permainan slot online yang mudah menang

keyakinan abadi

Pengusaha Akan Gugat Pemerintah soal Larangan Jual Barang Impor******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) mengancam akan menggugat pemerintah ke PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) bila tetap memberlakukan larangan jual barang impordi bawah US0 di e-commerceatau toko online.

Asal tahu saja, larangan tersebut memang tengah digodok pemerintah dan akan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ketua APLE Sonny Harsono mengatakan gugatan dilayangkan karena alih-alih melindungi UMKM, kebijakan larangan impor di bawah US0 justru akan memberikanmultiplier effect. Selain itu, larangan juga tak memiliki yurisprudensi di dunia internasional.

"Dan yang paling penting adalah UMKM-nya sendiri malah dirugikan. Kita sudah bersurat, menyampaikan keberatan kita. Kita akan eskalasi, tapi kalau semua cara mentok, kita akan ambil langkah hukum, kita akan gugat kebijakan ini ke PTUN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8).

Sonny mengatakan para pengusaha logistik kecewa karena wacana kebijakan larangan impor US0 yang diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM itu justru mendapat dukungan dari berbagai pejabat karena mengusung tagline melindungi UMKM.

Padahal, ia menilai larangan tersebut justru akan sebaliknya dan malah membahayakan UMKM. Ekses masalah yang timbul juga ia yakini malah jauh lebih besar, termasuk importasi ilegal yang membuat kerugian negara, serta peningkatan perilaku koruptif.

"Ini kan sebenarnya mencederai nama Indonesia juga. Karena pasti akan digugat juga oleh WTO. Jadi pemerintah Indonesia di dalam negeri digugat, di luar negeri juga akan digugat oleh pihak lain," jelasnya.

Menurutnya, larangan impor di bawah US0 dikhawatirkan akan membuat sektor UMKM menjadi lumpuh. Hal itu karena banyak barang produksi atau kebutuhan yang diperlukan tak dapat diperoleh karena belum tersedia di Indonesia.

Kekhawatiran lain adalah larangan impor tersebut berpotensi membuat UMKM Indonesia menerima efek resiprokal atau perlakuan serupa dari negara lain.

"Jadi kalau barang ini katakanlah dari China, atau Taiwan, atau Amerika, di-banned, bagaimana kalau diambil tindakan serupa terhadap barang kita yang diekspor. Harusnya dibatalkan segera (kebijakan tersebut)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, ia pun melihat kebijakan tersebut juga akan membuat perekonomian Indonesia yang saat ini tengah bangkit kembali terpuruk. Sektor logistik menurutnya akan sangat terdampak sehingga membuat aktivitas lebih dibebankan ke kegiatan ekspor.

Imbasnya, pelaku usaha logistik akan membuat penyesuaian untuk membuat perusahaannya tetap sehat dengan cara pengurangan tenaga kerja. Ancaman PHK massal itu diprediksi akan terjadi setidaknya dua bulan paska larangan diberlakukan.

"Jangan lupa 2023 kuartal pertama dan kedua, Indonesia tumbuh 5,9 persen ekonominya. Dan penyumbang terbesarnya, sekitar 19 persen itu dari sektor logistik. Jadi apabila diterapkan dan berefek langsung ke logistik, maka akan mendegradasi ekonomi nasional," pungkas Sonny.

Pemerintah berencana melarang barang impor bernilai US,5 juta dijual online. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan larangan dilakukan demi melindungi UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

Menikah dengan keluarga kaya

Pengusaha Ragu Masalah Polusi Cepat Kelar******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Shinta Kamdani mengatakan penanganan polusi udara tak bisa cepat rampung dalam waktu singkat.

Menurutnya, untuk menuntaskan masalah tersebut membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.

Untuk solusi jangka panjang, salah satunya adalah dengan Just Energy Transition atau transisi energi yang adil.

Shinta menekankan dalam proses transisi energi berkeadilan perlu diperhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut.

Dalam implementasinya, ia mendorong pemerintah memberikan dukungan berupa pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.

"Sebagai contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday," kata Shinta.

Untuk solusi jangka pendek, Shinta menyarankan pemerintah menegakkan regulasi yang sudah ada. Misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, dan kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik.

Kemudian insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi dengan mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu, kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.

Sedangkan solusi jangka menengah, Apindo mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport (MRT).

Selain itu, Apindo juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat.

Terkait rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi mengurangi polusi udara, Shinta mengatakan pihaknya meminta agar rencana itu tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Pasalnya tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan WFH, misalnya para pekerja pabrik.

