slot ter maxwin

Jalan peri berkabut

IHSG Akhirnya Jebol ke Atas Rp7.000 Lagi Usai Terbang 1,4 Persen******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.004 pada Rabu (23/11). Indeks saham melemah 97,3 poin atau 1,4 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,73 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,06 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 315 saham menguat, 226 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,29 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong 1,18 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan 0,13 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak bertenaga. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,3 persen, indeks DAX di Jerman 0,15 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis 0,23 persen.

Mengikuti jejak Asia dan Eropa, bursa saham AS juga ramai-ramai menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,41 persen, indeks NYSE Composite 0,29 persen, dan indeks NASDAQ Composite 0,46 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya dipermainkan oleh dunia

UMP Buruh di Yogyakarta Naik Rp144 Ribu Jadi Rp2,12 Juta di 2024******

Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta(DIY) mengumumkan UpahMinimum Provinsi (UMP) di wilayah mereka naik 7,27 persen menjadi Rp2.125.897,61 pada tahun depan.

"Naik 7,27 persen, atau sebesar Rp144.115,22," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11).

Beny menuturkan, penghitungan UMP DIY tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekera atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

Selanjutnya, dengan nilai inflasi yang telah dirasionalisasi itu dilakukan penghitungan menggunakan ketentuan formula sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.

"Naiknya cukup signifikan, walaupun di sana-sini ada dinamikanya," katanya.

Beny menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY selambat-lambatnya tujuh hari ke depan.

"UMK semestinya lebih tinggi daripada UMP, dasar rujukannya itu. Paling lambat 28 November besok sudah diputuskan UMK masing-masing kabupaten/kota. Nanti 30 November UMK se-DIY disampaikan Bapak Gubernur," pungkasnya.

Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

[Gambas:Video CNN]

Legenda tangan dan mata

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Pedang Cerah

151 Perusahaan Akhirnya Parkir Devisa Hasil Ekspor Rp34 T di RI******

Bank Indonesia (BI) mencatat sudah ada 151 perusahaan yang menaati kebijakan devisahasil ekspor (DHE) di Indonesia dengan memarkirkan dolar bernilai US,2 miliar atau setara Rp34,2 triliun (asumsi kurs Rp15.554 per dolar AS) di dalam negeri.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan term deposit DHE (TD DHE)kini sedang dalam tren peningkatan.

"Jadi kalau bulan lalu Oktober (2023) saya sampaikan posisi outstandingTD DHE kita US,8 miliar, sekarang ini sudah berada di level US,2 miliar. Komposisinya itu kalau bulan lalu tenor 3 bulan masih 84 persen, sekarang sudah 96 persen," rinci Destry dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/11).

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan TD DHE hingga supply demandvaluta asing sangat berpengaruh terhadap lalu lintas devisa. Pada akhirnya, ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Di lain sisi, ia merinci posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2023 ada di level US3,1 miliar. Ini setara pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor, pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan bakal mengevaluasi kebijakan wajib parkir dolar AS bagi para eksportir. Ia menyinggung soal ketidakpastian global yang mempengaruhi nilai ekspor dan impor Indonesia.

"Kami akan lakukan evaluasi devisa hasil ekspor karena DHE belum maksimal dalam 3 bulan ini. Kita masih melihat potensi US miliar dari devisa ini masih parkir di tempat lain," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Aturan parkir dolar ini diterbitkan Presiden Joko Widodo melalui PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2023. Beleid ini mencabut kedudukan PP Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan para eksportir menyimpan DHE sebesar 30 persen selama tiga bulan.

Pengusaha yang diwajibkan menyimpan DHE sumber daya alam (SDA) adalah mereka yang punya nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, eksportir tak diwajibkan memarkir DHE di perbankan.

Akan tetapi, pengusaha dengan nilai ekspor di bawah US0 bisa tetap sukarela menempatkan DHE tersebut di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lain.

Tuhan Surgawi yang Agung

UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2024 naik hanya Rp66.532 atau 2,5 persen menjadi Rp2.727.812.

Sementara, UMP 2023 yang sebesar Rp 2.661.280.

Ketetapan upah buruh di 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten.

Dalam surat yang diteken Pj Gubernur Banten Al Muktabar, kenaikan UMP 2024 mengikuti sejumlah aturan. Pertama, PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja.

"UMP sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan," isi SK gubernur itu.

"Penyelesaian permasalahan upah minimum dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja secara bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Disnakertrans," kutipan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan penyihir

Teten Ungkap Kredit Macet 421 Pelaku UMKM Tembus Rp22 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mencatat kredit macetpelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun.

Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang.

"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi UMKM, total kredit yang bermasalah adalah sebesar Rp22,9 triliun yang mencakup 421 ribu pelaku UMKM," ungkap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Teten menambahkan atas hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga arahan presiden yang disampaikan di dalam rapat kabinet.

Pertama, mencari solusi dan evaluasi atas permasalahan kredit UMKM yang berpihak kepada pelaku UMKM. Kedua, meningkatkan porsi kredit UMKM dari 25 persen pada 2023 menjadi 30 persen pada 2024.

Ketiga, menyelesaikan hal-hal yang terkait kriteria hapus buku dan hapus tagih serta restrukturisasi UMKM kurang dari satu bulan.

Teten merinci sejumlah aturan yang menjadi alas hukum hapus tagih, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Lihat Juga : Pertamina Selidiki Sumur Keluar Minyak Pertalite di Sintang Kalbar

"Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa kredit macet adalah salah satunya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit," ucap Teten.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total jumlah kredit UMKM seluruh Indonesia mencapai Rp1.376 triliun per Mei 2023. Sementara, total kredit macetnya mencapai Rp53,81 triliun.

Jika dilihat jumlah kredit dan kredit macet UMKM ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Lihat saja, pada 2018 jumlah kredit UMKM mencapai Rp969 triliun, sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp32,42 triliun.

Angka tersebut kemudian meningkat pada 2019. Pada tahun itu, jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.044 triliun, sementara jumlah kredit macetnya mencapai Rp36,21 triliun.

Pada 2020, jumlah kredit UMKM kembali naik menjadi Rp1.088 triliun. Adapun jumlah kredit macetnya mencapai Rp43,11 triliun.

Jumlah kredit UMKM kembali naik pada 2021, yakni Rp1.221 triliun. Sementara, jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,75 triliun.

Selanjutnya, kredit UMKM naik lagi menjadi Rp1.348 triliun per Desember 2022. Sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,8 triliun.

[Gambas:Video CNN]