pragmatic77

Zaman Hebat Senjata Ajaib

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Banjir Turis, Pemerintah Buka Opsi TKI ke Sektor Pariwisata Jepang******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan amandemen Chapter on MNP pada Basic Agreement IJEPA. Dalam usulannya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) atawa TKIberpeluang bekerja pada sektor pariwisata Jepang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang Yogi Kobayashi pada The 17th Asia Pacific Regional Meeting of the ILO di Singapura, Rabu (7/12).

Pertemuan itu, kata Anwar, akan menghasilkan kepastian terkait dibukanya peluang penempatan PMI di bawah skema IJEPA atau Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement.

Diharapkan, Pemerintah Jepang akan mendorong perluasan sektor penempatan TKI seperti yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia, serta kerja sama dalam pengembangan pelatihan bahasa Jepang dan pelatihan care worker bagi PMI.

Menurut Anwar, penempatan PMI di bawah skema IJEPA yang merupakan mekanisme Government to Government (G-to-G) telah mencapai batch ke-15. Lewat program ini, PMI diberikan pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan sebelum berangkat.

"Dan, pelatihan bahasa Jepang di AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership selama 6 bulan di Jepang," terang dia.

Karenanya, ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan pengetahuan dan informasi bermanfaat untuk membangun jejaring kemitraan pasar kerja di Jepang.

"Saya harap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan akan semakin baik dan terus berkembang," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Faisal Basri Minta Pemerintah Setop Gerus Alam Demi Ekonomi******

Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan berubah dan tidak lagi menggerus alam untuk kepentingan ekonomi.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan secara inklusif. Sebab, jika dalam perekonomian hanya mengandalkan sektor energi, itu hanya menguntungkan korporasi saja.

Tak hanya itu, fokus juga akan menimbulkan konflik dan kerusakan alam.

Ia mengatakan sinergi yang dimaksud adalah rakyat harus dijadikan subjek, bukan objek. Apalagi, saat ini semua pihak tengah sama-sama melawan emisi rumah kaca.

Faisal kembali menekankan jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah berubah menjadi bencana. Menurutnya, yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah generasi yang akan datang.

"Kuncinya bagi perbaikan alam ini adalah kelompok anak muda. Anak muda bersuaralah lebih lantang karena kepentingan kalian lebih panjang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pemerintah perlu mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kata dia, merupakan konsep perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan pemodal saja.

"Kita tahu model ekonomi sekarang yang untung besar adalah yang (pengusaha) besar-besar, yang kita sebut oligarki," ucap Faisal.

Ia mengatakan yang mendapat akses untuk sumber daya alam strategis seperti batu bara, nikel, timah hanya pengusaha besar. Sementara, rakyat hanya menjadi salah satu faktor produksi dan konsumen.

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, demokrasi dan kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai.

"Nah, ekonomi kerakyatan mencoba untuk menepis gagasan yang nyata-nyata 50 tahun terakhir menciptakan jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," papar Faisal.

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal waktu balik modal Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) di tengah permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Menurutnya, perpanjangan konsesi dari semula 50 tahun masih belum final. Dwiyana mengatakan masalah perpanjangan menjadi 80 tahun atau tidak itu tergantung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pertimbangan KCIC banyak. Situasi dan kondisi di lapangan, di proyek itu sudah berubah. Indikator-indikator investasi itu sudah banyak perubahan, yang paling kritis adalah terkait demand forecast," katanya kepada awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Kamis (8/12).

Ada juga kendala di mana rencana setoran modal PT PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui oleh pemilik saham. Menurutnya, kontribusi dalam bentuk lahan perlu dimonetisasi dahulu. Sementara itu, Dwiyana mengatakan waktunya sudah tidak cukup.

Merespons tiga tantangan tersebut dan fakta adanya cost overrun, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Setelah hasil diskusi dengan beberapa konsultan, Dwiyana menegaskan bahwa perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil. Ia lantas menyinggung soal balik modal proyek KCJB.

"Salah satunya ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi. Kalau balik modal kan kita sudah sampaikan bahwa 38-40 tahun, kondisinya seperti itu," tegasnya.

Perpanjangan konsesi ini telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

[Gambas:Video CNN]

Klan Badai

Respons Kemenhub soal KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat 80 Tahun******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak akan terburu-buru untuk mengabulkan permintaan PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) memperpanjang masa konsesi kereta cepatjadi 80 tahun.

"Masih dalam kajian dan pembahasan dulu. Kami tidak ingin buru-buru memutuskan (perpanjangan masa konsesi kereta cepat)," kata Juru Bicara (Jubir) Kemenhub Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/12).

Kendati demikian, Adita tidak merinci butuh waktu berapa lama untuk melakukan kajian di internal Kemenhub. Apalagi, surat permohonan dari PT KCIC baru disampaikan per 15 Agustus 2022.

"Ditunggu saja ya nantinya dan kami pasti akan komunikasikan langsung ke KCIC," pungkasnya.

KCIC meminta Kementerian Perhubungan memperpanjang konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Hal itu disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Risal dalam rapat.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

[Gambas:Video CNN]

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Seni Bela Diri Abadi

Faisal Basri Minta Pemerintah Setop Gerus Alam Demi Ekonomi******

Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan berubah dan tidak lagi menggerus alam untuk kepentingan ekonomi.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan secara inklusif. Sebab, jika dalam perekonomian hanya mengandalkan sektor energi, itu hanya menguntungkan korporasi saja.

Tak hanya itu, fokus juga akan menimbulkan konflik dan kerusakan alam.

Ia mengatakan sinergi yang dimaksud adalah rakyat harus dijadikan subjek, bukan objek. Apalagi, saat ini semua pihak tengah sama-sama melawan emisi rumah kaca.

Faisal kembali menekankan jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah berubah menjadi bencana. Menurutnya, yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah generasi yang akan datang.

"Kuncinya bagi perbaikan alam ini adalah kelompok anak muda. Anak muda bersuaralah lebih lantang karena kepentingan kalian lebih panjang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pemerintah perlu mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kata dia, merupakan konsep perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan pemodal saja.

"Kita tahu model ekonomi sekarang yang untung besar adalah yang (pengusaha) besar-besar, yang kita sebut oligarki," ucap Faisal.

Ia mengatakan yang mendapat akses untuk sumber daya alam strategis seperti batu bara, nikel, timah hanya pengusaha besar. Sementara, rakyat hanya menjadi salah satu faktor produksi dan konsumen.

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, demokrasi dan kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai.

"Nah, ekonomi kerakyatan mencoba untuk menepis gagasan yang nyata-nyata 50 tahun terakhir menciptakan jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," papar Faisal.