slotpanas99 286Jutaan kata 121786Orang-orang telah membaca serialisasi
《nama nama pinjol legal》
9,49 Juta Turis Asing Masuk ke RI Sepanjang Januari******Jakarta, CNN Indonesia--
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara(wisman) yang masuk Indonesia mencapai 9,49 juta kunjungan pada periode Januari hingga Oktober 2023.
Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan periode sama pada 2019 yang sebanyak 13,4 juta kunjungan.
Meski demikian, Deputi Bidang Neraca dan Analisi Statistik Moh Edy Mahmud mengatakan data tersebut menunjukkan kondisi pariwisata mulai pulih setelah covid-19.
Lebih rinci, ia mengatakan pada Oktober 2023 wisman masuk mencapai 978 ribu kunjungan, turun 8,57 persen secara bulanan dan naik 33,27 secara tahunan.
Wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 845,15 ribu kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebanyak 133,35 ribu kunjungan
Berdasarkan asal negara, wisman terbanyak datang dari Malaysia sebesar 14,2 persen atau 138 ribu kunjungan, dan disusul dari Australia sebesar 13,1 persen atau sebanyak 129 ribu kunjungan.
Kemudian dari Singapura sebesar 9,2 persen atau sebanyak 89,8 ribu kunjungan, dan dari Tiongkok 7 persen atau sebanyak 73,5 ribu kunjungan, serta dari Timor Leste sebesar 6 persen atau sebanyak 58,9 ribu kunjungan.
[Gambas:Video CNN]
RI Bakal Diguyur Utang Bank Dunia Rp465 M untuk Promosi Wisata******Jakarta, CNN Indonesia--
Kemenko Marves menyebut Indonesia bakal disuntik US juta atau Rp465 miliar (asumsi kurs Rp15.532 per dolar AS) oleh Bank Dunia.
Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan uang sebanyak itu merupakan pinjaman alias utang. Nantinya, uang tersebut akan digunakan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.
"Kalau disebut masih bisik-bisik, ya masih bisik-bisik. Namanya utang kan prosesnya panjang," tegas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).
Kedua,Odo menyoroti soal banyaknya populasi penduduk muda di bawah 35 tahun. Ia menyebut ada 90 juta orang yang harus didorong agar bepergian ke luar kota.
"Nah, kita maunya kamu ke luar kota, bukan ke luar negeri. Sehingga membentuk behaviour anak muda untuk lebih ke destinasi-destinasi (wisata di Indonesia), salah satunya peran kita itu," jelasnya.
Ketiga,uang pinjaman tersebut bakal menggenjot perputaran ekonomi di daerah-daerah wisata. Odo menyebut ada manfaat ekonomi yang dirasakan langsung maupun tidak dari setiap kunjungan turis lokal.
Dampak ada yang ke pertanian karena hotel-hotel perlu menyediakan susu hingga telur untuk hidangan tamu. Bahkan, manfaatnya sampai ke lapangan kerja untuk mereka yang bergelut di sektor pariwisata.
Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan Bank Dunia sepakat memberikan pinjaman Rp465 miliar kepada Indonesia. Sandi menyebut itu akan dipakai untuk Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan lintas kementerian/lembaga (K/L), termasuk program Kampanye Sadar Wisata (KSW).
Sandi memastikan pendanaan yang ada akan diimbangi dengan tata kelola yang baik.
"Bank Dunia setuju pada 2024 akan menyediakan tambahan pendanaan untuk kelanjutan program ini," ucapnya, dikutip dari Antara.
"Akan kami pastikan agar semuanya dengan tata kelola yang baik dan melibatkan semua pihak. Bukan hanya perencanaan, tapi juga penggunaan dan audit agar dana ini bisa secara akuntabel digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara total," tutup Sandi.
[Gambas:Video CNN]
Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.
Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.
"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).
Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.
"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.
Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.
Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.
Lihat Juga :Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina |
"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.
"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.
Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.
Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.
"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).
"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.
Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.
Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:slot demo kakek zeus petir merah、voucher gojek pengguna baru、link bo slot
Terkait:slot gacor 777 demo、369slot、ular 2d togel、pola gacor mahjong ways 1 hari ini、mpobig、angka jitu yang sering keluar、pasjudi、slotuntung、paito zerozero、agen slot mudah menang
bab terbaru:alternatif slot(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《nama nama pinjol legal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,wallet 138 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《nama nama pinjol legal》bab terbaru。