voucher goride terbaru

Rekor pertempuran inti

Kemenko Perekonomian Apresiasi Pemberitaan Positif Selama KTT G20******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi insan media di Indonesia yang membawa pesan positif dan semangat perubahan melalui pemberitaan-pemberitaan selama penyelenggaraan KTT G20.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat Forum Diskusi Hasil Working Groups G20 bersama sejumlah Pemimpin Redaksi pada 15-16 November 2022 lalu di Jimbaran, Bali.

Selain diikuti oleh sejumlah Pemimpin Redaksi nasional, forum diskusi tersebut juga ikut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Chair dan Co-Chair Working Group G20, Pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko Perekonomian, serta sejumlah pejabat dari Kementerian terkait.

"Sesuai dengan pesan Pak Menko Airlangga, kami diminta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pemimpin Redaksi dan juga Pak Dubes," ungkapnya saat membuka forum diskusi tersebut.

"Ini luar biasa untuk menyampaikan hal yang sangat penting secara langsung, sehingga di luar apapun beritanya, teman-teman lebih paham karena mendapatkan penjelasan langsung dari Chair dan Co-Chair. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Presidensi G20 kita, dari Indonesia untuk dunia," tambahnya.

Susiwijono menyampaikan sekilas terkait beberapa pembahasan di Sherpa Meeting, sesi pertama forum diskusi tersebut diawali dengan pembahasan terkait dengan ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba selaku Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20 dihadirkan sebagai narasumber menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital. Indonesia sendiri merupakan Ketua DEWG yang pertama.

Salah satu tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital, kata dia, yakni literasi digital yang masih perlu banyak peningkatan, mengingat faktor risiko terhadap akses data pribadi masih cukup besar. Lebih lanjut, Sekjen Mira menjelaskan pentingnya seluruh masyarakat untuk diedukasi perihal perlindungan data pribadi.

"Kita harus teredukasi terkait perlindungan data pribadi. Itu dari sisi internal kita. Dan saya juga setuju bahwa perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkap Sekjen Mira.

Sementara itu, untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan transformasi digital saat ini, Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pihak industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam agenda-agenda strategis terkait transformasi digital.

Selain itu, kolaborasi global juga dibutuhkan mengingat tantangan digitalisasi tersebut juga bersifat global.

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

43 Perusahaan Siap Melantai di Bursa Akhir Tahun Ini dan 2023******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sekitar 43 perusahaan sedang mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada akhir tahun ini dan 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memperkirakan dana yang bisa terkumpul dari pencatatan saham ke 43 perusahaan tersebut sekitar Rp47 triliun.

"Sampai dengan siang ini, 21 November 2022, terdapat 43 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI dengan perkiraan dana yang dihimpun sebesar Rp47,2 triliun," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (21/11).

Kemudian, ada empat perusahaan dari sektor kesehatan, empat perusahaan dari sektor properti dan real estat, tiga perusahaan dari sektor infrastruktur, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor barang konsumen primer, dan dua perusahaan dari sektor barang baku.

"Berdasarkan data di atas, perusahaan pada sektor consumer cyclicals, technology, dan energy paling banyak pada pipeline pencatatan saham, sedangkan sisanya tersebar pada sektor lainnya," jelas Nyoman.

Dari perusahaan yang ada di pipeline tersebut, bahkan ada yang menargetkan emisi lebih dari Rp1 triliun, yaitu dua perusahaan di sektor energi dan satu perusahaan di sektor keuangan.

"Dari 43 perusahaan yang berada dalam pipeline pencatatan saham, ada sekitar 33 persen yang merencanakan pencatatan di 2023. Sedangkan sisanya berencana dicatatkan 2022," jelasnya.

Sementara itu, sampai dengan hari ini, total jumlah perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI berjumlah 54 perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif tersembunyi dibalik penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Danang menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki kebijakan.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB. Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang juga mengatakan Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidak pastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi kedepan," tandas Danang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

keyakinan abadi

Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech******

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memproyeksikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terjadi di berbagai perusahaan layanan digital mulai dari fintech, edutech, hingga healthtech.

Hal ini terjadi lantaran persaingan pencarian investor yang semakin ketat di tengah ancaman resesi global pada 2023 nanti. Agresivitas perusahaan digital saat ini disebut tidak sebanding dengan pencarian dana baru dari investor.

"Banyak investor, terutama asing, menjauhi perusahaan dengan valuasi tinggi, tetapi secara profibilitas rendah atau model bisnisnya tidak berkelanjutan," tutur Bhima dalam keterangan resmi, Jumat (18/11).

