cara mendapatkan uang 100jt dengan cepat

Sistem yang akan diperbaiki

Tekan Deforestasi, Bank Dunia akan Bayar Indonesia Rp1,6 T******

Indonesia akan menerima pembayaran hingga US0 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Duniauntuk penguranganemisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pemerintah sendiri telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar US,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari program tersebut.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Kaltim, dari level Pusat (KLHK), pusat, sampai ke level tapak (masyarakat).

"Ini baru langkah awal. Upaya kami untuk mengelola hutan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau," ujar Siti.

Menurut Siti, pengurangan emisi di Kaltim berhasil dicapai melalui beberapa perubahan kebijakan, termasuk peningkatan tata kelola dan pemantauan hutan, restorasi ekosistem seperti pada lahan gambut dan mangrove, dan moratorium secara permanen untuk konversi lahan gambut dan hutan primer.

Selain itu, emisi juga turun berkat program-program untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan lahan, dan mendorong penghidupan bagi masyarakat pedesaan melalui program perhutanan sosial pemerintah dan kemitraan di sekitar kawasan konservasi," terang Siti.

Gubernur Kaltim Isran Noor akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dari hasil jangka panjang program dan pembayaran tersebut.

Manfaat itu termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

"Kami juga berharap bahwa program ini akan menarik sumber pembiayaan lain karena kami berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang," ujar Isran.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir dan kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang akan diperbaiki

Tekan Deforestasi, Bank Dunia akan Bayar Indonesia Rp1,6 T******

Indonesia akan menerima pembayaran hingga US0 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Duniauntuk penguranganemisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pemerintah sendiri telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar US,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari program tersebut.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Kaltim, dari level Pusat (KLHK), pusat, sampai ke level tapak (masyarakat).

"Ini baru langkah awal. Upaya kami untuk mengelola hutan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau," ujar Siti.

Menurut Siti, pengurangan emisi di Kaltim berhasil dicapai melalui beberapa perubahan kebijakan, termasuk peningkatan tata kelola dan pemantauan hutan, restorasi ekosistem seperti pada lahan gambut dan mangrove, dan moratorium secara permanen untuk konversi lahan gambut dan hutan primer.

Selain itu, emisi juga turun berkat program-program untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan lahan, dan mendorong penghidupan bagi masyarakat pedesaan melalui program perhutanan sosial pemerintah dan kemitraan di sekitar kawasan konservasi," terang Siti.

Gubernur Kaltim Isran Noor akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dari hasil jangka panjang program dan pembayaran tersebut.

Manfaat itu termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

"Kami juga berharap bahwa program ini akan menarik sumber pembiayaan lain karena kami berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang," ujar Isran.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir dan kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Harga Emas Bangkit di Level Rp961 per Gram Imbas Pelemahan Dolar AS******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp961 ribu per gram pada Rabu (9/11). Harga emas tercatat naik Rp11 ribu dari Rp950 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp15 ribu, dari Rp846 ribu menjadi Rp861 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp532,8 ribu, 2 gram Rp1,87 juta, 3 gram Rp2,78 juta, 5 gram Rp4,6 juta, 10 gram Rp9,14 juta, 25 gram Rp22,73 juta, dan 50 gram Rp45,39 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,22 persen menjadi US.712,3 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot melemah 0,21 persen ke US.708,8 per troy ons pada pagi ini.

Analis PT Sinarmas Futures Ariston Tjendra memproyeksi harga emas menguat hari ini. Hal ini seiring dengan pelemahan indeks dolar AS.

"Kenaikan harga emas sejalan dengan pelemahan dolar AS belakangan ini, di mana pelaku pasar mulai kembali masuk ke aset berisiko," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Namun demikian, pelaku pasar masih mewaspadai kebijakan suku bunga tinggi AS yang bisa kembali mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas. Pasalnya, tingkat inflasi Negeri Paman Sam masih tinggi di atas 8 persen.

Hari ini, Ariston memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.690 per troy ons dan resistance US.730 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Karyawan Twitter Cerita Kena PHK Elon Musk: Mendadak, Gak Jelas******

Elon Musk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada karyawan Twittersejak Jumat (4/11). Tetapi, PHK dikeluhkan karyawan terdampak karena caranya yang mendadak dan tidak jelas.

