petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol aman

link slot luar 546Jutaan kata 21433Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol aman》

Wakil Ketua TPN Benny Rhamdani tunggu hasil perhitungan resmi KPU******

Wakil Ketua TPN Benny Rhamdani tunggu hasil perhitungan resmi KPU
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani berikan keterangan kepada wartawan di Kantor Badan Saksi Nasional Partai Hanura, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani mengatakan pihaknya kini tengah menunggu hasil perhitungan suara resmi Pilpres 2024 yang sedang dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

TPN bersama para saksi, relawan dan kader partai politik pendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md juga akan mengawal jalannya penghitungan suara tersebut.

"Jadi kami menunggu perhitungan resmi KPU yang rekapitulasinya sedang dikerjakan oleh KPU. Nanti yang akan menjadi pembanding adalah formulir C Yang dimiliki oleh setiap saksi, dimiliki oleh setiap partai, dimiliki oleh setiap pasangan calon presiden," kata Benny di Kantor Badan Saksi Nasional Partai Hanura, Jakarta Selatan, Jumat.

Benny juga mengatakan TPN Ganjar-Mahfud percaya KPU akan bekerja secara profesional dalam mengemban amanat demokrasi yang salah satunya adalah memastikan penghitungan suara yang akurat pada Pilpres dan Pileg 2024.

"TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU melalui rekapitulasi hasil perolehan suara," ujarnya.

Baca juga: Ganjar: Ada anomali terhadap perolehan suara pilpres dan pileg

Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu juga mengungkapkan TPN telah menempatkan saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Indonesia untuk mengawal jalannya Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.

"TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830 ribu TPS, artinya hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan, yang sejak kemarin mereka sudah menyerahkan Formulir C, dimana formulir C ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara," tuturnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Ganjar tanggapi hasil hitung cepat sementara: Percaya enggak?

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks******

Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS 47 Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan/aa.
sudah menelusuri langsung ke lokasi dan memang di situ tidak ada TPS 3
Jakarta (ANTARA) - Bawaslu Jakarta Selatan (Jaksel) memastikan video viral yang beredar di dunia maya terkait surat suara yang telah tercoblos pasangan nomor urut 02 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Pejaten Timur, tidak benar atau hoaks.

"Seperti informasi video yang beredar, setelah kami telusuri ternyata di jalan Dadap RT/RW 03/03 Pejaten Timur, itu tidak ada TPS 3 dan dapat dipastikan hoaks," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan Ahmad Fahlevi di Jakarta, Kamis.

Fahlevi mengatakan setelah menerima video tersebut, pihaknya langsung mencari lokasi yang disebutkan dalam rekaman tersebut.

Akan tetapi kata Fahlevi, setelah ditelusuri tidak ditemukan adanya TPS 03 yang berada di Jalan Dadap RT/RW 03/03, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jaksel.

"Panwascam (panitia pengawas pemilu kecamatan)  sudah menelusuri langsung ke lokasi dan memang di situ tidak ada TPS 3," tuturnya.

Video viral yang dimaksud yaitu video yang dibagikan oleh akun @ShamsiAli2 di media sosial X dan telah tayang 1,9 juta kali serta sudah di postingulang sebanyak 13 ribu kali.

Video tersebut berdurasi 26 detik dengan narasi naskah "Sudah tercoblos untuk 02 di TPS 03, Jl. Dadap, RT003/RW 003, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jaksel. Malu-maluin… KPU / Bawaslu gimana ini?".

Sementara dalam video tersebut ada seseorang yang mengabadikan dengan kamera telepon seluler, kemudian ada warga yang memegang surat suara dan mengatakan "Sudah tercoblos di nomor 02. Ini kalau video walaupun diedit nanti tetap ketahuan kalau foto masih bisa di otak-atik. Ini akan kita ganti dan kita bikin berita acara," demikian isi dalam video tersebut.
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora
Baca juga: Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI komitmen awasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024******

Bawaslu RI komitmen awasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024
Arsip foto - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (tengah) bersama anggota Lolly Suhenty (kiri), danPuadi (kanan) foto bersama usai menyampaikan keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU/aa.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan di tingkat kecamatan.

"Sampai nanti selesai di tanggal 20 Maret, ya, untuk seluruh tahapan rekapitulasi ini menjadi tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu," kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat malam.

Lolly menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pada seluruh tahapan Pemilu, termasuk tahapan rekapitulasi. Oleh sebab itu, dirinya mengaku bahwa Bawaslu telah menyiapkan beragam strategi terbaik.

