link gacor 2022

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

slot gacor pemain baru

Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.

"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.

Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

Lihat Juga : KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Dewa Badai

agen69 rtp

Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI membahas bab (chapter) tentang kekayaan intelektual dalam Perundingan Putaran ke-17 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU CEPA) Working Group on Intellectual Property(WGIP).

Ketua Pokja Kerja Sama Luar Negeri DJKI Kemenkumham Marchienda Werdany mengatakan pembahasan bab kekayaan intelektual bertujuan untuk memastikan sistem pelindungan kekayaan intelektual pada masing-masing pihak, baik Indonesia maupun Uni Eropa. Dengan demikian, ada kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi di kedua negara.

"Putaran ini masih akan berlangsung dua putaran lagi, diharapkan dari Kementerian Perdagangan RI menargetkan di Juli 2024 sudah selesai dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pimpinan masing-masing negara," ujar Marchienda dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Marchienda mengungkapkan terdapat beberapa usulan Uni Eropa yang menjadi fokus dalam forum, yaitu mengenai pelindungan data produk obat, durasi masa pelindungan desain industri, serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Baca juga: Mendag tegaskan Indonesia mau selesaikan perundingan IEU-CEPA

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sementara itu, Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI, Alda Mayo Panadjam Panjaitan, menyampaikan perundingan ke-17 kali ini dilakukan untuk memperkuat posisi agar sesuai dengan kepentingan Indonesia.

"Dalam counter proposal baru ini, kami amati Uni Eropa sudah mulai mengakomodasi kepentingan Indonesia dan dalam perundingan kali ini kami ingin menajamkan posisi Indonesia agar lebih sesuai," ujar pria yang akrab disapa Aldo tersebut.

Aldo pun optimistis perundingan kali ini dapat menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Dengan adanya perundingan tersebut, ia berharap ke depannya dapat tercipta kerja sama perekonomian yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) yang telah berlangsung selama delapan tahun diharapkan rampung pada 2024 sebelum berganti periode pemerintahan.

Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Pada 2022, total perdagangan Indonesia-Uni Eropa tercatat sebesar 33,2 miliar dolar AS.

Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar 21,5 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari Uni Eropa sebesar 11,7 miliar dolar AS.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

info game slot gacor malam ini

Menkominfo bahas percepatan Filing Satelit CAKRA******

Barcelona, Spanyol (ANTARA) -- Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membahas upaya percepatan penyelesaian pembahasan dokumen penggunaan slot orbit (filing) satelit maritim CAKRA-1 dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin dan Direktur Biro Radio Komunikasi ITU Mario Maniewicz di Barcelona, Spanyol, Rabu.
“Kita perlu mendapatkan dukungan dari lembaga internasional. ITU berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital,” ujarnya usai pertemuan bilateral dengan ITU di sela penyelenggaraan Mobile World Congress 2024.
Menteri Budi Arie menyatakan salah satu bentuk dukungan yang diharapkan berupa pengajuan filling satelit CAKRA-1 yang akan digunakan untuk memantau kondisi maritim Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Indonesia meminta bantuan ITU untuk mempercepat proses evaluasi dan publikasi satelit CAKRA-1 tersebut, agar sesuai dengan jadwal peluncuran CAKRA-1 yang ditargetkan pada akhir Juni 2024,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo, CAKRA-1 merupakan Satelit Low Earth Orbit (LEO) yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti nelayan dan perikanan. Menteri Budi Arie menekankan terobosan teknologi satelit perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional.“Kita ini negara kepulauan, laut kita luas sehingga memang memerlukan sarana dan infrastruktur komunikasi berbasis satelit,” tandasnya.
Pembahasan mengenai filing satelit dengan ITU merupakan langkah administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur standar ITU agar satelit KKP bisa diluncurkan dan terproteksi. Kementerian Kominfo berupaya membantu peluncuran CAKRA-1 dijadwalkan pada 28 Juni 2024. Satelit CAKRA akan terdiri dari beberapa unit satelit dan secara teknis akan dibahas dalam pertemuan Kementerian Kominfo dengan ITU selanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Telecommunication Development Conference (WTDC) Tahun 2025 yang akan dihadiri sekitar 1.200 orang.
“Termasuk juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah World Telecommunication Development Conference 2025,” tukasnya. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Menantu setingkat dewa

pakdetogel

Belajar Membangun Industri Unggulan dari Raja Semikonduktor Taiwan******

Taipei, CNN Indonesia--

Suhu dingin menyambut saat tiba di Hwaya Technology Park, Distrik Guishan, Kota Taoyuan, Taiwan, jelang penghujung 2023. Sepanjang mata memandang gedung-gedung perkantoran berdiri ditemani hamparan rumput hijau dan pepohonan yang tampak asri.

Hwaya Technology Park adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan dan inovasi teknologi. Di taman sains itu, banyak perusahaan teknologi Taiwan berada, termasuk pabrik-pabrik semikonduktor yang menjadi andalan Negeri Formasa.

Taiwan merupakan pemasok cip semikonduktor terbesar di dunia, tulang punggung perkembangan elektronik dan teknologi dewasa ini. Maklum, semikonduktor merupakan komponen penting dan kerap dianggap sebagai 'otak' pada piranti elektronik yang digunakan sehari-hari mulai dari kulkas, televisi, komputer, telepon genggam, hingga kendaraan.

