top slot gacor

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

TransJakarta Refund Rp11,64 Juta Saldo Konsumen yang Terpotong Dobel******

Direktur Utama PT JakLingko Indonesia M Kamaluddin mengatakan pihaknya sudah melakukan refundsebesar Rp11,64 juta kepada pengguna yang saldonya terpotong dobel (double deduct) dari total 1338 keluhan pengguna. 

Kamaluddin menyebut, data per 4 Oktober atau awal implementasi sampai dengan Selasa (15/11), sudah ada total keluhan dari 1338 pengguna layanan Transjakarta yang diterima JakLingko Customer Care dan teridentifikasi pada database transaksi di JakLingko Indonesia.

"Total refund yang berhasil dikembalikan sejumlah 3464 transaksi senilai total Rp 11.640.000 untuk para pengguna tersebut. Jumlah refund lebih besar dari keluhan dikarenakan ada beberapa pengguna yang mengalami lebih dari satu kali kejadian double deduct di Transjakarta," jelasnya dalam rilis resmi, Selasa (15/11).

"Setiap harinya laporan terkait hal tersebut (double deduct di Transjakarta) yang tercatat di JakLingko Customer Care semakin sedikit (kurang dari 20 laporan per hari), dan laporan yang masuk mayoritas pelanggan memfollow-up proses refund atas laporan mereka sebelumnya," ujar Kamaluddin.

Ia lantas memohon agar pelanggan Transjakarta bersabar karena seluruh permohonan refund yang berhasil terverifikasi akan diproses pengembaliannya sesuai antrean.

Jika masih ada pelanggan yang mengalami kejadian double deduct, Kamaluddin meminta untuk dapat segera melaporkannya ke JakLingko Customer Care pada nomor 0812-6000-1440.

Apabila kejadian tersebut diverifikasi terjadi, maka pelanggan berhak mendapatkan refund atas transaksi tersebut melalui tiga pilihan cara pengembalian, yaitu melalui aplikasi JakLingko, transfer bank, atau transfer dompet elektronik.

Berikut langkah-langkah pengembalian saldo kartu uang elektronik saat terpotong dobel di Transjakarta:

1. Siapkan kartu dan infokan nomor Kartu/PAN yang mengalami kendala terpotong dua kali saat tap in dan tap out (foto belakang kartu).

2. Unduh Aplikasi JakLingko melalui (bit.ly/JLIApps)

3. Saldo akan dikembalikan pada dompet digital di Aplikasi JakLingko

4. Dana refund akan dikirimkan maksimal H+7 hari kerja (terhitung dari tanggal pelaporan) setelah semua data dan langkah-langkah tersebut lengkap.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan saya

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Saya kembali dari ruang dewa utama

Anggaran Jalur Sepeda DKI Jakarta Dihapus Tahun Depan******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus anggaran jalur sepedamulai tahun depan. Hal ini sudah disepakati bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan kesepakatan penghapusan anggaran jalur sepeda itu diambil dalam rapat antara Komisi B dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu di Bogor.

"Ya, akhirnya di dalam rapat disetujui," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (16/11).

Rencana pembangunan jalur sepeda itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026 yang disusun mantan Gubernur Anies Baswedan sebelum lengser.

Dalam RPD itu Anies mencantumkan target jalur sepeda di Jakarta pada 2026 mencapai 535,68 kilometer.

"Kita mempertanyakan awalnya, itu bagaimana kok mau perpanjang lagi, sedangkan yang ada aja enggak terurus," kata Gilbert.

"Yang menempati sepeda motor sama starling (tukang kopi keliling), terus sekarang kalian mau perpanjang, ya mereka enggak jawab dong, kalau gitu hapus saja," ujarnya.

Awalnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Di samping itu, DKI juga berencana mengajukan anggaran Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda secara menyeluruh.

"Katanya mau dikaji dulu. Apanya yang mau dikaji, orang kita bisa melihat kasat mata kok," papar dia.

Gilbert berdalih bahwa DPRD tak anti dengan pembangunan jalur sepeda. Namun demikian, menurutnya saat ini jalur sepeda bukan suatu prioritas pembangunan di Jakarta.

Menurut dia saat ini yang harus jadi fokus utama Pemprov DKI adalah membenahi transportasi publik. Pasalnya, selama ini juga masih belum banyak orang yang menggunakan jalur sepeda.

"Kita tidak menentang itu, tapi jangan itu yang prioritas, kemudian itu enggak berfungsi. Itu aja persoalannya. Tidak ada yang menentang itu dibangun nanti, tapi jangan juga dipaksakan sekarang," ungkap Gilbert.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda tahun 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hal ini diputuskan atas saran sejumlah anggota dewan.

Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar. Namun, anggaran itu akhirnya dinolkan.

[Gambas:Video CNN]

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Twitter hingga Amazon, Kenapa Raksasa Teknologi PHK Massal Karyawan?******

Perusahaan raksasa teknologi marak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akhir-akhir ini, mulai dari Twitter, Meta, hingga Amazon.

Sejak akuisisi Twitter dirampungkan Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah pekerja di perusahaan tersebut terkena PHK.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

Mengutip NPR, lebih dari 24 ribu pekerja teknologi di 72 perusahaan Amerika Serikat (AS) terkena PHK November ini. Jumlah tersebut menambah total 120 ribu pekerja yang telah dirumahkan selama 2022 ini.

Analis Teknologi Paolo Pestacore menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu telah membuat pertaruhan besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, apalagi untuk menghasilkan keuntungan.

"Kekhawatiran besar mengingat kita sedang memasuki periode resesi. Ini menciptakan banyak ketidakpastian karena sulit untuk memprediksi perilaku dan pengeluaran konsumen," katanya kepada Daily Mail, dikutip Rabu (16/11).

Analis Utama GlobalData Laura Petrone menjelaskan PHK adalah suatu konsekuensi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang disibukkan dengan proyek-proyek baru ketika pertumbuhan ekonomi melambat.

"PHK, pertama-tama, mencerminkan perlambatan ekonomi makro dan fakta bahwa pasar kerja melemah. Perusahaan media sosial, seperti Meta dan Twitter adalah yang paling rentan dalam prospek ekonomi yang memburuk ini, karena mereka paling rentan terhadap perlambatan belanja iklan," jelasnya.

Profesor Columbia Business School Dan Wang menanggapi langkah PHK yang dilakukan raksasa teknologi dunia adalah upaya perusahaan untuk sebisa mungkin memangkas biaya.

"Ketika mereka memotong biaya, hal pertama yang harus dilakukan biasanya adalah biaya tenaga kerja dan juga periklanan dan pemasaran," kata Wang kepada Business Insider.

Ada juga anggapan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi, seperti Amazon, Meta, dan Google memiliki tahun fiskal yang berakhir pada akhir 2022 atau awal 2023. Oleh karena itu, mereka diklaim ingin mengurangi biaya dari neraca mereka sekarang, sebelum tahun fiskal ditutup.

Namun, Wakil Presiden dan Analis Utama di Forrester JP Gownder mengatakan bahwa ada spekulasi lain di mana beberapa perusahaan bergerak dengan menilai kondisi ekonomi yang dilakukan sebagian besar perusahaan lain.

"Menonton perusahaan lain yang setara, belum tentu pesaing, tetapi perusahaan serupa dengan Anda di sektor teknologi, dapat membuat Anda berkata, 'Ah, ini saatnya'. Ada sedikit pemikiran kelompok di Silicon Valley," katanya.

Baru-baru ini, Amazon dikabarkan berencana melakukan PHK terhadap sekitar 10 ribu karyawan. PHK tersebut kemungkinan mencakup staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu.

Namun, jumlah karyawan yang terdampak bisa berubah.

Awal bulan ini, Amazon mengatakan membekukan perekrutan perusahaan "untuk beberapa bulan ke depan" mengutip ketidakpastian ekonomi dan "berapa banyak orang yang telah kami pekerjakan" dalam beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak sedang bermain-main

Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebutkan jumlah pekerjayang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 79.316 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan APINDO sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan berdasarkan laporan APINDO Jawa Barat, sudah ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, dan 16 perusahaan menutup operasi produksinya.

Dari pengurangan pekerja dan penutupan pabrik, total  korban PHK di Jawa Barat sebanyak 79.316 orang.

APINDO mengatakan bahwa industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) termasuk pakaian jadi (garmen) dan produk alas kaki telah mengalami tekanan serius.

Penurunan order akhir 2022 dan pengiriman sampai dengan kuartal pertama 2023 bahkan sudah mengalami penurunan di kisaran 30 sampai 50 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut telah memaksa perusahaan yang berstatus sebagai anggota APINDO melakukan pengurangan produksi secara signifikan dan berdampak pada pengurangan jam kerja hingga PHK.

[Gambas:Video CNN]