jagobet4d 542Jutaan kata 570981Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs judi slot online terbaik》
23 Peternak Ayam Terlilit Utang Rp74 M ke Perusahaan Penyedia Pakan******
Ombudsman RI menerima aduan dari sekitar 23 peternakayam RI yang stres akibat terjerat utangke perusahaan penyedia pakan sampai dengan Rp74,7 miliar.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan lilitan utang yang menjerat peternak itu diketahui saat lembaganya menerima audiensi dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan).
Dalam audiensi itu, Gopan melaporkan bahwa anggota mereka terlilit utang. Karena lilitan utang itu, peternak terpaksa harus menghadapi gugatan di pengadilan.
"Peternak datang ke Ombudsman untuk meminta solusi terkait situasi ini karena peternak yang menghadapi gugatan sidang PKPU ini sangat membuat stres dan beberapa kasus justru tidak produktif sehingga langkah-langkah penyelesaian utang menjadi semakin terhambat," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).
"Ada 74,7 miliar (utang peternak), kami mendata peternak sedang menjalani sidang gugatan PKPU dengan perusahaan-perusahaan terkait," sambung Yeka.
Berdasarkan hasil identifikasi Ombudsman, ada 4 perusahaan penyedia pakan yang mengalami sengketa utang dengan peternak. Keempat perusahaan tersebut juga dipanggil ke Gedung Ombudsman untuk melakukan audiensi.
Yeka merinci 4 perusahaan penyedia pakan yang dipanggil oleh Ombudsman, yakni Cargill Indonesia, Farmsco Feed Indonesia, CJ Cheil Jedang, dan Gold Coin. Hanya saja katanya, perusahaan yang disebut terakhir absen dalam audiensi tersebut.
Ia menambahkan untuk membantu peternak, Ombudsman RI bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang diwakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah menyepakati adanya skema yang mendukung kemudahan pembayaran utang tersebut.
"Kami bersama Kementan akan berdialog dengan perusahaan satu per satu untuk membuat skema penyelesaian (utang peternak) seperti apa agar situasi kerja peternak menjadi semakin kondusif. Kami sudah menyampaikan kepada wakil perusahaan, didampingi oleh Kementan," ungkap Yeka.
Kendati demikian, Ombudsman, Kementan, perusahaan penyedia pakan, dan peternak yang terlilit utang belum menyepakati skema kemudahan pembayaran utang tersebut bakal seperti apa. Di lain sisi, Kementan menegaskan utang tersebut tetap harus dibayar oleh peternak.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Agung Suganda yang mewakili Dirjen PKH menyampaikan bahwa bakal dicari sebuah skema yang bisa disepakati pihak-pihak terkait dan akan menyelesaikan permasalahan utang peternak tersebut.
"Beliau (Dirjen PKH) tegas menyampaikan utang tetap utang, tetapi perlu dibuat suatu skema pembayaran yang tentu bisa disepakati dan menyelesaikan permasalahan ini. Peternak juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan usaha sehingga mampu menyelesaikan skema pembayaran utang," kata Agung.
Sementara itu, Sugeng Wahyudi selaku perwakilan Gopan menyampaikan pertemuan yang berlangsung sudah berjalan ke arah yang cukup baik. Ia juga menyinggung soal rencana pembentukan kelompok kerja (pokja) dari pemerintah untuk membahas kesejahteraan dan perlindungan peternak RI.
Pihak Gopan mengatakan para peternak belum mampu membayar utang karena kondisi usaha yang tidak begitu bagus. Sugeng sepaham dengan rencana Ombudsman dan Kementan untuk membuat skema pembayaran utang peternak. Ia menilai rancangan tersebut harus segera diselesaikan.
Lihat Juga :Jokowi Wanti-wanti Pemda soal Tarif PDAM dan Angkutan |
Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Pulau Jawa, Jawa Tengah Kedua******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.
Mengutip laman resmi BPS, Selasa (17/1), persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta pada periode tersebut mencapai 11,49 persen. Meski demikian jumlah ini menurun jika dibandingkan persentase pada Maret 2022, yakni 11,34 persen.
Provinsi di Pulau Jawa termiskin kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen pada September 2022. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93 persen.
Sementara, Provinsi Jawa Barat persentase penduduk miskinnya mencapai 7,98 persen per September 2022. Namun, jumlah ini turun jika dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 8,06 persen.
Sedangkan, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 6,24 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan periode Maret 2022, yakni 6,16 persen.
