slot gacor abis

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Penguasa Misteri

Staf Erick Tegaskan Direksi BUMN Bisa Rangkap Komisaris Anak Usaha******

Staf Menteri BUMN Arya Sinulinggamenegaskan direksi perusahaan pelat merah bisa merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, asalkan untuk anak usaha.

Menurutnya, aturan terkait hal ini memang sudah ada sejak lama.

"Iya (boleh jadi dewan komisaris) anak usaha dia, bukan di perusahaan lain. Kalau dia direktur jadi komisaris perusahaan lain, itu gak boleh. Tapi kalau anak usahanya sendiri, masih boleh dong," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/4).

Dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan calon anggota dewan komisaris anak perusahaan dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama anak perusahaan.

Sementara itu, pada Pasal 6 diatur untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi BUMN atau anggota direksi anak perusahaan seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.

- Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN atau anak perusahaan yang bersangkutan selama dua periode.

- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota direksi pada anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.

- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi.

- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Berkeliaran tanpa akhir

Airlangga Waspadai Kekeringan Ancam Ketahanan Pangan Tahun Depan******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mewaspadai ancaman kekeringan akibat fenomenaEl Nino yang bisa melanda Indonesia tahun depan. Ia mengatakan kondisi itu bisa mengancam ketahanan pangandan memicu lonjakan inflasi.

"Tahun depan kita harus hati-hati karena kekeringan akan lebih panjang atau El Nino. Tentu ini menjadi tantangan khusus untuk pangan karena inflasi volatile foodsangat menentukan," katanya dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (5/4).

Airlangga mengatakan saat ini produktivitas sawah menurun karena perubahan iklim. Satu hektar sawah hanya menghasilkan lima ton beras.

"Dengan smart farmingkita berharap capaiannya bisa lebih dari lima ton per hektar secara rata-rata. Sehingga tentunya produksi pertanian, terutama beras lebih dari 31 juta ton," kata Airlangga.

Menurutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penguatan sektor pertanian melalui berbagai program seperti pengembangan budidaya pertanian dan food estate, penguatan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk subsidi bunga kredit.

Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pertanian, DAK non-fisik ketahanan pangan dan pertanian, serta Dana Desa Ketahanan Pangan dengan alokasi 20 persen untuk program ketahanan pangan.

"Pemerintah juga memberikan kredit usaha rakyat (KUR) pertanian di 2022 mencapai Rp117,3 triliun, di mana yang tertinggi Jawa Timur Rp24 triliun, Jawa Tengah Rp17 triliun, dan Jawa Barat Rp7 triliun," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Indonesia Licensing Expo 2023 Digelar di Surabaya, Bali dan Jakarta******

Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) berkolaborasi dengan IMEI dan Krista Exhibitions bersiap menggelar the 3rd Indonesia Licensing Expo (ILE) yang akan diadakan di Surabaya, Bali, dan Jakarta dalam periode Juni-Oktober 2023.

Ketua ASENSI, Susanty Widjaya, mengungkapkan bahwa ILE 2023 direncanakan diadakan di Grand City Surabaya pada 15-18 Juni, Nusa Dua Convention Centre Bali pada 7-9 September, dan di JI Expo Kemayoran Jakarta pada 11-14 Oktober 2023.

ILE sendiri adalah pameran lisensi, waralaba, kemitraan, dan peluang usaha terbesar di Indonesia. Menargetkan 30 ribu pengunjung, pada pameran ini terdapat lebih dari 250 merek usaha lisensi, waralaba dan berbagai peluang usaha lain, baik nasional maupun internasional.

CEO IMEI dan Krista Exhibitions, Daud D. Salim menyampaikan optimisme atas penyelenggaraan ILE 2023. Terlebih, melihat antusiasme pada ILE 2022 yang tinggi. Daud menilai, akan terjadi lonjakan jumlah pelaku usaha waralaba.

Pada saat bersamaan, kata Daud, ILE 2023 yang juga diikuti beragam bidang usaha termasuk kecantikan, kesehatan hingga teknologi, sekaligus dapat menjadi sarana edukasi mengenai ruang lingkup usaha lisensi dan waralaba.

"Pameran ILE 2023 adalah industri kreatif, maka kami yakin akan berpotensi menciptakan peluang bisnis, terutama bagi kalangan generasi milenial dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan dan upaya pemerintah mendorong UMKM semakin berkembang," ujarnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, mengatakan bahwa saat ini, Kementerian Perdagangan mencatat ada lebih dari 44,09 persen usaha waralaba di dalam negeri, dengan dominasi jasa makanan dan minuman.

Kasan berharap, gelaran ILE dapat mendukung berbagai program pemerintah, antara lain Gerakan Merek Lokal Indonesia dan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan semangat berwirausaha dan menjadi momentum kebangkitan bagi para pengusaha merek dan produk lokal Indonesia, termasuk para pelaku waralaba di dalam negeri, khususnya di masa transisi menuju endemik sekarang ini," katanya.

Lebih jauh, Kasan atas nama Kementerian Perdagangan pun menyampaikan apresiasi terhadap ASENSI yang dinilai konsisten berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya pada sektor waralaba, lisensi, dan merek lokal.

"Ikatan kuat dan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan ASENSI kiranya dapat dipertahankan, dan bahkan terus ditingkatkan," kata Kasan.

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Update Mudik Gratis Kemenhub: Bus Habis, Sisa KA dan Kapal Laut******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggelar programmudik gratispada Lebaran tahun ini melalui jalur darat, laut dan kereta api.

Namun, per Rabu (5/4), kuota mudik gratis jalur darat atau menggunakan bus sudah terpenuhi. Sedangkan untuk menggunakan kereta api dan kapal laut masih tersisa.

Mengutip akun Instagram @ditjen_hubdat, kuota mudik gratis melalui jalur darat langsung habis kurang dari 24 jam sejak dibuka pada 13 Maret lalu. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.

Berdasarkan data Ditjen Perkeretaapian per 4 April, jumlah total motor telah terdaftar sebanyak 6.187 unit dengan rincian 3.142 arus mudik dan 3.045 arus balik. Dengan begitu, sisa kuota motor tersisa 4.253 unit.

Kemudian untuk penumpang telah terdaftar sebanyak 9.217 orang dengan rincian 4.577 untuk arus mudik dan 4.640 untuk arus balik. Dengan begitu, total sisa kuota sebanyak 37.503 penumpang.

Sama halnya dengan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang hingga kini kuotanya masih tersedia.

Mengutip akun Instagram @djplkemenhub151, hingga 1 April, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 15 April 2023 tercatat 398 motor dari kuota 1.250 motor dan 918 orang dari kuota 2.500 orang.

Sementara untuk keberangkatan 17 April 2023, total pendaftar sebanyak 1.084 motor dari kuota 1.250 motor dan 2.449 orang dari kuota 2.500 orang.

Lalu untuk perjalanan balik, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 25 April mencapai 422 motor dari kuota 1.250 motor dan 1.054 orang dari kuota 2.500 orang. Untuk keberangkatan 28 April 2023, jumlah pendaftar sebanyak 1.093 motor dari kuota 1.250 dan 2.448 orang dari kuota 2.500 orang.

Secara total, program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut menyediakan total kapasitas arus mudik dan balik masing-masing 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor.

[Gambas:Video CNN]

Legenda di zaman modern

3 Alasan BPKP Tak Mau Rekomendasikan Pemerintah Beli KRL Bekas Jepang******

Anggota Komisi VI DPRRI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan ada tiga alasan mengapa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah untuk menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim BPKP mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Saat ini, armada telah KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Contoh lineBogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

Namun, ia kembali menyerahkan keputusan kepada pemerintah dengan hasil audit BPKP tersebut. Apakah nanti tetap impor bekas atau menolak.

"Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," kata dia.

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

[Gambas:Video CNN]