"Tentu kami menyiapkan berbagai strategi terbaik. Selain melakukan pengawasan secara melekat, kami juga lalu meng-collect (mengumpulkan), mendokumentasi dengan upaya-upaya terbaik, sehingga kalau nanti ada perselisihan berkenaan dengan hasil, kami memiliki basis data yang akurat," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Bawaslu RI sebut KawalPemilu tunjukkan kesadaran demokrasi meningkat
Baca juga: Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal
Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Baca juga: Bawaslu sebut petugas terus mengawasi proses rekapitulasi manual

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:erek2 nangka

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
asia76
erek barang
situs judi baru
roket288
jika pinjol tidak dibayar
angka jitu kamboja
akun demo slot 89
slot yang gacor malam ini
datasdy
Daftar isi semua bab
Bab 1 jika gagal bayar kredivo
Bab 2 agen asia 88
Bab 3 cara meminjam uang di shopee
Bab 4 situs freelance terpercaya
Bab 5 datamakau
Bab 6 situs tergacor slot
Bab 7 cara dapat uang di dana
Bab 8 buku erek erek togel
Bab 9 slot kami
Bab 10 angka jitu laba laba
Bab 11 slot mania 89
Bab 12 slot gacor terpercaya
Bab 13 situs gacor slot
Bab 14 situs judi online indonesia
Bab 15 28 di erek erek
Bab 16 angka jitu ayam jago
Bab 17 angka main china pools
Bab 18 slot jokerbet303
Bab 19 ajaib4d
Bab 20 permainan slot online
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2232bab
takutBacaan TerkaitMore+

Klan Badai

pinjol akulaku
Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah
Tiga dan lima tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022 keluar dari gedung Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Klan Badai

bethoki77
Soal tabrakan kereta Cicalengka, KNKT: Anomali sinyal terjadi sejak Agustus 2023
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Gusnaedi Rachmanas memberi keterangan dalam konferensi pers bertajuk, “Laporan Akhir Hasil Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian”, di Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jadi anomali berupa uncommanded signal serupa sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sejak Agustus tahun 2023.
Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan bahwa anomali berupa uncommanded signalantara Stasiun Cicalengka dengan Stasiun Haurpugur di Jawa Barat sudah terjadi sejak Agustus 2023.

“Jadi anomali berupa uncommanded signalserupa sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sejak Agustus tahun 2023,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Gusnaedi Rachmanas dalam konferensi pers bertajuk “Laporan Akhir Hasil Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian”, di Jakarta, Jumat.

Edi, sapaan akrab Gusnaedi, mengatakan bahwa anomali tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh, akibat kondisi tersebut selalu di-resetatau diatur ulang agar pelayanan kereta api dapat dilakukan kembali.

Adapun yang dimaksud oleh Edi mengenai pengaturan ulang, yakni ketika petugas menghapus blok atau perintah yang dirasa tidak pernah dilakukan oleh masing-masing petugas yang terkait.

“PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) yang berdinas pada saat itu mungkin sadar (ada anomali),” ujar Edi.

Edi memperkirakan, petugas yang menyadari adanya anomali lantas berkomunikasi dengan PPKA yang berada di sisi lain, kemudian menghapus blok yang tidak pernah dimintakan.

“Namun, anomali ini, yang terjadi empat kali ini, tidak tercatat atau tidak teridentifikasi sebagai gangguan blok, sehingga tidak tercatat pada laporan gangguan persinyalan,” kata Edi pula. Yang tercatat di laporan pergantian shift, kata Edi, hanyalah pemberitahuan bahwa tombol resetsudah terpakai.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait laporan akhir tim investigasi KNKT yang menunjukkan bahwa anomali berupa uncommanded signalmenjadi penyebab kecelakaan kereta api di Cicalengka, Jawa Barat yang melibatkan KA 350 CL Bandung Raya dan KA 65A Turangga.

Selain akibat anomali sinyal tersebut, Edi juga mengungkapkan terdapat faktor confirmation biasyang turut berkontribusi dalam kecelakaan tersebut. Confirmation bias, kata Edi, mempengaruhi proses pengambilan keputusan PPKA Stasiun Cicalengka dan PPKA Stasiun Haurpugur untuk memberangkatkan kereta api dari masing-masing stasiun.

Baca juga: Bey ungkap jalur kereta ganda Cicalengka rampung pertengahan 2024
Baca juga: Puan soroti sistem keamanan dalam kasus tabrakan kereta di Cicalengka

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan lahir

rtp slot live hari ini
G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan
Arsip - Warga Palestina melihat gedung tempat tinggal keluarga Tubasi dan Al-Sofi yang menjadi sasaran serangan Israel di Rafah, Gaza, 11 Februari 2024. (ANTARA/Anadolu/am)
Munich (ANTARA) - Negara-negara Kelompok Tujuh (G7) mendukung pendirian negara Palestina dan menekankan bahwa proses ke arah itu harus dimulai dengan dihentikannya pertempuran di Gaza, kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani pada Sabtu.

“Dokumen G7 berbicara tentang keinginan mencapai tujuan dua bangsa, dua negara, melalui penghentian atas konflik saat ini, yang akan memfasilitasi pembebasan sandera Israel tanpa syarat dan membantu penduduk sipil Palestina yang membutuhkan bantuan kemanusiaan," kata Tajani.

Dia menyampaikan hal itu kepada wartawan usai mengikuti pertemuan dengan para menteri luar negeri anggota di G7 pada Konferensi Keamanan Munich di Jerman.

“Setelah (penghentian konflik) itu, perundingan akan dimulai dan saya harap akan mengarah pada terciptanya perdamaian,” katanya.

Lebih dari 28.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan-serangan Israel di Jalur Gaza. Badan-badan PBB memperingatkan bahwa rencana serangan darat Israel di Kota Rafah di Gaza selatan dekat perbatasan dengan Mesir akan menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk bagi warga sipil di sana.

Sekitar 1,5 juta warga Palestina yang sebelumnya mengungsi akibat serangan Israel di Gaza kini berada di Rafah, setelah menyelamatkan diri dari konflik yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong Palestina itu.

Tajani mengatakan para menlu G7 mengutuk kelompok perlawanan Palestina Hamas dan mengesampingkan peran politik mereka di Gaza jika perang berakhir.

Sebaliknya, G7 mendukung Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi badan tersebut harus dirombak agar dapat menjadi “protagonis” di Gaza, kata Tajani.

“Posisi kami adalah, untuk menjamin keamanan Israel, kami minta agar para sandera segera dibebaskan dan mengupayakan deeskalasi untuk membantu warga sipil di Gaza,” katanya.

Dia menambahkan bahwa para menlu G7 mengutuk aksi kekerasan para pemukim Israel terhadap warga Palestina yang telah meningkat sejak 7 Oktober di wilayah pendudukan Tepi Barat.

PBB dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel itu bukan hanya ilegal, tetapi juga melemahkan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara.

AS, Inggris dan Prancis telah menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dan menyerukan agar pemerintah Israel berbuat lebih banyak untuk menghentikan kejahatan tersebut.

Israel dituduh melakukan genosida (pembersihan etnis) di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara mahkamah itu pada Januari memerintahkan Israel memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina di Gaza.

Tajani juga mengatakan bahwa G7 terus memberikan dukungannya kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia.

“Kami terus memberikan dukungan kepada negara ini (Ukraina), yang menjadi korban serangan tidak berdasar. Kami juga menyatakan dengan jelas bahwa batasan wilayah udara harus dihormati, setelah kami menerima berita tentang inisiatif ruang angkasa nuklir Rusia,” kata Tajani.

Dia merujuk pada laporan tentang rencana Moskow mengerahkan senjata nuklir di luar angkasa.

Menurut Tajani, meski kontribusi senjata Italia ke Ukraina lebih sedikit daripada negara-negara Barat lainnya, Italia telah berjanji untuk mendukung Ukraina dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat perang.

Menjelang pertemuan di Munich itu, para menlu G7 mengheningkan cipta selama satu menit untuk menghormati tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny yang meninggal di penjara Rusia pada Jumat, menurut presidensi G7 Italia itu.

“Rusia harus menjelaskan kematiannya dan menghentikan penindasan yang tidak dapat diterima terhadap perbedaan pandangan politik,” kata Tajani.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Italia berhenti dari program Inisiatif Sabuk dan Jalan milik China
Baca juga: G7 dukung jeda kemanusiaan di Gaza diperpanjang
 

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Lancer dari Arad

kami slot link alternatif
Polisi gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh Fahira pada Senin
Seorang warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 di Pulau Kelapa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu (14/2/2024) ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/aww.
sudah menyerahkan kasus dugaan pelanggaran (FI) ke polres setempat
Jakarta (ANTARA) - Polisi melakukan gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh caleg Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, pada Senin (19/2) mendatang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan sudah menyerahkan kasus dugaan pelanggaran (FI) ke polres setempat pada Jumat (16/2).

"Gelar perkara akan dilaksanakan pada Senin (19/2)," kata Benny di Jakarta, Sabtu.

Dalam surat yang ditunjukkan Benny kepada wartawan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Fahira Idris berupa penggunaan kapal milik Dishub DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.

"Dalam melaksanakan kampanye, terlapor (Fahira Idris) menggunakan kapal milik Dinas Perhubungan. Terlapor izin ke Dishub DKI Jakarta untuk sosialisasi peraturan atau serap aspirasi, namun pada faktanya terlapor melaksanakan kegiatan kampanye," kata Benny.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menelusuri dugaan sebanyak tiga pelanggaran kampanye jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 demi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ini semua masih ditelusuri kalau memang nanti ada pelanggaran dan bukti-buktinya kuat tentu kami akan menindak secara tegas," kata  Benny di Jakarta, Senin (12/2).

Benny menuturkan Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan sidang pembacaan temuan dan berikutnya pembacaan jawaban serta pemeriksa saksi-saksi. Pihaknya masih menelusuri dan mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Adapun dia merinci tiga dugaan pelanggaran yakni salah satu calon legislatif (caleg) yang menggunakan kapal Dinas Perhubungan untuk kampanye.

"Kan tidak boleh, pakai fasilitas pemerintah, namun masih kita telusuri apakah ini difasilitasi pemerintah atau bagaimana," jelasnya.

Baca juga: Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana
Baca juga: Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Benua Soochow

adamtoto
Kapolda sebut KKB tembak pesawat Asean Air saat mendarat di Beoga
Pesawat milik Asean Air dengan nomor penerbangan PK-LTF , Jumat ditembak saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO/pri.
Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui, Jumat pagi (16/2) KKB telah melakukan penembakan terhadap pesawat milik Asean Air dengan kode penerbangan PK LTF, saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Memang benar ada penembakan yang dialami pesawat milik Asean Air yang mendarat di lapangan terbang Beoga

"Penembakan yang dilakukan KKB itu tidak menimbulkan korban jiwa," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Dikatakan, dari laporan yang diterimanya pesawat yang membawa penumpang dari Timika itu, setelah menurunkan penumpangnya langsung terbang kembali ke Timika

Setelah dilakukan pengecekan guna memastikan badan pesawat yang terkena tembakan, pesawat dengan kode penerbangan PK- LTF terbang kembali ke Timika, Kabupaten Mimika.

"Pesawat tersebut terbang kembali ke Timika tanpa membawa penumpang," jelas Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Penerbangan Timika-Beoga ditempuh sekitar 45 menit.

Beoga merupakan salah satu distrik di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Kabupaten Puncak memiliki 25 distrik dengan 206 kampung.
Baca juga: JDP: Penembakan pesawat Asian One di Papua harus diinvestigasi
Baca juga: Bandara Oksibil tetap beroperasi usai penembakan pesawat oleh KKB
Baca juga: Polisi Nabire-Intan Jaya tangani kasus pembakaran pesawat MAF

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

dragonslot99
Menkes: Angka kematian KPPS tahun ini menurun dari pemilu sebelumnya
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin (tengah), saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Sean Muhamad/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilu tahun ini menurun dibandingkan pemilu sebelumnya.
"Dibandingkan pemilu sebelumnya yang angka kematiannya di atas 100 orang, tahun ini menurun jauh," katanya saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais, Jakarta, Jumat.

Untuk penurunan kasus, Kemenkes mencatat jumlah kematian KPPS pada Pemilu 2024 sebanyak 27 kasus, sedangkan pada 2019 ada 894 kasus

Baca juga: Komnas HAM rekomendasikan langkah demi cegah kematian petugas KPPS Menkes Budi mengatakan turunnya angka kematian petugas, salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran kesehatan yang meningkat dari masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi petugas KPPS. "Kita merasa bahwa masyarakat sudah lebih paham kalau bekerja itu jangan terlalu dipaksakan," ujarnya. Ke depannya, Menkes Budi menargetkan tidak ada lagi kasus kematian bagi petugas KPPS pada saat bertugas. Salah satu caranya, ungkap dia, adalah dengan meneruskan kegiatan skrining kesehatan bagi para calon anggota KPPS sebelum ditetapkan, sebagaimana yang dilakukan pada pemilu kali ini. "Rata-rata mereka punya komorbid, jadi ada darah tinggi, ada diabetes. Mungkin yang ingin kita lakukan sebelum jadi anggota KPPS, kita skrining dulu untuk memeriksa tekanan darah tinggi dan tes gula. Penyebabnya yang sering dua penyakit itu," tutur Menkes Budi. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2024, tak sebanyak Pemilu 2019. "Jumlahnya memang tidak banyak (seperti Pemilu 2019)," ujar Idham.

Baca juga: Ikhtiar KPU cegah tragedi kematian KPPS terulang di Pemilu 2024

Baca juga: KPU sebut petugas kpps yang meninggal tak sebanyak Pemilu 2019 KPU RI, kata Idham, juga telah mengusulkan agar penghitungan suara dilakukan dengan dua panel, yaitu panel menghitung surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD, serta panel lainnya menghitung surat suara DPR dan DPRD, sehingga hal tersebut dapat mengurangi beban petugas KPPS. "Kami sudah merancang dua panel perhitungan suara di TPS. Menurut kajian kami yang telah melakukan simulasi di Kota Tangerang, Kota Bogor, Palembang, Kutai Kartanegara, itu ada efisiensi waktu," ujarnya.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024