cara menghasilkan uang di shopee

Kaisar Dewa Mekanik

Wamenaker Imbau Perusahaan Beri Mudik Gratis ke Pekerja******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau setiap perusahaan untuk memberikan fasilitas mudik gratis kepada pekerja menjelang lebaran.

Pasalnya, penyelenggaraan mudik bersama pekerja merupakan wujud hubungan industrial Pancasila telah berjalan dengan baik di perusahaan.

"Kita akan bangun imbauan di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, kalau ada karyawannya yang mau mudik agar difasilitasi oleh perusahaan," kata dia saat melepas mudik gratis yang digelar PT Kayaba Indonesia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/4).

Ia menjelaskan pelaksanaan mudik gratis yang digelar perusahaan merupakan bukti perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi kepada pekerja.

Afriansyah menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan sangat menghargai peran serta perusahaan yang telah mendukung dan bersinergi dengan pemerintah melalui kegiatan mudik bersama ini.

"Mudah-mudahan manajemen, serikat pekerja dengan kementerian yang mewakili pemerintah bisa membangun hubungan industrial tetap harmonis," tutur Afriansyah lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga mengimbau hal serupa dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu silam.

"Selain mengoptimalkan pembayaran THR (tunjangan hari raya) kepada pekerja, Kemnaker juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan mudik gratis tahun 2024 bagi para pekerja," ucap Ida.

Hanya saja, skema pemberian mudik gratis dalam hal ini belum dijelaskan lebih lanjut oleh dirinya. Kendati, sifat dari dorongan pemberian mudik gratis oleh perusahaan hanya sekadar imbauan.

[Gambas:Video CNN]

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

Darah kerajaan

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Gadis malang dan gadis bangsawan

Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah******

Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.

"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.

"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Paman terkuat dalam sejarah

Kemendagri Beri Peringatan Pj Kepala Daerah Karena Abai Harga Pangan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peringatan pertama kepada penjabat (pj) kepala daerah yang tak peduli soal harga pangan dan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan ada 53 pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan harian maupun mingguannya. Tomsi menegaskan para kepala daerah itu abai dalam 7 hari belakangan.

"Kita tidak bisa menilai apakah teman-teman di sana melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengendalikan inflasi ini atau tidak. Khususnya di sini kita bisa lihat masih ada teman-teman yang di daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain mengultimatum para penjabat kepala daerah, Tomsi menyoroti soal operasi pasar yang dilakukan para pemda. Ia menegaskan langkah ini dilakukan demi mengendalikan harga pangan, terutama beras.

Tomsi mengatakan stok beras di seluruh daerah sekarang ini merata dan cukup. Akan tetapi, ia mencatat baru 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar.

"Jadi, kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut. Teman-teman kepala daerah dicek kembali, jangan hanya dipercayakan kepada staffnya, tapi dicek kembali. Karena mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar," jelas Tomsi.

"Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup. Kemudian, harga naik. Mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini, jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati Idulfitri ini, harga-harga khususnya beras belum dapat kita kendalikan," tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan (month to month/mtm) pada Februari 2024 mencapai 5,32 persen. Ini merupakan yang tertinggi setelah September 2023, di mana kala itu inflasi beras mencapai 5,61 persen mtm.

Sedangkan pada pekan pertama Maret 2024, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras naik 3,06 persen dibandingkan rata-rata pada Februari 2024. Ia mencatat harga beras saat ini menyentuh Rp15.956 per kg.

Meski begitu, daerah yang terdampak kenaikan harga beras menurun dari 281 kabupaten/kota ke 271 kabupaten/kota alias 75,28 persen dari seluruh wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 53 pemda yang tak peduli soal harga pangan:

1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Nias
3. Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Kabupaten Nias Barat
5. Kabupaten Rokan Hilir
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Kabupaten Situbondo
8. Kabupaten Sampang
9. Kabupaten Sumenep
10. Kabupaten Kupang
11. Kabupaten Timor Tengah Utara
12. Kabupaten Belu
13. Kabupaten Sumba Barat
14. Kabupaten Sumba Tengah
15. Kabupaten Malaka
16. Kabupaten Sekadau
17. Kabupaten Barito Utara
18. Kabupaten Berau
19. Kabupaten Bulungan
20. Kabupaten Nunukan
21. Kabupaten Morowali Utara
22. Kabupaten Maluku Barat Daya
23. Kabupaten Buru Selatan
24. Kota Tual
25. Kabupaten Halmahera Selatan
26. Kabupaten Kepulauan Sula
27. Kabupaten Halmahera Timur
28. Kabupaten Merauke
29. Kabupaten Nabire
30. Kabupaten Kepulauan Yapen
31. Kabupaten Biak Numfor
32. Kabupaten Paniai
33. Kabupaten Pegunungan Bintang
34. Kabupaten Yahukimo
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Boven Digoel
37. Kabupaten Mappi
38. Kabupaten Asmat
39. Kabupaten Mamberamo Raya
40. Kabupaten Mamberamo Tengah
41. Kabupaten Yalimo
42. Kabupaten Lanny Jaya
43. Kabupaten Nduga
44. Kabupaten Deiyai
45. Kabupaten Manokwari
46. Kabupaten Fakfak
47. Kabupaten Sorong Selatan
48. Kabupaten Raja Ampat
49. Kabupaten Teluk Bintuni
50. Kabupaten Kaimana
51. Kabupaten Manokwari Selatan
52. Kabupaten Pegunungan Arfak
53. Kota Sorong