pinjam duit di bank bri

Menyerang! elang

PT DI Ekspor 6 Pesawat Senilai Rp1,25 T ke Filipina******

PT Dirgantara Indonesia(PTDI) mengekspor enam unit pesawat terbangNC212i ke Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP) Filipinasenilai US juta atau setara Rp1,25 triliun (asumsi kurs Rp15.851 per dolar AS).

Ekspor ini pun didukung oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Dukungan LPEI tersebut tertuang dalam Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Ekspor antara LPEI dan PTDI untuk pengadaan 6 pesawat NC212i, Rabu (18/10).

Direktur Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan ekspor enam pesawat ini merupakan kebanggaan Indonesia. Sebab, PTDI dapat memproduksi produk industri strategis yang bernilai teknologi tinggi.

"Ekspor pesawat terbang akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata global, terutama perusahaan Indonesia yang tergabung dalam industri strategis kedirgantaraan yang sarat dengan teknologi tinggi," kata Maqin melalui keterangan resmi, Kamis (19/10).

Ia menjelaskan, LPEI melaksanakan program PKE dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri kedirgantaraan Indonesia agar memiliki daya saing yang tinggi.

"Hal ini sejalan dengan strategi LPEI untuk memperkuat ekosistem ekspor Indonesia", katanya.

PKE merupakan mandat yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan.

Namun, proyek atau transaksi itu dianggap sangat penting oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional.

Sampai saat ini, LPEI telah menyalurkan program PKE senilai Rp12 triliun untuk mendukung ekspor lebih dari 80 produk ke lebih dari 100 negara.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia PTDI Wildan Arief memberikan apresiasi tinggi atas dukungan LPEI.

Wildan menyebut Filipina telah memesan pesawat terbang produksi PTDI untuk kedua kalinya. Menurutnya, hal ini merupakan bukti pesawat terbang produksi PTDI memiliki performa yang tinggi dan andal.

Wildan juga berharap adanya solusi pembiayaan dari LPEI dapat menjadi keran pembuka ekspor pesawat terbang produksi PTDI lebih banyak lagi ke negara-negara lain. Ia mengatakan peningkatan ekspor itu pada akhirnya dapat meningkatkan devisa Indonesia.

"Kami harap PTDI dapat bangkit kembali, terbang tinggi melintasi langit, dan terus berkibar," imbuh Wildan.

Pesawat NC212i merupakan pesawat angkut ringan dengan sistem avionik modern full glass cockpitdan autopilot. Pesawat ini dilengkapi dengan winglet, ramp door dan memiliki ukuran kabin yang luas dibandingkan pesawat sekelasnya.

Sejak 2014, PTDI merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC212i.

Hingga saat ini terhitung sebanyak 123 unit pesawat NC212 series yang telah diproduksi dan dikirimkan PTDI ke berbagai customer, baik dalam maupun luar negeri, dari total sebanyak 606 unit populasi pesawat NC212 series di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Grandmaster Dewa Super

Anak Buah Erick Thohir Minta Tak Ada Sikap Jemawa Antar BUMN******

Kementerian BUMN meminta dan mengingatkan perusahaanpelat merah saling menurunkan ego dan tidak jemawa.

Permintaan disampaikan Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Muhammad Rizal Kamal dalam acara Pertamina Digital Expo 2023, Rabu (1/11).

Rizal juga berpesan agar perusahaan BUMN mau belajar dari perusahaan lain yang dirasa lebih ahli. BUMN harus melakukan benchmarkke perusahaan lain sesama BUMN group.

"Jadi note dari Pak Tiko (sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN) waktu kemarin launchingBSE (Buku Sekolah Elektronik) adalah setiap BUMN itu agar menurunkan egonya, jangan jemawa gitu," ucap Rizal.

Rizal menuturkan Pertamina adalah perusahaan besar dan satu-satunya BUMN group yang masuk Fortune Global 500 2023.

Meski demikian, hal tersebut bukan berarti membuat Pertamina berhenti belajar dari group lain.

"Cuma mungkin ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari yang lebih baik lagi baik internal BUMN group, pertama, dan tentu saja ke global," kata Rizal.

Lebih lanjut, Rizal mengingatkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah melek digital. Menurutnya, Kementerian BUMN bakal terus mendorong perusahaan agar melakukan transformasi digital.

"Nah kita ingin membangun transformasi digital digital tahun ini dari bawah ke atas," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Pemerintah Tugaskan Bulog Gelontorkan 200 Ribu Ton Cadangan Beras******

Perum Bulogmendapat tugas dari pemerintah untuk menggelontorkan cadangan berasmiliknya ke pasar.

Penugasan tersebut bertujuan untuk menekan harga yang telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) di kisaran Rp10.900-Rp13.900 per kilogram (kg).

Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengungkap sebanyak 200 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) telah dialihkan untuk nantinya dijual secara komersial.

"Siapa yang boleh dapat? Yang bisa itu adalah penggilingan-penggilingan padi dan mungkin distributor atau pengusaha yang punya brand-brand beras juga," sambungnya.

Meski demikian, penggilingan padi atau distributor harus menyanggupi syarat yang diberikan Bulog, yakni bersedia menjual di bawah HET beras premium Rp13.900 per kg.

Febby juga menyampaikan beras tersebut dapat langsung dijual sebanyak 50 kg dan boleh dilakukan mixingmaupun rebaggingyang menyesuaikan merek atau preferensi pasar.

"Kenapa saya bilang boleh di-mixing? Soalnya memang beras-beras beberapa beras seperti Thailand dan Vietnam itu kan untuk tastekita ini agak sepoh gitu ya, agak pera gitu. Bukannya jelek, agak sepoh itu taste-nya, itu memang harus dicampur mungkin dengan beras-beras di dalam negeri sehingga beras itu nanti bisa sesuai preferensinya," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

7 Perjalanan KA Terhambat Imbas KA Argo Semeru Anjlok di Sentolo******

Insiden kecelakaankereta api yang melibatkan KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis di kilometer 520 +4 Petak Jalan Sentolo, Wates, Kulon Progo, Selasa (17/10) menyebabkan tujuh perjalanan KA lain terdampak.

"Tentu sudah (berdampak), soalnya sejak pukul 14.00 WIB tadi itu sudah ada 7 kereta yang tertahan sebagian di Stasiun Wates sebagian di Stasiun Sentolo kanan kirinya," kata Manager Humas KAI DAOP 6 Yogyakarta Krisbiyantoro.

Sekarang ini, kata dia, proses evakuasi masih berlangsung hingga minimal satu jalur bisa digunakan. Namun, berdasarkan pantauan di lokasi KA Argowilis sudah kembali bergerak.

Perseroan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis ini.

"Penumpang sampai saat ini aman tidak ada korban jiwa, sudah dievakuasi penumpang sebagian bisa dievakuasi dibantu kereta bandara (KA Bandara YIA), dibantu juga kereta eksekutif rangkaian dari Kutoarjo," kata Kris.

Pihaknya di satu sisi juga masih mengusut pemicu serta kronologi dari insiden ini.

"Sampai saat ini masih dalam pengusutan," katanya.

"Kereta yang anjlok adalah kereta api Argo Semeru dari Surabaya tujuan Jakarta. Yang satu Argo Wilis, tidak anjlok, terhalang saja," sambungnya.

Sementara itu, berdasarkan kesaksian salah seorang penumpang KA Argomulyo, kereta yang ditumpanginya sempat tergelincir sebelum bersenggolan dengan KA Argo Wilis dari arah seberang.

Pantauan di lokasi, KA Argo Wilis sudah mulai bergerak, sementara garis polisi masih terpasang di sekitar TKP yang jadi tontonan warga.

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah