jam gacor athena

Siapa saya

Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berisi rumus baru perhitungan upah buruh. 

Rumus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Jokowi melalui beleid itu mengatur kenaikan upah dihitung dengan menggunakan 3 variabel.

Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pada pasal 26 ayat 4 dijelaskan UMP 2024 dihitung via upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Tapi, buruh memandang aturan baru Presiden Joko Widodo tidak akan mengangkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 lebih dari 5 persen.

Lantas, bagaimana simulasi perhitungannya sehingga UMP dengan formula Jokowi tersebut tak akan naik lebih dari 5 persen?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencoba menghitungnya dengan rumus yang diberikan Jokowi. Ia mengatakan variabel yang akan digunakan nantinya adalah inflasi provinsi serta nilai indeks di kisaran 0,1-0,3.

"Kalau inflasi itu sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP di 2024 antara 3,5 persen sampai 4,5 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Angka 3,5 persen didapat jika indeks tertentunya 0,1. Sedangkan perkiraan kenaikan upah 4,5 persen berlaku apabila indeks yang dipakai 0,3.

Berikut simulasi yang digunakan Timboel:

UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)
UMP 2024= 3 + (5 x 0,1)= 3,5 persen atau UMP 2024= 3 + (5 X 0,3)= 4,5 persen

Timboel mengatakan rumus tersebut hanya mengukur kenaikan upah nominal, tetapi tidak menjamin kenaikan upah riil para buruh. Padahal, ia menilai kesejahteraan ditentukan berdasarkan upah riil.

"Upah riil menurun bila inflasi pada kebutuhan pokok buruh, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sebagainya nilainya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum tersebut," jelasnya.

"Sebagai contoh, inflasi beras sudah mencapai 5 persen sampai 7 persen lebih. Belum lagi kenaikan di sektor transportasi dan papan, seperti kontrakan rumah dan indekos yang nilainya juga di atas kenaikan UMP 2024," tutup Timboel.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah buruh di 2024 tidak akan lebih dari 5 persen jika menggunakan rumus baru Jokowi.

Mirah mengatakan kenaikan UMP 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu.

"Angka (UMP 2024) yang akan dihasilkan dengan formula yang telah dirilis melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 tidak akan lebih dari di bawah 5 persen atau 7 persen. Karena ada koefisien (indeks) tertentu," tuturnya.

Padahal, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi, di mana seharusnya bisa sampai 20 persen-25 persen.

Dominasi generasi muda

BI Diprediksi Surplus Anggaran Rp27,19 T Tahun Ini******

Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi AnggaranTahunan BI (ATBI) tahun ini surplus sebesar Rp27,19 triliun.

"Sampai September 2023, realisasi anggaran mencatatkan surplus sebesar Rp34,94 triliun dan diprognosakan mencapai Rp27,19 triliun sampai akhir tahun ini. Prognosa capaian ini lebih baik dari rencana awal pada ATBI 2023 yang pada waktu itu direncanakan defisit Rp19 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/11).

Mengutip data yang dipaparkan, surplus terjadi karena total penerimaan mencapai Rp136,90 triliun hingga September 2023. Angka ini lebih besar dari total pengeluaran, yakni Rp101,96 triliun.

"Sementara anggaran operasional yang mencatatkan surplus lebih tinggi dari rencana dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pengelolaan cadangan devisa yang didukung dengan implementasi reformasi cadangan devisa dan pengaruh suku bunga global yang meningkat tinggi dari asumsi awal," jelas Perry.

Hingga September tahun ini, realisasi penerimaan anggaran operasional mencapai Rp37,93 triliun dan diperkirakan mencapai Rp40,94 triliun pada akhir 2023.

Hal itu terutama berasal dari hasil pengelolaan aset valas yang mencapai Rp40,84 triliun.

Sementara dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran anggaran operasional BI hingga September 2023 mencapai Rp9,56 triliun dan diperkirakan mencapai Rp16,95 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pelancong Tanpa Batas

BI Diprediksi Surplus Anggaran Rp27,19 T Tahun Ini******

Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi AnggaranTahunan BI (ATBI) tahun ini surplus sebesar Rp27,19 triliun.

"Sampai September 2023, realisasi anggaran mencatatkan surplus sebesar Rp34,94 triliun dan diprognosakan mencapai Rp27,19 triliun sampai akhir tahun ini. Prognosa capaian ini lebih baik dari rencana awal pada ATBI 2023 yang pada waktu itu direncanakan defisit Rp19 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/11).

Mengutip data yang dipaparkan, surplus terjadi karena total penerimaan mencapai Rp136,90 triliun hingga September 2023. Angka ini lebih besar dari total pengeluaran, yakni Rp101,96 triliun.

"Sementara anggaran operasional yang mencatatkan surplus lebih tinggi dari rencana dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pengelolaan cadangan devisa yang didukung dengan implementasi reformasi cadangan devisa dan pengaruh suku bunga global yang meningkat tinggi dari asumsi awal," jelas Perry.

Hingga September tahun ini, realisasi penerimaan anggaran operasional mencapai Rp37,93 triliun dan diperkirakan mencapai Rp40,94 triliun pada akhir 2023.

