bet10

link slot 138 terbaru 842Jutaan kata 800313Orang-orang telah membaca serialisasi

《bet10》

Okupansi "homestay" meningkat di Lumban Bulbul kawasan Danau Toba******

Balige, Toba (ANTARA) - Okupansi atau tingkat keterisian rumah untuk penginapan (homestay) meningkat 75 persen di Desa Lumban Bulbul karena penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 2-3 Maret. Kepala Desa Lumban Bulbul Melva Panjaitan mengatakan okupansi penginapan sejak dua hari lalu sudah meningkat dibanding hari biasa karena adanya penyelenggaraan ajang internasional tersebut. "Ya ada berdampak, okupansinya meningkat sebanyak 75 persen," kata Melva kepada ANTARA di Balige, Sumatera Utara. Ia membeberkan, jumlah homestay di desanya lebih dari 20 unit dan dengan kisaran harga Rp300.000 - Rp400.000 per malam. Ia mengatakan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) homestaysudah diimbau untuk tidak menaikkan harga sewa sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

Untuk menambah kenyamanan wisatawan, pemilik homestay juga meningkatkan kebersihan di sekitar tempat penginapan guna menambah daya tarik bagi wisatawan. Melva menambahkan, desa itu merupakan salah satu tempat tujuan wisata andalan yang ada di Balige karena terdapat Pantai Pasir Putih Lumban Bulbul yang kerap dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Baca juga: Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024

Seorang wisatawan dari Kota Medan Rama Prakasa mengaku telah menginap di tempat tersebut sejak sehari lalu karena lokasinya berdekatan dengan arena balapan. "Ya dekat dari sini, jadi bisa jalan kaki ke lokasi," ujar dia.
F1 Powerboat Danau Toba 2024 diikuti 18 pembalap dari sembilan tim. Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Warga bangga dilibatkan dalam F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

47 warga Rawa Terate mengungsi akibat banjir******

Sedangkan wilayah yang sudah surut berada di sembilan RT

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat sebanyak 47 warga Kelurahan Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur mengungsi akibat terdampak banjir yang dipengaruhi curah hujan tinggi.

"Sebanyak 47 jiwa itu mengungsi di tenda BPBD tepatnya halaman PT United Tractors," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Terkait hal itu, jelas Isnawa, BPBD DKI Jakarta telah mengirimkan bantuan logistik berupa air mineral empat dus, biskuit 12 kaleng, selimut 20 lembar, mukena 10 buah, sarung lima buah, paket sandang sebanyak 20 paket, paket kebersihan keluarga sebanyak 11 paket, terpal lima buah, matras 20 buah, sabun 20 batang, dan barang-barang lainnya.

Isnawa menuturkan berdasarkan hasil pemantauan pada Jumat pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat genangan mengalami penurunan dari tujuh menjadi enam ruas jalan dan empat RT atau 0.013 persen dari 30.772 RT yang terendam banjir.

Empat RT yang terendam banjir yakni satu di Semper Barat, Jakarta Utara dengan ketinggian 45 centimeter (cm) yang diketahui penyebabnya lantaran curah hujan tinggi.

Kemudian, tiga RT di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara dengan ketinggian 40 centimeter (cm) yang diketahui penyebabnya lantaran curah hujan tinggi.

Adapun enam jalan tergenang yakni Jalan Manyar, Tegal Alur (Jakarta Barat) dengan ketinggian 10 cm, Jalan Kelapa Hibrida, Pegangsaan Dua (Jakarta Utara) dengan ketinggian 20 cm, Jalan Cakung Cilincing Raya, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 30 cm.

Lalu, Pasar Sukapura, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 15 cm, Jalan Terusan Kelapa Hybrida, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 20 cm, dan Jalan Belibis, Semper Barat (Jakarta Utara) dengan ketinggian 45 cm.

"Sedangkan wilayah yang sudah surut berada di sembilan RT di Tegal Alur dan dua RT di Rawa Terate," tambahnya.

