pengajuan kredit pintar malam hari

Selir iblis yang tiada taranya

Bank Swiss UBS PHK 3.000 Karyawan Demi Hemat Rp152,3 T******

UBS berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 3.000 karyawan di Swiss. Langkah ini diambil demi menghemat biaya operasional sebesar US miliar atau Rp152,3 triliun (Kurs Rp15.238 per dolar AS).

PHK ini juga tak lepas dari langkah perbankan asal Swiss tersebut yang mengakuisisi Credit Suisse beberapa waktu lalu.

Dilansir dari CNN Business, Jumat (1/9), PHK tersebut berjumlah sekitar 8 persen dari total staf UBS di Swiss.

CEO UBS Sergio Ermotti mengatakan PHK akan berlangsung selama beberapa tahun. Pihaknya juga berjanji akan memberikan dukungan keuangan, layanan penempatan kerja, dan peluang pelatihan ulang kepada karyawan yang terkena dampak.

"Setiap kehilangan pekerjaan adalah hal yang menyakitkan bagi kami. Sayangnya, dalam situasi ini, PHK tidak dapat dihindari," ucapnya.

Lihat Juga : Jalan Panjang China Lepas dari Polusi Udara Menuju Energi Bersih

UBS sendiri memiliki 122 ribu tenaga kerja secara global. Setelah mengakuisisi Credit Suisse, sekitar 8.000 pegawai di perusahaan tersebut mengundurkan diri secara sukarela pada paruh pertama tahun ini.

Ermotti memperkirakan akan lebih banyak lagi karyawan yang mengundurkan diri atau pensiun. Namun, jumlah pekerja harus terus dikurangi di luar Swiss untuk mencapai tujuan penghematan.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

Erick Thohir Rombak Susunan Dewan Komisaris Angkasa Pura I******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT Angkasa PuraI (AP1).

Hal tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-227/MBU/08/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I.

Melalui surat keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada Senin (7/8) tersebut, Erick memberhentikan dengan hormat Djoko Sasono sebagai Komisaris Utama AP I dan Tri Budi Satriyo sebagai Komisaris Independen.

"Mewakili Manajemen, kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Djoko Sasono dan Bapak Tri Budi Satriyo atas kontribusi dalam membina serta mengarahkan manajemen AP1 selama periode lima tahun terakhir. Kami juga mengucapkan selamat dan menyambut dengan hangat Bapak Novie Riyanto sebagai Komisaris Utama perusahaan. Dengan pengalaman dan expertise beliau yang telah malang melintang di dunia penerbangan dan kebandarudaraan nasional. Kami optimistis Pak Novie akan dapat membawa kontribusi positif terhadap perusahaan," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (8/8).

Ia mengatakan sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama AP I, Novie Riyanto telah banyak dipercaya untuk mengemban berbagai posisi penting dan strategis di bidang penerbangan nasional, di antaranya Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan (2015-2016), Direktur Utama Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia (2016-2020), Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2020-2022).

Novie juga tercatat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-2023).

Dengan perombakan tersebut, berikut susunan Dewan Komisaris AP I selengkapnya:
1. Komisaris Utama: Novie Riyanto
2. Komisaris Independen: Irfan Wahid
3. Komisaris Independen: Erwan Agus Purwanto
4. Komisaris: Danang Parikesit
5. Komisaris: Elen Setiadi
6. Komisaris: Hidayat Amir

Master Pedang Sembilan Surga

Intiland hingga Ciputra Mau Bangun Tower Rumah Susun di IKN******

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan sebanyak 10 perusahaan swasta bakal membangun proyek 200 tower rumah susun atau rusun di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kalau rusun ini dibagi dua, ada yang dibangun APBN, pemerintah dari PUPR akan membangun 47 tower. Kemudian dari swasta saat ini sudah ada 10 perusahaan yang akan bangun. Ini ada yang dari Indonesia, ada yang dari konsorsium Tiongkok dengan Indonesia, dan dari Korea," katanya di sela acara ASEAN Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9). 

Agung menjelaskan saat ini tengah dilakukan feasibility study atau studi kelayakan.

Dari 10 perusahaan tersebut beberapa di antaranya terdapat nama Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

"Dari 10 itu ada Sumarecon, ada yang namanya PT Nindya Karya (Persero), yang ada BUMN-nya. Ada Wika Gedung. Kemudian swasta lagi ada Intiland, terus ada Triniti Land dan Ciputra," ungkapnya. 

Sementara itu, Agung Sedayu bakal menggarap proyek dengan skema investasi swasta dan bukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Mereka akan menggarap proyek seperti mal, hotel dan lainnya.

Lihat Juga : Perusahaan Malaysia Siap Bangun 20 Tower Apartemen di IKN

"Agung Sedayu bukan di hunian KPBU. Dia di sektor playtadi, yang investasi murni, mix use development. Yang bikin mall, hotel, itu Agung Sedayu. Rumah sakit ada Hermina, ada juga hotel, beberapa brand hotel minggu depan akan diumumkan," katanya.

Adapun nilai investasi di sektor play atau hiburan diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Pada kesempatan itu ia menjelaskan pembangunan IKN banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52 persen. Sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni.

"Kalau tidak salah IKN itu US miliar, atau Rp500 triliun. Itu kan 20 persennya APBN negara. Banyak untuk yang (proyek) worktadi. Tapi kemudian 52 persen itu adalah KPBU, dan banyak di (proyek)live. Nah kemudian yang (proyek) playitu adalah swasta, murni investasinya. Jadi ada 3, APBN, KPBU dan swasta," ungkapnya. 

Sementara itu sejumlah negara ASEAN juga disebut bakal investasi juga di IKN.

Misalnya, Malaysia yang bakal menggarap 20 tower rusun lewat dua perusahaannya. Lalu ada juga dari Singapura yang tertarik investasi di sektor energi terbarukan.

"Dari Singapura itu mereka paling minat renewable energy, kemudian pengolahanwaste," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

Akun Instagram LRT Jabodebek Diretas, Jadi Buat Tebus Murah Iphone 14******

Akun instagramLRTJabodebek diretas pada Rabu (9/8). Akun @lrt_jabodebek diretas menjadi akun buat tebus murah Iphone 14.

Manajer PR LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan peretasan terjadi pukul 13.58 WIB. Kuswardoyo meminta masyarakat agar tidak terpancing dengan adanya info dan promosi yang diberikan oleh akun Instagram @lrt_jabodebek.

"Hingga saat ini kami tidak pernah memberikan informasi promo barang apapun melalui akun medsos LRT Jabodebek,"ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/8).

Kuswardoyo mengatakan insiden peretasan itu saat ini sedang ditangani oleh tim IT PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, akun instagram @lrt_jabodebek mengunggah pengumuman membagikan iphone 15 promax secara gratis. Iphone diberikan gratis kepada dua orang pengikut @lrt_jabodebek.

"SPESIAL PROMO GIVE AWAY TEBUS MURAH KHUSUS UNTUK FOLLOWERS @Lrt_jabodebek , 2 ORANG TERCEPAT NEW IPHONE 14 PROMAX 256GB GARANSI RESMI IBOX," tulis akun @lrt_jabodebek.

[Gambas:Instagram]

Raja bola nomor 1

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]