prediksi togel nepal

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

keluarankamboja

PTN Itera buka kuota 5.200 mahasiswa baru tahun ini untuk 41 prodi******

Tahun ini kami membuka 5.200 kuota untuk PMB 2024 untuk 41 prodi yang akan dilakukan dalam beberapa jalur penerimaan

Bandarlampung (ANTARA) - Institut Teknologi Sumatera (Itera) membuka kuota 5.200 pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2024 untuk 41 program studi (prodi) di kampus itu.

"Tahun ini kami membuka 5.200 kuota untuk PMB 2024 untuk 41 prodi yang akan dilakukan dalam beberapa jalur penerimaan," kata Ketua Tim PMB Abdul Rajak di Bandarlampung, Minggu.

Ia mengatakan secara garis besar mekanisme jalur masuk PMB masih sama seperti tahun sebelumnya, dimana terdapat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), seleksi Mandiri yang terbagi dalam beberapa jalur ujian seperti Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat​​​(SMMPTN Barat), Ujian Seleksi Masuk Prestasi Khusus (USM PK), dan Ujian Seleksi Masuk Prestasi Program Studi Baru (USM PB).

"Tentu kami berharap pada tahun ini serapan kuota yang dibuka Itera bisa terisi maksimal 85 persen dari 5.200," katanya. 

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Itera Rahayu Sulistyorini meyakini kuota PMB yang dibuka Itera akan terisi dengan maksimal, terlebih perguruan tinggi menjadi idaman bagi para siswa-siswa.

Baca juga: Itera peringkat ke-9 nasional kampus terbaik versi Nature Index

"Setiap tahunnya Itera selalu menjadi kampus idaman bagi siswa-siswa yang bukan hanya di Lampung saja, tetapi juga bagi provinsi lainnya," kata dia.

Menurutnya, setiap tahunnya Itera selalu menunjukkan perkembangan yang bagus serta kerap melakukan inovasi-inovasi dalam menunjang keberlangsungan perkuliahan.

"Di sini (Itera) dari 41 prodi ada lima yang jadi favorit dan diminati oleh siswa yang ingin masuk, yakni Farmasi, Informastika, Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Pertambangan dan Pariwisata,” katanya. 

Untuk mendekatkan Itera kepada para calon mahasiswa baru, pihaknya melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan sosialisasi secara langsung.

"Kami sering sekali sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian membuka Itera open house. Bahkan agar calon mahasiswa dapat mengenal Itera lebih dekat sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial," katanya. 

Baca juga: Itera tampilkan inovasi dan hasil riset unggulan di InaRI Expo 2023
Baca juga: Itera berkomitmen menjadi kampus berkelanjutan 

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Peri dokter ajaib

elang win situs slot

MKH berhentikan dengan hormat hakim PN Garut karena indisipliner******

Jakarta (ANTARA) - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hak pensiun kepada hakim Pengadilan Negeri Garut berinisial V karena melakukan pelanggaran indisipliner selama tiga bulan 20 hari kerja.

Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting menyampaikan hakim terlapor V telah terbukti melanggar huruf c pengaturan butir 8 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting saat memimpin sidang MKH di Gedung MA, Jumat (16/2), seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pemberhentian dengan hormat tersebut dilakukan setelah KY dan MA kembali melaksanakan sidang MKH kedua. Sidang MKH pertama sempat ditunda karena hakim terlapor V tidak hadir.

Sidang tersebut merupakan usulan dari MA atas pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh V. Hakim terlapor V yang telah mengabdi selama 20 tahun tersebut merupakan Hakim PN Garut, yang seharusnya sudah dimutasi ke PN Kalianda.

Baca juga: Majelis Kehormatan Hakim pecat hakim pemakai narkoba Danu Arman

Putusan dijatuhkan berdasarkan laporan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Hakim terlapor V direkomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat karena sudah melakukan pembangkangan terhadap Surat Keputusan MA dan tidak masuk selama tiga  bulan 20 hari kerja.

Perkara berawal dari laporan Ketua PN Bandung ES. Berdasarkan Surat Ketua MA tahun 2020, terlapor telah dipindahtugaskan sebagai hakim di PN Pemalang, tetapi terlapor mengajukan keberatan mutasi.

Kendati demikian, keberatan peninjauan kembali mutasi terlapor tidak dapat diterima. Meskipun ditolak, terlapor tidak mau melakukan tugas di PN Pemalang dengan alasan menunggu hasil rapat tim mutasi dan promosi berikutnya.

Karena tidak mau menjalankan tugas, terlapor dikenakan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun di tahun 2021. Namun, terlapor tetap tidak mau menjalankan tugas di PN Pemalang.

Baca juga: KY dan MA menggelar sidang MKH berhentikan satu hakim

Oleh karena itu berdasarkan surat Ketua MA, terlapor kembali diberikan sanksi disiplin sedang berupa mutasi ke PN dengan kelas yang lebih rendah, yakni PN Kalianda, tetapi hakim V tetap tidak mau menjalankan tugas di PN tersebut.

Setahun kemudian, yakni pada 2022, tim dari Pengadilan Tinggi Bandung melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Dalam surat pemeriksaan, terlapor dianggap arogan, tidak sopan, melawan, dan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh terhadap tim pemeriksa.

Terlapor tidak mau dimutasi ke PN Pemalang dan PN Kalianda karena tidak sesuai dengan harapan terlapor untuk dimutasi ke PN Bogor. Sejak 2022, terlapor sudah tidak melakukan tugas di PN Garut dan PN Kalianda.

Tim pemeriksa juga sudah mencoba mencari terlapor ke kos terlapor di Garut sebanyak dua kali, tetapi tidak bertemu dengan terlapor. Bawas MA pun sudah memanggil terlapor V sebanyak dua kali, tetapi tidak pernah hadir dan hanya mengirim surat pada September 2022 yang pada pokoknya berisikan MA telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap terlapor.

Kemudian, Bawas MA sudah mencoba mengirim surat pemanggilan ke alamat sesuai KTP dan kos terlapor di Garut, tetapi tidak direspons sehingga terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dan membela diri.

Baca juga: MKH berhentikan tidak hormat hakim PTUN Manado

Sidang MKH telah memanggil dua kali terlapor. Namun, lantaran terlapor tidak hadir karena suatu alasan yang patut, MKH menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terlapor.

Beberapa hal yang meringankan dalam putusan MKH, yakni masa kerja terlapor sudah mencapai kurang lebih 20 tahun dan sebelumnya belum pernah mendapat sanksi disiplin.

Sementara, hal-hal yang memberatkan terlapor, yaitu pernah dijatuhi sanksi sebelum ini. Terlapor tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni sejak pemeriksaan Juni 2022 sampai dengan keputusan diucapkan, serta tidak menghadiri panggilan yang telah dilakukan oleh Bawas MA dan PT Bandung.

Adapun susunan MKH terdiri atas Hakim Agung Yakub Ginting, Hakim Agung Maria Anna Samiyati , an Hakim Agung Yosran. Hadir pula mewakili KY, yaitu Anggota KY Taufiq HZ, Binziad Kadafi, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata.

Baca juga: MA berhentikan sementara hakim PN Balikpapan yang ditangkap KPK
Baca juga: MKH berhentikan dengan tidak hormat Hakim Pengadilan Agama Nabire

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tahta Dewa Darah Asli

pinjaman online 24 jam

Persiapan pertarungan akhir di "Demon Slayer: To The Hashira Training"******

Jakarta (ANTARA) - Petualangan sang pembasmi iblis Kamado Tanjiro bersama adiknya Kamado Nezuko dan teman-temannya berlanjut dalam film ketiga dari adaptasi serial animasi Jepang atau anime "Demon Slayer" bertajuk "Demon Slayer: To The Hashira Training".

Menjadi film ketiga setelah "Demon Slayer The Movie: Mugen Train" (2020) dan "Demon Slayer: To the Swordsmith Village" (2023), film "Demon Slayer: To The Hashira Training" merupakan kelanjutan langsung dari cerita musim ketiga serial anime "Demon Slayer" yang tamat pada Juni 2023 lalu.

Seakan kembali membuka ingatan penggemar "Demon Slayer", pembukaan film "Demon Slayer: To The Hashira Training" menampilkan cuplikan adegan-adegan dramatis dan pertarungan menegangkan dari kisah Mugen Train Arc dan Entertainment District Act dari musim sebelumnya.

Sebagai sekuel langsung dari musim ketiga serial anime "Demon Slayer", film ini kembali menyuguhkan puncak pertarungan sengit antara Kamado Tanjiro dan pasukan pembasmi iblis melawan iblis Upper Moonperingkat empat, Hantengu yang memiliki kemampuan dapat membelah diri dengan masing-masing tubuhnya memiliki kepribadian serta kemampuan yang berbeda-beda.

Terdesak oleh Tanjiro dan kawan-kawan, Hantengu yang sudah kehabisan energi berusaha melarikan diri dari mereka dengan niat mencari manusia yang bisa akan disantapnya. Dengan begitu, kekuatannya akan pulih kembali yang tentunya akan merepotkan para pembasmi iblis.

Tanpa mempedulikan kondisi tubuhnya yang juga kelelahan dan cedera, Tanjiro berusaha keras untuk mengejar Hantengu demi bisa mendaratkan tebasan terakhir yang menamatkan riwayat sang iblis. Berbekal teknik yang diajarkan temannya yakni Agatsuma Zenitsu, Tanjiro dapat melesat secepat kilat dan berhasil menebas kepala Hantengu.