Menurutnya, polusi udara perlu diselesaikan dengan upaya yang lebih berkelanjutan dan holistik.

"Apindo juga berpendapat kajian sumber utama polusi diperlukan dengan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau faktor lain," tutup Shinta.

[Gambas:Video CNN]

Makanan Tiandao

Empat Parpol Desak Jokowi Perbesar Setoran BUMN ke Negara pada 2024******

Sejumlah partai politik yakni Gerindra, PAN, PDIP dan Demokrat mendesak pemerintah menaikkan setoran BUMN ke negara  pada tahun depan.

Hal itu mereka sampaikan dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto secara khusus menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp473 triliun. Menurutnya, target tersebut bisa dicapai jika dividen perusahaan pelat merah lebih jumbo disetorkan ke negara.

Selain itu, Wihadi berharap PNBP tahun depan bisa ditingkatkan dengan menambah investasi di sektor perikanan. Perbaikan regulasi dan penambahan investasi diharapkan bisa memberi PNBP lebih besar dari sektor perikanan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo turut mengkritik kontribusi setoran BUMN terhadap kas negara. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah masih minim kontribusi.

"Dengan target PNBP sebesar Rp473 triliun, PAN menilai perlu ada optimalisasi pendapatan KND, melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN serta mendorong kontribusi dividen BUMN," tegasnya.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai BUMN malah menambah beban keuangan negara. Menurutnya, penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah yang malah bikin jebol kas negara.

Suhardi menilai peran dan fungsi BUMN sebagai agent of development sama sekali belum terlihat.

"Hingga saat ini dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi, BUMN belum terlihat hasil efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian PMN," kritiknya keras.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus menuturkan ada empat cara dalam mendongkrak PNBP.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pertama, dengan meningkatkan tax ratio pajak serta upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak yang dijalankan dengan memperhatikan pemulihan ekonomi berjalan. Lalu, penguatan transformasi ekonomi mengoptimalkan implementasi core tax system.

Kedua, insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional

"Ketiga, peningkatan PNBP melalui perluasan, perbaikan, dan pengelolaan sumber daya alam migas dan nonmigas sehingga memiliki nilai tambah optimal, serta perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN dan KND," jelasnya.

Keempat, Sihar menyebut PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat harus diiringi peningkatan kinerja layanan kementerian/lembaga (K/L). Ia menegaskan komitmen pemerintah sejak 2016 adalah meningkatkan belanja negara berkualitas.

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

IHSG Berseri di 6.866 Meski 312 Saham Lesu******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.866 pada Senin (21/8). Indeks saham naik 6,12 poin atau plus 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,60 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,11 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 218 saham menguat, 312 terkoreksi, dan 218 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor energi yang naik 1,7 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan kuat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,37 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,89 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,17 persen.

Sama, bursa saham Eropa kompak perkasa. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,44 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 1,05 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,65 persen.

Namun, bursa Amerika mayoritas ditutup merah. Indeks S&P 500 merosot 0,01 persen, indeks NYSE plus 0,10 persen, dan indeks NASDAQ Composite jatuh 0,20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga : ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, ADB Waswas Inflasi******

Badan PanganPBBalias Food and Agriculture Organization (FAO) waswas harga berasyang naik mencapai level tertinggi dalam 12 tahun bakal memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.

Ada dua biang kerok utama lonjakan harga beras yang mereka identifikasi.

Pertama, larangan ekspor India sejak bulan lalu.

Kedua, ancaman cuaca buruk akibat El Nino yang merusak produksi beras.

"Harga beras global sangat mengkhawatirkan. Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," kata Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang kepada CNBC, dikutip Rabu (23/8).

Sejatinya, inflasi pangan di Asia relatif terkendali sebelum India memberlakukan larangan ekspor. Kini, India akhirnya mengklarifikasi bahwa tidak ada rencana pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan, apalagi larangan ekspor beras.

Terlepas dari itu, El Nino masih menghantui produksi beras. Terlebih, fenomena alam ini terjadi di tengah sikap Rusia yang menarik diri dari inisiatif biji-bijian di Laut Hitam dan proteksi kebijakan pangan dalam bentuk pembatasan perdagangan.

Tak cuma beras, komoditas pangan lain juga dikhawatirkan ikut naik harganya karena iklim ekstrim imbas El Nino. Jika terjadi, lonjakan inflasi tak terhindarkan.

Munculnya El Nino juga dikhawatirkan mengulang krisis pangan pada 2010-2012 lalu. Bank Pembangunan Asia menyebut kenaikan harga pangan internasional mencapai 30 persen pada 2011.

[Gambas:Video CNN]