Mengutip CNN Business, banyak karyawan Twitter mulai membuat cuitan sejak Kamis malam bahwa mereka telah dikunci dan tidak mendapatkan akses email perusahaan bahkan sebelum pemberitahuan PHK.

"Baru saja keluar dari laptop kerja saya dan dihapus dari Slack. Sangat menyedihkan harus berakhir seperti ini," kata seorang karyawan Twitter usai terkena PHK massal.

Lebih lanjut, Balmain mengatakan bahwa email PHK tersebut tidak memberikan kejelasan rincian apa pun tentang mengapa dia terdampak pemecatan.

"Gelombang gangguan dan frustrasi, dan semua hal itu benar-benar diredakan oleh solidaritas ekstrem yang kami lihat dari orang-orang yang ada di perusahaan, orang-orang yang berada di posisi yang sama, orang-orang yang meninggalkan perusahaan tahun-tahun sebelumnya," tutur Balmain usai menjadi korban PHK massal Twitter.

Ketika PHK massal berlangsung, Musk disebut muncul untuk wawancara di konferensi investor dan berbicara tentang membuat kendaraan listrik yang lebih murah dan ambisinya untuk pergi ke Mars.

Pewawancara mengatakan bahwa Musk telah memberhentikan setengah dari karyawan Twitter dan Musk mengangguk, meski dia tidak mengomentari pernyataan itu.

Kepala Keamanan dan Integritas Twitter Yoel Roth mengonfirmasi jumlah karyawan secara keseluruhan dipotong sekitar 50 persen.

PHK menghilangkan 15 persen dari tim keamanan perusahaan, yang mengarah ke pengurangan layanan pelanggan. Tetapi, Roth berdalih kebijakan itu sedikit berdampak pada moderasi konten.

Di lain sisi, karyawan Twitter telah melayangkan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan federal San Fransisco.

Salah satu satu pegawai Twitter mengatakan akan diberhentikan pada 1 November tanpa pemberitahuan atau pesangon.

Penggugat yang diwakili pengacara Shannon Liss-Riordan meminta pengadilan memerintahkan Twitter mematuhi US Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act.

Mereka berargumen keputusan PHK Twitter melanggar WARN Act. Aturan ini menyebut perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberi tahu karyawan mereka tentang pemutusan hubungan kerja 60 hari sebelumnya. Perusahaan juga harus memberikan upah pesangon selama 60 hari kepada pekerja.

Pengacara penggugat juga tengah menyelidiki kemungkinan ada diskriminasi dalam pemilihan karyawan yang bakal di PHK tersebut.

Ia menilai Musk tampak membingkai PHK besar-besaran ini diperlukan untuk perusahaan, seperti perusahaan media sosial lainnya yang mengalami tantangan pendapatan sebelum akuisisi ketika pengiklan berpikir kembali tentang pengeluaran di tengah kekhawatiran resesi.

Twitter memiliki sekitar 7.500 pekerja sebelum pengambilalihan Musk, dengan sekitar 3.700 karyawan diberhentikan. PHK massal ini terjadi ketika Musk berupaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Blibli IPO, Saham Langsung Naik 4,9 Persen******

PT Global Digital Niaga Tbk Indonesia (Blibli) melihat sahamnya naik 4,9 persen pada awal pada penawaran umum perdana atau IPO, Selasa (8/11), di mana operator mal tersebut menargetkan sebanyak Rp7,99 triliun atau setara dengan US9 juta.

Mengutip CNA, perusahaan menawarkan sebanyak 17,77 miliar lembar saham atau 15 persen dari total modal dalam penjualan saham awal bulan ini seharga Rp450 per lembar.

Saham tersebut sempat menyentuh Rp472 dalam debutnya yang berlawanan dengan pemukulan saham-saham teknologi di seluruh dunia, sebelum mundur ke Rp454 per lembarnya.

Penawaran umum perdana Global Digital Niaga mengikuti penjualan senilai US,1 miliar saham perusahaan teknologi terbesar di Indonesia PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk awal tahun ini, dan penjualan US,5 miliar tahun lalu dari saingannya PT Bukalapak.com Tbk.

[Gambas:Video CNN]