Baca juga: "Demon Slayer ep.10" kisahkan kebangkitan tak terduga

Baca juga: Jelang akhir "Demon Slayer", tanda kening & musim ketiga dipertanyakan
 

Setelah berhasil mengalahkan Hantengu, Tanjiro menyaksikan momen yang membuatnya bahagia yakni sebuah keajaiban di mana adiknya yakni Nezuko tidak terbakar habis saat terkena sinar matahari.

Nezuko selama ini tidak bisa terpapar oleh sinar matahari akibat berubah menjadi iblis yang akan seketika mati terbakar kalau terkena sinar matahari. Tetapi sekali lagi, Nezuko akhirnya dapat kembali merasakan kebebasannya tanpa harus hidup dibalik bayang-bayang. Momen bahagia tersebut dipadukan dengan musik latar yang emosional sukses mengundang rasa haru para penonton.

Di sisi lain, kabar Nezuko yang kini kebal terhadap sinar matahari terdengar sampai kepada antagonis utama, sang iblis Kibustuji Muzan. Dia yang berambisi untuk bisa hidup abadi tanpa takut akan sinar matahari, berniat untuk menculik Nezuko untuk mengambil kekuatannya.

Oleh karena itu, pasukan pembasmi iblis melakukan persiapan untuk pertempuran terakhir melawan Muzan yang mulai bergerak untuk mengincar Nezuko. Pasukan pembasmi iblis mendapatkan titik cerah dalam melawan iblis kuat Upper Moonssetelah dua orang Hashira atau pembasmi iblis terbaik yakni Tokito Muichiro dan Kanroji Mitsuri menunjukkan tanda demon slayer markmereka selama pertarungan melawan iblis Upper Moons.

Setelah sekian lama kesulitan melawan iblis Upper Moons, para pembasmi iblis akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan para iblis itu jika mereka menunjukkan tanda demon slayer markmereka. Namun, untuk mendapatkan demon slayer marktidaklah mudah dan memerlukan banyak latihan. Oleh karena itu, Tanjiro dan pasukan pembasmi iblis bersama-sama melakukan latihan yang dibimbing oleh para Hashira sebelum menghadapi pertempuran melawan Muzan.

Berbeda dengan film adaptasi anime pada umumnya yang menghadirkan cerita serta karakter-karakter baru, film "Demon Slayer: To The Hashira Training" menjadi tayangan untuk menyambut cerita utama dari serial anime "Demon Slayer" musim berikutnya. Oleh karenanya, cerita dalam film lebih bersifat sebagai penghubung antara musim ketiga dan musim terbaru yang akan tayang.

Baca juga: Akhir "Demon Slayer Season 2", kemunculan Doma dan bocoran musim baru

Bagi penonton yang akan menonton film ini, terutama yang sudah menonton musim ketiga serial animenya, jangan berekspektasi bahwa film ini akan fokus kepada bagian cerita baru. Karena satu jam pertama film "Demon Slayer: To The Hashira Training" penonton kembali disuguhkan oleh bagian akhir cerita Swordsmith Village Arc yang ada pada musim ketiga serial anime nya.

Karena sebagian durasi dari film ini berisi kompilasi dari cerita pada musim sebelumnya mungkin dari segi alur cerita terasa repetitif terlebih bagi yang sudah menonton serial anime nya.

Sementara bagi penonton baru yang belum mengikuti cerita "Demon Slayer" dari awal, disarankan untuk menonton terlebih dahulu serial anime atau membaca komiknya agar memahami konteks cerita dan para karakter yang muncul dalam film.

Secara keseluruhan, cerita di film "Demon Slayer: To The Hashira Training" diadaptasi langsung dari komik atau yang juga disebut sebagai manga bertajuk "Demon Slayer" karya Koyoharu Gotouge.

Premis utama dari cerita pada manga ini adalah petualangan seorang remaja laki-laki bernama Kamado Tanjiro yang menjadi pemburu iblis untuk membalaskan dendam kepada iblis bernama Kibutsuji Muzan. Muzan adalah dalang dibalik pembantaian keluarganya sekaligus yang mengubah adiknya yakni Kamado Nezuko menjadi iblis.
 

Sepanjang film penonton disuguhkan oleh tampilan visual luar biasa, terutama saat menampilkan adegan pertarungan. Visual apik dalam film "Demon Slayer: To The Hashira Training" itu disajikan secara memukau oleh studio animasi Ufotable yang juga pernah menggarap anime "Fate Series".

Di samping adegan pertarungan yang disajikan secara memukau, film "Demon Slayer: To The Hashira Training" juga menyuguhkan adegan-adegan komedi yang sukses mengundang gelak tawa penonton. Dialog dan tingkah jenaka para karakter dibawakan dengan baik, bahkan juga diselipkan saat situasi haru dan serius untuk mencairkan suasana dan emosi penonton.

