pinjol resmi ojk cepat cair

anugratoto 455Jutaan kata 779842Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol resmi ojk cepat cair》

LKBN ANTARA buka peluang kolaborasi dengan Jamkrindo******

Jakarta (ANTARA) - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA membuka peluang kolaborasi yang bersifat timbal balik dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang jasa keuangan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN ANTARA Nina Kurnia Dewi mengatakan, terdapat dua peluang kerja sama yang dapat dikembangkan dari masing-masing pihak baik dari sisi perusahaan dan konsultan media maupun dari sisi penyedia produk jaminan.

"Kita harus menjunjung tinggi nilai 'AKHLAK', khususnya adalah aspek kolaborasi. Dengan Jamkrindo ini, kami belum pernah kolaborasi atau kerja sama jangka panjang karena keluarga BUMN harus saling membantu," kata Nina usai pertemuan dengan Jamkrindo di Jakarta, Selasa.

Mengingat pentingnya sinergi antar-BUMN, Perum LKBN ANTARA menghadiri pertemuan dengan jajaran direksi Jamkrindo di Gedung Jamkrindo, Jakarta, Selasa. Agenda tersebut menandai pertemuan perdana yang secara resmi dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi serta Direktur Komersil dan IT Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta juga turut hadir bersama jajaran manajemen.

Baca juga: Dirut LKBN ANTARA ingatkan perlu inovasi pers di era disrupsi digital

Nina mengatakan, jumlah pemberitaan terkait Jamkrindo di kanal ANTARA masih terbilang sedikit. Padahal, menurut dia, Jamkrindo termasuk lembaga penjamin dengan rekam jejak yang sehat di lanskap industri keuangan dalam naungan Indonesia Financial Group (IFG).

Oleh sebab itu, Nina beserta jajaran direksi memperkenalkan produk jurnalistik ANTARA beserta layanan turunannya ke Jamkrindo. Sementara di sisi lain, imbuh dia, ANTARA juga memerlukan kerja sama asuransi penjaminan (surety bond) seiring dengan semakin meningkatnya bisnis komersil perusahaan.

"Tentu saya sangat mengharapkan adanya kerja sama di bidang konsultasi media antara Jamkrindo dengan Perum LKBN ANTARA. Harapan kedua, ANTARA dapat di-back-upjaminannya untuk pengadaan barang dan jasa oleh Jamkrindo," ujar Nina.

Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari  memiliki fokus untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Akan tetapi, pemberitaan kegiatan perusahaan kurang tersebar luas di masyarakat.

Baca juga: LKBN ANTARA kembangkan kawasan Pasar Baru bersama asosiasi pedagang

Merespon situasi tersebut, Bari menilai, terdapat beberapa potensi kerja sama dengan ANTARA di masa mendatang terkait distribusi pemberitaan. Selain itu, Jamkrindo juga dapat memberikan pendampingan asuransi penjaminan kepada ANTARA.

"Kami sudah mendengar ada beberapa potensi yang bisa digarap. Dari sisi ANTARA, juga ada yang bisa dikerjasamakan. Jadi win solution-nya, kita bisa berkolaborasi dalam rangka untuk penguatan di masing-masing," kata Bari.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras******

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab dalam memastikan harga beras tetap stabil di pasaran tanpa merugikan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran hukum ya itu tugasnya kepolisian, Bulog enggak ikut, karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap undang undang merek, pelanggaran terhadap misalnya undang undang soal penimbunan,” kata Bayu,

Bayu menyatakan bahwa Bulog mengutamakan perannya dalam menjaga stabilitas harga pasar, juga memperhatikan kualitas dan ketersediaan beras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau Bulog gaya fighting-nya kan fighting market. Kita fighting-nya adalah fightingsupaya antara langkah dia (distributor, ritel, pedagang) secara bisnis dengan kita justru tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit takingyang berlebihan,” kata Bayu.

Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun data menunjukkan sejumlah penjualan beras telah melebihi harga eceran tertinggi (HET), baik di tingkat pedagang, petani maupun di penggilingan, namun, Bulog berupaya mengendalikan agar tidak terjadi spekulasi harga yang berlebihan.

“Kita berkoordinasi erat dengan beliau-beliau (Satgas Pangan), tapi tugas Bulog utamanya adalah dari sisi marketnya,” tutur Bayu.

Sebelumnya Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoringdi hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.

Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin (12/2) mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya.

"Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya.

Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Baca juga: Bulog Lampung bersama Satgas Pangan cegah beredarnya beras oplosan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan pernyataan lisan untuk nasihat hukum (advisory opinion)di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara koalisi masyarakat sipil dengan Kemlu, yang diwakili Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Senin (12/2).

“Koalisi juga menyerahkan surat terbuka kepada Kementerian Luar Negeri, yang pada dasarnya mengapresiasi langkah-langkah Kemlu RI, terutama Menlu Retno Marsudi, yang terus mendukung hak asasi manusia dan menolak tindakan genosida yang diduga dilakukan Israel terhadap warga Palestina,” demikian menurut koalisi, sebagaimana pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa.

Di antara organisasi masyarakat sipil yang ikut serta dalam koalisi tersebut adalah Kontras, YLBHI, Dompet Dhuafa, Amnesty International Indonesia, FORUM-ASIA, Asia Justice and Rights (AJAR), YAPPIKA, dan SINDIKASI.

Koalisi tersebut menyoroti serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 27 ribu warga sipil Palestina, mencederai 66 ribu orang, dan memaksa lebih dari 1,7 juta orang lainnya mengungsi dari tempat tinggalnya.

Di tengah gempuran Israel ke Jalur Gaza yang terus berlanjut, koalisi tersebut memandang solidaritas dan kerja sama untuk membela hak rakyat Palestina harus terus dijaga, salah satunya dengan cara mendukung Kemlu RI menyampaikan pernyataan lisan untukadvisory opinion di ICJ.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB mengkaji putusan ICJ terhadap Israel

Koalisi masyarakat sipil juga mengajukan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan pernyataan Indonesia, yaitu supaya ada penegasan atas adanya keberpihakan negara-negara adikuasa terhadap tindakan Israel dan penekanan terhadap pentingnya menerapkan tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect).

Pentingnya langkah-langkah diplomasi untuk menekan Israel supaya tunduk pada hukum internasional dan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza harus ditekankan dalam pernyataan lisan Indonesia, menurut koalisi itu.

Selain itu, koalisi juga meminta Kemlu untuk terus bersuara di forum internasional terkait pentingnya jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti wanita, anak-anak, dan disabilitas, di daerah konflik serta memperingatkan efek domino yang dapat muncul dari pengungsi internal.

“Kami berharap supaya rekomendasi yang telah kami sampaikan, termasuk dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan (di ICJ) dan penekanan pada isu-isu kemanusiaan, dapat menjadi kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik di Palestina,” demikian menurut koalisi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Majelis Umum PBB pada 17 Januari 2023 telah memintaadvisory opiniondari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Sebagai langkah partisipasi, Indonesia sudah menyampaikan masukan tertulis (written statement)kepada ICJ pada Juli 2023, dan Menlu Retno Marsuki akan menyampaikan pernyataan lisan (oral statement)pada akhir Februari di ICJ, Den Haag, Belanda.

Baca juga: Menlu Afrika Selatan dapat ancaman setelah gugat kasus genosida Israel

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：logikaqq、bet99、goltogel 176

Terkait：situs slot mantap、pinjaman online legal 2022、voucher shopee hari ini、situs online slot gacor、koi77、trik slot gacor zeus、iron slot、mpomm、erek2 penipu、slot gacor x500

---

---

bab terbaru：king177（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07