Hal itu terutama berasal dari hasil pengelolaan aset valas yang mencapai Rp40,84 triliun.

Sementara dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran anggaran operasional BI hingga September 2023 mencapai Rp9,56 triliun dan diperkirakan mencapai Rp16,95 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Menaker Respons soal Ramai Boikot Produk Terafiliasi Israel******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berupaya pekerja dari perusahaan terafiliasi Israeldi Indonesia terlindung dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ida menjelaskan gelombang boikot pada produk-produk terafiliasi Israel tengah menggema di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Boikot itu tak lepas dari pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Meski demikian, ia berharap boikot itu sebisa mungkin tidak menimbulkan kekhawatiran pada pekerja di perusahaan terkait.

Oleh karena itu, Ida menyampaikan pihaknya mengutus Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk berkomunikasi intens dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Israel dan sekutunya.

"Bu Dirjen ini terus melakukan komunikasi agar ekspresi (boikot) itu juga tidak mengganggu kesempatan saudara kita yang bekerja di perusahaan tersebut," tutur Ida.

Di sejumlah media sosial saat ini memang ramai ajakan aksi boikot berbagai produk yang diduga mendukung kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Produk ini ada yang merupakan produk lokal tapi banyak juga produk yang merupakan brand-brand besar dari luar negeri.

Gerakan tersebut kerap disebut BDS yang merupakan akronim dari Boycott, Divestment, Sanctions.

Gerakan BDS juga telah memisahkan target perusahaan yang diboikot ke dalam empat kategori. Pertama, target boikot konsumen dengan memboikot total perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Sasaran boikotnya antara lain Siemens, PUMA, Carrefour, AXA, Hewlett Packard Inc (HP Inc), SodaStream, Ahava, dan RE/MAX.

Siemens merupakan perusahaan kontraktor utama untuk Euro-Asia Interconnector, kabel listrik bawah laut Israel-Uni Eropa. Koneksi ini direncanakan menghubungkan permukiman ilegal warga Israel di wilayah Palestina, ke Eropa. Sementara PUMA diketahui mensponsori Asosiasi Sepak Bola Israel.

Kedua,target divestasi. Gerakan BDS menekan pemerintah, lembaga, dan dana investasi untuk melakukan divestasi atau menarik investasi dari perusahaan, terutama produsen senjata, bank, dan lainnya. Beberapa perusahaan yang ditarget antara lain Elbit Systems, HD Hyundai, Volvo, Barclays, CAF, Chevron, HikVision, dan TKH Security.

Elbit Systems adalah perusahaan senjata terbesar di Israel. Perusahaan ini disebut "menguji coba" produk senjatanya kepada warga Palestina, termasuk dalam agresi brutal yang berlangsung di Gaza sekarang. Sementara mesin dari HD Hyundai dan Volvo telah digunakan oleh Israel dalam perang.

Ketiga,target tekanan non-boikot. Gerakan BDS secara aktif menyerukan kampanye tekanan lain selain boikot terhadap perusahaan atau produk tertentu karena keterlibatan mereka dengan Israel. Beberapa perusahaan sasaran BDS ini di antaranya Google, Amazon, Airbnb, Booking.com, Expedia, dan Disney.

Google dan Amazon disebut meneken kontrak senilai US,22 miliar untuk menyediakan teknologi cloud kepada pemerintah dan militer Israel, yang secara tak langsung membantu Israel mengebom rumah penduduk di Gaza.

Keempat,target boikot organik akar rumput. Gerakan BDS sebetulnya tidak menyasar perusahaan-perusahaan ini untuk diboikot.

Hanya saja, masyarakat di beberapa negara turut memboikot produk-produk perusahaan ini mendukung Israel dengan memberikan donasi dalam bentuk barang dan jasa kepada militer Israel. Beberapa perusahaan itu termasuk McDonald's, Burger King, Papa John's, Pizza Hut, dan WIX.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Aturan Baru Terbit, Menaker Pastikan Upah Minimum Naik Tahun Depan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan kenaikan upah minimum pekerja.

Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, peran Dewan Pengupahan Daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya.

Selain itu menurut Ida, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Beleid baru itu juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.

"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.

Aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.

"Jadi dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antar wilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," katanya.

Beleid yang dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.

"Selanjutnya kami meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 November dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 November," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

Buruh Kecewa Aturan Upah Terbaru Tak Atur Persentase Kenaikan******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyebutburuhtak puas dengan aturan penetapan upahminimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Ia mengatakan aspirasi para pekerja menginginkan formula komponen indeks tertentu sebaiknya diganti dengan parameter nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun berjalan. Menurutnya, variabel KHL lebih realistis ketimbang indeks tertentu dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja.

Apalagi, imbuh Mirah, belakangan terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh dalam kehidupan sehari-hari.

"Upah yang kami usulkan untuk UMP 2024 itu di angka 15 persen. Itu bukan angka yang jatuh dari langit, yang tiba-tiba, tetapi memang angka berdasarkan perhitungan data yang sudah kami hitung sedemikian rupa," ujarnya.

Dalam PP itu, Jokowi mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Subtansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Para Gubernur atau kepala daerah wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]