erek83

Sistem penurunan peti harta karun

BI Minta Warga Waspadai Peredaran Uang Palsu di Tahun Politik******

Pihak Bank Indonesia(BI) Perwakilan Sulawesi Selatan meminta masyarakat mewaspadai peredaran uang palsudi tahun politik khususnya pada masa kampanye Pemilu 2024.

"Menjelang Pemilu serentak 2024,utamanya pada saat masa kampanye berlangsung, sangat penting mewaspadai peredaran uang palsu," kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Bambang Wijanarko di Makassar, Sabtu dikutip dari Antara.

Menurut Rudy harus lebih jeli melihat perbedaan uang asli dan palsu. Ia menyarankan masyarakat menggunakan uang digital agar terhindar dari penyalahgunaan uang palsu.

"Jadi, pada sosialisasi itu kami ajarkan warga di Sulsel cara membedakan uang palsu dan uang asli," jelasnya.

Lihat Juga : Sri Mulyani: Transisi Energi Itu Tidak Mudah

Pihak BI Sulsel menemukan edaran uang palsu sebanyak 2000 lembar yang didominasi pecahan besar Rp50 ribu dan Rp100 ribu sepanjang 2023.

Kendati tren peredaran uang palus menurun dibandingkan tahun lalu, namun masyarakat diminta tetap harus waspada.

"Kami tetap tingkatkanawareness(kesadaran) dari masyarakat untuk perlindungan konsumen. Warga juga harus selalu mengecek uangnya setiap melakukan transaksi," ujarnya.

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

X Diprediksi Makin 'Buntung' Usai Elon Musk Ngomel Ditinggal Pengiklan******

Platform media sosial X, dulunya Twitter, menghadapi kemungkinan ditinggal lebih banyak pengiklan usai Elon Muskmarah-marah.

Pemilik X itu ngamuk setelah perusahaan besar ramai-ramai menarik iklan karena menilai Musk mendukung gerakan antisemit.

Walt Disney, Warner Bros, Discovery dan beberapa merek raksasa lainnya memilih menangguhkan iklan di X awal November ini menyusul 'dukungan' Musk terhadap postingan antisemit di tengah agresi Israel ke Gaza, Palestina.

"Perusahaan perlu melindungi merek tempat mereka bekerja," kata pendiri konsultan pemasaran AJL Advisory Lou Paskalis.

Dalam memo internal X yang diterima Reuters, Kepala Eksekutif X Linda Yaccarino mengatakan wawancara Musk itu jujur dan menarik sehingga mendorong para karyawan untuk menontonnya.

Yaccarino menegaskan kembali bahwa misi X adalah menjadi platform terbuka tanpa sensor.

Lihat Juga : Kemenhub Kaji Usulan Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo

"Prinsip-prinsip kami tidak bisa dibeli dengan harga berapapun, dan tidak akan pernah bisa dikompromikan," begitu isi memo manajemen kepada karyawan.

Namun, Musk juga mengakui aksi boikot berkepanjangan oleh pengiklan dapat membuat X bangkrut. Meski begitu, ia percaya masyarakat bakalan menyalahkan para pengiklan kalau itu terjadi, bukan dirinya.

Pernyataan Musk dibantah analis. Jasmine Enberg dari Insider Intelligence mengatakan jika ada yang 'membunuh' X, itu adalah Elon Musk, bukan pengiklan.

"Jika X runtuh, hasil kajian akan mengungkap serangkaian keputusan kebijakan platform, PHK karyawan, cuitan, dan komentar antagonis Musk lah yang telah menghilangkan sumber pendapatan utama X," kata Enberg.

X berisiko tidak hanya kehilangan pengiklan korporat, tapi juga uang dari kandidat politik.

AdImpact memproyeksi belanja iklan politik AS pada Pilpres 2024 mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp155 triliun (asumsi kurs Rp15.489 per dolar AS)

Mike Nellis, CEO Authentic, sebuah agen pemasaran digital yang menjadi konsultan Partai Demokrat berencana untuk berbicara dengan semua kliennya tentang apakah akan membelanjakan uang mereka di X atau tidak.

X menuai kecaman karena dituding lemah dalam memoderasi konten yang dinilai mengecam serangan brutal Israel ke Gaza, Palestina. Pengiklan yang tidak ingin konten berbayar mereka muncul di samping konten 'bermasalah'.

Belanja iklan di X pada Oktober ini anjlok 64 persen di Amerika Serikat, dibandingkan dengan periode pada 2022.

Tak cuma ditinggal pengiklan, pengguna X juga minggat. Pengguna aktif di AS juga menurun sekitar 19 persen sejak Musk mengakuisisi media sosial ini tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Kemenhub Ungkap Tantangan Dalam Menata Terminal Biar Kian Asyik******

Kementerian Perhubunganmengungkap sejumlah tantangan yang mereka hadapi dalam merevitalisasi terminaltipe A supaya bisa makin menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Tantangan tersebut dikemukakan oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Toni Tauladan. Ia mengatakan kementeriannya sudah berupaya memperbaiki kualitas dan kenyamanan terminal dengan merevitalisasinya.

Hasilnya, selama kurun waktu 2019-2023, 34 berhasil direvitalisasi. Revitalisasi katanya berhasil meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan terminal.

Salah satunya menyangkut sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan dalam revitalisasi terminal, peran atau kewenangan pemerintah pusat terbatas sampai dengan terminal tipe A.

