hore55

Mitos Asing

Bos KAI Buka Suara soal Rencana Impor KRL Bekas Jepang******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia(KAI) Didiek Hartantyo buka suara soal kelanjutan rencana imporKRL bekas dari Jepang.

"Kan kemarin Pak Wamen (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) sudah ngomong, tunggu habis Lebaran," kata Didiek singkat di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Kelanjutan impor KRL bekas Jepang memang sempat diungkap Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bakal tetap mengajukan izin impor meski tidak disarankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Mungkin 10-12 train set. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada menko marves, menperin, mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di 2023.

Kemudian, pemenuhan rangkaian KRL untuk 2024 akan dilakukan dengan skema retrofit sebelum akhirnya membeli hasil produksi INKA pada 2025. Tiko mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal menyiapkan rencana kerja detail.

Sementara itu, Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, keputusan baru akan diambil setelah Lebaran 2023.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," tutur Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Pemerintah Rampung Bahas 367 DIM RUU PPRT******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 367 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga(RUU PPRT). Dari 367 DIM tersebut, 79 merupakan substansi baru.

"DIM yang kami bahas ada 238. Kemudian setelah kami melakukan pembahasan akhirnya menjadi 367 DIM. Kenapa jadi banyak? Itu karena kami setelah melakukan koordinasi antara kementerian lembaga, juga setelah kami mendengarkan aspirasi stakeholder," kata Ida dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ida mengatakan RUU PPRT berisi kurang lebih sembilan bab. Rinciannya, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. Kemudian Bab III berisi perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.

"Ini juga mengakomodir psikologis masyarakat kita yang mana PRT itu dilakukan perekrutan secara langsung dan perekrutan secara tidak langsung," jelas Ida.

Lalu, Bab IV berisi tentang hubungan kerja, Bab V berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Bab VI berisi peningkatan keterampilan dan keahlian.

Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan, dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan.

Kemudian Bab-bab berikutnya berisi ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

"Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terkait dengan UU ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak diatur dalam UU ini, tapi ikut ketentuan peraturan yang sudah ada," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Bos KAI Buka Suara soal Rencana Impor KRL Bekas Jepang******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia(KAI) Didiek Hartantyo buka suara soal kelanjutan rencana imporKRL bekas dari Jepang.

"Kan kemarin Pak Wamen (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) sudah ngomong, tunggu habis Lebaran," kata Didiek singkat di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Kelanjutan impor KRL bekas Jepang memang sempat diungkap Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bakal tetap mengajukan izin impor meski tidak disarankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Mungkin 10-12 train set. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada menko marves, menperin, mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di 2023.

Kemudian, pemenuhan rangkaian KRL untuk 2024 akan dilakukan dengan skema retrofit sebelum akhirnya membeli hasil produksi INKA pada 2025. Tiko mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal menyiapkan rencana kerja detail.

Sementara itu, Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, keputusan baru akan diambil setelah Lebaran 2023.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," tutur Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Viral Tiket Umrah Solo******

Hargatiket promo Saudia Airlines-Garuda Indonesia rute Solo-Jeddah pulang-pergi (PP)virallantaran cuma dibanderol Rp5 juta di berbagai platform pemesanantiketonline.

Pasalnya, tiket pesawat adalah komponen biaya tertinggi dalam penyelenggaraan umrah. Terlebih ongkos tiket pesawat Jakarta-Jeddah saja sekitar Rp14 juta.

Ayuberga selaku Perwakilan Saudia Airlines di Indonesia, mengklarifikasi informasi promo tersebut tidak benar. Pihak maskapai mengatakan promo tiket Solo-Jeddah pulang-pergi Rp5 juta itu adalah bentuk kesalahan sistem alias error system.

Andri mengaku belum mengetahui apakah ada pelanggan yang menjadi korban sistem eror tersebut. Namun, ia menyebut Saudi Airlines bakal mengembalikan dana pelanggan jika memang ada yang terlanjur melakukan pembayaran.

Beberapa hari terakhir, informasi promo tiket itu ini sempat menghebohkan industri umrah. Munculnya penawaran tersebut sontak direspon antusias oleh sejumlah travel agen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Tanah Air, dengan membuat program umrah hemat.

Sementara itu, Himpuh mengimbau pelanggan yang sudah membayar tiket promo tersebut untuk menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk perantara pembelian tiket. Dengan begitu, proses pengembalian dana (refund) diharapkan bisa segera dilakukan.

"Mungkin akan di-refundlangsung melalui credit card, diproses kantor pusat (Saudia Airlines) di Jeddah," tandasnya.

Ia berharap Saudia Airlines benar-benar melakukan mengembalikan dana pembelian tersebut. Andri juga menekankan dana tersebut harus langsung dikembalikan oleh perantara kepada setiap individu yang memesan agar tidak ada pihak yang dirugikan atas kesalahan sistem itu.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

One Piece: Rasul Laut

Sandiaga Minta LRT Bali Jadi PSN, Nego ke Airlangga******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakanLRT Bali harus masuk proyek strategis nasional (PSN) karena bakal berdampak luas bagi perekonomian.

"Ini menurut saya sangat strategis ya dan layak masuk ke PSN. Karena proyek LRT Bali ini akan menuntaskan secara sistemastis permasalahan transportasi di destinasi unggulan Indonesia, yaitu Bali," katanya di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).

Sandi mengatakan Bali selalu ramai acara yang menimbulkan macet, terutama di masa liburan. Oleh karena itu, ia menyebut proyek tersebut sangat mendesak untuk masuk ke dalam PSN.

"Sangat mendesak dan harus betul-betul diseriusi pemerintah pusat, dan saya akan mendorong ke Pak Menko (Airlangga). Tadi sudah ada pembicaraan bahwa LRT Bali ini dan beberapa ekspansi dari proyek-proyek transportasi harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, kemitraan pemerintah dan badan usaha berpotensi mendatangkan keuntungan besar, bahkan mencapai belasan persen. Sandi juga menyebut potensi penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, bakal muncul peluang usaha lain jika sudah terbentuk ekosistem LRT Bali tersebut. Ia menegaskan keuntungan tidak hanya diperoleh dari proyek, melainkan secara menyeluruh.

Lihat Juga : Mentan Bantah Flu Babi Afrika Merebak Tak Hanya di Batam

"Bukan saja dilihat dari keuntungan saja, tapi secara dampak nilai tambah ekonominya dari proyek transportasi dan terpenting menciptakan lapangan kerja. Sehingga target Bali untuk bertransisi dari hanya mengadalkan pariwisata lapangan kerjanya akan bergeser ke transportasi, maupun sektor-sektor lain penunjang dari kegiatan masyarakat yang ada di Bali," tutupnya.

Sebelumnya, Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster terkait kerja sama untuk menciptakan energi bersih di Pulau Bali. Salah satu yang dibahas adalah potensi pengadaan bus listrik dan LRT.

"Tidak saja bus listrik, tapi juga LRT yang kami akan kembangkan di Bali. Yang saat ini sedang feasibility (studi) dan nanti setelah selesai ini kami akan tindaklanjuti dengan pihak mana saja melakukan kerjasama, untuk pelaksanaan program transportasi publik, khususnya LRT ini dan sudah pasti dengan cepat berjalan," jelas Koster di Gedung Jaya Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]