petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

asik89

aplikasi yang pakai paylater 723Jutaan kata 953095Orang-orang telah membaca serialisasi

《asik89》

Deret Masalah yang Pernah Mewarnai Pembangunan Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang jadi kebanggaan Presiden Jokowi itu dilanda masalah baru meski dibantah Menko Marinves Luhut Panjaitan.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang jadi kebanggaan Presiden Jokowi itu dilanda masalah baru meski dibantah Menko Marinves Luhut Panjaitan. ( AFP via Getty Images/TIMUR MATAHARI).
Jakarta, CNN Indonesia--

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) lagi-lagi menjadi sorotan. Proyek kebanggaan Presiden Jokowi itu dilanda masalah baru.

Masalah tersebut terungkap dalam dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Mengutip Reuters, Kamis (8/6), dalam laporan tersebut terungkap KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut. Padahal, stasiun kereta cepat tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Namun, hal itu dibantah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Ia mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung justru akan mulai diuji coba pertengahan bulan ini.

Jika ditelisik ke belakang, permasalahan yang menimpa proyek KCJB sudah beberapa kali terjadi. Berikut sederet masalah dalam proyek kereta cepat yang dirancang sejak periode pertama Jokowi itu.

1. Rebutan China dan Jepang

Pembangunan KCJB saat ini dipegang oleh China setelah menang melawan Jepang. Kedua negara ini sebelumnya bersaing untuk menjadi operator pembangunan kereta tersebut. Pada saat itu, kedua negara mengajukan proposal pembangunan kepada Indonesia di mana anggaran yang ditetapkan Jepang memang lebih besar dari China.

Proposal Konsorsium China dan Indonesia memuat nilai penawaran sebesar US,13 miliar. Tidak ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, dan pembengkakan biaya menjadi tanggung jawab joint venture company (JVC).

Sementara, Proposal Jepang berisi nilai penawaran sebesar US,2 miliar. Ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, serta pembengkakan biaya ditanggung pemerintah. Dengan biaya yang lebih murah dan tak ada pembiayaan APBN, maka China memenangkan proyek pembangunan KCJB.

[Gambas:Video CNN]

2. Jokowi Ingkar Janji Pakai APBN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan bolak-balik menekankan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak sepeser pun menggunakan APBN atau uang rakyat. Sebab, pembangunannya akan menggunakan dana konsorsium antara CDB dan BUMN.

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015 lalu.

Ternyata, pada 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan KCJB. Dengan kebijakan ini, maka Presiden Jokowi mengingkari janjinya dan pada akhirnya menggunakan uang rakyat untuk membangun proyek ini.

Lihat Juga :
Tagih Rp800 M ke Kemenkeu, Jusuf Hamka Ungkit Jasa Damaikan NU Vs DJP

3. Operasi Mundur

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

Lihat Juga :
Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T

4. Pembengkakan Biaya

Pembangunan proyek KCJB ini mengalami pembengkakan biaya cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

5. Pembangunan Serampangan

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.

Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.

Karena itulah, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan KCIC.

Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Penghentian efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu.

Lihat Juga :
Kronologi Jusuf Hamka Bisa Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah

6. Abaikan Aspek Keselamatan

Setelah proyek berjalan, tiba-tiba Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan proyek mengabaikan aspek keselamatan. Pasalnya, proyek akan berdiri di lahan labil dan rawan yang rentan longsor, apalagi jika ingin dibangun untuk jembatan dan terowongan bawah tanah.

Tak hanya itu, menurutnya, desain proyek juga belum mengantongi sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Masalah lahan sempat dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum lama ini.

"Ada masalah lahan dan adanya perubahan desain karena kondisi geografis dan geologis," ujar Arya beberapa waktu lalu.

Tapi, proyek ini tetap diupayakan berjalan dengan berbagai cara. Bahkan, ia mencatat progres akhir pelaksanaan proyek sudah hampir 80 persen, meski tak dirinci secara jelas.

Lihat Juga :
Stafsus Sri Mulyani Respons Tagihan Utang Rp800 M Jusuf Hamka
(mrh/agt)

Pakar Sebut Keruk dan Ekspor Pasir Laut Untungkan Kapitalis******

Zulhamsyah lantas mempertanyakan apakah landasan Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut ini, karena Indonesia kekurangan sumber daya perikanan.
Ilustrasi pengerukan pasir laut. (iStockphoto/Ake Dynamic)
Jakarta, CNN Indonesia--

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menyebut izin keruk dan ekspor pasir lautdalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut menguntungkan kelompok oligarki dan kapitalis.

"Dulu ada yang menentang cantrang, sekarang mendukung pasir laut ditambang. Kita berpihak kepada nelayan atau kelompok kapitalis? Yang hanya sekadar memuaskan sisi-sisi ekonomi saja," katanya dalam diskusi publik yang disiarkan di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

Zulhamsyah lantas mempertanyakan apakah landasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut ini karena Indonesia kekurangan sumber daya perikanan. Namun, menurutnya pengerukan hingga ekspor pasir laut malah bakal merusak ekosistem habitat alami perikanan.