Sasaran terminal tipe A adalah angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). AKAP katanya, harus ditunjang oleh angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Artinya, harus ada integrasi agar layanan AKAP yang sudah baik itu bisa berlanjut ke AKDP, angkutan kota hingga angkutan desa. Nah, selama ini, masalah itulah yang menghantui revitalisasi terminal.

Sering katanya, terminal sudah direvitalisasi dengan bagus. Kedatangan bus AKAP juga sudah tertata dengan baik jadwalnya.

Tapi ketika penumpang turun di terminal, mereka tidak terlayani angkutan penunjang. Pasalnya, karakter layanan angkutan kota dalam provinsi, angkot dan angkudes biasanya hanya sampai jam 9 malam atau paling banter 11.

"Karakter AKAP karena melintas antar provinsi umumnya pasti waktunya melintas hari pagi sekali atau malam sekali, sementara karakter AKDP, angkot, angkudes biasanya rata-rata jam 11 malam sudah jarang. Kadang jam 9. Jaminan ini lah yang belum ada," katanya dalam program diskusi"Secret at Newsroom: Terminal Ciamik, Naik Bus Pun Asyik"yang tayang di CNNINdonesia.com, Jumat (1/12) malam.

Untuk itulah katanya, pihaknya berupaya menyelaraskan masalah itu dengan pemerintah daerah. Pihaknya berharap dengan upaya itu, ke depan ada jaminan ketika bus AKAP masuk terminal, ada penumpang turun, minimal dia dilayani bus AKDP, angkot maupun angkudes sehingga dia bisa sampai tujuan dengan nyaman. 

"Jadi masih diperlukan integrasi angkutan yang bisa akomodolir penumpang supaya ketika dia turun di terminal tipe A ada angkutan feeder yang bisa mengantarkan dia ke tujuannya baik AKDP maupun angkot atau angkudes. Ini harus ada keterpaduan revitalisasi terminal tipe A dengan feedernya," katanya.

"Feeder harus saling mendukung supaya masyarakat nyamannya bukan hanya di terminalnya saja tapi sampai ke tujuan akhirnya juga," tambahnya.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiowarno mengatakan dalam menyelaraskan masalah itu, Kementerian Perhubungan perlu bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Paling tidak katanya, Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan solusi kepada pemerintah daerah bila masalah itu terkait keterbatasan anggaran revitalisasi angkutan.

"Kemendagri punya regulas untuk memaksa daerah mengalokasikan APBD untuk merevitalisasi angkutan di daerah masing masing meski tidak semua," katanya.

Biografi Wan Zhen'er

Profil Bayu Krisnamurthi, Bos Baru Bulog Gantikan Buwas******

Bayu Krisnamurthi diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas) per 1 Desember 2023.

Pengangkatan Bayu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Bayu mengatakan, ia langsung menggelar rapat terbatas dengan direksi lama dan baru guna membahas strategi ke depan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta ketidakpastian global.

"Sekaligus melanjutkan kepemimpinan Budi Waseso, yang menurut saya sudah baik dalam mengawal berjalannya transformasi Bulog sampai saat ini," ungkap Bayu dalam keterangan tertulis.

Bayu Krisnamurthi sendiri sebenarnya bukan nama baru di sektor pangan. Ia sebelumnya merupakan dosen di Departemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB).

Mengutip laman IPB, Bayu lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 18 Oktober 1964. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hingga doktoralnya di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sepak terjang karier Bayu juga beragam. Selain menjadi dosen di IPB, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan IPB pada tahun 2000 hingga 2005.

Selepas dari sana, ia kemudian diangkat menjadi Direktur Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB selama 2005-2006.

Institusi pemerintahan juga bukan hal yang aneh bagi Bayu. Ia pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada 2005-2008.

Selain itu, ia juga pernah duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia sempat duduk sebagai Wakil Menteri Pertanian pada 2009-2011. Saat perombakan kabinet pada 2011, ia kemudian menduduki posisi Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Gita Wirjawan.

Tak cuma itu, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2015-2017.

Sementara pada 2021 lalu, Bayujuga diangkat sebagai Komisaris Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero).

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Bapanas Prediksi Musim Panen Padi Tahun Depan Molor 2 Bulan******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan musim panenpadi tahun depan bakalan mundur sekitar dua bulan.

Menurutnya, molornya waktu panen ini lantaran hujan turun terlambat. Akibatnya, masa tanam juga terlambat.

"Kemarin Agustus, September, Oktober, belum turun hujan. Turun hujannya baru akhir November dan Desember, jadi panen agak mundur," ungkap Arief di Komplek PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari Detik, Senin (13/11).

Meski panen molor, Badan Pangan memastikan hal ini tidak akan berpengaruh terhadap ketersediaan stok beras. Pasalnya, Bulog memiliki cadangan beras di atas 1 juta ton.

Selain itu, imbuh Arief, pemerintah juga akan terus menggalakkan program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) untuk memastikan ketersediaan beras di pasar.

"Cadangan pangan kita pastikan di atas 1 juta ton, Bulog punya. Harga berikutnya, yang nomor satu availability (ketersediaan) dulu, kalau harga tinggal kita sesuaikan. Kan sekarang ada bantuan pangan, stabilisasi SPHP (juga), semua kita jalankan," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Ahli alkimia

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]