Seperti apa latihan yang dijalani Tanjiro dan pasukan pembasmi iblis dalam mempersiapkan pertarungan pamungkas melawan Muzan? Ketahui jawabannya dalam film "Demon Slayer: To The Hashira Training" yang tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 28 Februari 2024 mendatang.

Baca juga: Free Fire hadirkan kolaborasi dengan anime “Demon Slayer”

Baca juga: Tren band rock Jepang jangkau pendengar lewat anime

Baca juga: MAN WITH A MISSION & milet bicara pembuatan lagu tema "Demon Slayer"

Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Xuan kembali

gampang 4d slot

Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor******

Balangan (ANTARA) - Sebanyak 126 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan pembayaran honor mereka sebagai petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPU RI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin,” kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad di Balangan, Jumat.

Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024.

Menurut Ahmad, tujuan para anggota KPPS datang ke Kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan alasan honor belum dibayarkan.

“Kami  menyesalkan adanya kejadian ini, padahal sudah mati-matian lebih dari 24 jam tidak berhenti bekerja demi menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024 ini, dan kami tinggal menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Balangan Iptu Faisal Kadapi menegaskan pihaknya berjanji akan terus mengawal dan segera menyelesaikan masalah honor termasuk kewajiban dan hak lain dari petugas KPPS agar terpenuhi.

Faisal menuturkan pihaknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban juga merasakan yang dirasakan para masyarakat dan hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya menyelesaikan masalah itu.

“Kembali saya tegaskan ini bukan cuma nominal uang, tetapi sebuah penghargaan dari negara kepada rekan-rekan KPPS dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Faisal menambahkan pihaknya akan menyampaikan segera perkembangan selanjutnya kepada para KPPS Kelurahan Batu Piring dan berjanji untuk mengawal persoalan tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengaku baru mengetahui informasi yang beredar mengenai masalah honor KPPS Kelurahan Batu Piring pada Kamis malam.

“Sudah kami lakukan cek ulang ke Lurah, PPS dan PPK Paringin Selatan serta keluarga yang memegang uang honor KPPS Batu Piring tersebut, dan saat ini kami berupaya melakukan mediasi dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Polres Balangan,” katanya.

Diketahui, wilayah TPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan terdapat 18 TPS dengan jumlah tujuh anggota per KPPS ditambah satu ketua.

Pewarta: Imam Hanafi/Ragil
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

ladangtoto

Menteri Bintang minta pers wujudkan jurnalistik ramah perempuan & anak******

Wartawan, terutama wartawan perempuan, diharapkan bisa mengkonstruksikan realitas sesuai fakta, mengawal, dan menyampaikan pemberitaan tentang perempuan dan anak di media yang berperspektif gender

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berharap pers mampu menjadi sarana untuk mempercepat penyelesaian isu-isu perempuan dan anak, serta mewujudkan produk jurnalistik yang ramah perempuan dan anak.

"Wartawan, terutama wartawan perempuan, diharapkan bisa mengkonstruksikan realitas sesuai fakta, mengawal, dan menyampaikan pemberitaan tentang perempuan dan anak di media yang berperspektif gender, sehingga dapat mewujudkan profesionalisme pemberitaan di media," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Senin.

Menurutnya, peran wartawan dalam menyampaikan berita yang berimbang dan dibutuhkan masyarakat adalah pilar penting dalam mengawal pembangunan.

Ia mengatakan profesi wartawan tidak hanya digeluti oleh kelompok laki-laki, jumlah wartawan perempuan saat ini terbilang semakin banyak.

Baca juga: UNESCO: Jurnalis perempuan kerap hadapi serangan ganda
Baca juga: Hari Pers Nasional,, KPAI harap media hadirkan informasi layak anak

Pihaknya pun percaya bahwa kemampuan wartawan perempuan juga sama dan mumpuni dengan wartawan laki-laki, bahkan bisa memimpin dalam redaksi dan korporasi media.

Kementerian PPPA  telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran pada 2021 dan Dewan Pers pada 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran.

Menteri Bintang Puspayoga berharap kebijakan ini dapat mendukung profesionalisme dan sensitivitas gender para wartawan dalam menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Baca juga: Dewan Pers: Media berperan dorong keterlibatan perempuan di parlemen
Baca juga: LPAI: Dewan Pers berperan sebarkan berita ramah anak cegah perundungan
 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan Cannon Fodder

sensa777

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kooperatif penuhi panggilan KPK******

Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik

Jakarta (ANTARA) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini kooperatif hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya dalam perkara yang sama.

Ketiga saksi tersebut yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Untuk diketahui, KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Baca juga: KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024