Taiwan merupakan pemain paling dominan. Tercatat, lebih dari 60 persen produksi cip dari lini foundryglobal berasal dari Taiwan yang dipimpin oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC).

Pagi itu, CNN Indonesia berkesempatan untuk mengunjungi pabrik salah satu produsen semikonduktor besar Taiwan, Win Semiconductors Corp (WIN).

Perusahaan yang berdiri sejak Oktober 1999 ini merupakan produsen cip 6 inchi dari Gallium Arsenida (GaAs) pertama di dunia dan menjadi pemimpin di kelasnya. Cip produksi perusahaan banyak digunakan pada piranti komunikasi seperti telepon pintar hingga wifi.

Setelah diajak melihat proses litograf pada ruang bersih bercahaya kuning, CNNIndonesia berbincang-bincang dengan Chairman WIN Dennis Chen (Chin-Tsai Chen).

Lihat Juga : Demi Investor, Bahlil Berharap Pilpres Hanya Berlangsung 1 Putaran

Chen mengungkapkan industri semikonduktor Taiwan tidak dibangun dalam semalam. Industri ini merupakan akumulasi dari pengembangan dan konsistensi hingga terbentuk satu rantai produksi.

Taiwan melakukannya secara bertahap mulai dari perakitan, pengemasan, manufaktur semikonduktor (foundry), hingga kini unggul dalam hal riset dan pengembangan.

"Dimulai dari industri yang sangat tradisional, perlahan, perlahan berkembang menjadi industri semi konduktor. Dengan cara ini, seluruh rantai industri terbentuk sedikit demi sedikit," ujar Chen di kantornya.

Chen menilai modal penting untuk membangun industri berbasis teknologi adalah talenta sumber daya manusia. Beruntung, menurut Chen, Taiwan diberkati oleh warganya yang pekerja keras, berpendidikan tinggi, dan bertanggung jawab besar. Dengan modal itu, Taiwan bisa mewujudkan riset dan pengembangan (R&D) di bidang teknologi yang mumpuni.

Hal itu penting mengingat kebutuhan semikonduktor terus berkembang. Saat ini, lanjut Chen, perkembangan teknologi semikonduktor akan mengarah ke piranti kecerdasan buatan dan internet untuk segala (internet of things).

Lihat Juga : Daftar 'Contekan' Tom Lembong ke Jokowi Sebelum Banyak Disebut Gibran

Selain itu, permintaan semikonduktor masa depan juga akan meningkat untuk piranti realitas virtual, kendaraan listrik, rumah pintar, kota pintar, kendaraan otonom dan komunikasi satelit. Tak ayal, pihaknya juga bersiap untuk mengembangkan infrastruktur dan melakukan riset terkait kebutuhan permintaan itu agar bisa mengimbangi pasar.

"Ada ciri (industri semikonduktor), pabrik baru dibangun ketika permintaan datang, sudah terlambat. Semikonduktor merupakan industri yang berisiko tinggi. Anda harus memprediksi permintaan di masa depan, dan Anda harus membangun pabriknya terlebih dahulu. Jadi belanja modalnya tinggi, risikonya juga tinggi," terang Chen.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Berawal dari Meja Sarapan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Ningbei Su Qinghe

jon4d

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Aku bukan Zhong Kui

judi slot online 888

Polsek Tanjung Duren berubah menjadi Polsek Grogol Petamburan ******

Jakarta (ANTARA) - Nomenklatur Polsek Tanjung Duren di Jakarta Barat resmi berubah menjadi Polsek Grogol Petamburan untuk menyesuaikan dengan nama kecamatan dan Koramil setempat.

"Alhamdulillah pada bulan Februari (2024) yang lalu Bapak Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan keputusan untuk perubahan nomenklatur Polsek Tanjung Duren menjadi Polsek Grogol Petamburan," ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi.

 Saat ditemui usai peresmian nama tersebut di Jakarta, Jumat, Syahduddi mengatakan bahwa perubahan nomenklatur Polsek Tanjung Duren telah diajukan ke Polda Metro Jaya (PMJ) pada Juni 2023 dan keputusan perubahan disetujui dan dikeluarkan pada Februari 2024.

"Ya kita mengusulkan ke PMJ melalui Biro Perencanaan (Biro Rena), kemudian dikaji, disurvei, dilakukan pendalaman. Tim dari Biro Rena turun untuk mengecek apakah betul, apakah layak Polsek Tanjung Duren diubah Polsek Gropet," ungkap Syahduddi.

Baca juga: Polisi tangkap pelajar yang konvoi bawa senjata tajam
Baca juga: Polisi selidiki pencurian spion mobil di Grogol Petamburan

Setelah melakukan pendalaman ke elemen masyarakat, termasuk tiga pilar Kecamatan Grogol Petamburan, Polsek Tanjung Duren dinyatakan layak. Lalu diubah namanya menjadi Polsek Grogol Petamburan.

Terkait kelanjutan perubahan nomenklatur tersebut, Syahduddi telah memerintahkan Polsek Tanjung Duren untuk segera menyesuaikan.

"Papan nama sudah diubah, kemudian hal-hal lain terkait surat-menyurat resmi, mobil patroli, mobil dinas, motor dinas, yang masih menggunakan nama Polsek Tanjung Duren segera diubah," katanya.

Begitu pula baju tahanan diubah namanya menjadi tahanan Polsek Grogol Petamburan. "Semuanya harus menyesuaikan nama baru," kata Syahduddi.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024