Adapun persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 4,61 persen per September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang hanya mencapai 4,45 persen.
Secara keseluruhan, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.
Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.
BPS juga mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan.
Lihat Juga :Yogyakarta Provinsi Termiskin di Jawa, UMP Masih di Bawah Rp2 Juta |
Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).
Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.
[Gambas:Video CNN]
Perdagangan China******
Nilai perdagangan ChinadenganRusiamencapai rekor tertinggi senilai 1,28 triliun renminbi (yuan) atau setara dengan Rp2.892 triliun (asumsi kurs Rp2.258 per yuan) sepanjang 2022.
Juru Bicara Administrasi Umum Kepabeanan China Lyu Daliang mengatakan nilai ekspor impor kedua negara tersebut pada 2022 menyumbang 3 persen dari total perdagangan Negeri Tirai Bambu itu.
Mengutip Reuters, Jumat (13/1), pengiriman barang China ke Rusia meningkat selama enam bulan berturut-turut. Sebaliknya, Rusia melipatgandakan ekspor liquefied petroleum gas (LPG) ke China sebagai upaya untuk mendiversifikasi penjualan ekspor energinya.
Bea Cukai China mencatat ekspor ke Rusia naik 8,3 persen (yoy) pada Desember 2022. Namun, angka ini turun dibandingkan kenaikan pada November 2022 yakni 17,9 persen.
Sementara itu, impor dari Rusia juga naik 8,3 persen (yoy) pada Desember 2022. Angka ini juga turun dibandingkan peningkatan pada November 2022, yakni 28,5 persen.
Penurunan itu terjadi imbas lonjakan kasus covid-19 yang mengakibatkan permintaan menurun.
Saat ini, China mulai melonggarkan pembatasan covid-19, sehingga kedua negara tersebut siap melanjutkan kerja sama dagang yang telah berjalan, dan memperdalam kerja sama strategis mereka.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs new member maxwin、super4d、pinjaman online via dana
Terkait:slot 2023 gacor、pinjaman bri online tanpa jaminan、magnum cambodia paito、daftar slot baru、slot gacor 69、s68bet、taktikpoker、situs togel hadiah terbesar dan terpercaya、bonus new member 50 persen、jam gacor slot joker jewels
bab terbaru:gampang slot(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) tengah menjadi sorotan karena bentrokan yang terjadi di area smelternya. Bentrokan tersebut menyebabkan satu pekerja lokal dan satu tenaga kerja asing (TKA) meninggal dunia.
Bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja. Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh perusahaan.
PT GNI merupakan perusahaan pengolahan bijih nikel yang dimiliki pengusaha tambang asal China, Tony Zhou Yuan.
Pusat operasi PT GNI berada di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun.
Pabrik smelter PT GNI dibuka dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Desember 2021. Bahkan, PT GNI masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang hilirisasi mineral dan batu bara (minerba).
"Saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan smelter oleh PT Gunbuster Nickel Industry dan ini akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit dari bijih nikel yang diolah menjadi feronikel. Ini nilai tambahnya meningkat 14 kali," kata Jokowi saat meresmikan.
Mengacu pada keterangan di situs GNI, perusahaan melakukan ekspor perdana produk hasil olahan nikel pada 20 Januari 2022. Hasil olahan yang diekspor adalah produk turunan nikel dalam bentuk nickel pig iron (NPI) atau feronikel.
Lihat Juga :Erick Minta Usut Tuntas Joki Rekrutmen Tes BUMN |
Tony Zhou Yuan, yang juga menjabat direktur operasional PT GNI, menjelaskan terdapat 13.650 ton feronikel yang diekspor ke China. Nilai ekspornya mencapai US juta.
Sebelumnya, PT GNI juga menjadi perbincangan usai smelter nikelnya meledak dan menewaskan dua karyawan. Salah satunya, seleb TikTok Nirwana Selle pada Desember lalu.
Nirwana tewas akibat terjebak di dalam crane yang terbakar. Operator crane tersebut sempat live TikTok dan merekam momen mengerikan tersebut. Korban lainnya adalah teman kerja Nirwana, yang bernama I Made Defri Hari Jonathan.
[Gambas:Video CNN]
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.
"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).
Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.
"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.
Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.
SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.
Lihat Juga :Kapan Badai PHK di Indonesia Berakhir? |
Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.
"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.
Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.
Lihat Juga :Menteri Malaysia Mau Temui Airlangga Bahas Setop Ekspor Sawit ke Eropa |
Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.
Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.
"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.
"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).
"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.
Mengutip laman resmi BPS, Selasa (17/1), persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta pada periode tersebut mencapai 11,49 persen. Meski demikian jumlah ini menurun jika dibandingkan persentase pada Maret 2022, yakni 11,34 persen.
Provinsi di Pulau Jawa termiskin kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen pada September 2022. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93 persen.
Sementara, Provinsi Jawa Barat persentase penduduk miskinnya mencapai 7,98 persen per September 2022. Namun, jumlah ini turun jika dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 8,06 persen.
Sedangkan, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 6,24 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan periode Maret 2022, yakni 6,16 persen.
Adapun persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 4,61 persen per September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang hanya mencapai 4,45 persen.
Secara keseluruhan, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.
Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.
BPS juga mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan.
Lihat Juga :Yogyakarta Provinsi Termiskin di Jawa, UMP Masih di Bawah Rp2 Juta |
Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).
Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.
[Gambas:Video CNN]
Indonesia dan Malaysia berencana untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawitke Uni Eropa (UE). Hal tersebut imbas pemberlakuan UU baru Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.
Memang, Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.
Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.
Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.
"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) sangat mendukung rencana yang bakal ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia ini.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.
"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.
Pemerintah berencana melengkapi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan jalan yang bisa digunakan untuk mendarat pesawat.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan rencana ini berkaca dari negara-negara tetangga yang sudah mengusung konsep serupa.
"Kami memikirkan jalan arteri primer (IKN), itu kami pertimbangkan sebagai runwaypesawat. Itu panjangnya 1-2 kilometer," ungkapnya seperti dikutip dari detik.com,Minggu (15/1).
Tak hanya bisa jadi tempat mendarat pesawat, jalanan di IKN bakal bebas kabel listrik. Danis mengatakan sistem kelistrikan disimpan di bawah tanah dengan sebuah box aliasmulti-purpose utility tunnels (MUTs).
"Di jalan-jalan itu nanti multi tunnels untuk utilitas. Jadi nanti nggak ada kabel, ya ada, tetapi sementara karena box-nya belum jadi," jelas Danis
Terlepas dari inovasi tersebut, progres pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan baru mencapai 12 hingga 15 persen. Namun, sudah ada beberapa proyek yang selesai hampir 100 persen.
Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu bukti infrastruktur yang sudah hampir rampung. Saat ini, progresnya sudah mencapai 82 persen dan ditargetkan tuntas pada Juni 2023.
Ada juga rusun pekerja konstruksi dan tenaga ahli yang ditargetkan segera tuntas. Sebanyak 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai bulan depan.
Kemudian, konstruksi Istana Negara yang mulai dibangun. Istana Negara IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Namun, pembangunan kawasan ini baru sampai tahap pembentukan lahan.
Selain kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), IKN juga terdiri dari berbagai kawasan. Ada 9 kawasan yang dibangun, termasuk pusat perekonomian hingga pariwisata.
[Gambas:Video CNN]
Ancaman Indonesia-Malaysiabakal setop ekspor sawit ke Eropamenuai beragam tanggapan, mulai dari petani hingga pengusaha di Tanah Air.
Ancaman setop ekspor ini imbas dari pemberlakuan UU baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Sebab, Eropa menyimpulkan budidaya sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.
Oleh sebab itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Fadillah Yusof bahkan disebut bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit ke Eropa ini.
Lihat Juga :![]() |
Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu langsung pada awal Februari mendatang.
"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysia menyetop ekspor sawit ke Eropa ini, dan menilai sikap tersebut berlebihan.
"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto saat dihubungi.
Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.
Hanya saja, ia mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar menentang kebijakan UE. Darto menilai kebijakan UE itu harus diterima demi memperkuat petani sawit agar memiliki akses pasar.
Ia mengatakan ada 78 persen petani swadaya yang harus menjual ke tengkulak dengan harga murah karena tandan buah segar (TBS) nya dibeli pabrik.
"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.
Sedangkan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana pemerintah ini sebagai bentuk manuver melawan Eropa.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.
"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.
Menurutnya, jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut kebijakan atau UU yang disusun Eropa, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit.
Lihat Juga :![]() |
Ia menegaskan antara supply dan demandharus ada prinsip kesetaraan.
"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.
(lid/asa)《situs judi slot online terbaik》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bandar slot online gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs judi slot online terbaik》bab terbaru。