pinjaman online ada kami

Puncak Valoran

Dewan Pengupahan DKI Buat 3 Rekomendasi Besaran UMP 2024******

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta menghasilkan tiga rekomendasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Berdasar berita acara keputusan sidang yang diterima, terdapat perbedaan nilai yang diusulkan oleh unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pemerintah.

Lihat Juga : Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan

Ketiga, unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima usulan yang disampaikan oleh unsur serikat pekerja.

"Harapannya nilai usulan pekerja menjadi rekomendasi UMP 2024," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (17/11) malam.

Lihat Juga : Pemerintah Tugaskan Bulog Gelontorkan 200 Ribu Ton Cadangan Beras

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan hasil sidang Dewan Pengupahan itu nantinya bakal menghasilkan rekomendasi yang diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hari menyebut nantinya UMP DKI Jakarta 2024 ditetapkan paling lambat pada 21 November.

"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya. Pakai Kepgub. Kita membuat laporan ke Pak Gub," kata Hari sebelum sidang.

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Senjata ilahi

Anak Buah Erick Thohir Minta Tak Ada Sikap Jemawa Antar BUMN******

Kementerian BUMN meminta dan mengingatkan perusahaanpelat merah saling menurunkan ego dan tidak jemawa.

Permintaan disampaikan Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Muhammad Rizal Kamal dalam acara Pertamina Digital Expo 2023, Rabu (1/11).

Rizal juga berpesan agar perusahaan BUMN mau belajar dari perusahaan lain yang dirasa lebih ahli. BUMN harus melakukan benchmarkke perusahaan lain sesama BUMN group.

"Jadi note dari Pak Tiko (sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN) waktu kemarin launchingBSE (Buku Sekolah Elektronik) adalah setiap BUMN itu agar menurunkan egonya, jangan jemawa gitu," ucap Rizal.

Rizal menuturkan Pertamina adalah perusahaan besar dan satu-satunya BUMN group yang masuk Fortune Global 500 2023.

Meski demikian, hal tersebut bukan berarti membuat Pertamina berhenti belajar dari group lain.

"Cuma mungkin ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari yang lebih baik lagi baik internal BUMN group, pertama, dan tentu saja ke global," kata Rizal.

Lebih lanjut, Rizal mengingatkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah melek digital. Menurutnya, Kementerian BUMN bakal terus mendorong perusahaan agar melakukan transformasi digital.

"Nah kita ingin membangun transformasi digital digital tahun ini dari bawah ke atas," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea adalah penyakit

Kemenperin Sebut Industri Manufaktur Tertekan Hebat Gegara Gas Mahal******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut harga gasyang terlalu mahal menjadi biang kerok industrimanufaktur Indonesia tertekan hebat.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan bahkan ada sektor industri yang belum mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai US per Million British Thermal Unit (MMBTU). Padahal, industri tersebut sudah direkomendasikan Kemenperin pada April 2021-Agustus 2022.

"Eksternalitas lain yang berdampak terhadap industri manufaktur adalah kebijakan HBGT yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa industri justru membeli harga di atas US per MMBTU sehingga menurunkan daya saing produk mereka," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Ia menilai kenaikan HGBT akan berpengaruh terhadap daya saing industri.

Di lain sisi, Febri menekankan pentingnya perluasan program harga gas industri. Menurutnya, ini bisa mendongkrak investasi sektor industri Indonesia menyusul adanya ketersediaan energi yang kompetitif.

"Apalagi, pemerintah fokus untuk terus meningkatkan investasi dan kinerja sektor industri manufaktur karena menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Febri merinci sederet kendala penerapan HGBT antara lain pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak. Ia mencontohkan kasus di Jawa Timur, di mana terjadi pembatasan kuota antara 27 persen hingga 80 persen kontrak, serta pengenaan surchargeharian untuk kelebihan pemakaian dari kuota yang ditetapkan.

Tekanan industri manufaktur Tanah Air tergambar dari data S&P Global yang mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5. Capaian pada Oktober 2023 ini melambat 0,8 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau dalam lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Pedang yang sombong mengguncang dunia

KAI Beri Diskon 25 Persen di 29 Rute Kereta Ekonomi Hingga Eksekutif******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menebar diskon tiketkereta 25 persen untuk semua kelas baik ekonomi, bisnis, dan eksekutif dalam rangka menyambut Hari Pahlawan.

Promo ini berlangsung untuk pemesanan 8-10 November 2023 untuk keberangkatan kereta api 13-30 November 2023. Tiket promo tersebut dapat dibeli di seluruh channel resmi pemesanan tiket KAI, kecuali di loket stasiun.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan promo diskon yang bertajuk Promo Patrioptrip tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen Hari Pahlawan.

Adapun tarif promo tersebut berlaku untuk 29 kereta api, berikut daftarnya:

1. Ambarawa Ekspres (Surabaya Pasarturi-Semarang Poncol pp)

2. Argo Bromo Anggrek (Gambir-Surabaya Pasarturi pp)

3. Argo Cheribon (Gambir-Cirebon/Tegal pp)

4. Argo Dwipangga (Gambir-Solo Balapan pp)

5. Argo Merbabu (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

6. Argo Muria (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

7. Argo Sindoro (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

8. Baturraden Ekspres (Bandung-Purwokerto pp)

9. Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen-Surabaya Gubeng pp)

10. Tawang Jaya Premium (Pasar Senen-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

11. Senja Utama YK (Pasar Senen-Yogyakarta pp)

12. Kutojaya Utara (Jakarta Kota-Kutoarjo pp)

13. Gajahwong (Pasar Senen-Lempuyungan pp)

14. Banyubiru (Semarang Tawang Bank Jateng-Solo pp)

15. Ciremai (Bandung-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

16. Jaka Tingkir (Pasar Senen-Purwosari pp)

17. Jayakarta (Pasar Senen-Surabaya Gubeng pp)

18. Kaligung (Semarang Poncol-Blitar pp)

19. Kamandaka (Cirebon Prujakan-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

20. Tegal Bahari (Pasar Senen-Tegal pp)

21. Lodaya (Bandung-Solo Balapan pp)

22. Majapahit (Pasar Senen-Malang pp)

23. Manahan (Gambir-Solo pp)

24. Sancaka (Yogyakarta-Surabaya Gubeng pp)

25. Menoreh (Pasar Senen-Semarang Tawang Bang Jateng pp)

26. Purwojaya (Gambir-Cilacap pp)

27. Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo pp)

28. Taksaka (Gambir-Yogyakarta pp)

29. Sribilah Utama (Medan-Rantauprapat pp)

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Kemnaker Bocorkan Tiga Komponen Baru Perhitungan Upah Buruh******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membocorkan rumus baru perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024. Ada tiga komponen yang dipertimbangkan menjadi dasar perhitungan upah buruh.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ia berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

"Beberapa hal yang diatur dalam revisi PP tersebut, antara lain terkait dengan upah minimum dan peran dewan pengupahan daerah," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com,Selasa (7/11).

Revisi PP Pengupahan memang ditunggu para buruh dan pengusaha. Terlebih, batas pengumuman UMP 2024 sudah mepet.

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan bahwa pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan.

"Dalam hal 21 November jatuh pada Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 hari sebelum Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi," tulis Pasal 29 ayat (2) beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]