Adapun jalan tergenang yang sudah surut yakni Jalan Raya Prepedan, Kamal (Jakarta Barat), Jalan Komplek Green Garden (Duta Buah), Kedoya Utara (Jakarta Barat), Jalan Kamal Raya, Tegal Alur (Jakarta Barat), Jalan Muhajar, Sukabumi Utara, (Jakarta Barat) serta Jalan Percetakan Negara II, Johar Baru (Jakarta Pusat).

Jalan Cempaka Putih Raya (Rumah Makan Shukaku), Cempaka Putih Barat (Jakarta Pusat), Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru (Jakarta Pusat), Jalan Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Timur (Jakarta Pusat), Depan Ruko ITC Cempaka Mas Letjen Suprapto, Sumur Batu (Jakarta Pusat), Jalan Rawamangun Selatan, Pisangan Timur (Jakarta Timur).

Jalan Pemuda (Arion Mall), Rawamangun (Jakarta Timur), Jalan Jendral Ahmad Yani, Kayu Putih, (Jakarta Timur), Jalan Cempaka Putih Timur 11, Kayu Putih (Jakarta Timur), Jalan Cipinang Baru, Cipinang, (Jakarta Timur), dan Jalan Yos Sudarso, Sunter Jaya (Jakarta Utara).

Jalan Danau Indah Raya, Sunter Jaya (Jakarta Utara), Jalan Raya MOI, Kelapa Gading Barat, (Jakarta Utara), Jalan Raya Gading Kirana (Depan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading), Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Gaya Motor II, Sungai Bambu (Jakarta Utara), dan Jalan Raya Cilincing Depan (NPCT 1), Kali Baru (Jakarta Utara).

Jalan Tanah Merdeka, Kali Baru (Jakarta Utara), Jalan Kalibaru Barat 1, Kali Baru, (Jakarta Utara), Jalan Kalibaru Barat 4, Kali Baru (Jakarta Utara), Jalan Agung Karya (Depan PT Dunex), Sungai Bambu, Jakarta Utara, dan Jalan Pegangsaan 2, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara.

Jalan Taman ST, Tanjung Priok (Jakarta Utara), Jalan Pelepah Elok, Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Kramat Jaya (Depan Islamic Center), Tugu Utara (Jakarta Utara), Gang 8 Blok R Rw. 07, Kel. Semper Barat (Jakarta Utara), dan Jalan Syech Nawawi Al Bantani Depan Halte Kebon Baru, Semper Barat (Jakarta Utara).

Jalan Raya Cipinang (Titik Kenal RS Persahabatan), Cipinang (Jakarta Timur), Jalan Krama Yudha, Rawa Terate (Jakarta Timur), Jalan Mindi, Lagoa, (Jakarta Utara), Jalan RE. Martadinata, Tanjung Priok (Jakarta Utara), dan Jalan Gading Putih Raya Utara, Kel. Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara).

Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Beulevard Raya (Depan MKG), Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara), Jalan Boulevard Raya, Pegangsaan Dua (Jakarta Utara), Jalan Biru Laut, Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara), dan Depan Rusunawa RT019/RW04, Semper Barat (Jakarta Utara).

Jalan Gereja Tugu RW06 (samping PLN), Semper Barat (Jakarta Utara), Jalan Cacing Depan PT Justus, Semper Barat (Jakarta Utara), Jalan Sungai Brantas Raya, Semper Barat (Jakarta Utara), dan Jalan Mangga, Tugu Utara (Jakarta Utara).
Baca juga: BNPB: Banjir di Jakarta bisa cepat teratasi
Baca juga: PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta
Baca juga: Banjir juga landa kawasan perkantoran di Jalan Pangeran Tubagus Angke

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：mahjong ways 1 slot demo rupiah、kantor kredivo surabaya、mpoterbaru

Terkait：mulia slot 123、slot vip live、situs judi slot、cara pinjam pinjol biar di acc、judi gacor hari ini、web maxwin、istana138、slot luar negeri gacor、daftar judi online、7dewa demo slot

---

---

bab terbaru：situs slot jp（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26