdapat pelanggaran terlebih dahulu.
Baca juga: Modric merasa luar biasa cetak gol kemenangan pada menit akhir
Menjelang akhir babak pertama, Madrid kembali mendapatkan peluang lewat tendangan keras Federico Valverde yang ditepis kiper Sevilla Orjan Nyland.
Pada babak kedua, Valverde kembali mendapatkan peluang setelah menerima umpan silang Brahim Diaz, namun tendangannya membentur tiang gawang.
Sevilla memiliki peluang emas lewat tendangan Isaac Romero di depan gawang Madrid, akan tetapi bola menyamping dari sasaran.
Madrid terus menggempur lini pertahanan Sevilla dan kembali memiliki peluang lewat tendangan Vinicius Junior yang dihalau Nyland.
Los Blancos akhirnya memecah kebuntuan pada menit 81 lewat gol jarak jauh Luka Modric sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan selesai.
Real Madrid akan menghadapi Valencia Sabtu pekan ini, sementara Sevilla ditantang Real Sociedad, pada hari yang sama.
Baca juga: Klasemen La Liga: Real Madrid menang lagi, unggul 8 poin dari Barca
Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.
Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.
"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.
Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.
"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.
Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo
Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.
Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis
MK lakukan persiapan tangani laporan perselisihan Pemilu 2024******Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebutkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk menangani laporan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024
“Persiapan khusus sudah pasti ada karena ini hajatan besar lima tahunan, sehingga MK ingin memastikan proses penanganan perkara PHPU sukses dan lancar,” kata Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.
Berbagai persiapan yang telah dilakukan MK, antara lain dari sisi regulasi, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM) untuk koordinasi pengamanan.
“MK sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret,” kata dia.
Fajar juga menjelaskan bahwa jam pelayanan MK untuk laporan perkara PHPU mengikuti ketentuan yang ada, yaitu masa pengujian permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) adalah tiga hari kerja sejak pengumuman atau penetapan hasil pilpres oleh KPU.
Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg), kata dia, waktu pengajuan permohonan adalah 3x24 jam sejak pengumuman atau penetapan hasil pileg oleh KPU.
Hingga kini, kata Fajar, permohonan PHPU ke MK belum ada karena sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan baru dimulai setelah KPU mengumumkan hasil pemilu
“Belum ada karena memang sesuai aturan main, permohonan PHPU ke MK baru dimulai sejak KPU mengumumkan hasil pemilu karena objek permohonannya adalah keputusan KPU terkait hasil pilpres atau pileg,” kata dia.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK Baca juga: Peradi siap ambil bagian selesaikan PHPU di Pemilu 2024
Politik kemarin, Wacana hak angket hingga pertemuan Prabowo******Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Minggu (25/2) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari wacana hak angket hingga pertemuan Prabowo dengan SBY bahas program lanjutan presiden. Klik di sini untuk berita selengkapnya 1. TKN: Pertemuan Prabowo-SBY bahas kelanjutan program presiden penduhulu Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan mengatakan pertemuan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah untuk membahas kelanjutan dari para presiden Indonesia sebelumnya. "Pak SBY ini seniornya Pak Prabowo dan tentu Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa beliau itu menghormati dan ingin meneruskan kebaikan dari presiden-presiden sebelumnya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Yang masih hidup ada Pak Joko Widodo sekarang tentu saja, kemudian ada Pak SBY dan Bu Megawati Soekarnoputri," kata Arief di Jakarta Selatan, Minggu malam. Selengkapnya di sini 2. Peneliti EPI sebut PSI masih berpeluang lolos ke parlemen Peneliti Economics & Political Insight (EPI) Center Mursalin mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpeluang menembus ambang batas parlemen 4 persen, meskipun menurut Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) baru meraih 2,54 persen suara. "PSI masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke parlemen," kata Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini 3. Mahfud sebut pengajuan hak angket DPR untuk pemilu sangat boleh Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024 sangat boleh dilakukan. Menurut Mahfud, hak angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakannya. Dalam hal ini pemilu adalah bagian dari kebijakan dan kewenangan pemerintah. "Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok," kata Mahfud dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini 4. Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. Selengkapnya di sini 5. Wakil Ketua MPR: Lonjakan wisatawan harus diantisipasi dengan strategi Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan lonjakan wisatawan mancanegara yang diprediksikan terjadi pada tahun 2024 harus diantisipasi dengan strategi yang matang, melalui penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor pariwisata. "Upaya antisipasi perkembangan sektor pariwisata nasional harus direncanakan dengan matang, jangan sampai terjadi ketidaksiapan dalam menyambut gelombang kedatangan wisatawan yang diperkirakan meningkat," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini
Mahfud enggan komentari hak angket usulan Ganjar******Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md enggan mengomentari soal hak angket yang diusulkan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
Mahfud menegaskan bahwa persoalan hak angket bukan urusan pasangan calon, tetapi ranahnya partai politik.
"Saya ndaktahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Kamis.
Dia juga memilih tidak mengurusi persoalan itu. "Saya ndaktahu dan tidak ingin tahu juga," kata dia.
Baca juga: Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat
Mahfud juga mengatakan tidak ada keharusan bagi pasangan calon untuk mengurusi usulan hak angket.
"Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndakmau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah," katanya.
Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan di Jakarta pada 15 Februari 2024.
Dia kembali menyampaikan itu dalam siaran tertulisnya pada 19 Februari 2024. "Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," sebut Ganjar dalam siaran tertulisnya itu.
Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen
Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Sejauh ini, usulan Ganjar itu disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, untuk partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 2, misalnya Partai Golkar dan Partai Demokrat, partai-partai di barisan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak usulan tersebut.
Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden bersaing dalam pemilihan presiden Pemilu 2024. Ketiganya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 01, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 02, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan nomor urut 03.
Tahapan Pemilu 2024 saat ini masih menunggu hasil penghitungan suara KPU RI. Hasil real count per Kamis pukul 19.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,91 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,09 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17 persen.
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi Baca juga: Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
《co slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bet 168 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《co slot》bab terbaru。