"Pendekatannya stakeholder yang kuat di-backup dengan kapitalis kuat di belakangnya akan memenangkan eksploitasi pasir laut. Pilihan-pilihan ada di eksekutif, pusat dan daerah," tegas Zulhamsyah.

Menurutnya, perumusan PP Nomor 26 Tahun 2023 seharusnya melalui proses yang sangat panjang. Namun, ia mempertanyakan apakah aspirasi rakyat diikutsertakan dalam perumusan beleid tersebut.

Ia pun mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut beleid ini prematur. Zulhamsyah lantas menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kritik Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," tutupnya.

Munculnya beleid yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu kelam Indonesia. Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Jokowi, baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Restu Jokowi dalam beleid tersebut turut mematahkan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelumnya, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

(skt/wiw)

[Gambas:Video CNN]

Respons Wika Usai Dicurigai Wamen BUMN Manipulasi Laporan Keuangan******

Wika mengklaim laporan keuangam yang mereka sampaikan ke publik selama ini sesuai aturan dan kaidah akuntansi.
Wika mengklaim laporan keuangam yang mereka sampaikan ke publik selama ini sesuai aturan dan kaidah akuntansi. (Dok. Sekretariat Kabinet)
Jakarta, CNN Indonesia--

PTWijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika buka suara soal tuduhan manipulasi laporan keuanganyang diarahkan Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo kepada mereka.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Mahendra menegaskan menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WIKA.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin, Kartika Wirjoatmodjo mencurigai laporan keuangan WIKA dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah dimanipulasi.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut kecurigaan muncul karena laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.

Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatementkarena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujarnya.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang ada frauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/agt)




bab terbaru:iprim303

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
server thailand demo slot
akun kredivo tidak bisa digunakan
slot terbaru 2022 resmi
kredit pintar ilegal
mbo99
voucher gratis ongkir bukalapak
pinjaman online untuk pelajar
trik tembak ikan joker
bo slot yang gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 link alternatif dragon slot 99
Bab 2 situs slot terlengkap dan terpercaya
Bab 3 mansion77 rtp live
Bab 4 slot tergacor di dunia
Bab 5 erek buku mimpi
Bab 6 cara pinjam uang di bank bri tanpa jaminan
Bab 7 cicilan kredivo di tokopedia
Bab 8 depo 25 bonus 25
Bab 9 panen338
Bab 10 situs judi baru
Bab 11 menara123
Bab 12 hoki189
Bab 13 link slot gacor hari ini
Bab 14 tafsir mimpi 40
Bab 15 gold 666 slot
Bab 16 citibet88
Bab 17 cara kredit barang di blibli
Bab 18 pinjam uang pinjam uang secara online
Bab 19 Keyword
Bab 20 kredivo tenor 30 hari
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5243bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Menjadi pengasuh tingkat dewa

orang gila togel
Harga jual emas turun ke Rp1,053 juta per gram pada Kamis (15/6) pagi, sementara harga buyback juga turun menjadi Rp933 ribu per gram.
Harga jual emas turun ke Rp1,053 juta per gram pada Kamis (15/6) pagi, sementara harga buyback juga turun menjadi Rp933 ribu per gram. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Harga jualemas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,053 juta per gram pada Kamis (15/6) pagi. Harga emas terpantau turun Rp1.000 per gram dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp1.000 per gram dari Rp934 ribu per gram menjadi Rp933 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp576 ribu, 2 gram Rp2,04 juta, 3 gram Rp3,04 juta, 5 gram Rp5,03 juta, 10 gram Rp10,01 juta, 25 gram Rp24,91 juta, dan 50 gram Rp49,74 juta.

Harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 1,08 persen menjadi US.947 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga turun 0,40 persen ke US.934 per troy ons pada pagi ini.

Analis Pasar Lukman Leong memproyeksi harga emas internasional bakal turun akibat kenaikan imbal hasil pemerintah AS akibat pernyataan mengejutkan Ketua The Fed Jerome Powell bahwa akan ada kenaikan lanjutan suku bunga AS, meski saat ini ditahan.

"Harga emas diperkirakan akan turun tertekan oleh naiknya imbal hasil obligasi AS," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.920 per troy ons dan resistance US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/pta)

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

demo panen138
PT KAI mengusulkan rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di angka Rp12.500, dengan tarif jarak terpendek Rp5.000 dan terjauh maksimal Rp25 ribu.
PT KAI mengusulkan rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di angka Rp12.500, dengan tarif jarak terpendek Rp5.000 dan terjauh maksimal Rp25 ribu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI mengusulkan rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di angka Rp12.500, dengan tarif jarak terpendek Rp5.000 dan terjauh maksimal Rp25 ribu.

