jokerbet303 slot

situs lengkap slot 700Jutaan kata 421907Orang-orang telah membaca serialisasi

《jokerbet303 slot》

Hamas yakin tidak ada halangan untuk bentuk pemerintah bersama******

Moskow (ANTARA) - Hamas yakin tidak ada perbedaan antara pihaknya dengan faksi Palestina lainnya yang menghalangi pembentukan pemerintah bersama, demikian ungkap wakil kepala biro politik kelompok itu Mousa Abu Marzok kepada Sputnik setelah pertemuan inter-Palestina di Rusia.

Sejumlah faksi Palestina mengadakan pertemuan di Moskow mulai Kamis hingga Jumat, dimana pihak-pihak mengeluarkan komunike bersama.

Pejabat senior Hamas itu mengatakan formasi pemerintah bersama telah dibahas dalam pertemuan itu, namun hal itu memunculkan "beberapa perbedaan" antara pihak-pihak Palestina dan ditunda untuk memberi mereka waktu untuk menyepakati “modalitas dan bagaimana hal itu dapat dilakukan dalam perdamaian dalam waktu dekat.

“Tidak, tentu saja [perbedaan itu] dapat diatasi dan kami berharap kami dapat mengatasi semua kesulitan. Masalah utamanya adalah campur tangan eksternal Amerika Serikat dan Israel dalam urusan Palestina dan semua tujuan yang tidak dapat dicapai dalam perundingan kami justru karena hal ini,” kata Marzouk.

Dia melanjutkan bahwa kekuatan politik Palestina setuju untuk melanjutkan negosiasi pada pertemuan di Moskow, menambahkan bahwa pertemuan selanjutnya kemungkinan dilaksanakan di Moskow kembali dengan fokus pada "mekanisme pembentukan pemerintahan dan tanggung jawabnya."

“Kami akan melanjutkan perundingan ini untuk membentuk pemerintahan nasional dan sudah menangani masalah-masalah lainnya yang memerlukan perhatian dan diskusi. Jadi pembentukan pemerintahan akan dibahas pada pertemuan berikutnya,” kata Marzouk, seraya menambahkan bahwa pertemuan diharapkan akan segera diadakan.


Sumber: Sputnik

Baca juga: Hamas tegaskan Rusia harus jadi aktor penyelesaian konflik Jalur Gaza
Baca juga: Dubes Palestina yakin Hamas-Israel capai gencatan senjata saat Ramadan
Baca juga: Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza hampir 30.000 orang

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat******

Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.
"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu. Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem. "Aspek lain yang harus dipertimbangkan adalah derajat proporsionalitas antara hak suara yang sah dengan derajat keterwakilan di parlemen," ujarnya. Selain itu, Yanuar mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat agar suara rakyat nantinya tidak terbuang. "Iya betul, salah satu ciri bahwa pemilu itu menegakkan kedaulatan rakyat adalah semakin sedikitnya suara yang terbuang. Secara matematis tentu harus dihitung dulu supaya bisa ketemu angka toleransi yang membuat jarak antara suara terbuang dengan kursi parpol lebih proporsional," tuturnya. Yanuar menjelaskan semakin sedikit suara yang terbuang, maka semakin demokratis pelaksanaan dari pemilu itu. "Dan di sini salah satu kunci penting penegakan kedaulatan rakyat. Suara rakyat ada representasinya di parlemen, tidak terbuang," kata Yanuar.
 Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut. Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.
“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS******

Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.

Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura  tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ciatoto、play88 slot game、grup prediksi togel

Terkait：koko138、mpo007、slot online terbaik、46 di erek erek、vip8et、daftar pinjol resmi ojk 2022 terbaru、jam jam gacor slot、situs slot member baru maxwin、daftar slot gampang maxwin、dewa4dku slot

---

---

bab terbaru：rtp mentos4d（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07