situs slot netent

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Dua Rumah Menteri di IKN Sudah Jadi******

Rumah menteri yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah jadi. Namun, baru dua bangunan saja dan selebihnya masih dalam progres pengerjaan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan dua rumah tersebut sudah layak huni karena telah dilengkapi beserta furniturenya.

"Iya ada 2 (rumah menteri) yang sudah jadi sampai dengan interiornya," ujarnya kepada detikcom, Kamis (22/2).

Rumah para menteri ini dibangun di atas bukit. Jika dilihat dari interiornya, rumah tersebut tampak sangat mewah karena didominasi oleh material marmer dan kayu mengikuti tren perumahan masa kini.

Konsepnya, pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Pemerintah berencana membangun 36 rumah menteri di IKN. Saat ini sudah 2 rumah yang selesai, maka artinya masih ada 34 rumah lagi dalam proses pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

Bapanas Sebut Beras 700 Ribu Ton Bakal Diguyur ke Pasar******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengkoordinasikan penyaluran beras 700 ribu ton ke pasar tradisional hingga toko ritel modern. Hal ini dilakukan di tengah laporan kelangkaan beras premium di sejumlah gerai ritel.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan beras tersebut akan didistribusikan oleh Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengingat stoknya yang berlimpah.

Namun, pihaknya akan melakukan pengemasan ulang mengingat kemasan beras dari pasar induk hingga 50 kg. Sementara, beras di pasar ritel dikemas dalam ukuran 5 kg.

Kemudian, sekitar 50 ribu ton beras akan digelontorkan oleh Food Station untuk wilayah Jabodetabek. Selain beras komersil, pihaknya juga akan mendistribusikan beras SPHP 5 kg ke ritel modern maupun pasar tradisional.

Proses distribusi, sambung Arif, juga akan dipercepat demi membantu mengendalikan kondisi di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan rapat bersama Jokowi dan sejumlah menteri yang telah dilakukan pada pagi ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bulog, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), hingga Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

"Tadi saya minta tolong Pak Dirut Food Station, Ketua Aprindo, kemudian para penggiling padi, pedagang, dan Bulog yang ada di sini, karena kami mau mempercepat, cetak yang 5 kg SPHP. Nanti Bulog akan berkoordinasi dengan penggiling padi, cetak secepatnya, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional," terangnya.

Lebih lanjut, langkah pembatasan pembelian beras di toko ritel juga akan terus dilaksanakan untuk menjaga pemerataan akses produk. Dalam hal ini, masyarakat dibatasi untuk membeli maksimal 10 kg beras atau 2 kali 5 kg.

Pembelian beras dan gula di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamadi sebelumnya dibatasi karena persediaan stok yang menipis.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Indomaret kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/2), pembelian beras dan gula dibatasi maksimal 1 pak isi 5 kilogram (kg) per konsumen.

Petugas mengatakan awalnya pembelian beras dan gula dibatasi 2 pak per konsumen sejak beberapa bulan terakhir. Namun, pembatasan semakin ketat menjadi 1 pak sejak pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Badan Pangan Sebut 50 Ribu Beras Bulog Mulai Guyur Pasar Cipinang******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut sebanyak 50 ribu ton berasdari Bulog mulai masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar stok beras yang ada di PIBC dan Food Station BUMD DKI Jakarta segera diguyur ke pasar baik tradisional maupun modern.

"Sejak kemarin, kita setelah dari Istana, langsung koordinasi dengan PERPADI (Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia), PIBC, Bulog plus APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia). Jadi pertama-tama tugas kita mengisi stok di pasar, sudah 2 hari ini kita isi terus stok di modern market. Seharusnya sampai dengan Lebaran, stok beras itu aman dan terjaga," kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (13/2).

Di lain sisi, Arief mengimbau masyarakat membeli beras sesuai kebutuhan. Ia mengatakan setiap rumah harusnya cukup dengan beras 5 kg sampai 10 kg per hari.

"Tapi kalau belinya sampai 5-10 ton, itu pasti pedagang. Jadi kalau di ritel itu memang belinya yang kemasan kecil 5 kg. Kalau tidak dibatasi, nanti stok di toko cepat habis. Teman-teman di ritel kan juga tidak mau stoknya kosong," jelas Arief.

"Jadi masyarakat belanja seperlunya saja, tidak usah khawatir, karena akan dipenuhi seluruhnya. Kalau memang kebutuhan sebulan misalnya 2-3 pack, tidak perlu sampai 10 pack. Kalau rumah tangga 2 pack itu sudah cukup banget. Semua ini tujuannya untuk pemerataan. Jadi jangan dikatakan beras dibatasi 2 pack karena stok kurang," tegasnya.

Arief mengatakan pihaknya akan mempersiapkan panen besar yang kemungkinan ada di Maret. Fokusnya adalah menjaga harga di tingkat petani agar tidak mengalami depresiasi berlebihan. Pasalnya saat panen mulai di di atas 2 juta sampai 3 juta ton, harga gabah di tingkat petani mulai jatuh.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PERPADI DKI Jakarta Nellys Soekidi menjelaskan pihaknya siap membantu distribusi beras ke ritel modern. Ia pastikan stok beras tidak ada kekurangan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

"Saya yakinkan masyarakat tidak (perlu) khawatir. Tidak ada yang namanya stok kurang, hari ini sudah cukup, apalagi sebentar lagi sudah panen. Hari ini teman-teman di PIBC siap untuk membantu (cetak ke beras kemasan 5 kg) antara 500 sampai 1.000 ton per hari," sebut Nellys.