Pasca pandemi, jumlah pengguna awalnya diharapkan meningkat dan profibilitas layanan digital terus berlanjut. Namun, konsumen terutama di Indonesia ternyata berhadapan dengan kenaikan inflasi pangan dan energi sehingga mengurangi pembelian melalui platform digital.

Selain itu, fenomena over-staffing atau melakukan rekrutmen secara besar-besaran juga menjadi salah satu penyebab maraknya PHK di perusahaan digital.

Banyak pendiri dan CEO perusahaan yang terlalu optimis pengguna layanan online akan meningkat. Namun, ternyata masyarakat lebih memilih berbelanja secara offline pasca pandemi covid-19.

"Akibat over-staffing biaya operasional membengkak, dan menjadi beban kelangsungan perusahaan digital," terang Bhima.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu turun tangan memastikan korban PHK, baik karyawan tetap maupun kontrak untuk mendapatkan haknya sesuai aturan ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan harus membuat posko pengaduan korban PHK yang tidak mendapatkan haknya seperti pesangon yang tidak dibayar penuh maupun ditangguhkan.

Pemerintah juga disebut perlu mempersiapkan lapangan kerja baru. Misalnya, korban PHK startup bisa diserap ke anak cucu BUMN.

"Hal ini untuk menghindari hysteresis atau pelemahan keahlian karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skill worker menganggur terlalu lama," jelasnya.

Gelombang PHK menjadi momok di tengah gejolak perekonomian global belakangan ini. Sejumlah startup dalam negeri mulai memangkas jumlah pekerjanya, seperti LinkAja, SiCepat, dan Zenius.

Terbaru, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) melakukan PHK sebanyak 12 persen atau 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

[Gambas:Video CNN]

kebangkitan orang mati

Menko Airlangga Ajak Menteri******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah Indonesia mengajak sejumlah negara APEC mendukung upaya dunia menuju transisi hijau.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menghadiri rangkaian acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Weeks di Thailand, pada 16-20 November 2022.

Mengawali rangkaian kegiatan, Airlangga memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam acara APEC Ministerial Meeting (AMM), Kamis (17/11).

"Model ekonomi BCG sangat relevan dengan adanya berbagai tantangan di depan. Model ekonomi ini tidak hanya dapat mendukung kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mendukung keberlangsungan generasi masa depan kita," jelas Menko Airlangga.

Pemerintah RI, kata Airlangga, mengusulkan dua prioritas yakni meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau serta mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi.

Terkait usulan meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau, Airlangga menyoroti besarnya kebutuhan investasi untuk melakukan transisi hijau sehingga APEC perlu membentuk mekanisme pembiayaan untuk mendukung implementasinya di ekonomi anggota.

Indonesia sendiri membutuhkan sekitar US2.8 miliar untuk mencapai target National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030.

"Sehingga diperlukan mekanisme pembiayaan yang inovatif, termasuk dari sektor privat, komunitas internasional, atau bauran pembiayaan lainnya," ujarnya.

Kemudian terkait usulan dalam mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, Airlangga mengungkapkan bahwa ekonomi berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusional dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau.

Airlangga menekankan pentingnya APEC sebagai "incubator of ideas" untuk menggalang kerja sama konkret dalam mendukung pertukaran pengetahuan dan informasi serta kolaborasi riset untuk mendukung transisi hijau yang merata di antara ekonomi APEC.

akun profesional kaisar

UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Bakal Ampuh Kerek Daya Beli******

Pemerintah menetapkan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut aneh dan tak akan mempan mengerek daya beli masyarakat.

Kenaikan upah tahun depan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.Kedua, rumus perhitungan upah minimum.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10 persen. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi.

"Harusnya upah minimum 10 persen yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10 persen. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10 persen dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, jika melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lonjakan inflasi, maka kenaikan ideal UMP 2023 harusnya di atas 10 persen. Namun, jika hanya 10 persen pun sudah mencukupi, asal itu minimal bukan maksimal.

Sebab, kenaikan UMP minimal 10 persen masih bisa membantu masyarakat melakukan kegiatan belanja. Dengan demikian, konsumsi bisa terjaga di tengah lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa terus berlanjut.

"Kalau minimum 10 persen kenaikan UMP nya bisa diterima. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang diperkirakan masih akan berada di kisaran 5,5-6 persen sehingga ada surplus 4 persen, setidaknya untuk belanja. Jadi daya beli tidak tergerus oleh inflasi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PHK Makin Banyak