beruntung slot

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Erick Thohir Bakal Kerek Harga Tiket Whoosh Jadi Rp250 Ribu******

Menteri BUMNErick Thohir bakal mengerek perlahan-lahan tarif kereta cepat Whooshmenjadi Rp250 ribu.

"Kita sudah mulai menjajaki harga (tiket Whoosh) sekarang. Tadinya Rp150 ribu, kita akan pelan-pelan naikkan menjadi Rp200 ribu sampai Rp250 ribu ke depan," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Erick mengatakan Whoosh yang sudah secara resmi beroperasi di Indonesia disambut baik oleh masyarakat. Ia menyebut respons tersebut terus meningkat setiap saatnya.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengatakan tarif Whoosh menjadi Rp200 ribu pada hari kerja dan Rp250 ribu untuk perjalanan akhir pekan. Tarif ini sudah termasuk perjalanan KA Feeder gratis.

KA Feeder tersebut akan mengantarkan penumpang dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung, begitupun sebaliknya.

KCIC menegaskan Whoosh adalah moda transportasi komersial. Oleh karena itu, pihaknya menerapkan strategi tarif dinamis alias dynamic pricing dalam penentuan tarifnya.

"Mengikuti demand penumpang, saat high season atau low season," ucap Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam keterangan resmi, Jumat (25/11).

Pendekatan ini diklaim memungkinkan KCIC mengoptimalkan layanan, mengelola kapasitas secara efektif, dan mempertahankan standar layanan yang tinggi bagi penumpang.

Khusus untuk Desember 2023, KCIC menyediakan 40 perjalanan per hari pada Senin-Kamis. Lalu, 48 perjalanan per hari pada akhir pekan, yakni Jumat hingga Minggu.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Pengusaha Sebut Cuan Kebun Kratom Lampaui Sawit******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mengungkapkan keuntungan menanam kratom lebih besar dibanding kelapa sawit.

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Ketua Pekrindo Yosef menuturkan investasi menanam kratom adalah sebesar Rp15 juta per hektare(ha). Dengan modal sebesar itu, setiap panen petani bisa menghasilkan Rp25 juta.

"Kalau misalkan per pohon 2 kg, dalam jumlah 2.500 batang panen pertama 5 ribu kg, 5 ton, dikali Rp5 rib per kg daun basah, itu satu bulan Rp25 juta," kata Yosef dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12).

Sementara itu, investasi untuk menanam kelapa sawit adalah sebesar Rp60 juta per ha. Adapun keuntungan setiap panen hanya Rp4,5 juta.

Yosif merinci 1 ha kebun bisa menghasilkan 3 ton kelapa sawit. Adapun harga kelapa sawit saat ini mencapai Rp1.500 per kg.

"Sawit itu kurang lebih (investasinya) Rp4,5 juta per bulan per 1 ha dengan estimasi 2-3 ton per ha, (harga sawit) kurang lebih Rp1.000 per kg, Rp1.300 sampai Rp1.500," ujarnya.

Perdagangan kratom saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan tanaman endemik Kalimantan tersebut.

"(Ke Istana) laporan pekerjaan. Antara lain laporan mengenai jenis tanaman kratom," kata dia saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun, Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

Kemenhub Kaji Usulan Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal ikut mengkaji usulan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Moeldoko yang meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whooshdi Kopo, Bandung, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan usulan itu masih tahap kajian.

Menurutnya, jika kelak stasiun Whoosh dibangun di Kopo, maka harus ada stasiun lain yang ditutup. Stasiun yang ditutup itu bisa saja Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung atau Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Meski demikian, ia mengatakan kalau pembangunan stasiun di Kopo bisa memberikan layanan kepada para penumpang, Kemenhub bakal mendukung.

Risal pun mengatakan rencana pembangunan stasiun di Kopo bakal berada dekat dengan gerbang tol. Selain itu, ia juga mengklaim pemerintah sudah punya lahan di sana.

"Iya (dekat gerbang Tol Kopio), tapi tetap harus kami kaji," ucap Risal.

Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Moeldoko dan PT KCIC. Sebab, usulan itu berasal dari mereka.

"Kami lihat hasil kajian mereka, mereka yang mengusulkan menyajikan itu," jelas Risal.

Moeldoko meminta KCIC membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat. Ia mengusulkan hal tersebut karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berhenti di Kota Bandung.

Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.

Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana ini. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.

"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tegasnya dikutip dariAntara.

Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapa stakeholder terkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.

Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Kemenhub Kaji Usulan Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal ikut mengkaji usulan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Moeldoko yang meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whooshdi Kopo, Bandung, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan usulan itu masih tahap kajian.

Menurutnya, jika kelak stasiun Whoosh dibangun di Kopo, maka harus ada stasiun lain yang ditutup. Stasiun yang ditutup itu bisa saja Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung atau Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Meski demikian, ia mengatakan kalau pembangunan stasiun di Kopo bisa memberikan layanan kepada para penumpang, Kemenhub bakal mendukung.

Risal pun mengatakan rencana pembangunan stasiun di Kopo bakal berada dekat dengan gerbang tol. Selain itu, ia juga mengklaim pemerintah sudah punya lahan di sana.

"Iya (dekat gerbang Tol Kopio), tapi tetap harus kami kaji," ucap Risal.

Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Moeldoko dan PT KCIC. Sebab, usulan itu berasal dari mereka.

"Kami lihat hasil kajian mereka, mereka yang mengusulkan menyajikan itu," jelas Risal.

Moeldoko meminta KCIC membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat. Ia mengusulkan hal tersebut karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berhenti di Kota Bandung.

Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.

Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana ini. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.

"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tegasnya dikutip dariAntara.

Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapa stakeholder terkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.

Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]