"Kita usulkan rata-rata Rp12.500, jarak terjauh tidak lebih dari Rp25 ribu," kata Manager Humas KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardoyo di kantor pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

"Hitungannya per kilometer, dia (penumpang) naik (LRT) terpotong Rp5.000, kemudian ada tambahan per kilometer. Seperti halnya kita naik KRL," katanya.

"Terkait tiket itu sebenarnya ranah pemerintah, Kemenhub. Sampai saat ini saya belum pegang SK Menhub terkait tiket," kata Kuswardoyo.

LRT Jabodebek dijadwalkan meluncur resmi ke publik pada 17 Agustus 2023 mendatang. Tercatat ada 18 stasiun yang bakal disinggahi oleh LRT Jabodebek. Stasiun ini pun relatif berada pada lokasi strategis baik mulai dari kawasan perumahan hingga kawasan bisnis.

Berikut daftar stasiun LRT Jabodebek:

1. Stasiun Dukuh Atas
2. Stasiun Setiabudi
3. Stasiun Rasuna Said
4. Stasiun Kuningan
5. Stasiun Pancoran
6. Stasiun Cikoko
7. Stasiun Ciliwung
8. Stasiun Cawang (Interchange Station)
9.. Stasiun TMII
10. Stasiun Kampung Rambutan
11. Stasiun Ciracas
12. Stasiun Harjamukti
13. Stasiun Halim
14. Stasiun Jatibening Baru
15. Stasiun Cikunir I
16. Stasiun Cikunir II
17. Stasiun Bekasi Barat
18. Stasiun Jatimulya

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

judislot 888
BRI menyiapkan sejumlah strategi di tengah besarnya utang BUMN Karya hingga kuartal pertama 2023.
BRI menyiapkan sejumlah strategi di tengah besarnya utang BUMN Karya hingga kuartal pertama 2023. (REUTERS/WILLY KURNIAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso angkat bicara mengenaiutang BUMN karya yang masih menggunung hingga kuartal pertama 2023.

Menurutnya, BRI tak khawatir dengan kondisi utang BUMN yang besar. Sebab, kondisi keuangannya masih cukup baik untuk memberikan pinjaman dan tentunya sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya BUMN karya tersebut.

"Semua yang terkait sama BUMN Karya, kredit ya sudah kita bentuk cadangannya sesuai dengan kolektibilitasnya," ujarnya dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (13/6).

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan hingga kuartal I-2023, setidaknya ada tiga BUMN karya yang memiliki utang jumbo. Berikut daftarnya:

1. Waskita Karya

Dalam laporan keuangannya, per 31 Maret 2023, Waskita Karya masih memiliki liabilitas termasuk utang sebesar Rp84,37 triliun. Meski masih besar, namun jumlah ini turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,98 triliun.

Liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari, jangka pendek sebesar Rp21,23 triliun dan jangka panjang sebesar Rp63,13 triliun.

2. Wijaya Karya

Wijaya Karya sampai akhir Maret 2023 ini memiliki total liabilitas termasuk utang sebesar Rp55,76 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan akhir Desember 2022 yang sebesar Rp57,57 triliun.

Secara rinci, utang dan liabilitas ini terdiri dari, kewajiban jangka pendek sebesar Rp34,07 triliun dan jangka panjang sebesar Rp21,69 triliun.

3. Adhi Karya

Adhi Karya tercatat memiliki jumlah liabilitas, termasuk utang, sebesar Rp30,29 triliun per akhir Maret 2023. Jumlah tersebut juga turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp31,16 triliun.

Dari laporan keuangan yang dirilis, liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp23,37 triliun dan jangka panjang Rp6,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

situs judi slot online
Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Ini hasilnya.
Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). (CNN Indonesia/Panji Septo).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Lihat Juga :
Luhut Respons Kritik IKN Diawasi Mandor Asing: Kita Ini Kadang Munafik

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]



(psr/sfr)

Dewi Luar Angkasa Kiamat

link slot paling populer
InJourney mengatakan WSBK tidak menarik bagi investor masuk menjadi sponsor sehingga akan dihapus dari ajang olahraga di Sirkuit Mandalika.
InJourney mengatakan WSBK tidak menarik bagi investor masuk menjadi sponsor sehingga akan dihapus dari ajang olahraga di Sirkuit Mandalika. (CNN Indonesia/Meutia Rahmawati)
Jakarta, CNN Indonesia--

Holding BUMN pariwisata InJourney mengatakan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) tidak menarik bagi investor masuk menjadi sponsor. Karena itu, WSBK akan dihapus dari ajang olahraga di Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK, yakni tembus Rp100 miliar.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," ujar Dony dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Selain eventWSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Tianzhimen

angka jitu akurat hk malam ini
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo soal pengerukan dan izin ekspor pasir laut bakal merusak lingkungan.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo soal pengerukan dan izin ekspor pasir laut bakal merusak lingkungan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.



Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga :
130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)