pasar123

margo123 202Jutaan kata 816565Orang-orang telah membaca serialisasi

《pasar123》

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi pada Perajin Batik di Cirebon******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi terkait risiko kecelakaan kerja dan kematian terhadap ratusan pekerja dalam ekosistem batik di Desa Trusmi Kulon, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (4/2).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani hadir memberikan edukasi secara langsung, sekaligus mengajak seluruh pengusaha maupun perajin batik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada tahun ini kami berfokus pada pertumbuhan dan kepesertaan yang berkesinambungan atau sustainable growth, khususnya perlindungan bagi para pekerja BPU seperti para perajin batik yang ada di Desa Trusmi ini," kata Zainudin.

Banyak manfaat yang bisa didapat dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, antara lain perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, juga Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Selain itu, manfaat BPJS Ketenagakerjaan termasuk santunan meninggal dunia karena disebabkan oleh kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan atau sebesar Rp42 juta, jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Peserta juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa bagi 2 orang anak dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 juta.

Zainudin menyatakan, beragam manfaat tersebut menjadi wujud tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.

"Tak hanya manfaat yang maksimal, kami juga terus memberikan beragam kemudahan dengan cara memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran, salah satunya melalui Agen Perisai yang ada di Desa Trusmi ini. Dengan demikian, layanan kami bisa lebih dekat dan terjangkau oleh para pekerja pekerja di ekosistem batik," katanya.

Tahun ini, lanjut Zainudin, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan keberadaan 1 orang Perisai di tiap desa. Selain Perisai, pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui Agen BNI 46, Agen POS, Agen Brilink, serta Pegadaian yang tersebar hingga pedesaan.

"Kami berharap Desa Trusmi ini bisa menjadi pelopor sebagai sentra batik yang seluruh pekerjanya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat lebih giat dalam bekerja karena tidak khawatir jika mengalami risiko kecelakaan, seperti kampanye kami, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Zainudin.

Sementara itu, Netty Prasetyani pun mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat perlindungan jaminan sosial dan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal atau Bukan Penerima Upah,

"Tidak mungkin hanya mengandalkan pegawai BPJS ketenagakerjaan, sehingga harus membangun skema kolaborasi dengan melibatkan para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga ketua paguyuban dan memperbanyak agen perisai di desa-desa yang tentu saja membutuhkan informasi yang lengkap tentang BP Jamsostek," ujar Netty.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat jaminan kematian kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan total manfaat mencapai Rp1,7 miliar, serta penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan pekerja dalam ekosistem industri batik di Desa Trusmi.

ASN Masuk Jam 08.00 Pulang Jam 15.00 Selama Ramadan******

Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.

Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00

Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.

Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.

Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.

Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Rincian jam kerja ASN selama Ramadhan

Ilustrasi. Jam kerja ASN selama Ramadhan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:

1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:

1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Lihat Juga : INFOGRAFIS: Jadwal Imsakiyah & Buka Puasa Ramadan 1445 H/2024 Jakarta

Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.

Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.

Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Label：sultan88、murah slot 77、situs kredit hp

Terkait：erek erek 62 2d、playbook88、paito taiwan angkanet、killat77、situs slot yang sering jp、sjo77、obs188、demoslots88、tstoto、slot gacor win

bab terbaru：akulaku kredit hp（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08