situs terbaik

Tuan dan kegilaan jahat

Airlangga: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Rp600******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea walldi utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.

Airlangga mengatakan kebijakan itu sudah berjalan dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut pemerintah akan menggandeng swasta untuk membangun tanggul itu.

"Estimasi biaya mungkin bisa Rp600 sampai Rp700 tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun," kata Airlangga di Bandung, Jumat (19/1).

Dia menyebut banyak investor yang tertarik dengan proyek ini. Namun, ia belum mau membeberkan siapa investor-investor yang dimaksud.

"Dananya investor banyak yang mau masuk," ujarnya.

Airlangga mengatakan kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat. Dia berkata masyarakat di utara Pulau Jawa terancam banjir rob seiring perubahan iklim.

"Kita akan melihat di pesisir utara dampak ke masyarakat dan dampak kepada kawasan ekonomi yang ada di sana karena kawasan ekonomi kita sebagian besar di utara dan ini bisa terancam oleh rob," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan giant sea wall diperlukan untuk mencegah rob di Jakarta dan daerah-daerah di utara Pulau Jawa.

Lihat Juga : PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo-Airlangga Dibahas Sejak 2016

Proyek itu kembali menjadi sorotan setelah calon presiden Prabowo Subianto membahasnya dalam seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dia menyindir komitmen politisi membangun tanggul raksasa di utara Jawa. Prabowo mengatakan proyek ini penting untuk melindungi masyarakat, tetapi tak diminati politisi karena butuh waktu 40 tahun.

"Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," ucap Prabowo di seminar itu.

Ahli Senjata

Ada IKN, Pengusaha Tetap Pilih Berbisnis di Lokasi yang Banyak Orang******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan ekspansi bisnistetap mengacu pada lokasi yang banyak konsumen meski nantinya ada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua Umum Kadin Juan Permata Adoe menekankan pihaknya tak menutup mata bahwa Pulau Jawa saat ini masih cukup ramai dalam urusan bisnis.

"Kalau bicara IKN, kita pengusaha tentunya memilih lokasi yang di mana konsumennya banyak, itu sudah pasti," tegas Juan dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Terlepas dari prospek bisnis di IKN, pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan aturan negara yang dianggap mempersulit impor barang. Padahal, mereka mengaku selama ini sudah taat pajak.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga merasa mal-mal di Indonesia dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel, khususnya di 2024 ini.

APPBI mengkritik upaya pemerintah membatasi produk impor. Mereka menilai negara seharusnya memberi insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang dan bersaing di pasar ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual turut mendengar keluhan pengusaha. Airlangga menekankan pemerintah perlu mempelajari geliat sektor ritel di negara lain sebagai pembanding kebijakan di Indonesia.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," tuturnya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambah Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Xuan kembali

IHSG Loyo ke 7.200 Sore Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.200 pada Rabu (17/1).

Indeks saham melemah 42,15 poin atau minus 0,58 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,85 miliar saham.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,40, indeks Kospi di Korea Selatan turun 2,47 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 3,69 persen.

Senada, bursa saham Eropa kompak melemah.

Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 1,28 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 1,16 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 1 persen.

Bursa Amerika mayoritas juga ditutup anjlok. Indeks S&P 500 melemah 0,37 persen, indeks NYSE turun 0,95 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,95 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kotak Makanan Ogre

Daftar Proyek IKN yang Bakal Groundbreaking Hari Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan groundbreaking tahap keempat di ibu kota negara (IKN) Nusantara pada Rabu (17/1) ini.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan ada 10 proyek yang akan groundbreaking hari ini.

Proyek-proyek tersebut di antaranya, studio siaran radio yang digarap Radio Republik Indonesia (RRI). Kemudian Nusantara Logistic Hub milik PT Pos Indonesia.

Selanjutnya area pergudangan milik SUN HUB dan Nusantara Warehouse Park yang digarap oleh PT Wulandari Bangun Laksana.

Selain itu, ada Jambuluwuk yang akan membangun hotel bintang lima dan Benihbaik.com membangun Green Pesantren.

Selanjutnya, untuk groundbreaking lembaga negara besok akan terdiri dari pembangunan kantor OIKN, masjid negara, dan memorial park. Ketiga proyek itu akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan dananya berasal dari APBN.

Proyek lembaga negara lainnya yang groundbreaking hari ini adalah kantor Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Meski demikian, Agung belum membocorkan berapa biaya investasi dari groundbreaking 10 proyek di atas. Menurutnya, hal itu kan disampaikan Jokowi secara langsung.

"Ini menu yang akan kita hadapi besok, detailnya bisa kita lihat esok hari bapak presiden ada di sana sehari penuh," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan ini, waktu itu

Singgung Luhut, Timnas Janji Tekan Biaya Logistik Jika Menang Pilpres******

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyinggung Menko MarvesLuhut Panjaitan saat berjanji akan menurunkan biaya logistik jika menang di Pilpres 2024.

Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN Wijayanto Samirin menyebut geliat bisnis di Indonesia sulit bersaing karena biaya logistiknya mahal. Hitungan ini didasarkan pada perbandingan biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Biaya logistik terhadap PDB sekarang ini 23 persen gross domestic product (GDP) kita terserap biaya logistik. Kita akan coba turunkan menjadi 16 persen-18 persen (terhadap PDB)," ucap Wijayanto dalam Bincang Hippindo di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Selain bicara biaya logistik, Wijayanto menegaskan soal komitmen Anies-Muhaimin menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu mematok target di level 5,5 persen hingga 6,5 persen.

Ia sadar ada pasangan calon lain yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun, menurutnya angka yang ditetapkan Anies dan Muhaimin sudah tepat serta rasional.

"AMIN mempunyai target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen-6,5 persen. Ada yang mengatakan kurang optimis, ada yang lebih tinggi, tapi ini yang kami yakini ini bisa terwujud. Karena nanti kami yakin visi misi ini akan ditagih nanti," tegasnya.

Di lain sisi, Wijayanto menegaskan paslon nomor urut 1 itu juga akan meningkatkan tax ratio yang sekarang ada di level 10,4 persen. AMIN menetapkan target rasio pajak Indonesia akan diangkat ke posisi 13 persen-16 persen sampai 2029, bahkan diklaim tak akan mencederai dunia bisnis.

Ia juga menyinggung soal beban utang yang dipikul Indonesia sekarang. Menurutnya, utang negara saat ini sudah lampu kuning.

"Utang pemerintah kita sekarang ini sekitar 38 persen dari GDP, kita akan turunkan menjadi 30 persen. Banyak yang katakan 38 persen itu rendah karena negara lain lebih tinggi," ucap Wijayanto.

"Tapi yang kita takutkan debt to service ratio negara kita itu 40 persen, jadi 40 persen penerimaan negara digunakan untuk membayar utang dan pokok. Kalau di korporasi ini kan lampu kuning, jadi kita turunkan," tutupnya.

Terlepas dari janji-janji timses Anies-Muhaimin, Menko Marves Luhut memang pernah menyinggung soal biaya logistik Indonesia. Bahkan, Luhut sampai 'ngamuk' ke Bank Dunia soal laporan lembaga tersebut yang menyebut indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 di 2023.

Luhut mengklaim sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Menurutnya, perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen ke sekitar 16 persen saja.

Ia menilai penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Luhut mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.

[Gambas:Video CNN]