Pasokan beras di ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di Jakarta terpantau langka.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comdi Alfamart Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat tak ada beras-beras yang biasanya dijajakan di ritel modern tersebut. Ini dibenarkan oleh sang pegawai toko.

"Beras habis, sudah kosong lama, ada kali hampir sebulan," ucap penjaga toko bernama Nata, Selasa (13/2).

Ia mengatakan fenomena beras langka itu dikarenakan memang tak ada kiriman dari gudang. Padahal, banyak pembeli silih berganti melontarkan pertanyaan serupa dan mencari-cari keberadaan beras.

Senada, Indomaret Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat juga kehabisan stok beras. Sang pegawai menyebut stok beras kosong tidak hanya di toko mereka, namun ritel modern lainnya di sekitar Kota Bambu, Jakarta Barat.

Adam selaku penjaga di toko tersebut mengatakan bahwa mereka masih sempat memiliki stok beras lima hari yang lalu.

"Beras kosong, sudah dari lima hari lalu. Gak ada masuk (beras) dari gudang. Kalau ada masuk, pasti kita pajang," tutur Adam.

Senada dengan pegawai Alfamart, Adam menuturkan memang ada pembatasan pembelian beras. Meski begitu, ia menegaskan itu aturan yang sudah diberlakukan sejak lama.

Tak hanya beras, pembeli juga dibatasi jika ingin membeli gula pasir.

"Kalau mau beli gula, masih ada di rak belakang. Ini dibatasi juga sama kayak beras, per orang cuma boleh 2 pack (1 pack gula ukuran 1 kg)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Menteri Basuki Dampingi Jokowi Lagi Usai Diisukan Mau Mundur******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonoterlihat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi.

Basuki sebelumnya sempat absen dari kegiatan-kegiatan peresmian pembangunan oleh Jokowi hingga memantik spekulasi politik bahwa ia akan mundur dari kabinet jelang Pemilu 2024 ini.

Ia muncul di Makassar, Sulawesi Selatan saat Jokowi meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari pada Kamis (22/2).

Di hari yang sama, Basuki juga turut mendampingi Jokowi meresmikan akses Tol Makassar New Port (MNP).

Dalam peresmian ini, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Erick Thohir.

Sebelumnya, Basuki sempat tak tampak mendampingi Jokowi dalam peresmian ruas Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Indrapura-Limapuluh di Sumatera Utara pada Rabu (7/2) silam.

Kala itu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan Basuki tidak bisa hadir di Sumut lantaran masih menghadiri forum di luar negeri, yakni 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

[Gambas:Video CNN]

Hal ini pun memicu spekulasi politik bahwa Basuki mundur jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Rumor itu mulanya diungkap ekonom senior Faisal Basri.

Faisal mengaku mengajak sejumlah menteri untuk mundur dari kabinet karena Jokowi dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun rumor ini segera ditepis oleh Basuki. Ia menegaskan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan kabinetnya berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus. Perintahnya kan begitu," ujar Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

perang total tanpa akhir

Luhut ke Eks Menteri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan para mantan menteri harus bertanya ke diri sendiri terkait kontribusinya ke negara. Ia mengatakan setiap orang harus melakukan refleksi diri.

"Bekas-bekas menteri yang sudah berhenti, tanya dirimu apa yang sudah kau lakukan selama kau jadi menteri. Saya hanya merefleksi karena saya lebih tua dari mereka jadi saya punya hak ngomong gitu," katanya dalam Podcast Political Show CNN Indonesia, Rabu (7/2).

"Atau bekas gubernur tanya juga apa yang sudah kau buat? Kau buat keonaran atau apa yang Anda buat?," imbuhnya.

Ia menyayangkan jika ada tokoh publik menceritakan informasi yang tak utuh sehingga membuat kesimpulan yang tidak baik.

"Siapapun kita harus melakukan refleksi. Jangan membuat situasi tambah tidak baik dengan kehadiran atau ucapan kita," katanya.

[Gambas:Youtube]

Luhut sebelumnya sempat melontarkan kritikan kepada mantan menteri perdagangan dan kepala BKPM Thomas Lembong. Ia mengungkit 'kegagalan' Tom Lembong selama menjadi bawahan Jokowi.

Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin Online Single Submission (OSS).

Luhut mengatakan saat itu Jokowi menugaskan Tom Lembong yang kebetulan menjadi kepala BKPM untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun kata Luhut, sampai dengan Tom mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala BKPM tugas itu belum selesai.

Atas kegagalan itu, Luhut lantas meminta Tom berkaca. Ia ingin orang yang kini berada di balik pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin itu merefleksikan hasil kerjanya dulu sebagai bawahan Jokowi.

"Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai menteri perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu anda (kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk Online Single Submissions (OSS). Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam," ungkapnya dalam video di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

[Gambas:Video CNN]

Dua puluh tahun angin musim semi

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan