aplikasi belanja paylater

Puncak Valoran

Heboh Harga Tiket Kereta Api Naik Dibantah KAI******

PT KAI (Persero) membantah kabar heboh yang menyebutkan rencana kenaikan harga tiket kereta api(KA) jarak jauh.

"KAI menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif kereta api. Tarif KA Komersial sifatnya fluktuatif menyesuaikan dengan demand dari pelanggan," ungkap Kepala Humas KAI Joni Martinus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Ia juga memastikan tarif KA selalu berada dalam tarif batas bawah (TBB) hingga tarif batas atas (TBA) yang telah ditetapkan.

Adapun untuk KA yang sifatnya Public Service Obligation (PSO), tarifnya selalu tetap sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Untuk memberikan alternatif, KAI juga menjual tiket ke berbagai tujuan dalam berbagai kelas dan subkelas. Hal ini dilakukan agar pelanggan dapat memilih tarif yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya.

"KAI juga menyediakan tarif khusus di mana pelanggan dapat membeli tiket dengan tarif lebih murah khusus untuk rute dan KA-KA tertentu," imbuh dia.

Joni menyebut tiket KA dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access atau loket stasiun maksimal dua jam sebelum keberangkatan.

Ia menambahkan dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan, KAI juga rutin menyediakan event promo diskon tiket serta menyediakan tarif reduksi bagi lansia, infant, wartawan, dan berbagai instansi lainnya.

Sebelumnya, akun Twitter @sahabat_kereta menuliskan bahwa tarif KA komersil dalam waktu dekat akan naik. Kenaikan tarif tersebut naik kisaran 6-15 persen.

"Siap-siap tarif kereta api komersil dalam waktu dekat akan mengalami kenaikan harga," tulis akun tersebut.

Sahabat Kereta juga berharap kenaikan harga tiket bisa diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Zulhas Sebut Hoaks Stok Kedelai Hanya Seminggu: Aman Sampai 3 Bulan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan stok kedelaidalam negeri mencukupi dan aman hingga tiga bulan ke depan.

"Kedelai kan sedang ramai, kedelai stoknya aman ya, aman. Sampai tiga bulan aman," ujarnya dikutip dari detikfinance, Selasa (25/10).

Hal ini disampaikan Zulkifli untuk menepis pernyataan Badan Pangan Nasional yang menyatakan stok kedelai hanya mencukupi sampai tujuh hari ke depan.

Kendati demikian, Zulkifli mengakui memang harga kedelai saat ini masih tinggi. Sebab, stok yang ada saat ini diimpor saat harga global lagi tinggi-tingginya.

"Harga masih (tinggi), karena kan beli yang lalu Juli-Agustus. Nanti tiga bulan lagi sudah turun tapi kalau kurs naik, susah juga," jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa mengungkapkan bahwa stok bahan pangan secara umum aman. Namun, ada satu jenis yang mengkhawatirkan yakni kedelai yang hanya bisa bertahan dalam sepekan.

Sementara, ketersediaan beras di Indonesia masih cukup sampai 88 hari ke depan, jagung masih cukup untuk 52 hari ke depan, bawang merah 39 hari.

Lalu, pasokan cabai besar juga cukup untuk 12 hari, daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.

"Artinya kalau kita bicara resesi pangan mudah-mudahan tidak. Namun sebagaimana arahan Bapak Presiden (Jokowi) kita wajib waspada," ujarnya di Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan, Senin (24/10).

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

UMP 2023 Diumumkan Paling Lambat 21 November******

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman upahminimum provinsi (UMP) 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Sudah diajak bicara oleh Kemnaker. Jadi, intinya pemerintah juga sampaikan ke kita bahwa penetapan UMP tetap mengacu regulasi yang ada saat ini, PP 36/2021. Tetapi jika ada masukan dari pengusaha, buruh dipersilakan oleh Menaker," jelasnya.

Menurut Adi, saat ini dewan pengupahan tengah menunggu data yang dibutuhkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah mendapatkan data dari BPS, maka dewan pengupahan akan melakukan perhitungan upah yang tepat untuk 2023 sesuai dengan formulasi di PP 36/2021.

Setelah dewan pengupahan menemukan nilai yang tepat, maka akan disampaikan ke Kemnaker. Nantinya, Kemnaker akan melakukan rapat finalisasi apakah upah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.

"Nanti kita serahkan ke Menaker sebelum 21 November dan akan diperhitungkan kembali oleh Kemnaker. Jika dirasa tepat, maka akan diumumkan sesuai formula yang kita sampaikan," jelasnya.

Adi menekankan setelah UMP diumumkan, maka pemerintah akan melakukan sosialisasi sekitar satu pekan atau sampai akhir November. Lalu pada Desember, pemerintah akan melakukan evaluasi sejauh mana UMP tersebut ditetapkan oleh para gubernur.

"Jadi nanti ada sosialisasi dan pada Desember sekitar dua pekan akan dievaluasi sama Kemnaker bagaimana penetapan UMP ini di provinsi. Baru pada 1 Januari 2023 diberlakukan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penebusan Xu Xian

Kereta Gantung Rinjani Mulai Dibangun Desember 2022******

Pembangunan kereta gantungmenuju Taman WisataGunung Rinjani (TNGR) dari kawasan Desa Karangsidmen, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dimulai pada akhir tahun ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah Lalu Wiratama mengatakan sebelum pembangunan dimulai, proses akan diawali dengan peletakan batu pertama atau groundbreakingtepat pada peringatan hari jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Groundbreakingpembangunan kereta gantung Rinjani dimulai pada tanggal 17 Desember bersamaan dengan HUT Provinsi NTB," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Lokasi pembangunan dipilih di luar kawasan TNGR, karena memang lingkungan taman wisata tersebut tidak boleh ada pembangunan. Namun jarak ke danau biru Gunung Rinjani tidak terlalu jauh.

"Panjang kereta gantung Rinjani itu sekitar 10 kilometer - 15 kilometer," katanya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat mendukung pembangunan kereta gantung Rinjani tersebut, karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberadaan kereta gantung ini tidak akan mengganggu mata pencaharian para porter, karena memiliki pasar sendiri. Bagi wisatawan yang pecinta alam tentunya akan memilih menggunakan porter untuk mendaki ke Gunung Rinjani.

"Pemerintah daerah mendukung, karena pembangunan kereta gantung itu juga tidak merusak kawasan TNGR," katanya.

Selain itu, rencana pembangunan kereta gantung ini mendapatkan respons positif dari pemerintah desa di kawasan lokasi pembangunan.

Menurutnya, perizinan untuk pembangunan kereta gantung Rinjani tidak ada masalah, karena status hutan yang akan digunakan tersebut telah menjadi kawasan hutan taman rakyat.

Selain itu, telah dilakukan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta melakukan studi kelayakan, sehingga tidak ada persoalan dari segi perizinan dan tinggal teknis perizinan pembangunan lainnya yang akan dilengkapi sambil jalan proses pembangunan.

"Kalau telah dimulai, baru kemudian proses izin lainnya pasti dilengkapi pihak investor," katanya.

Sebagai informasi, investor asal China akan berinvestasi Rp100 miliar di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk membangun kereta gantung menuju kawasan TNGR.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Kemenperin Imbau Industri Farmasi Jaga Mutu dan Keamanan Obat******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengimbau industri farmasi untuk menggunakan bahan baku obatyang sesuai dengan regulasi.

Untuk memastikan imbauan itu dipatuhi, mereka akan selalu memonitor dan mengevaluasi secara berkala baik bersama-sama dengan BPOMmaupun pengujian secara independen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyatakan untuk memastikan keamanan produk obat-obatan, Kemenperin juga meminta perusahaan untuk melakukan uji laboratorium terhadap parameter kritis seperti persyaratan cemaran pada bahan baku obat yang digunakan, sesuai dengan Farmakope Indonesia atau standar mutu lainnya yang berlaku.

Ia mengatakan semua langkah yang dilakukan itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait kasus gagal ginjal akut yang sudah menewaskan 143 orang di Indonesia belakangan ini.

Kasus tersebut diduga dipicu cemaran Etilen Flikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirup.

Ia berharap dengan semua langkah itu seluruh faktor risiko penyebab gagal ginjal, baik dari sumber obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya bisa dicegah.

[Gambas:Video CNN]

Hingga saat ini, lanjutnya, Kemenperin telah melakukan koordinasi secara langsung dengan mengunjungi beberapa fasilitas produksi industri farmasi untuk memastikan bahwa fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan industri telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta produknya terdaftar, dan memiliki Nomor Izin Edar (NIE).

"Pengecekan ke fasilitas produksi dilakukan untuk memastikan bahwa industri tidak menggunakan EG dan DEG sebagai bahan baku tambahan dalam sirop obat," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito.

Kemenperin memastikan industri menghentikan proses produksi, distribusi, dan recall terhadap seluruh produk yang berdasarkan hasil pengujian diduga mengandung cemaran EG/DEG di atas ambang batas.

"Industri telah melakukan karantina terhadap seluruh produk sirop obat maupun bahan baku PEG, PG, sorbitol, dan gliserin/gliserol yang ada di gudang pada fasilitas produksi," imbuhnya.

Kemenperin juga memastikan industri memiliki tim khusus yang menangani laporan/keluhan pelanggan terhadap produknya serta melakukan farmakovigilans untuk memantau efek samping dari obat yang diproduksi.

Wu Po Jiu Huang

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji